Electronic Government

Electronic Government 
Perubahan tatanan ekonomi dunia yang dipicu kemajuan di bidang Information and Communication Technology (ICT) telah membawa perkembangan baru dalam struktur industri telematika di banyak negara. ICT dalam bahasa Indonesia ini dikenal juga dengan istilah telematika yang didefinisikan sebagai bentuk konvergensi teknologi informasi (IT), telekomunikasi, multimedia dan penyiaran. Gelombang deregulasi, liberalisasi dan privatisasi yang dimulai sejak era tahun 1980-an telah banyak mempengaruhi regulator dan para pengambil keputusan dalam menata industri telematika mereka. Beberapa negara di dunia termasuk anggota ASEAN telah mendeklarasikan visi, misi, rencana terpadu dan penataan kelembagaan serta regulasi sektor telematika mereka guna menyambut new economy. 

Semakin diperlukannya peningkatan kualitas pelayanan publik telah menjadi pendorong utama rencana pelaksanaan electronic government (e-gov) sebagai salah satu aplikasi telematika di pemerintahan. Disamping itu, berbagai manfaat dan peluang ekonomi yang ditawarkan telematika, bangkitnya kesadaran berdemokrasi seperti tuntutan pelaksanaan otonomi daerah, komitmen pemerintah untuk mengakhiri praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tuntutan yang semakin gencar agar dilaksanakannya good governance telah pula mempercepat dimulainya pelaksanaan e-gov.

Tulisan ini mencoba memaparkan beberapa prinsip dasar e-gov, manfaat dan tahapan pelaksanaan, tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi, serta dukungan yang dapat diberikan pemerintah dalam mempercepat pengembangan e-gov dan langkah untuk memajukan telematika secara umum. 

Telematika dan E-Government Dalam Konteks Pembangunan 
Walaupun masih diperdebatkan untuk bisa disejajarkan dengan Revolusi Industri pada abad ke 17, kemajuan di bidang telematika ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia modern. Perkembangan telematika telah membuka berbagai bentuk tatanan ekonomi baru dan transformasi sosial dimana baik kelompok negara maju maupun negara berkembang dapat memanfaatkan potensi telematika. Peningkatan pembangunan infrastruktur, pembukaan pasar dan system perdagangan baru, hilangnya berbagai monopoli telekomunikasi, dan peningkatan sistem pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat merupakan beberapa perkembangan ekonomi yang cukup mendasar yang dapat diberikan oleh telematika.

Sejalan dengan timbulnya peluang dan tantangan memasuki era new economy, berbagai inovasi dan kemajuan sektor telematika telah meningkatkan kemampuan manusia secara sangat signifikan dalam hal mencari, mengumpulkan, menganalisa, menyimpan serta berbagi informasi. Telematika telah membantu menurunkan biaya untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan melaksanakan berbagai kegiatan transportasi. Telematika, terutama melalui Internet, juga sangat berperan dalam mempermudah diseminasi ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian. Beberapa potensi dari telematika yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembangunan termasuk memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan dapat diterangkan sebagai berikut.

Pertama, telematika dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang bisa terjadi melalui (a) proses peningkatan efisiensi ekonomi secara luas melalui pendayagunaan telematika pada seluruh sektor ekonomi dan (b) peningkatan produksi dari jenis komoditi ekspor baru yang proses produksinya telah menggunakan telematika.

Kedua, telematika dapat membantu petani dan para nelayan melalui penyediaan informasi pasar yang akurat dan aktual seperti informasi harga, informasi ramalan cuaca, informasi tentang panen, dan lain-lain yang dapat menekan biaya, meningkatkan penghasilan yang pada akhirnya memperbaiki tingkat pendapatan bersih mereka.

Selanjutnya telematika juga dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan berbagai bidang seperti petugas kesehatan, pertanian dan kerajinan rakyat di daerah pedalaman (rural) melalui cara belajar jarak jauh (distance learning) yang tentu sangat bermanfaat bagi penduduk di daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan karena meningkatkan keahlian dan pendidikan mereka. 

Ketiga, telematika dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat. Telematika dapat membantu proses transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam suatu proses pembangunan, maupun memberdayakan berbagai lapisan masyarakat yang selama ini memiliki akses yang terbatas dalam menyampaikan aspirasinya.

Potensi telematika yang besar dalam konteks pembangunan suatu negara pada akhirnya dapat meningkatkan peranan e-gov dalam penyelenggaraan jasa publik untuk semua lapisan masyarakat secara lebih baik dan lebih murah. Namun demikian, sementara berbagai inovasi telematika dapat menyediakan berbagai peluang pembangunan, telematika juga dapat membawa negara-negara yang masih berkembang kepada suatu tantangan yang tidak kecil dan tidak mudah untuk dipecahkan. Disuatu sisi telematika menjanjikan berbagai potensi, disisi lain apabila suatu negara tertinggal cukup jauh dalam memanfaatkan potensi telematika, maka mereka juga berkemungkinan besar akan tertinggal lebih jauh lagi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan. 

Tidak tertutup pula pemanfaatan telematika untuk hal-hal yang dapat menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Internet telah digunakan sebagai media komunikasi yang aman dan ekslusif oleh sekelompok anggota sekte terlarang di California pada tahun 1997 yang akhirmya melaksanakan bunuh diri masal. Begitu pula halnya dengan peristiwa 9/11 di New York, peristiwa pengeboman di Bali yang tidak terlepas dari pemanfaatan berbagai media peralatan telekomunikasi canggih serta berbagai virus komputer yang disebarluaskan dan mengakibatkan cost yang tidak sedikit bagi negara, perusahaan maupun individu yang menjadi korban.

Definisi
E-gov didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat. Bank Dunia memberikan definsi “E-Government refers to the use of information and communications technologies to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government[1].”

Manfaat e-gov
Beberapa manfaat e-gov adalah (1) menurunkan biaya administrasi; (2) meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut. Berbagai manfaat tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan kepemerintahan secara umum. 

Prinsip Dasar
Dalam pemanfaatannya untuk pembangunan, diperlukan pemahaman bahwa e-gov (1) hanyalah alat; (2) mempunyai resiko terhadap integrasi data yang sudah ada; (3) bukanlah pengganti managemen publik dan kontrol internal pemerintahan; (4) masih diperdebatkan peranannya dalam hal mengurangi praktek KKN; (5) juga masih diragukan untuk dapat membantu mengurangi kemiskinan; dan (6) memerlukan kerjasama antar ICT profesional dan pemerintah.

Sebagai salah satu aplikasi telematika yang termasuk baru di bidang kepemerintahan, maka diperlukan waktu dan proses sosialisasi yang memadai agar para pelaku birokrasi dan masyarakat mampu memahami e-gov untuk kemudian mendayagunakan potensinya dan tidak terjebak kepada paradgima lama, project oriented activities. 

Kelembagaan
Dalam konteks pembangunan nasional seperti tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), pengembangan e-gov yang merupakan bagian aplikasi pemerintah dari telematika dimasukkan kedalam kelompok sarana dan prasarana pembangunan bidang ekonomi. Dalam Bab IV: 63 – 69 Propenas khusus untuk sarana dan prasarana penunjang ekonomi disebutkan “Pembangunan fisik dan jasa pelayanan sarana dan prasarana meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, pengairan (irigasi, air bersih dan sanitasi lingkunan serta pos dan telekomunikasi-informatika.”

Dengan demikian pengembangan e-gov pada khususnya dan telematika pada umumnya telah diantisipasi dalam Propenas sebagai perwujudan dari GBHN. Propenas sebagai rencana jangka menengah diuraikan lagi dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) dan direalisasikan melalui pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Kondisi e-gov di Indonesia Saat Ini
Meskipun telematika menjanjikan berbagai peluang yang sangat potensial, dan berbagai negara di dunia telah memanfaatkannya untuk “memanen” devisa maupun menggerakkan roda ekonomi mereka secara lebih cepat, Indonesia masih tergolong “malu-malu” untuk mengambil manfaat dari telematika atau ICT ini. Hal ini tercermin baik dari masih rendahnya tingkat pembelanjaan telematika yang pada tahun 2000 baru mencapai 1,4% dari GDP total. Sementara itu Malaysia telah mencapai 5,2 %; Phillipines 2,71 %; Singapura 7,7 %; Vietnam 7,4 %; Thailand 2,13%; Amerika Serikat 8,87 %; dan Jepang 7,6 % (World Bank, 2001). Begitu pula dengan belum padunya, pada tataran praktis, kewenangan lembaga pemerintahan yang menanganinya.

Secara umum kondisi e-gov saat ini di Indonesia masih dalam tahap pengenalan dan tahap awal (initial stage), walaupun beberapa instansi di tingkat pusat maupun daerah sudah ada yang memulai aplikasi e-gov baik untuk pelayanan sesama instansi pemerintah/government (G2G), kepada dunia bisnis (G2B, business), kepada masyarakat luas (G2C, citizen) ataupun untuk keperluan internal (G2E, employee). Upaya-upaya yang telah dan terus diadakan selama ini seperti donors meeting, kegiatan seminar, workshop, kelihatannya masih perlu ditingkatkan dan diintensifkan guna meletakkan proses penyusunan dan rencana pengembangan e-gov kepada jalur yang tepat.

Sejak didengungkannya konsep Nusantara 21 berbagai instansi yang lebih siap telah mulai memasukkan kegiatan telematika atau aplikasi di bidang e-gov ini kedalam program pembangunan institusi mereka dan mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini banyak instansi pemerintah yang telah mempunyai berbagai sistem informasi, situs web dan fasilitas lain yang pada awalnya bertujuan untuk mendukung program-program pembangunan di lingkungan masing-masing dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Instansi tersebut antara lain adalah Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Biro Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan banyak lagi instansi lainnya termasuk tingkat provinsi ataupun kabupaten.

Hingga saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan baik menyangkut kelembagaan maupun untuk rencana pelaksanaan telematika. Pertama, telah dikeluarkan dua Keppres, yaitu No. 30/1997 dan diperbaharui dengan Keppres No. 50/2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Kedua, Bappenas telah menyampaikan hasil kajian National IT Framework (NITF) yang disusun bersama Universitas Indonesia pada bulan Februari 2001 kepada TKTI. Selanjutnya pada bulan April 2001 telah diterbitkan pula Instruksi Presiden No.6 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Kedua NITF dan Inpres No. 6 telah memuat rencana dan instruksi pengembangan e-gov. Keempat, guna tindak lanjut pelaksanaan Inpres No.6/2001, telah disusun Action Plans yang salah satu bagiannya mencakup rencana pelaksanaan e-gov. Terakhir, saat ini TKTI sedang mempersiapkan rencana induk pengembangan e-gov di Indonesia. Proses penyusunan rencana induk ini telah berusaha melibatkan hampir semua stakeholders yang terkait dan tinggal merealisasikannya.

Tahapan, Tantangan dan Kendala
Disamping menawarkan berbagai peluang seperti telah diuraikan sebelumnya, sebagai salah satu kegiatan baru dalam program pembangunan nasional yang masih membutuhkan pemahaman dari penyelenggara negara (birokrasi), pengembangan e-gov ini juga menghadapi tantangan dan kendala. Namun guna memahami berbagai tantangan dan kendala tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan tahapan pelaksanaan e-gov.

Tahapan Pelaksanaan e-gov
Beberapa negara maju maupun yang sedang berkembang, melaksanakan pengembangan e-gov sesuai dengan karakteristik negara masing-masing. Jarang ditemukan negara-negara tersebut melaksanakan tahapan yang sama. Ada negara yang mendahulukan perdagangan (custom) dan e-procurement, ada negara yang memprioritaskan pelayanan pendidikan, ada yang mendahulukan sektor kesehatan, dan ada pula yang mengutamakan kerjasama regional. 

Namun demikian dari berbagai langkah dan strategi yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut, secara umum tahapan pelaksanaan e-gov yang biasanya dipilih adalah (1) membangun sistem e-mail dan jaringan; (2) meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam mengakses informasi; (3) menciptakan komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat; (4) memulai pertukaran value antar pemerintah dan masyarakat; dan (5) menyiapkan portal yang informatif. 

Membangun sistem e-mail dan jaringan biasanya dapat dimulai dengan menginstalasi suatu aplikasi untuk mendukung fungsi administrasi dasar seperti sistem penggajian dan data kepegawaian. Meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam mengakses informasi bisa dimulai dengan pengaturan workflow yang meliputi file, image, dokumen dan lain-lain dari satu works station ke work station lainnya dengan menggunakan managemen bisnis untuk melaksanakan proses pengkajian, otorisasi¸ data entry, data editing, dan mekanisme pedelegasian dan pelaksanaan tugas. 

Sementara itu menciptakan komunikasi dua arah bisa dilaksanakan dengan menginformasikan satu atau lebih email address, nomor telepon dan facsimile pada website untuk meningkatkan minat dan kesempatan masyarakat dalam menggunakan pelayanan dan memberikan umpan balik. Pertukaran value antar pemerintah dan masyarakat memang harus dimulai secepatnya karena telematika sangat mendukung pelaksanaan pembangunan dan proses interaksi bisnis secara lebih fleksibel dan nyaman dimana dimungkinkan terjadinya proses pertukaran value atau tata nilai dan informasi dengan pihak pemerintah. Pertukaran value yang dimaksud bukan hanya tata nilai dan budaya, tapi juga secara nyata memulai terjadinya transaksi elektronis, seperti transfer dana antar rekening bank melalui ATM dan Internet sebagai bagian proses pelayanan publik.

Menyiapkan sebuah portal sebagai ujung tombak pelaksanaan e-gov diperlukan untuk mengintegrasikan informasi dan jenis pelayanan dari berbagai organisasi pemerintah sehingga dapat membantu masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Portal ini sebisa mungkin haruslah dapat membimbing segenap lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjelajah dunia informasi baik ditingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten/kota. Portal yang baik biasanya menambahkan links kepada website lainnya dalam menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat, menyediakan box untuk keluhan dan umpan balik, dan tentu saja juga di update secara berkala.

Beberapa konsep e-gov di berbagai negara telah memasukkan tahapan demokrasi digital yang memungkinkan partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui perangkat telematika seperti pemilihan wakil rakyat, pemilihan gubernur dan presiden serta sistem penghitungan suara. Namun untuk Indonesia demokrasi digital belumlah terlalu mendesak untuk dilaksanakan dalam jangka pendek maupun menengah. Karena hal ini membutuhkan waktu dan proses sosialisasi yang cukup lama untuk meyakinkan penduduk memberikan suaranya melalui sebuah mesin, betapapun canggihnya. Pelaksanaannya di beberapa negara maju sekalipun termasuk di Amerika Serikat sendiri, banyak mengalami hambatan dan kegagalan. Ingat plesetan semboyan negara bagian Florida setelah ricuhnya proses penghitungan komputer hasil pemilihan suara untuk menentukan presiden Amerika Serikat tahun 2000 yang lalu, “Welcome to Flori-duh, land of changing chads, butterfly ballots and undervotes!”. Begitu pula jika mempertimbangkan eforia politik dan “pesta” demokrasi yang masih sangat kental dan dalam tahap sangat awal. Semua rakyat dapat menyaksikan melalui pesawat televisi bagaimana wakil-wakilnya melaksanakan proses voting pemberian suara untuk Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun telah disediakan alat, tapi karena faktor kepercaayaan dan kesiapan, proses voting tetap dilakukan dengan cara manual dan tradisional.

Tantangan 
Dari berbagai tahapan pelaksanaan e-gov tersebut di atas, sudah banyak instansi di Indonesia termasuk swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara yang telah memulai tahapan-tahapan itu, bahkan ada yang telah sampai kepada tahapan terakhir. Namun tidak sedikit pula yang melakukan “lompatan” ke tahap akhir tanpa mengoptimalkan terlebih dahulu tahapan-tahapan sebelumnya. Diperkirakan pelaksanaan e-gov di kemudian hari masih akan mengalami tantangan yang meliputi: (1) bagaimana meningkatkan awareness terhadap potensi telematika secara umum, dan potensi e-gov secara lebih khusus; (2) bagaimana memprioritaskan e-gov dan mendiseminasikannya untuk bangsa yang kebetulan saat ini sedang mengalami banyak permasalahan lain yang rumit dan bahkan pada bagian tertentu jauh lebih kompleks; (3) bagaimana menciptakan kesadaran di lingkungan birokrasi pemerintah baik pusat dan daerah agar “rela” melaksanakan shifting the paradigm; (4) bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap dapatnya terselenggara suatu proses transaksi yang aman melalui telematika; (5) bagaimana memfokuskan, memilih dan menetapkan aplikasi prioritas secara nasional baik secara sektoral maupun regional; dan (6) Bagaimana menjaga kesinambungan updating informasi serta menyempurnakan secara berkala sistem e-gov yang telah dibangun dan dioperasikan.

Kendala
Disamping peluang, pelaksanaan e-gov masih terkendala oleh beberapa hal dasar, antara lain: (1) krisis ekonomi nasional yang masih belum memperlihatkan tanda-tanda membaik; (2) belum tersedianya sarana dan prasarana telematika yang memadai (lihat Kotak 1); (3) terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah dan relatif mahalnya biaya investasi awal; (4) belum berjalannya reformasi sektor telematika khususnya telekomunikasi sebagaimana yang diharapkan; (5) masih belum adanya suatu departemen teknis yang ditugasi secara utuh mengelola sektor telematika sementara TKTI masih belum bisa berperan optimal; (6) koordinasi yang tidak mudah diwujudkan antar lembaga yang kebetulan saat ini secara parsial mempunyai tanggung jawab mengembangkan telematika; dan (7) masih belum menentunya struktur tarif yang ada saat ini.

Dukungan dan Peran Pemerintah 
Memeperhatikan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pembangunan e-gov, disamping kinerja yang telah dicapai selama ini oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dibidang telematika, masih ada beberapa hal yang dapat diupayakan oleh pemerintah. Menyiapkan pendanaan baik berupa RAPBN (melalui rupiah murni dan bantuan luar negeri) dan RAPBD serta alokasi lain adalah langkah pertama yang dapat dilaksanakan pemerintah. Penggunaan anggaran tentulah harus selektif kepada daerah atau instansi dan program yang memang telah siap melaksanakan e-gov.

Kedua adalah dukungan atau lebih tepatnya kewajiban pemerintah dalam menyiapkan perangkat regulasi yang transparan, adil, predictable dan mampu menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif. Banyak kasus membuktikan bahwa beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh regulator terkesan plin plan, kurang mengikuti trend teknologi dan sering tertinggal dari kemajuan yang ada di masyarakat, kurang dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya dan peraturan yang sudah ada, serta kurang transparan. Selanjutnya, pemerintah tentu saja dapat mempercepat pelaksanaan e-gov dengan bersungguh-sungguh memecahkan permasalahan yang dihadapi saat ini dalam penambahan kapasitas dan mutu infrastruktur telekomunikasi. Dengan kata lain, reformasi sektor telekomunikasi harus dilanjutkan secara serius sehingga bisa menciptakan kompetisi yang sehat antar operator yang pada akhirnya disamping bertambahnya kapasitas juga akan menurunkan tarif dan biaya yang harus ditanggung konsumen.

Pemerintah juga dapat memberikan dukungan sesuai tahapan pelaksanaan e-gov. Sebagai contoh adalah (1) memulai dan melanjutkan secara bertahap pembangunan fasilitas email dan jaringan di segenap instansi pemerintah; (2) memperbaiki dan menyesuaikan struktur atau bagian organisasi berdasarkan jasa atau jenis pelayanan yang diberikan kepada publik sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi dan jaringan yang sedang dibangun; (3) memulai pengembangan web site untuk setiap instansi (telah banyak dilakukan saat ini) dan membuat public data bank agar dapat di-share antar instansi; (4) mereformasi sektor publik dan mendorong inovasi di sektor perbankan sehingga pertukaran “value” dan transaksi bisa berlangsung; (5) melakukan pelatihan, kontes dan lomba pengembangan web site dan sistem pelayanan publik secara berkala. 

Memperhatikan menurunnya perekonomian global, besarnya pasar dalam negeri serta belum jenuhnya pengembangan telematika nasional, kiranya pemerintah dapat pula terus memperluas kerjasama asing, baik regional, bilateral, maupun multilateral dengan negara lain. Namun tentu saja dengan tujuan utama untuk meningkatkan pembangunan telematika nasional, khususnya e-gov, yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi perusahaan dalam negeri. 

Memperbanyak titik-titik akses prasarana telematika bagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal serta memberikan insentif bagi pengusaha yang dapat mendukung pelaksanaan e-gov di daerah juga merupakan langkah yang dapat difasilitasi pemerintah. Tidak kalah pentingnya, pemerintah secara bertahap juga sudah bisa memulai pembenahan dan penyesuaian kurikulum dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sehingga bisa mengakomodasi penyiapan lulusan yang tidak lagi “gagap” teknologi telematika. Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah secara bertahap menyusun standard penggunaan field dalam sistem data base nasional seperti ID card, data lokasi (provinsi, kota, kabupaten, kecamatan dan seterusnya) dan data lainnya yang memang diperlukan untuk sharing.

Di samping berbagai upaya yang dapat dilaksanakan pemerintah, maka sebagai suatu sektor yang termasuk “modern”, pelaksanaan e-gov tidaklah dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta. Hal ini sudah merupakan salah satu prinsip dasar pelaksanaan e-gov. Berbagai kemajuan terutama di daerah seperti di Takalar, Kutai Timur dan Bali tidaklah bisa dilepaskan dari partisipasi yang pantang menyerah ICT professional baik yang ada di masyarakat, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Milik Negara.
Blog, Updated at: 03.36

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts