Konstitusionalisme Dalam Perspektif Islam

Konstitusionalisme Dalam Perspektif Islam 
Tata pemerintahan yang konstitusional merujuk pada adanya seperangkat prinsip yang membatasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah sesuai dengan hak-hak fundamental warga negara dan komunitas, serta sesuai dengan tata hukum yang menjamin hubungan antara individu dan negara diatur oleh prinsip-prinsip hukum yang jelas, bukan oleh kehendak elit penguasa yang despotik. Saya menggunakan istilah konstitusionalisme untuk memayungi jaringan sejumlah lembaga, proses dan budaya yang lebih luas, yang diperlukan untuk menjalankan tata pemerintahan yang konstitusional secara efektif dan berkelanjutan. Saya sendiri lebih tertarik pada seperangkat nilai, lembaga serta proses politik dan sosial yang dinamis dan komprehensif, daripada penerapan formal prinsip-prinsip umum yang abstrak atau aturan-aturan hukum yang spesifik. Prinsip-prinsip hukum dan undang-undang memang relevan dan penting, tetapi implementasi prinsip-prinsip tersebut secara efektif dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui konsep konstitusionalisme yang lebih luas dan dinamis.

Pemahaman dasar tentang konstitusionalisme yang saya sebutkan disini berdasarkan pada dua hal. Pertama, konsepsi yang beragam mengenai prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga konstitusionalisme harus dilihat sebagai pendekatan komplementer terhadap model pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab yang bisa beradaptasi pada perubahan waktu dan tempat, daripada sebagai representasi dikotomi yang tajam atau pilihan-pilihan yang kategoris. Karena definisi konsep ini merupakan produk pengalaman masyarakat yang hidup dalam keadaan tertentu, maka menetapkan hanya satu pendekatan terhadap definisi atau cara implementasi konsep ini dan mengenyampingkan pendekatan lain, menjadi tidak masuk akal dan tidak penting. Baik berdasarkan dokumen tertulis atau tidak, konsep ini bertujuan untuk menegakkan tatanan hukum, menjalankan pembatasan yang efektif terhadap kekuasaan pemerintah, dan melindungi hak asasi manusia. Pemahaman yang lebih universal terhadap konstitusionalisme mungkin akan berkembang dari waktu ke waktu, tapi pemahaman ini harus merupakan hasil analisis komparatif terhadap pengalaman praksis, bukan hasil usaha pemaksaan satu definisi ekslusif yang berdasarkan satu ideologi atau tradisi filsafat tertentu.

Kedua, saya sangat percaya bahwa prinsip-prinsip tersebut hanya bisa direalisasikan dan dikembangkan melalui praktik dan pengalaman. Karenanya, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, misalnya, hanya bisa dicapai melalui praktik aktual yang kondusif bagi adanya koreksi teori dan modifikasi praktik, bukan dengan menunda sampai sebuah kondisi ideal bagi pelaksanaan konsep itu dicapai oleh penguasa. Usaha-usaha untuk mencapai kedaulatan rakyat dan keadilan sosial itulah yang justru menyediakan kesempatan bagi munculnya keadaan yang lebih kondusif bagi pelaksanaan konstitusionalisme yang sukses dan berkelanjutan. Dengan demikian, akhir sebuah tata pemerintahan yang konstitusional justru direalisasikan melalui pengalaman mempraktikkan prinsip-prinsip konstitusional dalam konteks masing-masing masyarakat. Pengalaman praksis tersebut, pada akhirnya, akan mempengaruhi refleksi teoritis terhadap prinsip-prinsip tersebut dan meningkatkan cara praktiknya di masa yang akan datang.

Praktik Lokal dan Prinsip-Prinsip Universal
Secara umum, konstitusionalisme merupakan respon tertentu terhadap paradoks dasar pengalaman praksis sebuah masyarakat. Di satu sisi, sudah jelas bahwa seluruh anggota masyarakat tidak mungkin dapat berpartisipasi secara sejajar dalam pelaksanaan urusan-urusan publiknya. Namun di sisi lain, jelas pula bahwa orang cenderung untuk memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda berkaitan dengan hal-hal seperti kekuasaan politik, alokasi dan pengembangan sumber daya ekonomi, serta pelayanan dan kebijakan sosial. Disinilah negara menjadi pihak yang berperan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik kepentingan itu. Namun dalam praktiknya, fungsi tersebut juga dijalankan oleh aparatur negara (manusia), dan bukan oleh badan resmi yang abstrak dan lembaga yang netral. Konstitusionalisme, dengan demikian, berfungsi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memiliki kontrol langsung terhadap aparatur negara untuk memastikan bahwa pandangan dan kepentingan mereka dipenuhi oleh mereka yang bertugas untuk mengatur negara itu. Realitas inilah yang menjadi dasar bagi semua aspek konstitusionalisme, baik yang berkaitan dengan struktur dan lembaga negara maupun aktivitasnya dalam membuat dan menjalankan kebijakan publik dan administrasi keadilan.

Dengan demikian, tata pemerintahan konstitusional mengharuskan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak indidividu dan masyarakat karena makna dan implementasi kedua hak ini berkaitan satu sama lain. Contohnya, menghormati kebebasan individu untuk mengutarakan pendapat, keyakinan dan berorganisasi adalah satu-satunya cara untuk melindungi hak kebebasan kelompok etnik dan agama tertentu. Tapi, kebebasan individual itu akan bermakna dan bisa dijalankan secara efektif dalam konteks kelompok yang relevan. Selain itu, karena hak merupakan alat untuk merealisasikan tujuan keadilan sosial, stabilitas politik dan perkembangan ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat, hak harus difahami sebagai sebuah proses dinamis daripada aturan-aturan hukum yang abstrak.

Namun, hak-hak seperti kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi tidak akan berguna tanpa adanya lembaga-lembaga untuk menjalankannya termasuk adanya kemampuan untuk mengajukan dan menindak perbuatan pegawai pemerintahan dan menjaga mereka agar tetap akuntabel. Karena itu, pegawai pemerintahan seharusnya tidak boleh menyembunyikan kegiatannya, menutup-nutupi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya. Yang secara umum berarti transparansi kegiatan pegawai negara adalah sebuah kebutuhan. Transparansi ini dapat dicapai melalui perundang-undangan, aturan administratif dan juga kebebasan pers, serta kemungkinan adanya tuntutan atas pegawai negara yang menyalahgunakan kekuasaannya atau menghindari tanggung jawabnya. Transparansi administratif dan finansial tidak mungkin menghasilkan akuntabilitas politik dan hukum, bila tidak disertai adanya lembaga yang independen dan kompeten yang bisa menginvestigasi kemungkinan pelanggaran dan bisa menyelesaikan pertikaian. Namun sayangnya, proses-proses yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis tentang adminitrasi peradilan dan hukum sampai persiapan praktis untuk mengamankan independensi kehakiman atau akuntabilitas politik pejabat terpilih, tidak bisa didiskusikan secara detail sekarang.

Aspek konstitusionalisme yang terpenting berkaitan dengan motivasi psikologis dan kemampuan sosiologis warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolektif mempromosikan dan melindungi hak dan kebebasan. Penegakan semua prinsip, lembaga dan proses konstitusionalisme tergantung pada kerelaan dan kemampuan warga negara untuk berbuat demi kemaslahatan bersama, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok golongan dan lapisan masyarakat tertentu. Tentu saja aspek-apek motivasi dan kemampuan itu sulit untuk dihitung dan diverifikasi, tetapi semuanya melibatkan motivasi warga negara untuk selalu mengetahui urusan-urusan kemasyarakatan dan selalu bertindak secara kolektif. Agen dan lembaga publik yang dioperasikan oleh warga negara tidak saja harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lokal, tetapi juga harus ramah, responsif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Inilah makna yang paling mendasar dan praksis dari kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat mengatur dirinya sendiri melalui pegawai publik dan wakilnya yang sudah terpilih. Jadi, konstitusionalisme pada intinya adalah bagaimana merealisasikan dan mengelola ide ideal ini dengan cara yang dinamis dan berkelanjutan, dengan menyeimbangkan stabilitas yang diperlukan sekarang dengan kebutuhan akan adaptasi dan pengembangan di masa yang akan datang. 

Prinsip konstitusionalisme kadang-kadang diekspresikan dalam istilah hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) dimana rakyat berhak menentukan secara bebas status politik mereka dan meraih kemajuan ekonomi, sosial dan kultural mereka. Hak ini kadang-kadang disalahfahami sebagai hak untuk memisahkan diri dari negara yang sudah ada. Adalah lebih baik untuk melihat pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, daripada melihatnya sebagai sesuatu yang harus dipenuhi sekaligus setelah meraih kemerdekaan politik dari kekuasaan kolonial luar. Benar bahwa kedaulatan negara merupakan kondisi awal untuk pemenuhan hak untuk menentukan nasib diri. Tapi kedaulatan negara saja tidak selalu penting dan cukup dalam segala situasi. Negara terpisah tidak selalu penting bagi mereka yang ingin merealisasikan hak menentukan nasib sendiri, karena hak itu bisa dicapai dalam kerangka negara yang sudah ada, asal pemerintahannya akuntabel dan representatif. Negara terpisah mungkin juga tidak akan cukup, karena rakyat juga bisa ditindas lagi oleh hegemoni internal kelompok penguasa dan ideologi eksklusif atau kekuatan kolonial luar. Karena kekuasaan kolonial biasanya lebih mudah dihadapi daripada hegemoni internal, saya akan secara khusus membahas bahayanya melegitimasi hegemoni dan penindasan semacam itu dalam masyarakat Islam saat ini, dengan mengungkapkan pentingnya agama dalam upaya menekan kekuatan oposisi politik dan akuntabilitas pemerintah.

Konstitusionalisme selalu berkaitan dengan kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kejadian-kejadian yang membentuk kehidupan mereka baik pada tingkat personal, keluarga maupun masyarakat. Konstitusionalisme berkaitan dengan upaya penataan dan pengamanan ruang publik untuk rakyat agar mereka dapat mencari, bertukar, berdebat dan menilai sebuah informasi secara bebas serta dapat bergabung dengan yang lain agar dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannnya. Konsep dasar ini juga mengindikasikan bahwa kesamaan akses itu harus disediakan bagi seluruh anggota masyarakat karena hidup mereka ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang sedang terbentuk. Dalam praktiknya, prinsip seperti ini menimbulkan persoalan lain yang terkait dengan pembedaan antara status warga negara (citizen) yang memiliki keanggotaan penuh serta seperangkat hak dan kewajiban, dengan permanen residen (permanent resident) yang hanya memiliki separuh keanggotaan, serta dengan orang asing (aliens) yang jelas-jelas tidak memiliki hak untuk terlibat dalam proses-proses demokrasi konstitusional.

Prinsip konstitusionalisme berisi beberapa prinsip umum seperti pemerintahan yang representatif, transparansi, akuntabilitas, pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta independensi lembaga kehakiman. Tapi, ini bukan berarti bahwa semua prinsip-prinsip ini harus ada agar konstitusionalisme dapat diimplementasikan dengan sukses di sebuah negara. Kenyataannya, prinsip-prinsip dan kondisi itu hanya bisa muncul dan berkembang dalam berbagai model melalui proses trial and error yang terus menerus. Pemerintahan yang representatif, transparansi, akuntabilitas bisa direalisasikan dalam berbagai model seperti sistem parlementer Inggris atau Sistem presidensial Perancis dan Amerika. Model-model tersebut bukan merupakan satu-satunya sistem sebuah negara, sistem itu dapat berubah dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di sana. Meski berhadapan dengan masalah dan kesulitan, setiap model negara konstitusional yang sukses pasti bekerja dengan totalitas dan ia terus bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan caranya sendiri dalam situasi krisis. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam kasus Perancis dan Jerman pada Abad ke -20.

Pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga kehakiman, misalnya, bisa diamankan baik melalui penataan struktural dan institusional seperti yang terjadi di Amerika, atau dengan cara politik konvensi dan praktik tradisi dalam kultur politik negara seperti Inggris. Pembedaan yang ketat antara cara konvensi dan tradisi, di satu pihak, dengan cara struktural dan institusional, di pihak lain, bisa jadi salah, karena masing-masing model mungkin membutuhkan atau mengandaikan adanya model lain agar dapat berfungsi dengan baik. Perbedaan seperti ini lebih merupakan produk pengalaman sejarah dan konteks masing-masing negara, daripada hasil pilihan yang sengaja dibuat pada titik waktu tertentu. Yang paling penting dari semua itu adalah kemampuan sistem tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan konstitusionalnya meskipun praktiknya berbeda-beda.

Dengan mengatakan bahwa kita harus bertahan pada model tertentu yang sukses mengimplementasikan konstitusionalisme, bukan berarti bahwa sistem-sistem yang sudah ada itu juga kondusif untuk menjaga keberlanjutan implementasi beberapa prinsip konstitusionalisme seperti pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga negara dan independensi lembaga kehakiman. Meskipun ini hanya persoalan tingkat kecocokan, namun beberapa metode terbukti tidak cukup kuat karena mereka memang tidak menerapkan prinsip pokoknya. Contohnya, meskipun kekuasaan eksekutif untuk menunjuk dan mempekerjakan hakim merupakan satu hal yang tak terhindarkan, namun dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya pada mereka untuk melakukan penunjukkan tanpa melakukan cek atau pengawasan merupakan satu bentuk penyimpangan dari prinsip independensi lembaga kehakiman. Sebuah sistem yang menolak hak-hak dasar masyarakat tertentu seperti kesetaraan di hadapan hukum atau kesamaan akses terhadap fasilitas publik karena sentimen gender atau agama berarti menolak prinsip konstitusionalisme itu sendiri.

Meskipun demikian, ini juga tidak berarti bahwa sistem yang tidak dapat diterima, bisa dengan mudah dan cepat digantikan oleh model lain yang lebih baik. Pengalaman paska kemerdekaan negara-negara Asia Afrika menunjukkan bahwa transplantasi struktur, lembaga dan proses yang dapat dengan mudah dilakukan di beberapa negara, ternyata membutuhkan adaptasi dan pengembangan yang cukup hati-hati di beberapa negara lain. Munculnya konsensus mengenai ciri-ciri konstitusionalisme, dan bagaimana mereka diturunkan dan diaplikasikan di masing-masing negara, merefleksikan pengalaman lokal dan global negara tersebut. Dengan kata lain, makna dan implikasi konstitusionalisme untuk sebuah negara adalah hasil interaksi prinsip-prinsip universal yang luas dengan proses dan faktor lokal yang spesifik. Namun perlu di catat, prinsip-prinsip universal sendiripun sebetulnya merupakan perluasan dari pengalaman-pengalaman berbagai negara yang dihasilkan dari pengalaman interaksi antara nilai-nilai universal dan lokal negaranya.
Blog, Updated at: 03.18

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts