Islam, Syari’ah Dan Konstitusionalisme

Islam, Syari’ah Dan Konstitusionalisme 
Saya tertarik dengan hubungan antara Islam, Syariah dan Konstitusionalisme karena interaksi antara ketiga hal tersebut ada dalam hati dan pikiran ummat Islam. Ini bukan berarti bahwa Islam benar-benar secara ekslusif menentukan perilaku konstitusional penganutnya, karena perilaku konstitusional dan bahkan pemahaman dan praktik berIslam-nya ummat Islam juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi dan faktor lainnya. Ketertarikan saya lebih karena muslim tidak mungkin untuk mempertimbangkan konstitusionalisme secara serius jika mereka menilai konsep atau beberapa prinsipnya secara negatif; sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajiban agama mereka untuk melaksanakan syari’ah. Tapi sebagaimana yang sudah saya tekankan sebelumnya, pengetahuan dan praktik syariah apapun adalah selalu merupakan produk pemahaman dan pengalaman muslim, yang tidak mungkin mencakup seluruh aspek tentang Islam. 

Sumber atau kerangka undang-undang tradisional Islam biasanya diambil dari pengalaman komunitas awal muslim yang dibangun Nabi di Madinah setelah hijrah dari Mekah di tahun 622 H dan kemudian diteruskan oleh generasi pertama pengikutnya. Pola perilaku individu dan masyarakat, serta model hubungan dan lembaga sosial politik, umumnya selalu disandarkan dan dikaitkan dengan periode yang selalu dianggap sebagai model ideal bagi Muslim sunni itu. Namun karena sifatnya yang ideal itu pulalah, model tersebut tidak pernah bisa direplikasi secara utuh setelah Nabi dan sahabat-sahabatnya meninggal.

Terlebih lagi, tidak ada kesepakatan di antara ummat Islam mengenai apa yang dimaksud dengan model Madinah itu dan bagaimana model itu diaplikasikan dalam konteks hari ini. Bagi mayoritas muslim sunni, masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidun (sampai terbunuhnya Ali pada tahun 660 M), merepresentasikan model ideal teori undang-undang dasar Islam yang paling otoritatif. Sementara itu, kalangan Islam syi’ah memiliki model ideal mereka sendiri yaitu imam-Imam Maksum sejak masa pemerintahan Ali. Jumlah imam-imam maksum ini tergantung pada sekte-sekte tertentu dalam syi’ah (apakah Ja’fari, Isma’ili, Zaydi dan lain sebagainya). Dengan demikian, baik sunni maupun syi’ah menganggap model yang tumbuh pada masa tersebut sebagai model yang paling ideal dan mencela generasi sesudahnya. Bahkan seringkali model ini mendapatkan justifikasi untuk dipaksakan karena terjadinya situasi-situasi tertentu seperti kekacauan internal atau invasi luar. Seperti yang sudah diungkapkan Anderson, “nampaknya lip-service lebih suka digunakan untuk mendukung syari’ah sebagai otoritas hukum yang paling fundamental dan untuk menggunakan konsep “darurah” guna menerapkannya dalam praktik, daripada membuat usaha real untuk mengadaptasikan hukum Islam tersebut pada situasi dan kebutuhan kebutuhan saat ini”. 

Karena itulah, saya mencoba untuk mempromosikan pemahaman syari’ah sebagai sesuatu yang dapat terus dipraktikkan oleh Muslim, daripada terus menerus memelihara harapan-harapan yang tidak realistis yang menghargai syariah hanya sebatas teori, bukan praktik. Dengan demikian, masalahnya adalah bagaimana menerjemahkan esensi keadilan dan implikasi praksis model historis tersebut, bukan berusaha mengulangnya dalam keadaan yang sangat berbeda ini. Contohnya, ajaran tentang syura. Ajaran ini tidak mengikat dan tidak pernah pula dipraktikkan dengan cara yang sistematik dan inklusif. Qs. 3: 159 menginstruksikan nabi untuk bermusyawarah (syawirhum) dengan pengikutnya, tapi jika ia telah menemukan jawabannya sendiri, ayat tersebut mengatakan bahwa ia harus melaksanakan keputusannya itu. Ayat lain yang sering dikutip berkaitan dengan syura adalah Qs 42: 38 yang menggambarkan orang-orang mu’min sebagai sebuah komunitas yang memutuskan masalah dengan musyawarah. Tapi ayat ini tidak menjelaskan bagaimana musyawarah itu dipraktikkan dan apa yang harus dilakukan bila terjadi ketidaksepakatan. Istilah syura dalam konteks ini, lebih banyak mengindikasikan keharusan untuk mendengarkan pendapat tanpa harus terikat olehnya. Seperti yang saya tunjukkan, praktik Nabi dan para sahabat nampaknya membuktikan pemahaman ini. Praktik syura yang seperti ini kemudian menjadi norma yang berlaku dalam pemerintahan dinasti Umayah, Abbasiyah dan negara-negara yang tumbuh dalam masyarakat Islam pra modern. 

Namun demikian, dengan pemahaman syura yang seperti ini tidak berarti bahwa konsep tersebut tidak bisa dipakai sebagai dasar prinsip-prinsip undang-undang dasar yang terlembagakan dan melibatkan seluruh penduduk. Justru inilah bentuk evolusi dan pengembangan prinsip-prinsip Islam yang saya ajukan. Namun segalanya harus kita mulai dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan syura dan bagaimana ia pernah dipraktikkan. Menganggap syura sebagai sebuah prinsip yang sudah difahami dan dipraktikkan sebagai “pemerintahan yang berdasarkan undang-undang” dalam konteks modern, justru akan menjadi kontra-produktif, karena syura hanya akan digunakan untuk membenarkan praktik-praktik inkonstitusional. Lagipula, klaim tersebut masih dipertanyakan karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa syura pernah diimplementasikan dalam bentuk lembaga politik yang bisa mengelola pertikaian politik dan peralihan kekuasaan secara damai dan baik sepanjang sejarah Islam. Ini tentu saja berlaku dimanapun, karena konsep dan lembaga-lembaga tersebut berkembang secara gradual dan tak pasti selama kurang lebih 2 abad. Namun ini tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi pemahaman sejarah yang keliru bahwa muslim sudah mengetahui dan mempraktikkan prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional seperti itu. 

Pendekatan yang sama juga harus diterapkan untuk mengembangkan interpretasi syari’ah tradisional mengenai kesetaraan perempuan dan non-muslim serta kebebasan beragama. Fakta bahwa pembatasan itu memang terjadi pada beberapa masyarakat di masa lalu, tidak bisa menjustifikasi penerapannya secara terus menerus oleh masyarakat muslim sekarang. Malah, kita harus mengerti terlebih dahulu alasan justifikasi praktik-praktik tersebut itu dalam berbagai budaya lokal masyarakat Islam masa lalu, dan bagaimana praktik-praktik itu dilegitimasi sebagai interpretasi otoritatif syari’ah. Baru kemudian, kita mencari interpretasi alternatif yang lebih konsisten dengan budaya yang berkembang dan konteks masyarakat Islam sekarang.

Perlu saya tekankan disini bahwa aturan umum syari’ah menjamin kebebasan ummat Islam untuk melakukan dan meninggalkan syari’ah kecuali bila bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Secara teoritis, tidak ada pembatasan hak-hak konstitusional dalam syari’ah, kecuali dalam keadaan tertentu. Tapi dalam praktiknya, aturan ini menjadi sangat kompleks karena syari’ah difahami berbeda oleh beragam mazhab dan para fuqaha berbeda pendapat hampir dalam semua masalah. Akibatnya, ummat Islam seringkali merasa tidak yakin, apakah, menurut syari’ah, mereka memiliki hak untuk melakukan dan meninggalkan kewajiban atau tidak. Buruknya, ketidakjelasan ini sering membuka kemungkinan bagi terjadinya manipulasi oleh para pemimpin atau elite keagamaan. Selain itu, ketidakjelasan ini juga memiliki konsekuensi serius terhadap hak-hak konstitusional ummat Islam seperti aturan mengenai pakaian perempuan (jilbab) dan aturan pemisahan laki-laki dan perempuan yang bisa mengganggu kebebasan personal dan kemampuan partisipasi mereka dalam kehidupan publik.

Apapun pandangan orang tentang masalah ini, ternyata aturan mengenai hak-hak konstitusional perempuan dan non-muslim yang harus tunduk pada batasan-batasan tertentu, tidak pernah diperdebatkan. Misalnya, Qs. 4: 34 yang sering digunakan untuk menekankan prinsip otoritas laki-laki sebagai qawwam atas perempuan dan dengan demikian, menolak hak perempuan untuk memegang jabatan pubik apapun. Meskipun para fuqaha berbeda pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip ini, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang memberikan posisi setara kepada perempuan. Bahkan, prinsip ini kemudian diterapkan untuk menginterpretasi ayat lain dan bahkan diperkuat oleh berbagai ayat yang jelas-jelas memberikan hak yang tidak sama kepada perempuan dalam pernikahan, perceraian, warisan, dan lain-lain. Prinsip ini juga diterapkan pada ayat-ayat seperti QS. 24: 31, Qs. 33: 33, 53, 59 untuk membatasi hak perempuan berbicara dalam ruang publik atau untuk berkumpul dengan laki-laki. Akhirnya, kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya pun dibatasi. Dengan demikian, meskipun perempuan muslim memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam beragama dan mengungkapkan pendapat, kesempatan mereka untuk mendapatkan hak ini sangat dibatasi oleh larangan untuk mengakses ruang publik.

Kombinasi ayat-ayat umum dan khusus semacam tadi juga digunakan untuk membatasi hak-hak non-muslim baik ahlul kitab maupun orang-orang kafir. Saya akan menjelaskan hal ini secara lebih luas dalam bagian mengenai “kewarganegaraan”. Sekarang saya hanya ingin menekankan bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan teoritis di kalangan sarjana muslim dan terdapat pula beragam variasi antara teori dan praktik, namun dalam khazanah interperetasi syariah tradisional, prinsip bahwa non-muslim tidak setara dengan muslim tidak pernah menjadi bagian dalam perdebatan tersebut. Interpretasi alternatif sangat mungkin dimunculkan, namun bukan dengan mengklaim bahwa pembatasan semacam itu bukan bagian dari syari’ah yang pernah diinterpretasikan oleh muslim di masa lalu. 

Justifikasi sosiologis maupun poilitik apapun yang diajukan untuk menguatkan aspek-aspek syariah tersebut, aspek-aspek tersebut tidak lagi valid untuk konteks masyarakat islam modern. Larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau agama telah ada dalam undang-undang dasar negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara tersebut juga mengakui kovenan hak asasi manusia internasional yang menyaratkan adanya kesetaraan dan ketiadaan diskriminasi. Benar bahwa pemerintahan negara-negara tersebut jarang yang sudah melaksanakan semua aturan yang tertera dalam undang-undang dasar mereka, tetapi problem ini dimiliki oleh hampir semua negara. Sambil menekankan perlunya memahami dan meniadakan sebab-sebab masalah ini, menurut saya penting bagi seluruh muslim untuk mengungkapkan komitmen mereka pada nilai-nilai konstitusionalisme, hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Namun itu saja tidak cukup, kita harus maju satu langkah lagi menuju apa yang saya sebut sebagai reformasi Islami. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung usaha-usaha untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan dan non-muslim dari sudut pandang syari’ah dan bukan sekedar untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat. Gerakan ini juga akan memberikan kontribusi bagi proses legitimasi nilai-nilai partisipasi politik, akuntabilitas dan kesetaraan di hadapan hukum. Pada akhirnya gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan prospek konstitusionalisme dalam masyarakat Islam. 

Dalam menerapkan konsep undang-undang dasar dan kelembagaan yang telah berkembang selama 2 abad untuk menganalisa pengalaman masyarakat islam di masa lalu, saya akan menekankan bahwa perkembangan konsep-konsep dan lembaga-lembaga tersebut tidak membuat mereka menjadi tidak islami. Sebaliknya harus disadari bahwa perubahan drastis yang terjadi pada masyarakat Islam dalam konteks lokal dan global, menyebabkan model-model yang pernah berlaku di masa lalu tidak akan mampu untuk diterapkan secara langsung begitu saja. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menerjemahkan konsep-konsep ideal syari’ah menjadi model pemerintahan yang bisa berfungsi dengan baik saat ini, daripada sekedar menekankan bahwa ini adalah aplikasi modern yang diinspirasi oleh formulasi lama. Untuk menghindari kebingungan, saya ingin menekankan bahwa meskipun norma sosial dan moral masyarakat Madinah masih merupakan model ideal yang harus dicapai oleh seluruh muslim, struktur dan cara kerja model negara yang terjadi di masa itu tidak mungkin diterapkan dalam konteks masyarakat muslim saat ini. Daripada terus menerus berapologi dengan argumen negara Madinah tanpa tahu cara menerapkannya, adalah lebih baik baik muslim untuk menerapkan kembali nilai-nilai ideal dan semangat lembaga-lembaga sosial dan politik negara madinah dalam sistem pemerintahan, adminsitrasi peradilan dan relasi internasional yang lebih bisa berfungsi untuk konteks sekarang ini. Prinsip-prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia dan kewarganegaraan menurut saya justru menjadi alat yang lebih cocok untuk menjembatani ketegangan hubungan antara islam, negara dan masyarakat dalam masyarakat muslim saat ini, daripada terus secara tidak realistis menganut model dulu yang sudah tidak lagi berfungsi. 

Konsep baiah contohnya. Saat ini konsep itu harus dilihat sebagai dasar yang otoritatif bagi perjanjian yang saling menguntungkan antara pemerintah dan rakyat secara keseluruhan, dimana pemerintah harus bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara sebagai imbalan atas penerimaan pihak kedua atas kekuasaan pihak pertama dan kepatuhan pihak kedua terhadap aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pihak pertama. Tapi sebetulnya, teori undang-undang dasar modern manapun, baik yang berdasarkan prinsip-prinsip islam atau tidak, harus mengembangkan sebuah mekanisme dan lembaga yang layak bagi terselenggaranya pemilihan, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi, seperti yang tertera dalam konsep baiah yang kita fahami sekarang. Konsep ini bisa dilaksanakan melalui pengembangan konsep sura menjadi prinsip yang mengikat pemerintah daripada sekedar konsultasi sukarela. Hak asasi manusia dan konsep “kewarganegaraan yang setara” sangat dibutuhkan bukan hanya untuk mengembangkan konsep sura modern ini, tapi juga untuk mengimplementasikan teori undang-undang dasar yang tepat dan inklusif bagi laki-laki dan perempuan, muslim dan non-muslim sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama di hadapan negara.

Untuk menyimpulkan diskusi kita tentang konstitusionalisme dari perspektif Islam, saya akan mengulang kembali apa yang saya tekankan mengenai pentingnya peran umat muslim dalam melakukan proses mendamaikan ketegangan yang timbul dari konsep netralitas negara terhadap agama di satu pihak sambil menyadari peran positif Islam dalam mempengaruhi kebijakan publik dan undang-undang di pihak lain. Proses-proses tersebut haruslah dilakukan secara kontekstual dan hanya bisa difahami dalam konteks pengalaman masing-masing masyarakat. Saya sebetulnya menghargai kebutuhan sederhana akan (dan mungkin agak menyederhanakan) solusi kategoris, apakah dalam bentuk sebuh negara Islam yang berusaha menerapkan syariah atau dalam bentuk pemisahan ketat antara negara dan Islam, dengan asumsi bahwa pemisahan ini akan menetralisasi penagruh problematis islam atas negara. Tetapi, saya percaya bahwa masalah ini harus dilihat dari kerangka upaya negosiasi dan mediasi, daripada fusi atau separasi. Lagipula, sekali kita menyatakan bahwa hubungan antara Islam, masyarakat dan negara tergantung pada konteks politik dan sosial sebuah masyarakat, maka kita menyadari bahwa hubungan tersebut pasti dinamis, berkembang dan bisa dirubah serta ditransformasikan, bukan terus dipelihara secara rigid dan permanen dalam satu bentuk.
Blog, Updated at: 03.24

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts