Pembangunan Pendidikan Nasional

Pembangunan Pendidikan Nasional 
Secara umum pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada perwujudan tiga fungsi utamanya, yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki karakter dan kepribadian nasional; menyiapkan lulusan pendidikan yang produktif dan mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya; serta menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk memperkuat dsaya saing bangsa di era perdagangan bebas. Atas dasar ketiga fungsi dasar tersebut, pemerintah menyelenggarakan: pelayanan pendidikan dasar; menyelaraskan pendidikan kejuruan, keahlian, dan profesional dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja; serta melayani pelayanan pendidikan tinggi untuk menguasai. 

 1. Pelayanan pendidikan dasar
Pemerintah bertugas memberikan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan semua warga negara. Oleh karena itu pendidikan dasar disebut sebagai pendidikan untuk semua warga negara (education for all). Pendidikan dasar bertujuan membentuk karakter dan mengembangkan kemampuan dasar yang berguna bagi semua warga negara secara adil tanpa membedakan suku bangsa, golongan, jenis kelamin, serta latar belakang sosial-ekonomi. Kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi ini bukanlah dalam ukuran banyaknya gedung sd/smp, guru, dan sarana belajar di sekolah, serta banyaknya pengetahuan hafalan bagi siswa, tetapi diukur dari dampaknya terhadap pembentukan kemampuan dasar untuk belajar dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara indonesia yang bertanggungjawab (responsible citizens). 

Kenyataannya, pendidikan dasar lebih diartikan sebagai suatu ”kumpulan mata pelajaran” yang diajarkan oleh guru pada satuan-satuan pendidikan dasar (sd, mi, smp, mts dan sederajat). Kenyataan ini mereduksi esensi pendidikan dasar yang sejatinya membentuk karakter dan kemampuan dasar untuk belajar menjadi semata-mata sekumpulan proses pengajaran kognitif yang dievaluasi dengan tes hafalan pula. Jika ini berlangsung terus, maka pendidikan dasar tidak akan dapat berfungsi sebagai fondasi yang kokoh untuk meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang-jenjang berikutnya.

Dalam education for all[1], pendidikan dasar merupakan program permulaan yang substansinya dikemas secara integral dalam berbagai program, yaitu: pendidikan budaya dan karakter bangsa, pendidikan kemampuan dasar untuk belajar (basic literacy), pendidikan substansi belajar, dan pilihan pendidikan kecakapan hidup yang berorientasi terhadap lingkungan. 


a. Pendidikan budaya dan karakter bangsa; adalah program pendidikan yang meramu secara integral materi pendidikan agama, pkn dan sejarah nasional, olahraga, pendidikan jasmani dan ksehatan yang tidak dilakukan melalui pengajaran kognitif di kelas tetapi merupakan rangkaian kegiatan siswa secara sistematis-terprogram di sekolah --seperti: berdoa bersama, sembahyang berjamaah, peringatan hari besar, upacara, cara berdemokrasi, kegiatan ekonomi produktif, kompetisi olahraga dan musik, kebersihan diri dan lingkungan, mengerjakan pra-karya, dan hari krida-- dengan pelajaran secara teoritis jika diperlukan sebagai pelengkap. 

b. Kemampuan dasar untuk belajar (basic learning tools); adalah program pendidikan yang meramu materi pelajaran bahasa indonesia dan matematik melalui lima jenis literasi dasar, yaitu: (a) membaca, memahami materi bacaan dengan cepat; (b) menulis, menuangkan gagasan melalui tulisan sederhana dan mudah difahami; (c) menyimak, menangkap isi pembicaraan orang lain secara cepat dan tepat; (d) menutur, mengungkapkan gagasan secara lisan dengan sederhana dan mudah difahami; dan (e) berhitung, memahami logika angka, bidang dan ruang dalam praktek sehari-hari. Kelima jenis literasi dasar tersebut bukan hanya harus diajarkan tetapi harus secara intensif dilatihkan kepada siswa paling tidak 3-4 jam setiap harinya. 

c. Substansi belajar dasar (basic learning content); adalah program pendidikan dasar yang terdiri dari ilmu pengetahuan sosial (ips), ilmu pengetahuan alam (ipa), dan pendidikan literasi ekonomi. Proses belajar ips, ipa, dan literasi ekonomi dilakukan dengan melatih ketajaman siswa melalui dalam mengamati dan memecahkan berbagai permasalahan lingkungan dengan memanfaatkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, menyajikan secara lisan, dan melaporkan secara tertulis. 

d. Pilihan kecakapan hidup; adalah program-program pendidikan keterampilan dan kecakapan yang dapat dipilih oleh siswa, seperti: olahraga, seni dan music, pra-karya, atau pilihan lainnya yang bersifat lokal.

Pendidikan dasar juga merupakan program pendidikan wajib untuk semua warga negara (compulsory), bukan hanya pada satuan pendidikan dasar, juga pada satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, dan lainnya. Pendidikan kewargaan negara dan pendidikan agama adalah contoh program pendidikan compulsory yang wajib diikuti oleh semua peserta didik pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

2. Pelayanan pendidikan persiapan kerja
Pemerintah bertugas untuk melayani penyelenggaraan semua jenis pendidikan persiapan kerja yang bertujuan menghasilkan lulusan yang produktif baik yang ingin bekerja maupun yang ingin menjadi pengusaha produktif dan mandiri. Pendidikan persiapan kerja adalah pendidikan untuk sebagian besar penduduk (education for the many) karena sasarannya semua angkatan kerja yang berjumlah din atas 120 juta ditambah calon angkatan kerja yang masih bersekolah. 

Belajar dari pengalaman korea[2], produktivitas angkatan kerja korea selatan tidak dapat ditingkatkan hanya melalui smk atau politeknik yang sasarannya hanya sebagian kecil dari penduduk usia sekolah. Yang jauh jauh lebih penting bagi korea adalah pendidikan sepanjang hayat (life-long education) yang sasarannya bukan hanya anak usia sekolah, juga angkatan kerja, pekerja, atau pengusaha yang ingin meningkatkan keahlian dan produktivitas mereka. Mereka dilayani melalui pendidikan non-formal kecakapan hidup (life skills), pelatihan kerja, berbagai kursus keterampilan, pendidikan kewirausahaan bagi penduduk miskin, atau belajar mandiri. Perluasan smk yang kini dilakukan oleh depdiknas sangat kurang tepat, karena program tersebut baru melayani 5% calon angkatan kerja dengan biaya investasi yang sangat mahal. Lulusannyapun termasuk memiliki angka pengangguran tertinggi[3].

Tujuan pokok pendidikan persiapan kerja adalah menghasilkan pelaku ekonomi produktif, baik sebagai pekerja kreatif maupun sebagai pengusaha mandiri[4]. Depdiknas harus menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang tidak terlepas dari berbagai prioritas kebijakan dan program perekonomian nasional, serta para pelaku ekonomi sebagai ”penerima kerja”. Para penerima kerja setiap waktu memerlukan lulusan pendidikan yang terampil, ahli, dan profesional dalam perspektif mereka sebagai users. Keberhasilan pendidikan persiapan kerja bukanlah diukur dari perspektif penyelenggara pendidikan (supply perspective) seperti ujian nasional atau ijazah, tetapi diukur dari perspektif para pemakai lulusan (demand perspective), seperti: daya-serap lapangan kerja, tingkat produktivitas, peningkatan karier, serta penghasilan para lulusan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, depdiknas perlu berkoordinasi secara sistemik dengan para pemegang kebijakan dan program perekonomian nasional, serta dengan dunia usaha dan dunia industri.

3. Pelayanan pendidikan tinggi 
Untuk keunggulan bangsa dan dayasaing perekonomian nasional, indonesia memerlukan penguasaan iptek, bagi sebagian kecil penduduk yang berprestasi tnggi (education for elite). Pemerintah memberikan layanan pendidikan tinggi dan riset dalam berbagai cabang dan tingkatan iptek. Pembinaan pendidikan tinggi harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat ”outward looking” yaitu melakukan benchmarking dan networking dengan berbagai pt ternama di dunia. Sebagian perguruan tinggi yang mampu perlu didorong untuk menggunakan standar internasional, baik standar kompetensi, kualitas profesor, manajemen, pembiayaan, riset dan pengembangan, kualitas sarana-prasarana, maupun kerjasama industri. 

pengelolaan yang menggunakan konsep badan layanan umum (blu) telah memanjakan perguruan tinggi negeri (ptn) dengan subsidi besar yang justru lebih merupakan ‘racun’ daripada ‘obat”. Dengan subsidi yang besar, ptn merasa tidak perlu untuk berjuang untuk mencapai keunggulan dan menjaring mahasiswa dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 2008, apbn untuk pt lebih dari 15 trilyun rupiah yang terus menjadi semakin besar, sehingga semakin berat bagi pemerintah untuk mensubsidi ptn[5]. Namun, berapapun besarnya subsidi pemerintah, tidak akan pernah cukup untuk mengejar daya saing pt apalagi di tingkat global. 

pengelolaan pt yang ’birokratis’ seperti blu telah menafikan keadilan bagi segmen masyarakat bawah. Dengan modal subsidi, ptn dapat menetapkan tarif murah meski mutunya lebih tinggi, sebaliknya, pts harus menentapkan tarif jauh lebih mahal meski mutunya rendah. Studi balitbang menemukan bahwa: ”...ptn yang bermutu dan murah itu justru lebih menyerap mahasiswa dari segmen masyarakat kaya, dan sebaliknya, pts yang mahal itu justru lebih banyak menyerap mahasiswa miskin; atau dengan kata lain telah mensubsidi si “kaya” dan “memajaki” si “miskin”[6]. Inilah yang menjadi sumber ketidakadilan bagi masyarakat miskin, dan telah menjadi faktor terkuat dalam menyebabkan rendahnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi dalam percaturan global. 

Biaya untuk mencapai keunggulan pt kelas dunia sangatlah besar dan tidak mungkin dijangkau hanya mengandalkan sumber apbn. Pemerintah negara kaya sekalipun, seperti korea selatan dan as, tidak pernah mau dibebani oleh biaya pendidikan tinggi, karena investasi pendidikan tinggi lebih dianggap sebagai investasi perorangan (private investment) daripada sebagai investasi publik (public investment). Setiap pemerintah mengalokasikan 60% anggaran untuk pendidikan dasar, semakin tinggi pendidikan semakin kecil anggaran publiknya, dan pt yang professional dan berkelas dunia tidak disubsidi oleh pemerintah, bahkan menjadi obyek pajak dan sebagai sumber devisa negara.

4. Pembiayaan dan keadilan pendidikan
Pilar keadilan pendidikan kini belum”berdenyut” dalam pelayanan pendidikan di tanah air. Depdiknas lebih mengartikan ’keadilan dengan konsep ’bagiroto’ yang justru telah menjadi sebab utama ketidakadilan bagi anak-anak yang datang dari keluarga yang berragam ekonominya. Dalam bos misalnya, subsidi yang sama yang diberikan untuk anak kaya dan anak miskin merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Sekolah ”kaya’ boleh memungut biaya tambahan dari orangtua untuk biaya mutu pendidikan; sebaliknya, sekolah ”miskin” tidak diperkenankan memungut dana tambahan sehingga bos adalah satu-satunya sumber dana operasional. Alhasil, sekolah-sekolah untuk anak si miskin tidak didukung oleh dana yang memadai sehingga sangat sulit untuk mendongkrak mutu. Pola subsidi bos juga menyebabkan subsidi yang tidak efektif yang telah mengakibatkan rendahnya rata-rata mutu pendidikan secara nasional, karena jumlah orang miskin adalah sekitar 70%[7]. Dengan demikian, bos merupakan sumber ketidakadilan dan rendahnya mutu pendidikan. Pemerintah di negara-negara maju bekerja super-keras untuk menghindari bentuk ketidakadilan seperti ini, melalui mekanisme dan proses penganggaran pendidikan yang demokratis dan berkeadilan. 

Pendidikan yang bermutu memerlukan dana besar. Mutu dan keunggulan tidak mungkin terwujud dengan biaya, tenaga, dan sarana-prasarana ala-kadarnya. Mutu pendidikan bisa terwujud hanya jika ada keadilan dalam penganggaran pendidikan, namun keadilan ini tidak lantas diartikan bahwa pemerintah pusat membagi habis fasilitas pendidikan secara merata ke setiap sekolah dan siswa. Keadilan terletak pada pola subsidi yang berbeda-beda sehingga dimungkinkan untuk diperolehnya kesempatan belajar bagi semua anak sekalipun datang dari keluarga yang amat miskin. Anggaran pendidikan yang adil bermuara pada anak-anak secara perorangan, yaitu tidak ada hambatan apapun bagi anak untuk belajar yang disebabkan oleh faktor biaya (cost barrier).

Untuk mencapai pendidikan yang unggul, pemerintah amerika serikat dan korea selatan, misalnya, terlebih dahulu menghitung seluruh biaya pendidikan secara nasional dengan menggunakan biaya satuan yang berstandar internasional, hingga mencapai minimal 20%. Pemerintah pusat tidak dibebani untuk mendanai seluruh biaya tersebut, tetapi dengan aturan yang tegas, mereka melakukan mekanisme patungan (share) pendanaan, berapa dan untuk apa, biaya yang harus ditanggung oleh pusat, propinsi, dan distrik masing-masing. Namun, indonesia yang memiliki kebijakan otonomi daerah, justru belum mengatur mekanisme patungan biaya antar-tingkat pemerintahan. Pusat, propinsi, dan kabupayen/kota sama-sama harus mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari apbn/d, dan oleh karena itu terjadi tumpang tindih pembiayaan. Sementara itu, kekuatan fiskal daerah, belum dihitung kontribusinya terhadap anggaran pendidikan nasional, karena 80-90% apbd yang membiayai gaji guru, investasi, rehabilitasi bangunan, dan bos; hampir seluruh dananya dibebankan pada apbn, padahal pads setiap daerah terus meningkat setiap tahunnya[8]. 

Patungan pendanaan antara pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan tugas-tugas pokok masing-masing, sebagai berikut.

Tugas utama pemerintah pusat adalah menetapkan kebijakan, standar, norma, penjaminan mutu, pengendalian mutu, serta evaluasi mutu secara nasional. Pemerintah pusat wajib mengembangkan kapasitas daerah otonom dalam mengelola pendidikan di daerah secara efisien dan bermutu. Pemerintah pusat menyelenggarakan pendidikan budaya dan karakter bangsa pendidikan kewarganegaraan, sejarah nasional, pendidikan agama, dan bahasa indonesia yang berorientasi nkri dalam era otonomi dan era global. Pemerintah pusat menyediakan penyertaan modal bagi pt untuk melakukan benchmarking dan networking secara internasional dalam rangka mengejar daza saing mutu secara global. 

Patungan propinsi untuk mendanai investasi infrastruktur sekolah berstandar nasional dan internasional, seperti bangunan, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, sarana belajar, pengembangan kurikulum, dan sejenisjnya. Oleh karena itu, pemerintah propinsi perlu diberi kewenangan penuh untuk mengelola sistem pajak propinsi untuk mendukung pembangunan pendidikan, misalnya melalui pajak penjualkan dan cukai. 

Pemerintah kabupaten/kota mendanai bos dan gaji guru yang bersumber dari pbb dan pajak kekayaan yang wewenang penuh mereka berdasarkan pp 38/2008. Jika kepasitas fiskal kabupaten/kota masih terbatas, apbn memberikan subsidi bos sebagai penyerta dana operasi sekolah. Dengan fungsinya sebagai penyerta, subsidi bos dari apbn setiap tahun harus semakin kecil searah dengan naiknya kemampuan fiskal zang diperoleh dari sumber pbb dan pajak kekayaan. Jika pembagian tanggungjawab dan patungan anggaran pendidikan antar-tingkat pemerintahan belum terwujud, maka “kebijakan pendidikan dasar gratis” tidak mungkin dapat direalisasikan dan sebaiknya ditangguhkan.

5. Sertifikasi profesi pendidik
Diungkapkan oleh kim (2005) bahwa ”the quality of education can not exceed the quality of teachers” maka mutu profesional guru merupakan faktor paling inti yang memacu peningkatan mutu pendidikan[9]. Indonesia menentukan kualifikasi guru setingkat sarjana seperti dilakukan di korea selatan dan amerika serikat, dengan persyaratan antara 130-150 kredit semester, yang terdiri dari: 20% pengetahuan umum (liberal arts), 60% mata kuliah konsentrasi (major subjects), dan 20% mata kuliah pilihan (electives)[10]. Indonesia juga memiliki upi (universitas pendidikan indoinesia) dan fakultas pendidikan pada universitas lokal yang tersebar di semua provinsi untuk menyediakan tenaga guru dengan kualifikasi minimal sesuai dengan uu no. 20/2003 dan uu no. 14/2005. 

Yang menjadi masalah di indonesia adalah program sertitifikasi profesi yang masih ragu-ragu. Untuk memperoleh sertifikat profesi, guru-guru di amerika serikat harus lulus ujian sertifikasi yang diselenggarakan state education board, sedangkan di korea selatan guru harus mengikuti ujian profesi tahunan yang kompetitif[11]. Di indonesia terjadi ketimpangan waktu, pada waktu anggaran tunjangan profesi sudah tersedia dari apbn (2007), sistem dan mekanisme serifikasi guru belum ada, sehingga sertifikat profesi guru diberikan melalui mekanisme porto-folio, dan dalam perkembangan terakhir ditambah dengan pendidikan profesi (plpg) selama 2 minggu di lptk. Namun, jika “sistem ujian profesi guru” belum ada, maka sertifikat profesi guru hanya merupakan persyaratan administratif yang dampaknya kurang signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan.

6. Kurikulum dan ujian nasional 
Sejarah menunjukan, berbagai perubahan kurikulum yang telah dilakukan oleh pemerintah sebanyak lima dalam 30 tahun terakhir, tidak berdampak pada perubahan apapun dalam proses pendidikan di sekolah. Ini menunjukan bahwa perubahan kurikulum belum mampu merubah kultur pembelajaran (learning culture) siswa di sekolah. Terakhir[12] diputuskan kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) dibuat oleh sekolah berdasarkan standar kompetensi, standar materi, dan standar proses yang ditetapkan pusat. Namun, karena kapasitas sekolah belum memadai, ”model ktsp” disusun oleh depdiknas[13] dan hanya versi inilah yang berlaku di sekolah. Jika ini yang terjadi dalam ktsp, maka indonesia telah mengulangi kegagalan yang dilakukan pada waktu menyusun kurikulum 1975, 1984, 1994, dan 2004. Pemerintah tetap dituding melakukan kesalahan fatal; yaitu memecahkan berjuta permasalahan pendidikan hanya dengan satu solusi, yaitu merubah kurikulum.

Tantangan pemerintah ke depan adalah menata ulang kurikulum sekolah dengan membagi tugas antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan kurikulum, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Pemerintah juga perlu memberikan fasilitasi terhadap praktek-praktek terbaik (best practices) yang telah dilakukan sekolah, serta memberlakukan mekanisme insentif atas prestasi yang sudah dicapai. Indonesia perlu merubah mind set tentang kurikulum nasional, yang tidak diartikan sebagai pedoman tertulis yang di dalamnya terdapat daftar mata pelajaran dan pokok bahasan yang harus diilaksanakan oleh guru. Konsep kurikulum seperti itu sudah ”usang”. Kurikulum tidak perlu memuat detail pokok bahasan tetapi pokok-pokoknya saja tetapi harus dibantu oleh buku pelajaran yang diproduksi oleh industri perbukuan secara kompetitif. Kurikulum nasional adalah arah besar pendidikan dan pembelajaran, seperti dilakukan oleh korea selatan[14], ”the seventh nastional curriculum” memuat arah besar pendidikan nasional dan bagaimana implikasinya bagi sekolah, seperti: berubahnya pendidikan karakter, hubungan proses belajar dengan ”knowledge economy”, billingual currciculum pada kelas dan bidang tertentu, pengendalian terhadap bimbingan belajar (private tutoring), dan sejenisnya. Materi rinci pendidikan harus dimuat dalam buku-buku pelajaran yang mudah diakses dan tersedia di pasaran.

Ujian nasional cenderung telah melestarikan tradisi ”buruk” dari ujian nasional seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu uji pengetahuan (academic achievement) yang menentukan kelulusan siswa. Apalagi jika ujian nasional masih didasarkan pada standar nasional yang belum teruji secara materil, baik kedalaman, keluasan, maupun benchmarking-nya dengan standar di negara lain[15]. Berdasarkan uu no. 20/2003, hanyalah sekolah yang berwewenang menenetukan keluluskan siswa dengan memperhitungkan perkembangan prestasi belajar anak sejak awal sampai akhir sekolah. Evaluasi secara nasional tetap diperlukan, tetapi bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional sebagai bahan untuk analisis mutu serta umpan baliknya terhadap proses penjaminan mutu yang dilakukan baik oleh sekolah atau pemerintah.

Beberapa rekomensasi
Pertama, kebijakan di era desentralisasi. Pada masa orde baru, pengadaan fasilitas fisik pendidikan seperti usb, rkb, sarana belajar, buku teks pelajaran, dan sarana lainnya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Dalam era desentralisasi, uu no. 32/2005 dan pp. No. 38/2007 mengamanatkan bahwa program pengadaan parasarana dan sarana fisik pendidikan dilaksanakan oleh propinsi dan kabupaten/kota karena daerah lebih peka terhadap permasalahan sekolah masing-masing. Program-program pembangunan pendidikan nasional yang pada periode 2005-2009 berbasis pada pilar (perluasan, pemerataan dan keadilan; mutu, relevansi dan daya saing; serta tatakelola dan akuntabilitas) seyogyanya tidak lagi dilaksanakan oleh pusat. Pada periode 2010-2014, program tersebut diturunkan menjadi program pemerintah daerah dengan penajaman pada pilar: keadilan; mutu dan keunggulan, serta tatakelola dan akuntabilias publik, sesuai urusan masing-masing daerah berdasarkan pp no. 38/2008. Pekerjaan pemerintah pusat yang mendesak adalah: penataan (streamlining) kebijakan pedidikan nasional pusat-daerah, penataan manajemen nasional pendidikan, mekanisme angaran pendidikan pusat-daerah, pengembangan mutu dan daya saing pada tingkat global, penajaman rumusan standar pendidikan nasional melalui benchmarking internasional, peningkatan kapasitas daerah, serta revitalisasi pendidikan karakter bangsa.

Kedua, penataan program pendidikan nasional. Pemerintah perlu menata ulang kebijakan dan program-program pendidikan dalam tiga kategori besar, yaitu: pendidikan dasar; pendidikan kejuruan dan profesional, serta pendidikan akademik, iptek dan riset. 

A. Pendidikan dasar harus dibangun dalam kerangka penguatan fondasi yang kokoh untuk peningkatan mutu pada jenjang pendidikan berikutnya. Perlu dilakukan desain ulang kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan evaluasi dalam tiga kelompok besar program pendidikan dasar, yaitu: (1) pendidikan budaza dan karakter bangsa, (2) pendidikan kemampuan dean pengetahuan dasar untuk belajar (basic literacy); dan kecakapan hidup yang berorientasi lingkungan (life skills). 

B. Kebijakan perluasan pendidikan kejuruan dan teknik yang bias pendidikan formal kejuruan (formal education bias) seperti smk dan politeknik, perlu dirancang ulang menuju ’perluasan pendidikan kejuruan’[16] dalam arti zang lebih luas agar selaras dengan kebijakan dan program perekonomian negara. Depdiknas perlu mengatur kerjasama yang sistemik antara penyelenggara pendidikan (providers) dengan pemakai lulusan (users), agar perluasan pendidikan kejuruan dan teknik dapat diselaraskan dengan upaya perluasan investasi lapangan kerjanya. 

C. Membangun pendidikan tinggi dengan mutu bersaing secara global, harus segera dimulai dengan program-program yang konkret dan terukur. Perguruan tinggi perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk benchmarking and networking dengan beberapa universitas ternama dunia untuk menggapai standar mutu internasional. Untuk itu, kebijakan privatisasi dan otonomi pendidikan tinggi (bhmn, bhp) yang telah dimulai perlu dilanjutkan secara bertahap pada sejumlah pt yang dianggap mampu, tetapi dilakukan dengan mengurangi beberapa ekses negatifnya. 

Ketiga, revitalisasi kurikulum dan ujian nasional. Kementerian pendidikan nasional perlu merubah mind set mengenai konsep kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum tertulis dan pendekatan pembelajaran konvensional (rote learning) terbukti gagal dalam merubah perilaku dan budaya mutu bagi siswa, guru dan pengelola pendidikan. Wawasan tentang mutu pendidikan perlu dirubah dan diarahkan pada peningkatan kapasitas sekolah (school capacity) dalam mengelola kegiatan belajar siswa seoptimal mungkin. Dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah harus lebih berperan dalam memberikan ”bantuan” bagi sekolah agar dapat mendorong siswa untuk belajar optimal sesuai sumberdaya yang dimilikinya. Peningkatan mutu tidak lagi dilakukan dengan mensyaratkan siswa menghafal sejumlah pengetahuan dengan tes terstandar yang ”dipaksakan” secara nasional.
a. Perlu merancang kembali ’kurikulum tingkat nasional’ dengan melakukan: (1) review dan uji materil standar kompetensi dan standar materi pendidikan secara nasional, baik cakupannya, kedalaman maupun keluasan materinya, melalui benchmarking secara internasional dan melibatkan tenaga ahli ternama di dunia; (2) review terhadap beban belajar minimal secara nasional yang tidak memaksakan siswa, sebagai acuan penyusunan kurikulum tingkat sekolah; (3) review kebijakan buku pelajaran nasional untuk mendorong kualitas buku, persaingan sehat penulisan buku, pengembangan industri perbukuan yang sehat, dan mekanisme penyebarannya agar buku mencapai semua sekolah dan siswa; (4) penganturan kalender pendidikan nasional berkaitan dengan jumlah hari belajar, jumlah jam belajar per minggu di kelas dan ’hari krida’, hari libur nasional, serta even-even penting oendidikan nasional lainya. 

b. Perlu meninjau ulang kebijakan pembelian hak paten dan online textbooks, karena dampak sebagai berikut: biaya down-load yang lama dan mahal, siswa tidak merasa perlu memiliki dan/atau membeli buku yang bermutu, buku yang dimuat secara on-line kurang berkualitas karena mekanisme dalam jual-beli hak paten, matinya industri buku pelajaran di daerah karena buku pelajaran tidak laku dijual melalui saluran komersil, serta tidak ada insentif bagi para penulis buku yang berkualitas.

c. Melakukan review nasional kebijakan ujian nasional (un) berkaitan dengan kualitas penyelenggaraannya sebagai ”uji pengetahuan”, fungsinya dalam menentukan kelulusan, serta akibatnya terhadap keresahan publik. Sesuai uu 20/2003, sekolah yang berwenang menentukan kelulusan berdasarkan penilalaian terhadap semua sisi perkembangan anak sejak awal sampai akhir sekolah. Peranan pemerintah adalah akreditasi terhadap obyektivitas kelulusan yang dilakukan oleh sekolah. 

d. Evaluasi secara nasional diperlukan untuk pemetaan mutu pendidikan, analisis dan umpan baliknya terhadap penjaminan mutu pendidikan; benchmarking antar-wilayah; serta untuk pemberian insentif bagi sekolah yang berprestasi. Evaluasi nasional tidak mengukur pengetahuan siswa, tetapi mengukur kemampuan belajar siswa, misalnya basic scolastic aptitude test yang dapat dilaksanakan setiap dua atau tiga tahunan dengan teknik sampling.

Keempat, pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkeadilan seluruh pembiayaan tidak mungkin dibebankan kepada apbn. Anggaran pendidikan adalah fungsi dari (a) besarnya biaya pendidikan secara nasional, (2) pembagian urusan antar-tingkat pemerintahan berdasarkan pp 38/2008, dan (3) besarya share pendanaan yang harus ditanggung oleh, dan sesuai dengan urusan dan tanggungjawab, pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Untuk penyusunan anggaran pendidikan yang berkeadilan, pemerintah perlu:
a. Menghitung kembali biaya pendidikan nasional secara keseluruhan, dengan menggunakan patokan standar mutu internasional. Berdasarkan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah perlu menyusun pp untuk mengatur patungan antara pusat, propinsi, kab/kota, dan masyarakat untuk menanggung biaya sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, dan besarnya patungan dana inilah yang dijadikan dasar untuk menyusun anggaran pusat dan daerah. 

b. Mengingat kapasitas fiskal setiap daerah yang berbeda-beda, pemerintah perlu menetapkan dan memberlakukan skema subsidi yang diberikan kepada daerah dan/atau satuan pendidikan agar mereka dapat melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya sesuai aturan perundangan yang berlaku. 

c. Meninjau ulang atau menangguhkan “kebijakan pendidikan dasar gratis” yang sepenuhnya dibebankan kepada bos dari apbn. Biaya operasi sekolah adalah urusan kabupaten/kota yang harus dibebankan pada pads. Untuk menutupi kekurangan, pusat memberikan subsidi, untuk kabupaten/kota berdasarkan celah fiskal masing-masing, yang besarnya berkurang setiap tahun sejalan dengan semakin menguatnya kapasitas fiskal kabupaten/kota.

Kelima, sertifikasi profesi pendidik. Peningkatan kualitas profesi guru dengan mekanisme porto-folio dalam sertifikasi guru atau pelatihan singkat adalah sangat beresiko. Perlu segera ditata dan dikembangkan “sistem keprofesian guru” untuk mempercepat peningkatan mutu profesi guru, yang meliputi: tingkatan profesi guru, sistem pelatihan profesi guru, dan mekanisme ujian profesi guru dan promosi. Pekerjaan depdiknas yang paling mendesak adalah sebagai berikut.
a. Merancang dan menetapkan tingkatan profesi guru dalam tiga tingkatan, yaitu: (1) guru yunior; (2) guru tingkat satu, (2) guru tingkat dua, (3) konselor, (4) wakil atau kepala sekolah. 
b. Merancang sistem pelatihan profesi guru[17] misalnya yang meliputi: program kualifikasi; program penguatan profesi guru berprestasi; dan program pelatihan jabatan. Sistem ini perlu diatur oleh pp tersendiri berkaitan dengan penyelengara, substansi, dan penilaiannya.
c. Sistem ujian profesi guru yang terstandar secara nasional perlu segera diciptakan dalam rangka promosi jabatan guru dari suatu tingkat ke tingkat profesi di atasnya. Sistem ujian ini dapat dilaksanakan secara bertingkat, dari tingkat kabupaten, propinsi, sampai tingkat nasional. 

SUMBER-SUMBER ARTIKEL DI ATAS :
[1] APPEAL (1991) Education for All in the Asia-Pacific Region, Dokumen Kelompok Kerja APPEAL UNESCO Asia-Pacific Bangkok.
[2] Cathy Andrew, Cindy Howe, John Kane, Reese Mattison (2007) “Dynamic Korea; Education Policies and Reform” Group Project: EPS530Z-Spring 2007.
[3] Badan Pusat Statistik (2008) Survey Sosial Ekonomi Nasional, Jakarta BPS
[4] Depdiknas, (2005) “Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2009., Jakarta Sekretariat Jenderal Depdiknas 
[5] Setjen Depdiknas (2008) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta, Biro Perencanaan Depdiknas.
[6] Pusat Pengujian Balitbang (2004) Hasil Analisis Ujian Masuk Perguruan Tinggi, Jakarta Balitbang depdiknas.
[7] Pusat Peneitian Kebijakan (2006) Evaluasi Hasil dan Dampak Pelaksanaan Bantuan Operasi Sekolah., Studi ini menunjukkan bahwa sekitar 70,3% siswa telah terbebas dari pungutan sekolah karena besarnya RAPBS sekolah jauh di bawah besarya subsidi BOS. Jadi proporsi sekolah miskin diperkirakan sekitar 70%.
[8] Ace Suryadi (2009) Kenaikan Anggaran Pendidikan dan Berbagai Implikasinya., dimuat dalam Jurnal Terakreditasi Uiniversitas Gajah Mada, Januari 2008.. 
[9] Kim, E (2007) Educationan Policy and Reforms in Korea., Korean Educational Development Institute.
[10] Cathy Andrew, Cindy Howe, John Kane, Reese Mattison (2007) “Dynamic Korea; Education Policies and Reform” Group Project: EPS530Z-Spring 2007.
[11] Illinois State Board of Education (2007. Continuing Professional Development Units. Retrieved April 15 2008
[12] Undang-Undang No. 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[13] Balitbang (2007) Laporan Kepala Balitbang depdiknas dalam Rembug Nasional Depdiknas Tahun 2007.
[14] Choi, E (2006) Korean Educational Policies and Current Issues., Chungbuk National University, Korea Ministry of Education and Human Resources Development.
[15] Ace Suryadi, and Team (2006) Mid Decade Assessment of Education for All in Indonesia, 2000-2006., Jakarta Ditjen PNFI Depdiknas
[16] Dalam UU No. 20/2003 pendidikan kejuruan meliputi: SMK, politeknik, pendidikan kewirausahaan, pelatihan kerja pada industri dan perusahaan, kursus keahlian dan keterampilan, pendidikan kecakapan hidup, dan berbagai bentuk pendidikan profesi.
[17] Sistem pelatihan profesi di Korea dirancang dalam tiga jenis program, yaitu: pertama; ‘Program Kualifikasi’ menawarkan pelatihan untuk promosi satu tingkat dari guru biasa ke tingkat I, ke tingkat II, dan ke Konselor, selama 30 hari atau 180 jam pelatihan; Kedua, ‘Program Pelatihan Jabatan’ menawarkan pelatihan untuk promosi menjadi wakil atau kepala sekolah bagi Guru Tingkat II atau konselor melalui peningkatan pengetahuan guru dalam pedagodi dan pengetahuan umum termasuk wawasan perkembangan teknologi; dan ketiga; bagi guru-guru yang berprestasi, disediakan program pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas mereka; training tersebut dirancang selama 2 tahun baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mengembangkan dan menerapkan sistem keprofesian ini, Indonesia dapat belajar dari Korea.
Blog, Updated at: 08.37

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts