Pokok-Pokok Pikiran Proyek Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata

Pokok-Pokok Pikiran Proyek Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata 
Sejak tahun 70-an, ada Taman Penyu di Serangan, sebagai objek wisata penyu supaya pariwisata dapat mudah melihat binatang laut ini. Dulu, taman penyu itu terletak di ponjok yang sekarang tanah yang dimiliki BTID, dan pariwisata datang dari Bali Beach Hotel di Sanur. Sekarang, Bendesa Adat Serangan, Bapak Wayan Raga, mengelola PT. Cipta Taman Penyu. Ada 125 ekor penyu hijau di kolam, yang paling tua kira-kira 40 tahun. Juga ada fasilitas penetasan – telur dibawa dari Sukabumi di Jawa Barat, ditetaskan dan tukiknya dilepaskan ke laut setiap tahun. Walaupun begitu, pihak WWF Bali mengatakan bahwa taman penyu di Serangan itu merupakan “quasi conservation”. Penyu yang ada tidak dibesarkan di sana melainkan ditangkap dari Sulawesi, Maluku dan tempat-tempat lain. Selain itu, keadaan di kolam kurang cocok untuk penyu itu – ruangnya tidak cukup dan mutu air kurang baik. “Sebetulnya itu pembantaian terselubung, karena penyu dijual untuk dimakan”. Namun, ada potensi untuk menciptakan taman penyu yang berkualitas dengan bantuan pakar biologis, hanya modal diperlu. Kesepakatan antara masyarakat dan BTID termasuk pembangunan ‘Turtle Exhibition’ yang dikelola masyarakat, akan tetapi BTID belum memenuhi janjian ini.

Dampak Sosial Budaya
Proyek BTID sudah menimbulkan permaslahan untuk aspek sosial budaya masyarakat Serangan. Walaupun dampak ini susah dinilai secara materi (misalnya, walaupun harga lahan bisa dinilai, nilai sosial lahan desa yang merupakan integral untuk kehidupan orang desa tidak bisa diperhitungkan), masalah tersebut yang muncul merupakan dampak yang sangat penting diperhatikan karena mempengaruhi inti masyarakat Serangan.

Gangguan Terhadap Kesucian Pura
Di Pulau Serangan terdapat pura di semua jarak, yang dianggap membuat pulau itu aman. Ada tiga pura desa yang penting untuk perhubungan dan identitas sosial, keagamaan, kebudayaan dan ekonomis. Selain itu, ada Pura Pat Payung, yang disebut pura wong gamang yang dianggap melindungi Pulau Serangan; Pura Tirta Arum, yang dikunjungi orang dari seluruh Bali yang datang untuk mengambil airnya yang dipercayai menyembuh penyakit kulit; Pura Encakan Tingkih, yang ada hubungan khusus dengan penangkapan ikan; Pura Tanjung Sari; dan pura-pura lain. 

Selain pura-pura ini, ada Pura Sakenan, yang pentingnya kedua di seluruh Bali sebagai sebuah Pura Sad Kayangan (‘enam pura’). Menurut pemangku, pura ini dibangun kira-kira abad ke-16, dan sampai sekarang tidak diganti sama sekali. Puncak upacara di Pura Sakenan adalah Kuningan, yang dirayakan sekali enam bulan. Selama upacara itu, antara 25.000 dan 50.000 orang dari seluruh Bali datang ke Pura Sakenan, dan kira-kira 6000 menginap di laba pura atau lahan pura

‘Pencemaran spiritual’ sudah menjadi topik perhatinan masyarakat Bali pada tahun 1993-4, ketika pembangunan Nirwana Bali Resor (NBR) dimulai. Masyarakat Bali banyak memprotes pembangunan ini karena dianggap menggangu kesucian Pura Tanah Lot, yang pentingnya sama Pura Sakenan, dilihat dalam artikel di pers regional dan dengan adanya banyak demo yang mencapai 5.000 orang. Akibat protes ini, DPRD Bali sementara menghentikan proyek itu. Pada tanggal 25 Januari 1994, Parisada Hindu Darma (lembaga nasional Hindu) mengeluarkan suatu ‘Bhisama’ (pengumuman agama) yang melarang pembangunan yang akan mencemarkan ‘zona kesakralan’, yaitu lahan dalam radius 2km sekitar Pura Tanah Lot. Akan tetapi, Bhisama ini tidak ditafsirkan secara harfiah dan akhirnya Gubernur Bali menyetujui kelanjutan pembangunan proyek NBR dengan menanam ‘green belt’ antara resort dan Pura Tanah Lot. 

Mengenai Pura Sakenan, masyarakat Bali tidak memprotes pada awal proyek karena mereka tidak tahu tentang proyek BTID, selain bahwa tanah penduduk Serangan dibebaskan untuk ‘kepentingan negara’. Namun, ketika BTID muncul waktu penimbunan mulai, ada kekhawatiran di masyarakat atas gangguan kesucian Pura Sakenan. Di Pulau Serangan, survei Andal menemukan bahwa 66,66% responden khawatir atas gangguan terhadap kesucian pura akibat proyek BTID. Namun, melihat bahwa pura ini merupakan integral untuk kehidupan keagamaan Bali (sebagai salah satu Pura Sad Kayangan) bisa dikatakan bahwa angka ini agak konservatif. Bahkan, ‘lahan sakral’ di Pulau Serangan tidak diperhitungkan dalam Amdal BTID, yang termasuk jalan penghubung yang sedekat 200m Pura Sakenan. Ternyata, jumlah 90% pembangunan BTID terletak di dalam ruang sakral itu. Dr. Carol Warren dari Universitas Murdoch, Perth, berpendapat bahwa karena pembangunan NBR diperbolehkan walaupun melanggar Bhisama, maka rencana pembangunan BTID di Pulau Serangan tidak diberhentikan, walaupun menanggap keterlibatan militer dan keluarga Suharto dalam kasus Serangan, ada kemungkinan bahwa proyek BTID dibolehkan sekalipun NBR tidak boleh.

Kebudayaan dan Lahan
Walaupun survei dampak sosial Dr. Vickers dalam Feasibility Study termasuk perhatinan bahwa dengan adanya proyek BTID, ada kemungkinan bahwa akan terjadi kehilangan kekuasaan keagamaan pulau karena perubahan isolasi dan ketenangan relatif, violasi kesakralan Pura Sakenan, dan kehilangan nilai warisan pulau akibat perubahan bentuknya, Amdal tidak termasuk perhatinan ini, dan akhirnya BTID berlangsung dengan rencana yang sangat berdampak pada aspek sosial-budaya ini. 

Di Bali ada hubungan kuat antara lahan atau ‘bumi’ serta kehidupan agama-sosial dan kewargaan. Secara tradisional, lahan desa, termasuk lahan pemukiman, tidak bisa dijual karena lahan itu merupakan warisan dari nenek moyangnya, yang dipercayai masih tinggal di sana. Kepentingan ini dilihat di Pulau Serangan waktu masyarakat sangat menolak penjualan lahan pura dan perpindahan setra (kuburan Hindu) oleh BTID, dan juga rencana BTID untuk merelokasikan semua pura-pura yang di luar pemukiman ke satu kompleks supaya masyarakat tidak akan pergi ke lahan BTID. Akhirnya BTID membatalkan rencananya yang berdampak pada tempat-tempat suci ini. Selain itu, hukum adat dan institusi desa adat mendapatkan kekuasaannya dari lahan desa adat itu. Dengan demikian, ketika BTID mengambil lahan desa adat secara terpaksa, dan merubah bentuk pulaunya, bisa dikatakan bahwa mereka meruntuhkan kekuasaan metafisikal Pulau Serangan, dan kekuasaan desa adat sebagai sebuah kolektip. 

Kepentingan lahan di Pulau Serangan juga berdasarkan kepercayaan bahwa pulau tersebut dilindungi oleh wong gamang, mahluk halus yang merupakan ‘payung’ desa. Wong gamang dianggap mempunyai ‘desa cermin’ desa benar, dan tinggal di pohon-pohon di Serangan. Dikatakan bahwa penduduk Serangan tidak pernah sampai mati di luar pulaunya di laut atau di daratan, karena dilindungi wong gamang ini. Juga, ada cerita bahwa orang Sanur pernah melihat banyak orang segaya tentara di Serangan, ketika sebenarnya tidak ada apapun. Akibatnya, mereka takut pergi ke Serangan. Penduduk di Serangan menghubungkan hal ini dengan konflik yang dulu ada antara masyarakat Sanur dan Serangan, sekitar tahun 1987. Pada waktu itu, orang dari Sanur menyerang ke Serangan. Katanya penduduk Serangan, kelihatan tentara ternyata adalah pelindung pulaunya. Dengan proyek BTID, wong gamang itu pasti diganggu, terutama menanggap bahwa banyak pohon sudah ditebang atau dalam keadaan yang sakit, dan bentuk pulaunya digantikan.

Oleh karena kepentingan hubungan antara lahan dan kehidupan agama-sosial itu, orang Bali sangat memperhatikan lahannya, dan menghindar kegiatan yang akan menganggu ‘keseimbangan kosmos’. Misalnya, pada tahun 60-an di bawah perintahan Sukarno, dengan adanya ‘land reform’ di Bali, Barisan Tani Indonesia (BTI) mengambil lahan pura, yang dianggap pelanggaran kesakralan pura oleh orang Bali. Beberapa bencana alam yang terjadi pada waktu itu, misalnya letusan Gunung Agung pada tahun 1963 yang didampingi oleh kegagalan panen dan wabah tikus, ditafsirkan sebagai tanda ketidakseimbangan urutan kosmik akibat kegiatan BTI dan Partai Komunis Indonesia secara umum di Bali. Di Pulau Serangan, BTID dianggap menganggu ‘keseimbangan kosmos’ dengan proyeknya, dan penduduk melihat kejadian seperti kebankrutan BTID akibat krisis moneter, likuidasi bank-bank yang menerima tabungan ganti rugi dari pemilik tanah di Serangan, dan penurunan Presiden Suharto sebagai buktiannya. 

Perubahan Kebudayaan
Penimbunan pada dataran pasang surut, kerusakan lingkungan lain, dan pembebasan tanah perkebunan, menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat, yang mana kebanyakan penduduk Serangan kehilangan apa yang disebut ‘budaya primal’, yakni budaya nelayan dan petani. Artinya, mereka akan berada dalam kebingungan, akibat perubahan prilaku dari budaya petani atau nelayan ke budaya lain. Hal ini bermasalah untuk orang ini, yang selain nelayan atau petani tidak ada ketrampilan lain, karena budaya baru itu tidak jelas. Masyarakat di Serangan pada umumnya tidak berpendidikan, yaitu, walaupun 59,98% penduduk tamat dari Sekolah Dasar, hanya 8,55% tamat Sekolah Menengah Pertama, dan 4,26% tamat Sekolah Menengah Atas. Akibatnya, waktu pekerjaannya sebagai nelayan atau petani hilang, susah untuk mereka mengalih profesi, dan mereka ‘tidur-tiduran’ saja. Misalnya, Pan Lobeng, seorang pejuang zaman kemerdekaan yang sudah berusia tua, sekarang harus ngebon beras (membeli beras memakai kredit), “kalau tidak ngebon, (saya) sudah kelaparan”, katanya. Dia dulu adalah nelayan pesisir, dan sekarang terpaksa harus ‘tidur-tiduran’ karena dataran pasang surut yang dulu tempat penangkapan hasil laut berubah menjadi daratan hasil reklamasi. Memang, melihat sekitar Desa Serangan terdapat banyak penduduk yang duduk dan bercakap-cakap saja, yang dulu jarang istirahat karena selalu pergi ke laut, tetapi sekarang ada banyak waktu. Dengan demikian, masyarakat Serangan berubah dari budaya nelayan yang makmur, kepada budaya yang bersifat banyak pengangguran, waktu bebas, dan ketidakpastian. 

Sifatnya perubahan kebudayaan adalah kehilangan penetahuan lokal. Misalnya, pengetahuan nelayan Serangan tentang penangkapan ikan adalah khusus Serangan. Ada ratusan jenis penangkapan ikan di Serangan, tergantung ikan. Setiap nelayan pesisir ada peralatan yang lengkap, yang berbeda untuk setiap jenis ikan. Mereka membikin sendiri alat-alat itu sudah bertahun-tahun. Mereka tahu musim ikan, yaitu waktu ikan tertentu ‘naik’, dan tahu alat apa yang perlu dipakai. Menurut warga, ketika mereka naik jukungnya ke laut, mereka tahu tempat ikan dari pohon-pohon di daratan, yaitu, kalau pohon tertentu ada di sana, tahu ikan itu di sini. Dengan kerusakan lingkungan laut dan dataran pasang surut, terjadinya penurunan jumlah ikan, maka anaknya tidak belajar pengetahuan ini dari orang tuanya karena artinya hilang dengan hilangnya ikan. Dicatat bahwa pemuda tidak tahu metode-metode dari dulu tidak karena tidak mau, tapi karena tidak ada alasan karena ikan habis. 

Isolasi Masyarakat
Rencana BTID membangun kanal wisata sudah dipertanyakan karena akan membuat masyarakat Serangan terisolasi di pulaunya sendiri. Dari awalnya, Feasibility Study mempertanyakan kanal wisata, yang disebut “jelas merupakan hambatan kepada jalan masuk”, dan menyusulkan “bahwa BTID mencari nasehat dari pakar dan masyarakat tentang cara menggabungkan penduduk Serangan dalam proyek”. Namun, kanal itu masih dimasukkan dalam Amdal, dan dibangun. Maksud BTID membangun kanal itu telah dipertanyakan karena lebarnya kanal ‘wisata’ itu sebenarnya hanya kurang lebih 10m, maka tidak bisa digunakan untuk kegiatan bahari pariwisata biasa (jet ski, speedboat). 

Dengan demikian, kanal itu merupakan batasan supaya sulit untuk masyarakat Serangan masuk ke lahan BTID. Selain itu, pada awalnya kanal itu hanya ada satu jembatan terletak dekat tempat masuk jalan penyebaran, dengan demikian perjalanan masyarakat ke lahan BTID dihambati. Nanti tiga jembatan dibangun tetapi hanya karena tuntutan masyarakat. Akhirnya, kanal itu membendakan masyarakat, yakni membuat mereka “seperti ikan dalam akuarium”. 

Dampak Ekonomi
Dampak proyek BTID pada bidang ekonomi masyarakat Serangan pada umumnya kurang baik. Feasibility Study merekomendasikan bahwa kehilangan sumber-sumber pencaharian masyarakat harus ditenangkan oleh (antara lain) penyediaan kesempatan pekerjaan dan pelatihan pekerjaan, yang merupakan syarat penting untuk menggantirugikan penduduk Serangan. Pada tahapan sosialisasi BTID menjanji hal ini, dan jalan penyeberangan disebut akan membuka kesempatan pekerjaan di Bali untuk penduduk Serangan. Masyarakat pada waktu itu melihat proyek BTID sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidupnya dari nelayan ke bidang pariwisata, seperti yang terjadi di Nusa Dua. Memang, pekerjaan di proyek BTID merupakan harapan utama untuk penduduk masyarakat Serangan, dengan 74,49% responden survei Amdal mengharapkan kesempatan kerja pada tahap konstruksi. 

Akan tetapi, walaupun BTID menjanjikan akan mempekerjakan 600 penduduk lokal selama masa konstruksi, yang terjadi adalah masyarakat Serangan yang bekerja di proyek BTID hanya 150 orang, (sisanya yang berjumlah 350 orang berasal dari luar) sedangkan sebagian besar masyarakat tidak mendapat pekerjaan. Juga, masyarakat yang dipekerjakan BTID, pada tanggal 4 Juni 1998 di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan uang pesangon yang tidak memadai (masing-masing Rp250.000). Selain itu, kerusakan lingkungan laut dan pengalihan tanah perkebunan akibat proyek BTID menyebabkan kehilangan mata pencaharian pokok untuk penduduk Serangan. Kehilangan mata pencaharian ini sangat parah melihat bahwa sebelum proyek BTID penduduk Serangan mempunyai pendapatan per kapita (Rp942.993/tahun) yang dianggap lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan per kapita Bali (Rp1.627.937/tahun). 

Walaupun harapan mendapat pekerjaan di proyek BTID masih kuat antara masyarakat Serangan, dengan kebanyakan respoden menyetujui kelanjutan proyek itu dengan alasan supaya mereka atau anaknya bisa bekerja di sana, ada yang merasa marah dengan BTID. “[BTID] bilang dengan jalan itu kita di Serangan ini akan mudah pergi ke kota. Tapi menurut saya, bagaimana masyarakat akan bisa ke kota, dengan apa ia akan ke sana, kalau mata pencaharian utama mereka justru dimatikan oleh jalan itu”.

Kerugian masyarakat 
Dalam Andal, diakui bahwa lahan pertanian dan sumber kelautan adalah sangat penting, dan bahwa “sumber daya kelautan sulit untuk dapat diukur.” Tim Andal memperkirakan bahwa jumlah nilai produksi di Pulau Serangan adalah Rp2.584.745.260/tahun. Akan tetapi, setelah proyek BTID mulai, nilai produksi ini turun tajam karena kehilangan hasil petani dari hasil tanaman kelapa, tanaman bahan makanan dan perternakan karena lahan perkebunannya menjadi lahan BTID, dan kehilangan nilai produksi ikan laut dan ikan hias akibat dampak lingkungan pengerukan dan penimbunan pada dataran pasang surut.

Seorang penduduk Serangan, Wayan Patut, memperkirakan bahwa:
a) para nelayan kecil sebanyak 350 orang dengan penghasilan perorangan Rp50.000/hari x 365 hari = Rp 7.387.500.000; 
b) para pedagang cenderamata 120 orang dengan penghasilan perorangannya Rp25.000/hari x 365 hari = Rp1.095.000.000; dan 
c) kelompok penambang 38 orang dengan penhasilan perorangannya Rp25.000/hari x 365 hari = Rp346.750.000.

Maka, jumlah kerugian materi bagian masyarakat Serangan ini mencapai sekitar Rp8.829.250.000 per tahun, belum termasuk bagian petani yang kehilangan lahan perkebunannya. Dengan kerugian sebesar ini, bisa dipikirkan bahwa masyarakat pasti digantirugi oleh pihak BTID. Bahkan, masyarakat Serangan sama sekali tidak digantirugikan untuk kehilangan mata pencaharian. 

Nelayan
Di Pulau Serangan 85% penduduk bekerja sebagai nelayan, termasuk nelayan pesisir dan nelayan laut lepas. Dulu, sebelum reklamasi, pantai timur dan utara Serangan adalah sumber penghidupan dan pendapatan mereka. Dari daerah itu, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan menyekolahkan anaknya. Pada waktu siang, mereka menangkap ikan konsumpsi, ikan hias, rumput laut, dan kepiting. Pada waktu malam memakai lampu, bisa mencari udang, kepiting, ikan konsumpsi, dan cumi-cumi. Pada saat itu, belum pernah mereka perlu bantuan dari mana-mana. Jarang anaknya minta uang dari orang tuanya – kalau perlu uang, mereka mencari ikan saja.

Sekarang, 70% dataran pasang surut hilang akibat reklamasi. Juga, akibat penimbunan, arus laut sekitar Pulau Serangan berubah, dan pola ikan juga berubah. Untuk nelayan pesisir yang tidak mampu pergi ke laut lepas, hal ini sangat mengawatirkan. Kalau dulu (sebelum proyek BTID) mereka mendapat hasil paling sedikit cukup untuk makan, Rp5-10.000/hari (waktu itu US$1 = Rp1800), sekarang mendapat Rp5-10.000/hari dari ikan-ikan kecil (5-10cm) yang masih ada di sebelah utara pulau. Juga, udang, kepiting atau cumi-cumi kadang-kadang nelayan mendapat satu. Mereka menanggap “kehidupan nelayan di Serangan kini mati. Kami tidak bisa bekerja apa-apa”.

Selain nelayan pesisir, ada nelayan yang pergi ke laut lepas, naik jukung ke kawasan selatan Nusa Penida, 4 mil dari Serangan. Untuk nelayan laut lepas ini, proyek tidak ada dampak pada nafkah pokoknya. Akan tetapi, dengan keadaan di laut lepas semakin buruk, dengan penurunan jumlah ikan, maka nelayan ini tidak bisa kembali ke sumber alternatif mata pencahariannya di perairan Serangan, karena sumber daya ini sudah hilang akibat proyek. Dari hasil laut lepas, dulu mereka rata-rata mendapat Rp25.000/hari (US$1=Rp1800), akan tetapi sekarang kadang-kadang mendapat Rp50.000/hari, tetapi menurutnya tidak tertentu dapatnya. Menurut Bapak Kari, Ketua Kelompok Nelayan Mina Cipta Karya II yang anggotanya 65 orang, dewasa ini juga ada masalah dengan kapal dari luar negeri (Taiwan, Cina) yang menangkap ikan di perairan Indonesian secara skala besaran dan tidak sah. Mereka memakai teknologi canggih, seperti alat deteksi radar bawah air, untuk melihat tempat berkumpulnya ikan. Kegiatannya sudah sangat merugikan nelayan Pulau Serangan. Dia, bersama Assisten Ketua, pernah melaporkan kapal itu ke bea cukai dan angkatan laut. Walaupun setelah itu kapal itu berhenti beberapa bulan, sekarang ada lagi. 

Penambang 
Dulu, sebelum proyek BTID, ada 38 KK yang bekerja sebagai penambang perahu penyebrangan dari daratan Bali ke Pulau Serangan. Dalam satu hari mereka bisa mendapat uang cukup untuk biaya keluarga (Rp50.000), dan dalam tiga hari saat upacara Kuningan di Pura Sakenan, penambang ini bisa memperoleh Rp3 juta. Setelah BTID membangun jalan penghubung, 38 orang ini sama sekali tidak ada pekerjaan lagi. 

Penambangan Karang
Akibat kerusakan terumbu karang dan padang rumput laut alami di perairan Pulau Serangan karena pengerukan dan penimbunan proyek BTID, nelayan pesisir kehilangan mata pencaharian. Selain itu, dilaporkan bahwa setelah terjadinya PHK BTID bulan Agustus 1998, sebanyak 80 KK mengambil batu karang dari perairan Serangan secara massa dan terbuka. Walaupun penambangan karang dilanggar, penduduk ini merasa terpaksa melakukannya karena mata pencaharian dulu sudah hilang. “Tidak ada jalan lain sekarang. Kalau ada pekerjaan lain, aku pasti mau ikut.” Mereka juga tahu penambangan karang merusak lingkungan, “tapi daripada saya tidak makan, ya lebih baik mengambilnya.”

Masyarakat melapor bahwa batu karang itu dibeli untuk pura dan bangunan lain. Hampir semua pembeli batu karang berasal dari kalangan perhotelan dan orang-orang berduit saja, karena harganya yang relatif mahal. Biji yang ukurannya 30 x 15 x 7,5 cm dijual untuk Rp7.500 per biji kepada orang langsung. Ada yang menunggu pesanan dari tamu, lalu turun, dan ada yang turun setiap hari biar ada stock. Katanya, mereka mengambil karang yang sudah mati (maka lebih keras) di sebelah timur dan utara pulau yang hasil dari pengerukan, tetapi sekarang susah mencari karang karena karang sudah mengurang di sana.

Solusi Untuk Masa Depan
Kebanyakan Pulau Serangan, selain pemukiman, sekarang ‘kosong’. BTID menunggu investor, akan tetapi, investor baru akan mewariskan ketanggungjawaban untuk permasalahan lingkungan, hukum (seperti ancaman class action oleh penduduk yang dulu memiliki tanah), keuangan (ada tuduhan hutangan besar untuk pengerukan dan penimbunan, serta tuntutan ganti rugi), maka kemungkinan menemukan investor baru hanya sedikit. Masyarakat Serangan menunggu BTID, supaya mereka bisa bekerja di sana. Walaupun instansi yang terkait tidak mampu mensyaratkan BTID melanjutkan proyeknya, solusi harus dicarikan supaya keadaan lingkungan dan masyarakat tidak semakin buruk. 

Pansus evaluasi BTID merupakan kesempatan pertama untuk DPRD Bali paska-Orde Baru memperbaiki situasi Pulau Serangan, untuk membuat pemutusan yang kuat, tetapi mereka gagal. Dalam pemutusannya, walaupun ada syarat yang BTID harus memenuhi, termasuk melaksanakan kesepakatannya dengan masyarakat Serangan, tidak ada keputusan atau sangsi benar. Dewan memandang perlu adanya studi dan kajian yang komprehensif dengan data dan informasi yang lengkap, dan tentang masalah pembebasan tanah menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum, dengan demikian membebaskannya dari ketanggungjawaban lebih lanjut.

Sikap Masyarakat Terhadap Proyek BTID
Dengan kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, dan pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Serangan akibat proyek BTID, secara logika bisa diperkirakan bahwa penduduk Serangan akan menolak kelanjutan proyek. Namun, semua penduduk Serangan yang diwawancarai, termasuk yang dulu menolak BTID mengenai kasus pembebasan tanah, menyetujui kelanjutan proyek. Bahkan, di depan Pansus BTID DPRD Bali, masyarakat Serangan tetap menginginkan agar proyek BTID dilanjutkan, agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Ketika penulis menanyakan apa yang mereka menginginkan untuk pulaunya, mereka menjawab bahwa tidak mungkin dikembalikan seperti asli. Kebanyakannya tidak ada ide selain proyek dilanjutkan. Pariwisata dilihat sebagai penyelesaian untuk mereka, “tidak ada jalan lain”. Ada kekhawatiran bahwa kalau dibatalkan, tanah BTID menjadi tanah ‘kosong’ seperti sekarang. Pikirannya, kalau ada proyek, BTID bisa mempekerjakan mereka, dan mengurangi pengangguran. Mengenai proyek BTID, masyarakat Serangan agak fatalistik, menjawabkan, “ada baiknya, ada buruknya. Bukan jelek semuanya. Ada yang bagus”. Dengan sikap baik dalam masyarakat terhadap kelanjutan proyek, solusi lebih mudah dicarikan. 

Solusi Lingkungan
Kerusakan lingkungan yang telah dan sedang terjadi harus dikaji dan solusi harus dicarikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pada tingkat pemerintah, yang diperlukan adalah Amdal kawasan regional, seperti Rencana Kawasan Bali yang dirumuskan pada tahun 1969, tetapi yang benar-benar diselenggarakan. Evaluasi terhadap Amdal yang telah dikeluarkan harus dilakukan untuk mengecek kalau ada pelanggaran, dan sangsi untuk pelanggaran itu harus ditetapkan. Sebuah Strategi Pengelolaan Zona Pesisir yang Terpadu direkomendasikan untuk pembangunan dan restorasi lingkungan di zona Teluk Benoa – Pulau Serangan. Untuk masalah abrasi, pakar lingkungan Made Mangku mengajukan solusi, yaitu bahwa setengah reklamasi di sebelah selatan pulau dibongkar agar tidak terjadi abrasi lagi dan jembatan ditambah 100m lagi biar sirkulasi air laut lebih ‘sempurna’ seperti dulu. Untuk memperbaiki ekosistem penting, hutan bakau harus ditanam kembali di beberapa lokasi. Sayanglah, ekosistem terumbu karang susah untuk memperbaiki karena laju pertumbuhannya pelan sekali. Pemantauan terumbu karang Serangan baru saja dilakukan oleh Yayasan Bahtera Nusantara untuk Dinas Lingkungan Hidup Denpasar, untuk mengecek kondisinya. Dengan data itu, kebijakan bisa dirumuskan untuk pengelolaannya, dengan demikian mencegah kerusakan lebih lanjut. Untuk penyu, sayanglah juga kerusakan habitatnya di Pulau Serangan susah untuk dikembalikan. Akan tetapi, dengan bantuan dari pihak tertentu (seperti WWF Wallacea Bali), taman penyu yang ada di Serangan dapat dikembangkan menjadi usaha pelestarian dan penetasan penyu yang lebih menurut nilai konservasi. Namun, semua solusi ini perlu uang yang cukup besar, yang pada saat ini dengan penurunan ekonomi Indonesia akibat krisis moneter mungkin susah ditemui untuk kebutuhan lingkungan seperti ini. Akan tetapi, kerusakan menjadi semakin parah, dan itu masyarakat Serangan yang berdampak, maka pemerintah daerah dan BTID seharusnya berdua bertanggungjawab atas permasalahan ini.

Solusi Sosial Budaya
Untuk pelanggaran HAM dalam kasus pembebasan tanah secara terpaksa, solusi jelas – pemilik tanah sedang meminta ganti rugi yang wajar untuk tanahnya. Pemerintah Daerah sudah mengucapkan bahwa instansinya tidak bisa memutuskan tuntutan ganti rugi, yang harus diajukan ke pengadilan. Akan tetapi, penduduk ini tidak mampu melakukan hal itu sendiri, maka perlu bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bali. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali telah mulai mengumpulkan data dari penduduk Serangan yang dikenakan pembebasan tanah untuk kasus hukum melawan BTID dan Kodam. Namun, pembelahan muncul ketika pemilik tanah meminta ganti rugi daripada tanahnya dikembalikan karena keinginan itu menentang format LBH, yang merupakan “tanah untuk rakyat”. Juga, LBH Bali akhirnya menyadari bahwa class action pada dasar lingkungan saja bisa diajukan, karena hanya kelompok lingkungan mempunyai arti hukum. Oleh karena itu, masyarakat Serangan menanggap LBH mementingkan dirinya dalam membantunya, bukan mementingkan kesejahteraan warga Serangan. Mereka tidak tertarik mengajukan kasus lingkungan karena dipikirkan kasus tersebut tidak akan memanfaatkannya. Selain itu, pada waktu Pansus BTID DPRD Bali, masyarakat Serangan semuanya menyetujukan kelanjutan proyek, dan hal ini dianggap oleh LSM-LSM seperti LBH sebagai masyarakat meninggalkan gerakannya. Walaupun ada yang menanggap kasusnya kuat, akhirnya kasus itu tidak sampai pengadilan karena hubungan antara masyarakat Serangan dan LBH diputuskan. Untuk solusi di bidang ini, gerakan masyarakat Serangan harus kuat, dan di tingkat LSM harus ada gerakan terpadu. Di tingkat masyarakat, kelompok pemilik tanah telah dibentuk, dengan nama Forum Pemulihan Pertiwi Masyarakat Serangan (F-Pepermas). Mereka sekarang mau mengajukan class action sendiri untuk menuntut ganti rugi yang wajar, namun tidak ada bantuan dari LSM di Bali.

Selain itu, LSM dan pemerintah bisa membantu masyarakat Serangan, terutama yang tinggal di Banjar Dukuh, untuk memaksa BTID mengurus sertifikat untuk tanahnya. Orang ini sedang dalam keadaan ketidakpastian tanpa sertifikat, karena kapan saja tanahnya bisa diambil lagi oleh BTID. 

Mengenai kegangguan kesucian Pura Sakenan, perubahan budaya, dan kegangguan hubungan antara masyarakat dan lahannya, kerusakan telah terjadi, dan di bidang ini susah mencari solusi karena hal ini bersifat sosial daripada materi. Akan tetapi, untuk menghindar kerusakan lebih lanjut, masyarakat Serangan harus dilibatkan penuh dalam pengambilan keputusan untuk pulaunya. Hal ini sangat penting dalam merumuskan solusi untuk Pulau Serangan. Dari awalnya proyek masyarakat tidak terlibat dalam proses perencanaan, dan ternyata hanya tahu adanya proyek ketika tanahnya mulai dibebaskan. Sekarang, masyarakat masih ada perasaan keadaan tak berdaya untuk memutuskan nasib pulaunya sendiri. Ketika ditanyakan mengenai sikapnya tentang proyek BTID, suatu responden menjawab, “Tidak bisa bilang setuju atau tidak setuju. Tidak bisa bilang apa-apa. Semuanya terserah BTID. Kita akan terima saja. Lanjutkan, tidak lanjutkan. Saya terima.” Perasaan ini harus diganti melalui pemberdayaan masyarakat seperti keterlibatannya dalam proses pemutusan, dengan demikian bisa menjadikan solusi untuk permasalahan lain seperti konflik masyarakat dan terisolisasi masyarakat karena akan memperkembangkan permusyawaraan antar-pihak. 

Solusi Ekonomi 
Di bidang ekonomi, di jangka pendek mata pencaharian alternatif harus diciptakan untuk penduduk Serangan sambil proyek BTID tidak berjalan. Dulu, pada tahun 1998, Pemerintah Daerah Bali merumuskan program padat karya di Bali, termasuk budidaya rumput laut di Pulau Serangan. Program ini akhirnya tidak ada kelanjutan, karena ditolak oleh pihak Serangan yang sudah tahu membudidayakan rumput laut tidak berhasil di Pulau Serangan karena kondisi lingkungan kurang cocok. Program seperti ini sangat diperlukan penduduk Serangan segera untuk mengurangi pengangguran, tetapi supaya berhasil harus ada masukan dari masyarakat. 

Solusi jangka panjang harus dirumuskan untuk mengurangi dampak proyek yang buruk pada ekonomi Serangan. Kalau proyek dilanjutkan, penduduk bisa bekerja di sana, asalkan ada pelatihan perkerjaan dari BTID. Kalau proyek dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, BTID harus terpaksa menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan sesuai yang tertuang dalam kesepakatan, supaya yang kehilangan mata pencaharian akibat proyek BTID bisa memasuki bidang pekerjaan lain. Juga, salah seorang Serangan menuntut bahwa minimal 10% dari hasil reklamasi menjadi hak pengelolaan secara penuh Desa Adat Serangan sebagai ganti rugi direklamisasinya pantai Pulau Serangan yang merupakan sumber kehidupan para nelayan pesisir. Dengan demikian, ekonomi Serangan bisa diperbaiki. 

Penyelesaian lain untuk meningkatkan ekonomi Serangan adalah untuk mengembalikan seluruh tanah kepada masyarakat Serangan supaya dapat digunakan untuk kegiatan produksi lagi. Namun, seperti dikatakan Lurah Serangan, “masyarakat tidak bisa bekerja sendiri – perlu bantuan pihak lain”. Sebaliknya, yang lebih bermanfaat adalah kalau masyarakat diberi saham ataukah Pemerintah Daerah mengambilalih aset BTID tersebut. Made Mangku mengajukan ide untuk membuat taman rekreasi atau kebun binatang, bukan resort karena sudah ada cukup banyak resort di Bali yang tidak bisa memenuhi kamarnya. Wayan Patut menyetujui ide ini, dan sudah menulis dokumen “Konsep Kemitraan Pilar Pelestarian dan Pengembangan Pulau Serangan” yang mengembangkan ide ini, seperti: Taman Wisata; Taman Kebudayaan dan Spiritual; Pusat Pasar Usaha Kecil Menengah; Sarana Umum seperti terminal desa, rumah sakit, sekolah kejuruan, telepon, lapangan olah raga; wisata bahari; akuarium besar; dan beberapa fasilitas lainnya yang mencerminkan wujud budaya Bali. Walaupun ide-ide ini ada potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Serangan dengan mewujudkan industri pariwisata di pulaunya, ide ini perlu modal dan dukungan dari Pemerintah Daerah yang keduanya belum ada.
Blog, Updated at: 11.01

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts