Prospek Dan Tantangan Pengembangan Koperasi Di Indonesia

Prospek Dan Tantangan Pengembangan Koperasi Di Indonesia
Usia gerakan koperasi di Indonesia telah memasuki usia 66 tahun hampir sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk membangun koperasi sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) dan penjelasanya telah dilakukan oleh pemerintah melalui serangkaian kebijakan politis. Telah ada 4 Undang-Undang yang mengatur koperasi di Indonesia. Pertama Undang-Undangn Nomor 14 tahun 1965. Undang-Undang ini lebih banyak menekankan koperasi sebagai gerakan politik (onderbouw) ketimbang gerakan ekonomi. Undang-undang tersebut menempatkan koperasi sebagai abdi langsung partai politik dan mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat dan landasan azas- azas dan sendi dasar koperasi dari kemurniannya.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 yang mencoba mengembalikan rel gerakan koperasi sesuai dengan azas dan sendi dasar koperasi yang benar. Tidak banyak perubahan yang signifikan secara kelembagaan dan usaha koperasi, kecuali sebatas melepaskan koperasi dari gerakan dan partai politik (non-onderbouw). 

Duapuluh lima tahun kemudian, pada tahun 1992 Undang-undang koperasi diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Terdapat perubahan yang signifikan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Perubahan yang terpenting diantaranya mengenai definisi koperasi, keterkaitan koperasi dengan kepentingan ekonomi anggotanya, kelembagaan pengelolaan dan kesempatan koperasi untuk mengangkat pengelola dari non-anggota.

Setelah berjalan selama 20 tahun, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 sebagaimana akan dibahas pada tulisan ini. Beberapa pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah mengapa perubahan kebijakan yang berkaitan dengan perkoperasian sedemikian banyak, namun koperasi masih belum menunjukkan perubahan dan perkembangan yang signifikan dalam konstribusinya terhadap perekeonomian nasional. Apakah perubahan tersebut karena pengaruh eksternal dunia global, atau semata-mata karena masalaah internal koperasi “ yang jalan ditempat” sehingga diperlukan perubahan kebijakan. Gagasan apa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang memberikan peluang bagi perkembangan koperasi. Terakhir adalah tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh koperasi berkaitan dengan perubahan kebijakan tersebut.

Koperasi secara legal formal mendapatkan landasan yang sangat kuat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Menurut Hatta (1977); 

“Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Tamansiswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, satu keluarga……. Anggota dididik menjadi orang yang mempunyai individualita, insyaf akan dirinya, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya”

Ada dua hal menarik dari pernyataan Hatta tersebut. Pertama adalah kata hendaknya dan kedua individualita. Kata hendaknya merupakan merupakan keinginan yang sifat normatif dan bukan keadaan yang sifatnya empirik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelumnya telah ada model sistem perekonomian, yang mungkin berbentuk koperasi baik di luar maupun di dalam negeri, namun belum bercorak kekeluargaan. Koperasi di Indonesia yang akan dikembangkan hendaknya mengadopsi model kekeluargaan sebagaimana diterapkan dalam pola hubungan guru murid di Tamansiswa. Selanjutnya mengenai individualita, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut;

“Individualita lain sekali dengan individualism. Individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Individualita menjadikan seorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi bagi koperasinya, karena dengan naik dan majunya koperasi, kedudukannya sendiri akan ikut naik dan maju.”

Dalam perspektif Hatta, individualita adalah keinsyafan seorang anggota koperasi akan harga dirinya sebagai anggota koperasi yang berjuang dan perjuangannya tertuju untuk kepentingan bersama.

Perspektif Hatta tentang kekeluargaan dan individualita bisa dikaitkan dengan jaringan komunikasi informal sebagai bagian dari unsur yang membentuk budaya perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Deal dan Kennedy (1982), dimana koperasi merupakan salah satu bentuk perusahaan. Deal dan Kennedy mengemukakan lima unsur yang membentuk budaya perusahaan yaitu : lingkungan usaha, nilai-nilai, pahlawan, ritual dan jaringan komunikasi informal. Unsur terakhir perspektif Deal and Kennedy tersebut jika dikaitkan dengan perspektif Hatta, bertemu dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bonus (1986) bahwa intimate personal knowledge (individual and family history), saling memahami harapan satu sama lain (they knew what to expect from each other) dan masing-masing anggota secara berkala bertemu (they would meet frequently). Hal mana akan membentuk dan memperkuat budaya kekeluargaan dalam koperasi.

Untuk menganalisis bentuk dan arah kebijakan pengembangan koperasi sebagaiamana diamanatkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2012, pelacakan teoritis dapat dilakukan dengan menelusuri aliran pemikiran tentang organisasi koperasi, sebagaimana dikemukakan oleh Wirasasmita (1993). 

Pertama, pemikiran Eemmlianof, Ronotka dan Philip yang berpendapat bahwa koperasi sebagai joint venture atau pabrik milik bersama, bukan badan usaha tersendiri atau dikenal sebagai patronage system. Mencermati aliran ini, maka bisnis anggota larut atau terintegrasi dengan bisnis koperasi. Jika mencermati definisi koperasi versi Undang-Undang baru yang memisahkan kekayaan koperasi dengan kekayaan anggotanya, menunjukkan bahwa bentuk dan arah kebijakan pengembangan koperasi di Indonesia tidak mengikuti aliran ini

Kedua, pemikiran Helmberger, Hoos dan Boulding yang menganggap koperasi sebagai badan usaha sama dengan swasta, sebagai joint plant firm, sebagai badan yang berdiri sendiri. Koperasi menjalankan usaha sendiri terlepas dari usaha anggota dengan tujuan untuk memaksimalkan laba atau barang-barang kebutuhan anggotanya. Kendati demikian, sebuah koperasi tidak selalu terikat dan melayani kebutuhan bisnis anggotanya.

Ketiga, pemikirsn Sosnick, yang melihat koperasi sebagai asosiasi untuk memperbaiki posisis tawar para anggota dalam pembelian atau penjualan (join buying and selling) atau dalam rangka monopoli power.

Mengacu kepada tiga aliran di atas, tampaknya arah kebijakan dan pengembangan koperasi menurut Undang-Undang ini dipengaruhi oleh pemikiran yang kedua, kendati masih mengandung hal kontradiktif. Konstradiksi ini khususnya dalam hal “ sebuah koperasi tidak selalu terikat dan melayani kebutuhan bisnis anggotanya,” berlawanan dengan “kesamaan kepentingan ekonomi” sebagaimana bunyi pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Dalam perspektif strategi bersaing, penegasan jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang ini memiliki landasan teoritis yang cukup kuat. Sebagaimana dikemukakan oleh Porter (1990) bahwa struktur industri mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan aturan permainan persaingan dan selain juga strategi-strategi yang secara potensial tersedia bagi perusahaan. Dengan jenis koperasi yang jelas, akan memperjelas koperasi tersebut masuk dalam struktur industri yang dipilih. Lebih lanjut Potter mengemukakan 

“Tujuan strategi bersaing untuk suatu unit bisnisdalam sebuah industry adalah menemukan posisi dalam industry tersebut dimana perusahaan dapat melindungi diri sendiri dengan sebaik-baiknya terhadap tekanan (gaya) persaingan atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut secara positif. Penetahuan tentang sumber-sumber yang mendasari tekanan persaingan ini memperlihatkan kekuatan dan kelemahan perusahaan, menghidupkan posisi, menegaskan bidang-bidang mana yang dapat menghasilkan manfaat terbesar, peluang dan ancaman..”

Kendati penjenisan koperasi tersebut masih memerlukan definisi turuannya, namun setidaknya dengan jenis yang dipilih, maka koperasi dapat menentukan posisi bersaingnya dengan perusahaan lain. Penjenisan tersebut akan memberikan arah ketika koperasi memasuki arena persaingan dalam merumuskan definisi dirinya. Dengan definisi yang jelas akan dapat ditemukan posisi, target, segmen pasar. Definisi akan menentukan koperasi dalam memilih strateginya : maju, mundur, beralig atau bergabung. Fokus ini dirasakan penting, agar koperasi tidak bersaing dengan semua pelaku bisnis secara umum.
Blog, Updated at: 03.43

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts