Konsep Dzimmi Menuju Kewarganegaraan Berbasis Hak Asasi Manusia

Konsep Dzimmi Menuju Kewarganegaraan Berbasis Hak Asasi Manusia 
Konsep warga negara berbasis hak asasi manusia berarti bahwa norma substantif, prosedur dan proses status ini, harus lahir dari, atau paling tidak sesuai dengan, standar HAM yang berlaku universal saat ini. Sebagaimana yang sudah kita diskusikan, tujuan utama HAM adalah untuk menjamin adanya perlindungan yang efektif terhadap sejumlah hak-hak dasar manusia dimanapun mereka berada, baik melalui sistem perundangan-undangan negara atau tidak. 

Piagam HAM internasional tidak mendefinisikan konsep warga negara secara rigid, namun ia berisi beberapa prinsip yang mungkin relevan atau bisa diaplikasikan di sebuah negara. Piagam HAM berisi beberapa prinsip fundamental seperti hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination), persamaan, anti diskriminasi yang disebutkan dalam pasal 1, 2 dan 3 Piagam PBB 1945, yang dianggap sebagai perjanjian yang mengikat semua negara, termasuk negara-negara tempat komunitas muslim tinggal. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat dalam perjanjian HAM lain seperti pasal 1 dan 2 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang disepakati tahun 1966. Dua kovenan tersebut dan juga perjanjian lainnya menyebutkan Hak Asasi Manusia tertentu, seperti hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum dan kebebasan beragama, berlaku baik bagi negara Islam maupun non-Muslim.

Realisasi konsep warga negara berbasis HAM di kalangan muslim ini hanya bisa dicapai melalui kombinasi tiga elemen. Pertama, transisi aktual dari konsep dzimmi menuju konsep warga negara dalam era post-kolonial. Kedua, bagaimana menjaga dan mengembangkan transisi ini melalui reformasi Islam yang kuat secara metodologis dan berkelanjutan secara politik agar nilai-nilai HAM berakar kuat dalam doktrin Islam. Ketiga, konsolidasi dua elemen pertama agar konsep ini menjadi diskursus lokal yang mampu menyelesaikan persoalan keterbatasan dan kelemahan konsep ini sekarang dan praktiknya dalam masyarakat Islam. Kombinasi elemen-elemen tadi bisa dilihat dalam pengalaman transisi India dan Turki sebagai Kerajaan Islam terakhir menjadi Negara Modern bermodel Eropa di awal abad 20. Namun sampai hari ini, seperti yang akan saya jelaskan dalam bab 5 dan 6, transformasi konsep warga negara yang terjadi di dua negara tersebut masih ambivalen, bermasalah dan tetap rawan terhadap kemungkinan terjadinya kemunduran.

Mari kita lihat proses pengembangan konsep warga negara di India terlebih dahulu. Islam disebarkan di daerah India beberapa dekade setelah Rasulullah meninggal, namun umat Islam membutuhkan waktu berabad-abad untuk menjadi kelompok minoritas yang berkuasa di beberapa bagian negeri ini. Meskipun berasal dari etnis dan kelompok budaya yang berbeda (sebagian dari berasal Turki, Afganistan, Persia, Arab dan juga pribumi yang pindah agama), ummat Islam di India pelan-pelan mengembangkan tradisi toleransi dan koeksistensi yang membuat mereka bisa berinteraksi dan berasimilasi dengan komunitas agama lain yang tinggal di sana. Namun tradisi ini baru dalam kerangka menjaga mutualisme simbiosis dengan tuan-tuan tanah beragama Hindu dan kelompok-kelompok elite lainnya, daripada sebuah tradisi yang mengakui konsep warga negara yang secara luas berlaku bagi seluruh masyarakat. Saya mengatakan ini bukan sebagai kritik, saya memahami bahwa konsep warga negara berbasis HAM memang belum diketahui komunitas manapun di dunia saat itu.

Sistem kepegawaian dan administrasi negara yang dikembangkan oleh Akbar (1542-1605) telah memadukan semua kepentingan dan kelompok ke dalam hirarki yang sama. Namun stagnasi teknologi dan administrasi, sipil, dan invasi regional, lambat laun menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh kerajaan Mughal selama abad 18. Bahkan usaha-usaha untuk menghentikan penjajahan Inggris seperti yang dilakukan Shah Wali Allah (1703-72) dengan memperbaharui konsep-konsep syari’ah atau Gerakan jihadnya Sayyid Ahmad Barelwi (1786-1831), Hajji Shari’at Allah (1781-1840) dan Haji Muhsin (1819-62) pun gagal. Dislokasi ekonomi yang disebabkan oleh ekspansi pengaruh perusahaan East India sekaligus perubahan administrasi pendapatan dan peradilan yang diperkenalkan Inggris pada akhir abad 18, menyebabkan menurunnya kekuasaan dan otoritas ummat Islam di India.

Melalui strategi politik, militer dan ekonomi yang direncanakan untuk meluaskan pengaruhnya di India, kerajaan Inggris akhirnya bisa mengambil alih kontrol pemerintahan di seluruh India pada pertengahan abad 19. Beberapa pemimpin muslim seperti Sayyid Ahmad Khan (1817-98) mempunyai sikap positif terhadap Inggris dan pengaruh Barat secara umum, tapi ia juga masih ambivalen dengan konsep warga negara dan jangkauan penerapannya di India. Ia nampaknya mengkombinasikan komitmen untuk melakukan modernisasi India sebagai negara kesatuan dengan tetap memelihara kecurigaan pada institusi-institusi populer yang demokratis. Usahanya memobilisasi ummat Islam India untuk beroposisi pada Indian National Congress merupakan tanda ambivalensinya terhadap usaha-usaha kemerdekaan, yang berakhir dengan pemisahan India dan Pakistan pada 1947. Nampaknya kita tidak mungkin membahas perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut saat ini, tapi saya ingin mencatat bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merefleksikan baik kemarahan Hindu terhadap hegemoni ummat Islam termasuk di dalamnya pada konsep dzimmi, maupun ketakutan Muslim terhadap dominasi Hindu. Ironisnya, meskipun banyak ummat Islam yang masih menjadi warga negera India, pemisahan tersebut tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi konsep warga negara bagi Ummat Islam di Pakistan. Di dua negara tersebut, konsep warga negara harus dikembangkan dan dilindungi dari bahaya pemisahan kategori Muslim dan non-muslim.

Pemahaman konsep warga negara berkembang dengan cara yang berbeda pada zaman Dinasti Ottoman dan Republik Turki. Fleksibilitas dan elastisitas sistem Millet dinasti Ottoman di Asia Barat dan Afrika Utara sudah merepresentasikan ketidaktergantungan dinasti ini pada konsep dzimmi sebagai bentuk respon mereka terhadap realitas ekonomis sosial dan militer yang mereka hadapi. Realitas-realitas tersebut mungkin difasilitasi dan terus didukung oleh proses penetrasi Barat dan keterbukaan Ottoman, yang akhirnya mentransformasi kerajaan ini dan membukakan jalan untuk proses transisi menuju terbentuknya Negara Turki sekuler pada tahun 1920. Selain faktor tersebut, ada pula faktor yang tak kalah pentingnya dalam pembentukan negara modern berbasis prinsip kewarganegaraan modern Turki, yaitu kemunculan gerakan-gerakan nasionalis di kalangan ummat muslim, yang berasal dari Arab dan Albania misalnya, dan juga kehadiran minoritas Kristen. 

Meskipun dilakukan perlahan dan bertahap, perubahan kebijakan dan praktik dinasti Ottoman dimulai pada saat dideklarasikannya Keputusan Tanzimat tahun 1839, yang menandai dimulainya proses formal pengakuan kesamaan status antara muslim dan non-muslim di hadapan sultan. Sementara keputusan Tanzimat pertama menegaskan syari’ah sebagai hukum negara, keputusan Tanzimat tahun 1856 justru menetapkan kesamaan status non-muslim, penghapusan jizyah, pelarangan sikap diskriminatif terhadap komunitas ahl al-dzimmah tanpa merujuk sedikitpun pada prinsip-prinsip Islam. Malah, aspek-aspek modern prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan anti-diskriminasi ditetapkan dalam pasal 8 - 22 konstitusi Ottoman tahun 1876. Prinsip-prinsip tersebut terus dijaga melalui pengembangan konstitusi selama akhir masa dinasti Ottoman dan kemudian diperluas selama masa Republik sejak 1926.

Dengan demikian, konsep dzimmi tidak lagi dipraktikkan dan dianjurkan di negara muslim manapun yang telah mengintegrasikan diri dengan sistem negara yang berlaku sekarang. Walaupun transformasi tersebut secara formal dilaksanakan oleh kolonial Eropa, namun semua masyarakat Islam telah secara sukarela meneruskan sistem tersebut setelah mereka merdeka. Ummat Islam bahkan tidak menolak atau berusaha untuk memodifikasi sistem tersebut baik di tingkat lokal maupun internasional, malah penguasa di negara-negara Muslim justru aktif berpartisipasi untuk mengoperasikan sistem ini di dalam maupun luar negaranya Namun ketegangan yang ditimbulkan oleh konsep dzimmi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih tetap saja ada, seperti yang terjadi dalam kasus kontroversi mengenai kebolehan mengucapkan selamat Natal kepada ummat kristiani atau nikah antar agama di Indonesia, sipil di Sudan, kerusuhan bernuansa kekerasaan akibat penerapan syari’ah di negara-negara bagian Nigeria sejak tahun 2001. Ketegangan inilah yang menjadikan pentingnya peralihan ke konsep warga negara melalui reformasi Islami yang kuat secara metodologis dan berkelanjutan secara politis.

Sekedar mengulang diskusi yang telah lalu, premis utama pentingnya proses reformasi Islami adalah meskipun Qur’an dan Sunnah adalah sumber ketuhanan dalam Islam, tidak berarti bahwa makna dan implementasi keduanya dalam kehidupan sehari-hari lepas dari interpretasi dan perilaku manusia dalam konteks sejarahnya yang spesifik. Bahkan, rasanya tidak mungkin kita mengetahui dan menerapkan syari’ah dalam kehidupan ini tanpa adanya faktor manusia, karena Qur’an sendiri diungkapkan dalam Bahasa Arab (bahasa manusia) dan terkait dengan pengalaman sejarah masyarakat tertentu saat itu. Pendapat apapun yang diterima muslim sebagai bagian dari syari’ah sekarang atau kapanpun, bahkan jikapun disepakati secara anonim, pasti muncul sebagai pendapat manusia mengenai makna al-Qur’an dan sunnah atau merupakan praktik komunitas Islam. Pendapat dan praktik tersebut menjadi bagian dari Syari’ah melalui konsensus ummat Islam berabad-abad lamanya, dan bukan hasil dari keputusan spontan seorang penguasa atau kehendak sekelompok ulama. Dengan demikian, di samping pendapat yang telah disepakati, tentu ada alternatif formulasi syari’ah lain yang sama validnya dan bisa diterima oleh ummat Islam. Selain itu, reformasi yang berbasis metodologi yang kuat juga harus memperhatikan dua hal penting yang sudah disebutkan pada permulaan bab ini. Pertama, usaha reformasi harus bisa membedakan dua hal penting yaitu prinsip-prinsip syari’ah yang sudah ada dan telah ditetapkan oleh para ulama dengan kemungkinan reinterpretasi. Kedua, seseorang yang ingin melakukan reformasi harus menghindari memilih teks Qur’an dan sunnah yang nampaknya saling bertentangan secara arbitrer, tanpa memperhatikan teks-teks yang mempunyai kemungkinan dirujuk untuk menguatkan pendapat oposisi.

Metodologi reformasi yang berdasarkan premis diatas dan memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan nampaknya adalah metodologi yang diajukan Ustadz Mahmud Muhammed Toha. Metodologinya mendukung adanya peralihan dari penggunaan ayat-ayat Madaniyah ke ayat-ayat Makiyah sebagai dasar bagi aspek sosial dan politik syari’ah. Alasan pentingnya peralihan ini adalah karena ayat-ayat yang diturunkan pada masa awal pewahyuan lebih merepresentasikan pesan-pesan universal Islam, sedangkan ayat-ayat sesudahnya lebih merupakan respon spesifik terhadap konteks historis ummat manusia saat itu. Melalui metodologi ini, Ustaz Mahmud juga menunjukkan bahwa alasan yang digunakan dalam sistem dzimmi untuk melegitimasi konsep jihad yang agresif dan diskriminasi terhadap non-muslim berupa ayat-ayat madinah itu, sifatnya temporer. Point utama dalam perbincangannya adalah Islam disebarkan pertama kali melalui cara-cara damai dengan menggunakan pesan-pesan universal yang diturunkan dalam periode Mekkah. Namun, setelah pesan-pesan tersebut tampak tidak realistis bagi konteks negeri Arab abad ke-7, maka pesan-pesan yang lebih cocok secara historis pun diturunkan di Madinah termasuk konsep jihad yang agresif dan diskriminasi terhadap non-muslim itu. Dengan demikian, pesan Madinah yang turun belakangan justru lebih dulu diterapkan sebagai Syari’ah sejak abad ke-7. Dengan memahami bahwa kondisi saat ini sudah mungkin untuk mengimplementasikan pesan-pesan dakwah damai dan non diskriminatif yang datang lebih dulu, Ustadz Mahmoud menyerukan pentingnya peralihan ini melalui konsep dan metodologi ijtihad yang baru. 
Dengan cara seperti ini, Metodologi Taha ini mampu secara eksplisit mengenyampingkan ayat-ayat yang mendasari konsep dzimmi sebagai bagian dari syari’ah, walaupun mereka tetap menjadi bagian dari al-Qur’an. Karena proses pemilihan ayat-ayat al-Qur’an yang sesuai atau tidak, selalu menjadi tugas para fuqaha, maka jika pilihan-pilihan dulu diganti dengan yang baru maka hendaknya itu difahami sebagai sebuah revisi terhadap apa yang pernah dilakukan ummat Islam di masa lalu, bukan revisi terhadap al-Qur’an atau sunnah itu sendiri. Kerangka yang ditawarkan Taha mampu menyediakan metodologi interpretasi Qur’an dan Sunnah yang sistematis dan koheren, daripada sekedar sebuah proses pemilihan serampangan terhadap sejumlah ayat al-Qur’an seperti yang dilakukan oleh ulama modern lain yang ternyata gagal untuk menjelaskan apa yang terjadi pada ayat-ayat yang tidak mereka pilih. Dengan metodologi Taha, beberapa ayat relevan yang turun pada periode Makkah dapat mendukung pengembangan konsep warga negara modern dari sudut pandang Islam. Meskipun saya menganggap pendekatan Taha ini sangat meyakinkan, saya tetap membuka diri pada metodologi lain yang bisa mencapai tingkat reformasi yang sama dengan metodologi Taha. 

Tapi bagaimana caranya kita menetapkan bahwa metodologi ini atau itu kuat dan bisa diaplikasikan dalam perspektif Islam, layak dipilih untuk digunakan menghapus sistem dzimmi tradisional? Pertama, alasan yang sudah saya tekankah sejak semula, Aturan Emas (Golden Rule) atau doktrin Islam tentang resiprositas bahwa seorang muslim harus mengakui kesetaraan derajat orang lain jika mereka ingin diberi pengakuan yang sama. Kedua, adalah sebuah kemunafikan jika kita tetap memegang sistem dzimmi secara teoritis, padahal kita menyadari bahwa konsep itu tidak pernah diterapkan di masa lalu dan juga tidak relevan untuk diterapkan di masa yang akan datang. Dengan tetap mempertahankan interpretasi yang tidak realistis terhadap syariah yang seperti itu dalam tingkat teoritis, sambil mengabaikannya dalam tingkat praktis, justru akan merusak kredibilitas dan koherensi Islam sebagai agama. jika ada orang yang khawatir bahwa konsep ini sulit diterima oleh kalangan muslim, saya hanya akan meminta kesempatan untuk mempresentasikan ini secara bebas dan terbuka kepada mereka, agar mereka bisa menentukan sendiri keputusannya. Agar debat publik yang bebas dan terbuka tentang masalah-masalah seperti ini bisa terjadi, maka penting bagi masyarakat muslim untuk menjaga penuh kebebasan mereka untuk berpendapat, berekspresi dan memiliki keyakinan tertentu. Manusia tidak bertanggung jawab atas keputusan atau perbuatan yang dilakukannya, jika ia tidak memiliki kebebasan untuk memilih, dan kebebasan memilih itu tidak bisa didapatkan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang relevan, agar ia bisa mendebat dan menilai argumen yang berbeda. 

Karena itulah, mengapa saya selalu menekankan pentingnya peran konstitusionalisme dan hak asasi manusia sebagai kerangka fikir dan jaring pengaman yang berguna untuk menegosisasikan hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat dalam konteks masyarakat Islam saat ini. Kesemuanya itu menuntut adanya otoritas publik yang bisa menjaga tatanan dan hukum, mengatur debat dan refleksi, dan memutus pertikaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan masuk akal. Keberadaan otoritas itu diimplementasikan dengan kehadiran institusi-institusi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, mengamankan pemerintahan yang konstitusional dan perlindungan HAM tidak saja penting bagi kebebasan beragama ummat Islam dan non-muslim yang hidup di sebuah negara, tetapi juga untuk ketahanan dan pengembangan Islam itu sendiri. Kebebasan untuk memiliki pendapat yang berbeda dan berdebat selalu esensial untuk pengembangan syari’ah, karena itu memungkinkan munculnya ide-ide baru, yang bila diterima, akan menjadi sebagai konsensus yang berkembang di sekeliling mereka, sampai ide-ide itu matang dan menjadi prinsip-prinsip yang mapan melalui penerimaan dan praktik beberapa generasi ummat Islam di berbagai tempat dan waktu. Daripada melakukan sensor terhadap pemikiran-pemikiran baru yang justru sebetulnya kontra-poduktif untuk pengembangan doktrin-doktrin Islam, adalah lebih penting untuk menjaga berlangsungnya kemungkinan munculnya inovasi dan perbedaan pendapat karena itulah cara agama merespon kebutuhan penganutnya.
Blog, Updated at: 03.28

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts