Penataan Ruang Dan Pemanasan Global

Penataan Ruang Dan Pemanasan Global 
Penataan ruang tidak lagi semata menjembatani kepentingan ekonomi dan sosial. Lebih jauh dari kedua hal itu (ekonomi dan sosial), penataan ruang telah berubah orientasinya pada aspek yang benar-benar berpihak untuk kepentingan lingkungan hidup, sebagai konsekuensi keikut-sertaan Indonesia pada upaya menekan pemanasan global. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah ditegaskan mengenai tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Penataan ruang yang berpihak pada lingkungan hidup perlu ditegakkan bersama karena sebelumnya, logika penataan ruang yang hanya mengikuti selera pasar, dalam kenyataan telah mengancam keberlanjutan. Hal ini dapat dicermati dari keberadaan lahan-lahan produktif dan kawasan buffer zone berada dalam ancaman akibat konversi lahan secara besar-besaran untuk kepentingan penyediaan lahan yang mempunyai land rent tinggi seperti peruntukan lahan untuk permukiman, industri, perdagangan serta pusat-pusat perbelanjaan. Diperkirakan sekitar 15 ribu – 20 ribu ha per tahun lahan pertanian beririgasi beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, serta tidak sedikit kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) terdegradasi. Berdasarkan data (Bappenas, 2002) terdapat sekitar 62 Daerah Aliran Sungai (dari 470 Daerah Aliran Sungai) terdegradas akibat dari penebangan hutan yang tidak terkendali dari hulu sungai. Tekanan lingkungan lainnya adalah menyangkut laju urbanisasi yang akan tumbuh sekitar 4,4 persen per tahun. Oleh karena itu diperkirakan, pada tahun 2025 nanti terdapat sekitar 60 persen penduduk Indonesia (167 juta orang) berada di perkotaan. Bila penataan ruang tidak mengikuti logika pembangunan keberlanjutan, maka dapat dipastikan bahwa kota-kota besar yang telah berkembang saat ini akan selalu berada tekanan social yang sangat tinggi.

Masalah Perkotaan dan Pemanasan Global
Pertumbuhan kota yang mengabaikan penataan ruang berbasis lingkungan telah menyebabkan konversi lahan secara besar-besaran untuk kepentingan ekonomi. Oleh sebab itu sangat sulit menghindari konsentrasi permukiman penduduk di kawasan perkotaan. Pertumbuhan penduduk perkotaan tentu sangat terkait dengan pemanasan global karena kenaikan jumlah penduduk perkotaan akan berbading lurus dengan produksi sampah perkotaan. Saat ini rata-rata satu rumah tangga diperkotaan telah menyumbang sekitar 3 kg sampah perhari. Jika penduduk perkotaan telah mencapai angka 167 juta maka dapat dibayangkan kira-kira berapa jumlah sampah yang akan dibuang oleh masyarakat kota disetiap TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah.

Pengelolaan sampah di TPA bagi sebagian kota-kota besar di Indonesia rata-rata belum memenuhi standar lingkungan karena kebanyakan menggunakan sistem open dumping. Sistem ini (open dumping) sangat berbahaya bagi lingkungan sebab gas metan (CH4) yang dikandung oleh TPA sampah menguap ke udara. Sebagaimana dipahami bahwa gas methan dari TPA yang menguap ke udara, mempunyai kemampuan menyerap radiasi matahari 21 kali lipat lebih besar dibanding dengan gas-gas berbahaya lainnya. Dengan demikian gas methan dari TPA adalah penyumbang terhadap pemanasan global yang cukup besar. Penguapan gas methan dari TPA ke udara dapat dihambat dengan merubah desain TPA dari open dumping menjadi sanitary landfill. Desain sanitary landfill mampu menekan lepasnya gas metan ke udara karena menggunakan sistem penimbunan (liner) sampah, dan sistem penangkapan gas methan (methan capture) yang dikandungnya dengan menggunakan teknologi tertentu. Bagi TPA yang telah dimodernisasi dengan melalui penangkapan gas metan dan kemudian gas metan tersebut dapat di flaring dan diolah menjadi biogas untuk kepentingan pembangkit listrik. Sebagai contoh misalnya pada pengelolaan sampah di 8 (delapan) Kota di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Global Eco Rescue Indonesia meliputi : 
  • TPA Telaga Punggur Kota Batam, menghasilkan sampah 2.750 m3/hari (=995 ton/hari). Dengan melalui perhitungan diperoleh 131.892.442 m3/tahun gas metan. 
  • TPA Talang Gulo Kota Jambi menghasilkan sampah 600 m3/hari (=228 ton/hari). Dengan melalui perhitungan diperoleh 97.577.215 m3/tahun gas metan. 
  • TPA Air Dingin Kota Padang menghasilkan sampah 1.800 m3/hari (=684 ton/hari). Dengan melalui perhitungan diperoleh 143.080.883 m3/tahun gas metan. 
  • TPA Manggar Kota Balikpapan menghasilkan sampah 575 m3/hari (=226 ton/hari). Dengan melalui perhitungan diperoleh 31.803.427 m3/tahun gas metan. 
  • TPA Pinang Kota Samarinda menghasilkan sampah 1.550 m3/hari (=590 ton/hari). Dengan melalui perhitungan diperoleh 138.599.250 m3/tahun gas metan. 
  • TPA Supit Urang Kota Malang menghasilkan sampah 665 m3/hari (=236 ton/hari). Dengan melalui perhitungan diperoleh 94.341.221 m3/tahun gas metan. 
  • TPA Kebun Kongok Kota Mataram menghasilkan sampah 1.700 m3/hari (=776 ton/hari). Dengan melalui perhitungan diperoleh 122.427.100 m3/tahun gas metan. 
  • TPA Kawatuna Kota Palu menghasilkan sampah 600 m3/hari (=228 ton/hari). Dengan melalui perhitungan diperoleh 93.651.201 m3/tahun gas metan. 
Penataan Ruang dan Pemilihan Lokasi TPA
Penataan ruang yang serasi dan selaras dengan kapasitas lingkungan mulai dirasakan sejak meningkatnya pertumbuhan penduduk perkotaan, masalah permukiman, penggunaan lahan untuk lokasi pembuangan samapah dan sebagainya. Oleh sebab itu zoning diperlukan untuk menciptakan keserasian alokasi ruang sehingga masing-masing lahan berfungsi sesuai pertumtukannya. Peruntukan lahan yang sesuai fungsinya dapat menciptakan suatu kawasan (perkotaan) berkembang tanpa tekanan yang kemudian memperkecil dampak eksternalitas perkotaan. Dalam suatu kawasan perkotaan, pembagian zoning mutlak diperlukan. Misalnya pembagian zoning untuk kawasan perdagangan dan bisnis, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan perkantoran dan pemerintahan, kawasan rekreasi, dan kawasan pembuangan atau pengelolaan sampah perkotaan. Bila kawasan tersebut tidak ditentukan dalam tata ruang perkotaan yang jelas dan tegas, maka pertumbuhan kota akan mengalami tekanan sosial yang sangat berat karena estetika dan nilai kenyamanan kota sulit dicapai. Dari semua pembagian zona, maka zona mengenai lokasi sampah khususnya pada pembuangan akhir sampah (TPA), dinilai sangat rumit karena terkait dengan kenyamanan tepat tinggal atau dampak eksternalitas pada penduduk didekat TPA. 

Disamping itu pemilihan lokasi TPA dalam membuat zoning, harus memperhatikan strutktur tanah, karena dalam teori lokasi, istilah tanah tersimpul pula keadaan topografi, struktur tanah dan cuaca yang terdapat ditempat tertentu; kesemuanya ini mempengaruhi pemilihan lokasi TPA. Topografi tanah adalah keadaan tanah seperti terungkap dalam permukaannya, seperti bukit, jurang dan sungai. Topografi tanah yang menunjukan tanah yang berbukit pada umumnya cocok digunakan untuk lokasi pembuangan sampah (TPA). Lokasi sampah kurang cocok diletakan pada kawasan berlereng atau kawasan yang tergenang (rawan bajir) karena dengan gampang menularkan bakteri dan penyakit. Tetapi lokasi TPA yang berada perbukitan, akan memakan biaya yang tidak sedikit untuk mempersiapkan pembuatan jalan dan jembatan menuju lokasi TPA bersangkutan. Masalah lokasi TPA diperbukitan lebih dominan pada sistem transportasinya, sehingga untuk kasus yang satu ini (kasus TPA diperbukitan) harus secara cermat memperhitungkan jalur-jalur transportasi yang dipandang efisien dan cepat.

Perubahan Iklim dan Penataan Ruang Perkotaan 
Untuk mengatasi perubahan iklim dengan menekan kegiatan pembangunan yang dapat mengurangi pemanasan global, maka kota-kota besar di Indonesia harus mengatasi masalah persampahan agar gas metan yang dikandungnya tidak menguap ke udara dan memicu pemanasan global. Gas metan itu harus ditangkap (methane capture) dan metode seperti ini akan dikembangkan dibeberapa kota di Indonesia. Untuk meningkatkan perekonomian kota agar dapat membiayai infrastruktur sosial, maka program methane capture ini dapat diintegrasikan dengan program Clean Development Mechanism (CDM) melalui mekanisme perdagangan karbon. Dengan demikian ketiga aspek (ekonomi, social dan lingkungan) dalam pembangunan berkelanjutan akan terpenuhi.

Disamping konsep tersebut diatas, kita juga perlu mengembangkan kota-kota ramah lingkungan yang sejalan dengan upaya-upaya menekan pemanasan global. Kota-kota kecil menengah yang ramah lingkungan tentu akan mampu menghambat laju urbanisasi. Kota-kota kecil menengah ini dilakukan dengan membenahi sistem penggunaan energi (rumah tangga dan industri) yang menggunakan menggunakan energi terbarukan seperti PLTS (energi matahari) atau biogas dari pengolahan gas metan di TPA. Demikian pula dengan penggunaan bahan bakar transportasi menggunakan gas. Lapangan kerja tercipta dari aktivitas pertanian dalam desain agropolitan, sedangkan penataan permukiman menggunakan desain dimana satuan-satuan lingkungan permukiman berada dalam taman kota yang saling dihubungkan oleh jaringan transportasi dengan kawasan lain untuk memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja dalam rangka mendukung sistem kehidupan kota, sehingga fungsi permukiman tersebut dapat memberikan kenyamanan dan produktifitas bagi masyarakat yang mendiaminya. Konsep kota-kota kecil menengah yang ramah lingkungan dapat diintegrasikan dengan pengembangan agropolitan yang telah maju. Dengan konsep tersebut akan tercipta kota-kota produktif yang menjadi lokomotif dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.
Blog, Updated at: 03.41

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts