Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara 
A. Presiden
Presiden selaku Kepala pemerintahan, memegang kekuasaanpengelolaan keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara meliputi : 
  • Kewenangan yang bersifat umum, meliputi : Penetapan Arah, Kebijakan umum, Strategi, Prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja K/L, penetapan gaji dan tunjangan, pedoman pengelolaan penerimaan negara.; 
  • Kewenangan khusus, meliputi: Kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain: keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. 
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Keuangan Negara, fungsi pemegang kekuasaan umum atas pengelolaan keuangan negara tersebut dijalankan dalam bentuk: 
  • Selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan dikuasakan kepada Menteri Keuangan; 
  • Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga negara dikuasakan kepada masing-masing menteri/pimpinan lembaga; 
  • Penyerahan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
  • Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral. 
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (Pasal 6 UUNo. 17/2003). Pada dasarnya Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan

B. Menteri Keuangan
Dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden tersebut, sebagian dikuasakan kepada : Menteri Keuangan, sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah pusat dalam hal kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan bertindak selaku Chief Financial Officer (CFO) , mempunyai tugas : 
  • Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; 
  • Menyusun RAPBN dan Rancangan Perubahan APBN 
  • Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, 
  • Melakukan perjanjian internasional dibidang keuangan, 
  • Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam UU; 
  • Melaksanakan fungsi bendahara umum negara 
  • Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggunganjawaban pelaksanaan APBN; 
  • Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pengelolaan fiskal berdasarkan UU. 
Sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada Menteri Keuangan yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian kekuasaan lainnya diberikan kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang lembaga/kementrian yang dipimpinnya. Jika Presiden memiliki fungsi sebagai Chief Executive Officer (CEO) maka Menteri Keuangan berperan dan berfungsi sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan menteri/pimpinan lembaga berperan sebagai Chief Operating.

Officers (COOs). Hubungan tersebut tergambar seperti pada gambar 6.1. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan kewajiban negara secara nasional, sedangkan para menteri dan pimpinan lembaga negara pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Gambar Delegasi wewenang kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Sumber: Departemen Keuangan, 2009

Pemisahan fungsi seperti di atas dimaksudkan untuk membuat kejelasan dan kepastian dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sebelumnya fungsi-fungsi tersebut belum terbagi secara tegas sehingga seringkali terjadi tumpang tindih antar lembaga. Pemisahan ini juga dilakukan untuk menegaskan terlaksananya mekanisme checks and balances. Selain itu, dengan fokusnya fungsi masing-masing kementrian atau lembaga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Menteri Keuangan dengan penegasan fungsi sebagai CFO akan memiliki fungsi-fungsi antara lain: 
  • Pengelolaan kebijakan fiskal; 
  • Penganggaran; 
  • Administrasi Perpajakan; 
  • Administrasi Kepabeanan; 
  • Perbendaharaan (Treasury); 
  • Pengawasan Keuangan. 
Pembagian kewenangan yang jelas, sebagaimana tampak dalam gambar diatas, dalam pelaksanaan anggaran antara menteri keuangan dan menteri teknis tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan terlaksananya mekanisme saling uji (check and balance) dalam pelaksanaan pengeluaran negara dan jaminan atas kejelasan akuntabilitas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan Menteri Teknis sebagai Pengguna Anggaran. Selain itu, pembagian kewenangan ini akan memberikan fleksibilitas bagi menteri teknis, sebagai pengguna anggaran, untuk mengatur penggunaan anggaran kementeriannya secara efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja kementeriannya untuk menghasilkan output yang telah ditetapkan.

Pembagian kewenangan yang jelas tersebut berimplikasi pada perubahan pelaksanaan dalam pembayaran atas beban APBN. Sebelum pengundangan UU Nomor 1 Tahun 2004 kewenangan menteri teknis/kepala lembaga negara dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN terbatas pada aspek pembuatan komitmen/perjanjian dalam rangka pengadaan barang/jasa serta pengujian dalam rangka penerbitan SPP dan pembebanan anggaran atas transaksi yang terjadi sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimilikinya.

C. Menteri/Pimpinan Lembaga
Menteri/Pimpinan Lembaga, sebagai pengguna anggaran/ barang, berkedudukan sebagai Chiefr Operasional Officer ( COO) mempunyai tugas : 
  • Menyusun rancangan anggaraan kementerian/lembaga yang dipimpinannya; 
  • Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, 
  • Melaksanakan anggaran kememterian/lembaga; 
  • Melaksanakan pemungutan ONBP dan menyetorkannya ke kas negara, 
  • Mengelola piutang dan utang yang menjadi yanggungjawab kementerian negara/lembaga, 
  • Mengelola barang milik negara 
  • Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negasra/lembagala, 
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggunggjawabnya berdasarkan UU. 
D. Gubernur/Bupati/Walikota
Sesuai dengan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden dalam pengelolaan keuangan negara menyerahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, selaku pengelola keuangan daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (KSKPKD), selaku pejabat pengelola APBD. KSKPKD mempunyai tugas : 
  • Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, 
  • Menyusun RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD, 
  • Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda; 
  • Melaksanakan fungsi Bendahara umum daerah, 
  • Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
E. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Daerah 
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas: 
  • Menyusun RKA-SKPD 
  • Menyusun DPA-SKPD 
  • Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja 
  • Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya 
  • Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran 
  • Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak 
  • Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan 
  • Menandatangani SPM 
  • Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya 
  • Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya 
  • Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya 
  • Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya 
  • Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah 
  • Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah 
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD dan didasarkan atas pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi jabatan dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

F. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (KSKPD),
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (KSKPD), selaku PPA/PBD, mempunyaqi tugas : 
  • Menyusun anggaran SKPD yang dipimpinanya, 
  • Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 
  • Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, 
  • Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, 
  • Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD, 
  • Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD, 
  • Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BU) berwenang: 
  • Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD 
  • Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD 
  • Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 
  • Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah 
  • Melaksanakan pemungutan pajak daerah 
  • Menetapkan SPD 
  • Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah 
  • Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 
  • Menyajikan informasi keuangan daerah 
  • Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloaan serta penghapusan barang milik daerah 
PPKD selaku BUD dalam melaksanakan fungsi menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.Kuasa BUD mempunyai tugas: 
  • Menyiapkan anggaran kas; 
  • Menyiapkan SPD; 
  • Menerbitkan SP2D; dan 
  • Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; 
  • Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 
  • Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 
  • Menyimpan uang daerah; 
  • Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; 
  • Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 
  • Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 
  • Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 
  • Melakukan penagihan piutang daerah. 
PPK-SKPD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Tugas PPK-SKPD adalah: 
  • Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK. 
  • Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
  • Melakukan verifikasi SPP 
  • Menyiapkan SPM 
  • Melakukan verifikasi harian atas penerimaan 
  • Melaksanakan akuntansi SKPD 
  • Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 
G. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Daerah (PPTK-SKPD)
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran/barang untuk melaksanakan program dan kegiatan. Penunjukkan PPTK didasarkan atas pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya. PPTK memiliki tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peundang-undangan.

H. Bendahara 
UU No. 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan atau mengeluarkan uang/barang negara dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian juga UU No.1 Tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar dan/atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor.satuan kerja kementerian negara, lembaga/pemerintah daerah.

1. Bendahara Penerima
Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan menggunakan: 
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); 
  • Surat Ketetapan Retribusi (SKR); 
  • Surat Tanda Setoran (STS); 
  • Surat tanda bukti pembayaran; dan 
  • Bukti penerimaan lainnya yang sah. 
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Bendahara Pengeluaran
Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Kewajiban Bendahara Pengeluaran: 
  • Melaksanakan pembayaran atas beban anggaran belanja daerah baik pembayaran langsung maupun melalui uang persediaan 
  • Membuka rekening bendahara pada bank yang sehat 
  • Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebagai wajib pungut pajak 
3. Bendahara Penerima Pembantu
Pembantu Bendahara Penerima mempunyai tugas: 
  • Membantu bendahara penerimaan melaksanakan pembukuan atas penerimaan negara; 
  • Membantu bendahara penerimaan menyetorkan hasil penerimaan ke kas negara; 
  • Membantu bendahara penerimaan membuat laporan penerimaan dan penyetoran uang; 
  • Bertanggungjawab kepada bendahara penerimaan. 
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji. Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi kompetensi, rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya. 

Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup buku kas umum, buku pajak dan buku panjar. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu mencakup buku kas umum, buku pajak dan bukti pengeluaran yang sah serta disampaikan kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

I. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
PPK mempunyai tugas :
1. Menetapkan organisasi pelaksana anggaran yang berada dibawah wewenangnya untuk membantu danbertanggungjawab atas pelaksanaan program/kegiatan yang ada dibawahnya;
2. Menyusun rencana dan jagwal pelaksanaan program bersangkutan;
3. Menyusun dan menetapkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang berisi rincian paket-paket kegiatan beserta jadwal pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan DIPA, Petunjuk Pelaksanaan, dan ROK.
4. Menentapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil dan koperasi kecil, LSM, dan masyarakat setempat.
5. Menentapkan panitia pengadaan barang/jasa;
6. Menentapkan Tim pelaksana.
7. Menetapkan HPS, jadwal tata cara dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
8. Menetapkan dan mengesahkan pemenang penyedia barang/jasa , SPK, surat perjanjian kerja, berita acara kemajuan pekerjaan berita acara serah terima pekerjaan, dan berita acara persejutuan pembayaran;
9. Menyiapkan dokumen dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
10. Menandatangani paket integritas sebelum pelaksanaan pedngadaan barang/jasa dimulai;
11. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Membuat dan menyampaikan SPP kepada pejabat penguji dan perintah pembayaran (selaku pejabat penerbit SPM);
13. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perjanjian/kontrak yangm menjadi tanggungjawabnya;
14. Menandatangani laporan pelaksanaan dan penyelesaian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
15. Melaporkan dan mengusulkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan kepada KPA;
16. Wajib menyelenggaraan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada KPA;
17. Dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan KPA;
18. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang.jasa kepada KPA;
19. Bertanggungjawab dan menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
20. Bertanggungjawab atas penyelesaian dan pelaksanaan program dan kegiatan tepat pada waktunya;
21. Bertanggungjawab baik dari segi mkeuangan maupun fisik/substansi atas program dan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan DIPA kepada KPA.

J. Pejabat Penguji dan Perintah Membayar
Pejabat penguji dan perintah membayar mempunyai tugas: 
  • Bersama dengan pejabat pebgeluaran anggaran belanja menyusun dan menetapkan Rencana Operasional Kegiatan; 
  • Meneliti dengan saksama DIPA dean petunjuk pelaksanaan yang telah disyahkan, apabila terdapat kekeliruan redaksi, perhitungan biaya, volume, perubahan lokasi,, waktu, serta harga agar segera mengajukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
  • Menguji kebenaran material, surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; 
  • Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; 
  • Meneliti dan menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen atas pengajuan SPP dari Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja; 
  • Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; 
  • Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; 
  • Membebankan pembayaran atas beban APBN; 
  • Menerbitkan dan menandatangani surat perintah membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU) dan surat perintah membayar langsung (SWPM-LS) yang akan diajukan kepada KPPN dan menetapkan pembayaran yang diperlukan sebagai beban sementara atau sebagai beban tetap; 
  • Bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 
K. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara
Pejabat pemungut penerimaan negara mempunyai tugas: 
  • Mengelola penerimaan negara dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara; 
  • Mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya; 
  • Melaksanakan pengawasan penerimaan pelayanan jasa; 
  • Melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan jasa; 
  • Melaporkan hasil penerimaan negara setiap akhir bulan kepada KPA; 
  • Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 
  • Dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan KPA dan bertanggungjawab kepada KPA. 
L. Panitia Pengadaan Barang/Jasa; 
Panitia Pengadaan Barang/jasa mempunyai tugas:
  • Menyusun jadwal dan, menetapkan cara pelaksanaan pengadaan barjas, dan menetukan lokasi pengadaan sesuai dengan permintaan Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja; 
  • Menyusun dan menyiapkan HPS; 
  • Menyiapkan dokumen pengadaan; 
  • Mengumumkan pengadaan barjas melalui media dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum; 
  • Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa baik melalui prakualifikasi maupun pasca kualifikasi 
  • Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 
  • Mengusulkan calon pemerang kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja; 
  • Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barjas; 
  • Melakukan prakualifikasi untuk pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dengan cara penunjukkan langsung dan pemilihan langsung; 
  • Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja; 
  • Bertanggungjawab kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja.
    Blog, Updated at: 02.27

    0 komentar :

    Poskan Komentar

    Popular Posts