Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia

Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia 
1. Pengantar ke studi Komunikasi Politik.
Ketika bangunan jangkung setinggi 110 lantai Twin Tower World Trade Center (WTC) di kota Manhattan New York collapse (rontok) akibat serangan bunuh diri teroris yang menabrakkan pesawat komersial ke badan bangunan kembar tersebut, opini publik dunia diarahkan kepada sosok Arab bernama Osama ben Laden. Bagi publik Amerika Serikat, khususnya, sosok “menakutkan” ini merupakan otak di balik segala terror yang melanda publik dan instansi-instansi vital milik Amerika Serikat pada satu decade terakhir ini.

Akibat peristiwa tanggal 11 September 2001 itu, dengan konstan dan cepat terbentuk opini bahwa kelompok Islam fundamentalis merupakan pelakunya di bawah komando Osama ben Laden. Meskipun Osama sendiri menafikan tuduhan-tuduhan itu. Di Amerika seorang kakek bersorban dari agama Sikh diserang oleh sekelompok pemuda yang marah, mengira sang kakek adalah orang Arab Muslim. Di Australia terjadi penyerangan terhadap mesjid-mesjid dan pelecehan terhadap penganut Agama Islam. Orang-orang Arab Muslim di Amerika merasakan ketakutan terror balik dari publik Amerika non Muslim.

Mengapa publik dunia begitu cepat mengarahkan tuduhan kepada kelompok muslim fundamentalis ? Apa yang membentuk opini publik begitu cepat ? Mengapa tiba-tiba di dalam masyarakat rasional dan liberal seperti Amerika Serikat berubah menjadi masyarakat yang primordial dan etnosentris ?

Kita coba menelusuri secara jelas mengenai terbentuknya opini publik dunia. Siaran TV Cabel CNN, Fox News, dan di Asia Channel News Asia berkali-kali mengutip pernyataan para pemimpin AS mulai dari Presiden Bush, Jaksa Agung Ashcroft, pejabat seperti Collin Powell (mantan Sekretaris Negara), Dick Cheney (Wapres), dan lain-lain yang berulangkali mengarahkan tuduhannya kepada Osama, meskipun yang bersangkutan sendiri menafikannya. Publik Amerika Serikat dalam polling yang diadakan oleh The New York Times dan CBS News Poll sebanyak 98 persen menjawab “setuju” untuk aksi militer terhadap negara yang melindungi para pelaku terror meskipun orang-orang sipil tak berdosa ikut terbunuh. Tergambar jelas semangat balas dendam yang membara dalam opini publik Amerika. Sebanyak 85 persen publik AS menyetujui serangan untuk menghabisi Afganistan yang dianggap melindungi Osama. Meskipun mereka tahu Afganistan merupakan negara miskin yang sedang terpuruk oleh perang saudara di dalam negeri mereka yang mengakibatkan ribuan warganya menjadi pengungsi di merata dunia. Demikian pula kasus yang terjadi pada invasi AS terhadap Iraq.

Dari gambaran kisah dramatis di atas, secara sederhana kita dapat menarik analisis bagaimana dahsyatnya efek dari penggunaan media komunikasi seperti TV, Internet dan Koran dalam pembentukan opini publik. Kalau opini itu diciptakan dan disebar oleh pejabat politik, maka terbentuklah semacam sikap politik (opini politik). Kita ketahui, bagaimana malunya para pejabat AS bila tidak dapat melindungi masyarakatnya dari kejadian memilukan itu. Publik AS akan mempertanyakan kembali seberapa kuatkah sebenarnya militer dan intelijen AS ?, seberapa canggihkah sistem pertahanan AS untuk melindungi warganya? Dan pemerintah yang berkuasa, dalam hal ini Bush, berkepentingan merebut simpati publik bagi kepentingan politik mereka. (Ingat Bush yang berasal dari Partai Republik hanya menang tipis atas Al Gore dari Partai Demokrat dalam pemilihan Presiden AS, itupun masih terjadi perdebatan hukum di tingkat Mahkamah Agung).

Terlalu banyak contoh tentang pembentukan opini publik dan peranan media massa untuk menjelaskan studi tentang komunikasi politik ini. Anda dapat merujuknya mulai dari pengamatan sederhana di lingkungan terdekat Anda, seperti kisah sukses dan kisah ironis di tengah proses reformasi yang sekarang ini sedang dihadapi oleh bangsa kita. Misalnya bagaimana kemampuan media massa mengeksploitasi atau dieksploitasi oleh opini publik untuk mengangkat atau menjatuhkan seseorang. Kadang-kadang seseorang yang tidak memiliki opini yang substansial dapat menjadi pemimpin opini, karena olahan media. Pasca reformasi ini kita dapat menemukan semakin tersebarnya tokoh-tokoh masyarakat yang muncul baik secara “kagetan” maupun tidak di tengah-tengah masyarakat. Apabila mereka mampu menguasai media massa, maka ia dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk memperkuat sumber daya politiknya. Pada akhirnya ia dapat memimpin opini publik untuk membela kepentingan dirinya. 

Terbentuknya opini publik untuk kepentingan politik merupakan salah satu bidang kajian komunikasi politik. Studi komunikasi politik ini sebenarnya merupakan bidang studi yang masih sangat baru, meskipun cikal bakal studi ini sudah dirintis sejak Harold D. Lasswell meneliti tentang opini publik, propaganda dan komunikasi (1935). Sejak itu Lasswell “dinobatkan” sebagai perintis dan pelopor penelitian propaganda dan komunikasi politik. Wilbur Schramm (1980) salah satu sarjana yang objek studinya pada komunikasi menganggap Lasswell sebagai Bapak Ilmu Komunikasi.

Di Eropa, meskipun studi komunikasi politik telah dirintis sejak tahun 1922 ketika sarjana sosiologi terkenal Ferdinand Tonnies menerbitkan hasil penelitiannya tentang sifat opini publik pada masyarakat massa, atau bahkan pada akhir abad ke-19 ketika Bagehot, Maine, David Bryce dan Graham Wallace di Inggris menelaah peranan pers dalam pembentukan opini publik, namun studi komunikasi politik sebagai disiplin yang berdiri sendiri baru hadir pada tahun 1960-an.

Sebagai sebuah disiplin baru, studi komunikasi politik telah memanfaatkan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu lain. Sifat multidisipliner dari studi ini ditegaskan oleh Dan Nimmo (1981) bahwa “political communication as a field of inquiry is cross disciplinary”. Misalnya: Antropologi dan Sosiologi yang mempelajari sosiolinguistik dan simbolisme berjasa bagi studi bahasa politik. Psikologi dan Psikologi Sosial memberikan kontribusi bagi landasan studi efek pesan politik, konstruk politik, dan sosialisasi politik. Retorika menyediakan metode historis, kritis, dan kuantitatif untuk menganalisis retorika politik. Ilmu politik sendiri menyediakan landasan bagi studi perilaku pemilih (voting behavior) dan pemimpin politik. Sibernetika menyediakan pendekatan system untuk memandang komunikasi politik secara holistic. Serta filsafat eksistensialisme dan fenomenologi melahirkan teori kritis dalam komunikasi politik.

Oleh karena sifatnya yang multidisipliner, disamping memperkaya bidang kajiannya, studi komunikasi politik seringkali juga menjadi terlalu luas. Misalnya mulai dari pengkajian komunikasi politik melalui media massa seperti yang dilakukan oleh Davis & Kraus yang menerbitkan “The Effects of Mass Communications Political Behavior” (1976), simbolisme politik (perlambang) yang dirintis oleh Harold Lasswell (1935), politikolinguistik oleh Fishmen, 1970, Franck dan Weisband, 1972, sampai pada hubungan komunikasi dengan system politik oleh Chaffee 1975, dan Davis & Kraus 1976.

Fagen mendefinisikan komunikasi politik sebagai “communicatory activity considered political by virtue of its consequences, actual and potential, that it has for the functioning of political systems” ( aktifitas komunikasi yang bersifat politis yang akibat-akibatnya, baik nyata maupun terpendam, dapat menjadikan sistem politik berjalan secara fungsional). ( R. Fagen; Politics and Communication, Little Brown, Boston, 1966, hal. 20). Komunikasi politik merupakan kegiatan berkomunikasi yang dianggap politis berdasarkan atas segala konsekuensinya baik yang nyata maupun terpendam, sehingga ia berpengaruh terhadap jalannya sistem politik. Jelas definisi ini masih terlalu luas (all encompassing). R.B. Meadow dalam tulisannya “Politics as Communication” (1980) mendefinisikan bahwa “political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system” (komunikasi politik merujuk kepada berbagai pertukaran simbol-simbol atau pesan-pesan sehingga sampai pada taraf tertentu telah diberi bentuk oleh, atau memiliki akibat bagi, sistem politik). Dan Nimmo sendiri mendefinisikan komunikasi politik sebagai “communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict” (aktifitas komunikasi yang bersifat politis dengan segala konsekuensinya – baik nyata atau terpendam – yang mengatur perilaku manusia di bawah syarat konflik).

Memang sulit kita menemukan sebuah definisi yang disepakati ramai ahli, sehingga setelah mempelajari materi ini anda dapat merumuskan sendiri definisi tentang komunikasi politik. Tetapi Nimmo telah menggunakan taksonomi Lasswell untuk membuka wacana tentang komunikasi politik, yaitu: Who says what with what channel to whom with what effect. 

Who says adalah para komunikator; aktifis politik, pemerintah atau pengamat.

What adalah pesan-pesan atau simbol politik; permainan bahasa atau eufemisme untuk mempengaruhi dan meyakinkan publik melalui propaganda, iklan, dan retorika.

What channel adalah dengan saluran atau media apa; interpersonal, organisasional, maupun massal.

To whom adalah khalayak atau publik.

What effect adalah kesan dan akibat dari proses komunikasi politik; terprovokasi, bertindak politik, mendukung, dan lain sebagainya.

Makna Komunikasi Politik dalam Sistem Politik
1. Makna Komunikasi Politik 
Istilah komunikasi politik masih relatif baru dalam ilmu politik. Istilah tersebut mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya tulisan Gabriel Almond (1960:3-64) dalam bukunya berjudul The Politics of the Development Areas, dia membahas komunikasi politik secara rinci. 

Sebelum tahun 1960, ilmu politik tidak mengenal istilah komunikasi politik. Hal ini bukan berarti tidak ada studi yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial (ilmuwan politik, ilmuwan komunikasi, sosiolog, ataupun psikolog) terhadap masalah yang menjadi objek studi dari komunikasi politik. 

Studi komunikasi politik mencakup dua disiplin dalam ilmu-ilmu sosial: ilmu politik dan ilmu komunikasi (Sumarno, 1989:30). Hal ini dapat dijadikan suatu kajian oleh ilmuwan komunikasi seperti halnya ilmuwan politik. Buku-buku teks tentang komunikasi politik lebih banyak ditulis oleh ilmuwan komunikasi daripada ilmuwan politik. Hal ini menandakan ilmu komunikasi lebih erat berhubungan dengan komunikasi politik, daripada ilmu politik. 

Kegiatan yang mempelajari materi komunikasi politik telah ada semenjak lama, walaupun tidak di bawah bendera komunikasi politik. Studi tentang tingkah laku pemilih, propaganda dan perang urat syaraf, serta perubahan attitude dalam proses komunikasi telah diadakan semenjak lama (Sumarno, 1989:143-188). Semua studi ini telah meletakkan dasar yang kokoh bagi pengembangan studi komunikasi politik pada masa setelah 1960. 

Menurut Almond (1960:12-17), komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan demikian, menurut Almond, komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Almond (1960: 45) menulis: All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication (Semua fungsi-fungsi dalam system politik, apakah itu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan aturan, penerapan aturan, dan penghakiman aturan, semuanya ditunjukkan melalui sarana komunikasi).

Tulisan Almond menunjukkan bahwa komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik. 

Di segi ini, keberadaan politikus tidak bisa dalam pembicaraan komunikasi politik. Sebab, politikus itu peran dan fungsinya menjadi salah satu elemen komunikasi politik. Baik sebagai komunikator politik, atau sebaliknya menerima pesan-pesan politik yang disampaikan rakyat kepada politikus. Misalnya di saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 Oktober 2005 lalu, banyak unjuk rasa atau demonstrasi yang ditujukan kepada lembaga legislatif/DPR. Di situ berkumpul para politikus yang duduk sebagai legislatif. Rakyat telah memilih anda, sehingga anda dapat duduk menjadi seorang anggota legislative yang mereka harapkan satu saat Anda (para anggota DPR) mau memperhatikan nasib mereka. Ini merupakan sebuah contoh betapa kentalnya komunikasi politik dengan kehidupan politik. Ulasan mengenai komunikator politik, pesan-pesan politik dan komponen komunikasi politik lainnya, akan kita bahas dalam uraian tersendiri. 

2. Pandangan Ilmuan Politik 
Pendapat para ilmuwan politik (dalam hal ini adalah ilmuwan politik behavioralis) agak berbeda dengan pandangan para ilmuwan komunikasi dalam melihat dan memahami komunikasi politik. Apabila ilmuwan komunikasi lebih banyak membahas peranan media massa dalam komunikasi politik (dengan sedikit perhatian pada komunikasi antarpribadi), para ilmuwan politik mengartikan komunikasi politik sebagai proses komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Ilmuwan komunikasi menilai saluran komunikasi dalam bentuk media massa merupakan saluran komunikasi politik yang sangat urgen. Sebaliknya ilmuwan politik menilai saluran media massa dan saluran tatap muka memainkan peranan yang sama pentingnya. 

Arti penting sumbangan pemikiran Almond terletak pada pandangannya bahwa semua sistem politik yang pernah ada di dunia ini, yang ada sekarang, dan yang akan ada nanti mempunyai persamaan-persamaan yang mendasar, yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankan oleh semua sistem politik. Hal ini membantah pandangan yang dianut semenjak lama bahwa sistem politik yang satu sangat berbeda dari sistem politik lainnya karena adanya perbedaan budaya, pengalaman, lingkungan, watak, dan lain sebagainya. 

Pandangan Almond menyadarkan para pembaca, perbedaan-perbedaan yang terlihat di antara sistem-sistem politik hanya bersifat superficial (tampak permukaannya saja) dan tidak bersifat mendasar. Menurut Almond, kita tidak boleh tertipu oleh struktur politik yang nampak berbeda, karena fungsi-fungsi yang dijalankan oleh struktur politik dalam setiap sistem politik adalah sama. 

Tingkah laku para pemilih dalam pemilihan umum sudah lama menjadi perhatian para ilmuwan politik. Yang menjadi pertanyaan terpenting para ilmuwan politik, sehubungan dengan studi voting behavior: “Apa alasan-alasan seorang pemilih untuk memilih partai politik tertentu dalam suatu pemilihan umum? Dan apa alasan seorang pemilih untuk mengubah pilihannya dengan memilih partai politik lain?”. 

Bukankah dua pertanyaan tersebut, selalu jadi pembicaraan audiens dimanapun berada. Tidak hanya politikus, juga abang beca, di kedai kopi asik membahas teori komunikasi politik dalam aplikasi politik ketika Pemilu atau Pilkada sedang berlangsung. Dengan demikian, hampir semua kita tidak bisa lepas dari kajian dan praktik komunikasi politik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kendati studi komunikasi politik merupakan konsumsi insan kampus (materi kuliah mahasiswa), tapi dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. 

Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR, tapi rakyat berat menerimanya dengan alasan ekonomi sangat sulit. Perbedaan pendapat ini, merupakan kajian dan praktik komunikasi politik. Dan ini merupakan bukti kekentalan komunikasi politik dalam kehidupan seharian.

3. Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra.
Hasil Pemilihan Presiden putaran I sungguh mengejutkan! Calon-calon Presiden yang diusung oleh 2 partai besar pemenang Pemilu Legislatif justru mendapat suara di bawah calon dari partai urutan 5 di legislatif. Pasangan Wiranto-Wahid dari Golkar hanya mendapat 24 % suara, dan pasangan Mega-Hasyim dari PDI-P hanya mendapat sekitar 26 % suara, jauh di bawah suara yang dikumpulkan oleh pasangan SBY-Kala sebesar 34%.

Bagaimana menjelaskan fenomena adanya sekian banyak calon atau kandidat Presiden, tetapi hanya SBY-Kalla yang meraih simpati lebih besar dari publik. Bila kita amati juga hasil Pemilihan Presiden putaran final, kita mendapati adanya ”perang citra” antara dua kandidat yaitu Mega-Hasyim versus SBY-Kalla, yang kemudian dimenangkan oleh SBY-Kalla. Bagaimana sebuah citra politik terhadap sosok kandidat Presiden terbentuk? Apakah media yang efektif digunakan untuk mendongkrak citra seseorang? Dan konten apa yang harus diramu dalam membangun citra (image building) seseorang agar dapat mempengaruhi perilaku memilih dikalangan masyarakat?

Pada tahap tertentu kita meyakini adanya media politik. Ketika sampai pada media politik, maka kita harus berpaling kepada tiga aktor utama yang bermain, yaitu para politisi, wartawan (jurnalis), dan warga pemilih. Di mana masing-masing aktor memiliki motif tertentu. Bagi para politisi, tujuan media politik adalah untuk menjadikan komunikasi massa sebagai alat mobilisasi dukungan publik yang diperlukan pada saat Pemilu atau agar program-program mereka dapat dilaksanakan pada saat mereka memerintah. Bagi para jurnalis pula, media politik digunakan untuk menghasilkan cerita yang menarik audiens yang luas dan memposisikan diri sebagai ”suara yang netral dan menentukan”. Dan bagi warga pemilih, media digunakan agar para politisi lebih akuntabel (lebih bertanggung jawab) sekalipun perhatian dan upaya mereka minim.

4. Komunikasi Politik dan Pendapat Umum (Opini Publik).

5. Pers sebagai Media Komunikasi Politik
Pers adalah lembaga sosial (social institution) atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan di negara dimana ia beropreasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya. 

Ditinjau dari sistem, pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik. Terbuka artinya bahwa pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan; tetapi dilain pihak pers juga mempengaruhi lingkungan probabilistik berarti hasilnya tidak dapat diduga secara pasti. Situasi seperti itu berbeda dengan sistem tertutup yang deterministik. Dalam buku "Four Theories of the Press" dengan penulis; Fres S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm. bahwa Pers dapat dikategorikan menjadi;
1. authoritarian press (pers otoritarian);
2. libertarian press (pers libertarian);
3. soviet communist press atau pers komunis soviet; dan
4. social responsibility press atau pers tanggung jawab social

Kritikan terhadap empat teori diatas.
1. Lowenstein, dalam bukunya "Media, Messages, and Men"
mengatakan bahwa empat teori pers itu tidak fleksibel dan tidak dapat diaplikasikan pada semua sistem pers. Kemudian ia menyarankan "pendekatan dua deretan bertingkat" (two tiered approach) yang mengidentifikasikan tipe kepemimpinan dan filsafat.

2. William Hachten, dalam karyanya "The World News Prism" mengajukan "five concept typology" yg berpegang pada ideologi authoritarian dan komunis serta kombinasi libertarian dan tanggung jawab sosial ke dalam konsep barat, dan menambah dua teori baru: "revolutionary dan developmental" (Merril, 1991:16-17)

Pengertian Pers:
  • arti sempit: media massa cetak seperti surat kabar, majalah tabloid, dan sebagainya.
  • arti luas: media massa cetak elektronik, antara lain radio siaran dan televisi siaran, sebagai media yg menyiarkan karya jurnalistik.
Fungsi Pers:
1. Fungsi Menyiarkan Informasi
2. Fungsi Mendidik
3. Fungsi Menghibur
4. Fungsi Mempengaruhi

Pers Pancasila
Sesungguhnya istilah Pers Pancasila sudah dikemukakan oleh M.Wonohito, seorang wartawan senior kenamaan, jauh sebelum dicanangkan secara resmi oleh Dewan Pers dalam Sidang Pleno XXV di Surakarta pada tanggal 7-8 Desember 1984.

Alasan Wonohito untuk menampilkan apa yang ia sebutkan "Pancasila Press Theory", dapat disimak dari paparannya berikut ini.

"Sesungguhnya pers tidak dapat diangkat dari dan tidak dapat ditinjau lepas daripada struktur masyaraktnya. Membayangkan seakan-akan pers lepas dari sosiological context salah besar. Sama kelirunya apabila kita pura-pura tidak melihat adanya sociological determination, suratan sosiologis yang berlaku terhadap tiap-tiap lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu struktur sosial politik bersifat menentukan bagi corak, sepak terjang serta tujuan yang hendak dicapai oleh Pers. Dan karena struktur sospol dilandasi masyarakat, perspun berlandaskan atas dan mencerminkan falsafah masyarakat".

Dalam Pembahasannya itu Wonohito menyinggung pula empat teori pers dari buku terkenal "Four Theories of the Press" yang ditulis oleh Fred S Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, keempat teori pers itu menurutnya bolehlah kita tambahkan satu sistem lagi, yaitu Pancasila Press Theory, sebab falsafah Pancasila melahirkan teori pers sendiri, yang tidak termasuk dalam empat teorinya Siber, Peterson dan Schramm itu.

Intisari keputusan sidang pleno xxv dewan pers mengeani pers pancasila itu, adalah sbb;
Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilan-nilai Pancasila dan UUD 1945. 
Pers Pembanguna adalah Pers Pancasila dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri.
Hakikat Pers Pancasila adalah Pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol sosial konstruktif. Melalui hakikat dan funsi pers pancasila mengembangkan suasana sain percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab.
Blog, Updated at: 21.54

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts