Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah 
1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 
Arah kebijakan makro Tahun 2013, diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataaan distribusi pendapatan untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja . Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, peran masyarakat dan swasta akan lebih kita galakkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta stabilitas ekonomi daerah sehingga tetap terjaga. Untuk itu pertumbuhan ekonomi didorong lebih maksimal terutama diarahkan dalam upaya memperbaiki infrastruktur perekonomian, meningkatkan investasi, mendorong perdagangan dan industri pengolahan serta industri rumah tangga. Selain itu tidak kalah strategisnya investasi yang mendorong peningkatan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktivitas.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, kesempatan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan terus di dorong, pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan di tingkatkan melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian, diversifikasi ekonomi perdesaan serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kota kecil dan menengah yang akan mendukung tumbuhnya ekonomi pedesaan. Memperluas cakupan program pembangunan berbasis kerakyatan serta meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

Dengan arah kebijakan ekonomi makro diatas serta dengan memperhatikan kondisi yang telah dicapai, maka sasaran ekonomi makro Tahun 2013 antara lain pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai sebesar 8,06 % dengan laju inflasi diproyeksikan sebesar 5,56%. Pendapatan perkapita masyarakat atas harga berlaku ditargetkan sebesar Rp. 19.525.851,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.495.648; atau 14,65%, sedangkan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan ditargetkan mencapai Rp. 7.361.353; atau sebesar 6,1 %. dengan tingkat kemiskinan ditargetkan menurun sebesar 1,84% dengan angka kemiskinan ditargetkan sebesar 15,06 %.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Anggaran merupakan alat yang sangat penting, baik bagi suatu badan publik yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun bagi suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya. Apabila prestasi suatu badan usaha dapat langsung diukur dari laba yang diperoleh, maka ukuran semacam itu nampaknya tidak dapat diterapkan pada suatu badan publik. Ukuran yang dapat diterapkan adalah sampai seberapa jauh hasil penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan hal ini tidak selalu dapat dinilai dengan angka.

Anggaran yang ideal seharusnya memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan program keuangan yang memungkinkan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Anggaran sebaiknya mudah dibaca, cukup mudah dipahami oleh masyarakat umum, tetapi juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi. 

Dokumen anggaran sangat banyak jenis dan isinya, tetapi, anggaran yang baik pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik, seperti : 
(1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(2) Mencakup seluruh kebutuhan; 
(3) Memberikan perhatian terhadap informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan;
(4) Menyajikan informasi dengan jelas dan mudah diperoleh.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara, dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan itu, UU No. 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang lebih luas khususnya kepada daerah Kabupaten/ Kota. Kabupaten / Kota sebagai daerah otonom, memiliki kewenangan yang lebih jelas, luas, dan tanggung jawab yang lebih besar untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan masyarakat. Sementara itu, UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk di dalamnya mengatur sumber-sumber Penerimaan Daerah, agar mampu membiayai kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan kepadanya. Dengan begitu, diharapkan daerah mampu memenuhi kebutuhan minimum pelayanan kepada masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, efisien dan efektif, partisipasi masyarakat, dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat.

Prinsip keterbukaan mengandung arti bahwa seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diketahui oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan demikian, seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah harus dicantumkan dalam APBD sebagai dokumen daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dokumen daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan dimuat dalam Lembaran Daerah.

Prinsip efisien dan efektif mengandung arti bahwa seluruh penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat berdasarkan pemanfaatan sumberdaya secara optimal.

Partisipasi masyarakat mengandung arti bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dilakukan secara sepihak atau menurut kehendak Pemerintah Daerah semata. Sebelum Pemerintah Daerah menyusun APBD, haruslah terlebih dahulu diperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan masyarakat melalui mekanisme tertentu, misalnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, melalui dengar pendapat antara DPRD dengan kelompok masyarakat (perguruan tinggi, asosiasi, LSM, dsb). Aspirasi yang diserap melalui Masyarakat dan DPRD tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan rancangan APBD. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam menyusun APBD, termasuk program-program pembangunan daerah, perlu semakin ditingkatkan sesuai dengan pendekatan “bottom-up”.

Adapun makna dari pertanggung-jawaban kepada masyarakat menunjukkan adanya suatu hubungan yang lebih erat antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Di samping itu, DPRD dan masyarakat harus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (budgeting reform). 

Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari anggaran tradisional (traditional budget) ke anggaran berbasis kinerja (performance budget). Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. 

Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah sebagai berikut: 
1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less);
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; 
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;

Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
Pengelolaan Pendapatan Daerah didasarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama kebijakan umum pemerintah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yaitu : 
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
  • Hibah 
Sementara ketentuan pemerintah yang bersifat khusus di bidang pendapatan daerah adalah sebagai berikut : 
  • Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya menggali berbagai potensi sumberdaya penerimaan secara optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi pembangunan daerah.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan desentralisasi penyerahan wewenang pemerintah pusat melalui otonomi daerah, maka kebijakan umum pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang telah menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah. 

Desentralisasi fiskal sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bermakna bahwa Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sumber utamanya terdiri atas : 
(1). Pajak Daerah;
(2). Retribusi Daerah;
(3). Bagian Laba Usaha Daerah, dan 
(4). Lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan sumber keuangan dari pemerintah melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, meliputi :
(1). Bagi Hasil Pajak;
(2). Bagi Hasil Bukan Pajak;
(3). Dana Alokasi Umum, dan 
(4). Dana Alokasi Khusus.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah mengalami berbagai perubahan sebagai implikasi dari berbagai kebijakan pemerintah pusat yang harus dipedomani pemerintah daerah. 

Keberhasilan dan kelancaran roda pemerintahan suatu daerah, sangat ditunjang oleh sumber pembiayaan yang memadai, yaitu bersumber dari penerimaan daerah, dan selanjutnya direalisasikan untuk berbagai kegiatan baik yang menyangkut kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. 

PAD Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 Rp 33,87 milyar dan pada Tahun 2010 menurun menjadi Rp 16,30 milyar. Kemudian Pada Tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Donggala mencapai Rp. 17,23 miliar rupiah. Sementara pada Tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Donggala meningkat dan mencapai Rp. 22,03 miliar. 

ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Anggaran berbasis kinerja memungkinkan penyusunan APBD defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja. Sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibanding dengan belanja. Untuk menutup defisit dan untuk menyalurkan surplus anggaran dibutuhkan pembiayaan. APBD Tahun Anggaran 2009–2013 diproyeksikan akan mengalami defisit kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang akibat adanya upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan pencapaian visi dan Misi Kabupaten Donggala, sehingga diperlukan alternatif pembiayaan pembangunan daerah :

a. PINJAMAN DAERAH
Otonomi daerah sebagai suatu cita-cita pemerintah dan bangsa Indonesia pada era reformasi ini diharapkan dapat memberi spirit bagi pemerintah daerah untuk aktif dan membenahi diri dengan melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan fisik dapat berupa sarana dan prasarana daerah yang menyangkut infrastruktur sosial seperti jalan dan jembatan, pelabuhan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, ekonomi seperti pasar, terminal / area industri, dan infrastruktur yang dibangun dikhususkan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut tentu diperlukan dana tidak sedikit. Suatu daerah yang tidak memiliki dana yang cukup/ memadai tentu memerlukan tambahan dari pihak lain, agar program pembangunan yang telah direncanakan tersebut dapat terlaksana. Pihak lain yang dimaksud tersebut adalah lembaga perbankan, pemerintah pusat, atau pihak asing yang peduli dengan program pembangunan suatu daerah. Dalam hubungan ini pemerintah daerah dapat melakukan suatu kegiatan yang dikenal dengan nama “pinjaman daerah”.

Peraturan mengenai pinjaman daerah ini selengkapnya dapat dilihat pada UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 49 perihal batasan pinjaman, PP 107/2000 tentang Pinjaman Daerah dan KMKR No. 35/ KMK.07/ 2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah.

Dalam menggunakan dana pinjaman ini hendaknya lebih hati-hati, misalnya :
a. Syarat pinjaman hendaknya dengan bunga lunak dan ada masa tenggang
b. Tunjuan pinjaman, hendaknya mempunyai multiplier effect yang besar dan cost recovery;
c. Sumber dana pinjaman dari pihak lain yang tidak mempunyai persyaratan politik;
d. Tata cara pengesahan pinjaman tidak berbelit-belit, sehingga akan mengakibatkan biaya yang mahal/ kebocoran yang mengakibatkan kerugian bagi peminjam; dan
e. Pengawasan yang efektif dan efisien.

b. MEMPERLUAS KEMITRAAN
Kemitraan dengan swasta sudah merupakan tuntutan jaman sekarang ini, karena peranan pemerintah seharusnya makin lama makin “berkurang”, sementara peranan swasta semakin meningkat terutama dalam sektor perekonomian. Prinsip kerjasama (kemitraan) yang saling menguntungkan bagi pemerintahan, swasta dan masyarakat dilaksanakan melalui langkah-langkah:
a. Perumusan model-model kemitraan yang paling tepat dilakukan;
b. Perumusan kriteria mitra yang potensial sebagai mitra pemerintah propinsi; 
c. Terciptanya model-model kerjasama antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antar swasta dengan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan.

Banyak pendekatan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta, namun tidak semua jenis prasarana dan sarana dapat dikerjasamakan, ada bagian-bagian tertentu yang memungkinkan dapat dilakukan. Bagaimanapun, calon investor hanya mau diukur dengan kriteria financial atau ekonomi, seperti Benefit Cost Ratio (BCR), Net Persent Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Pay Back Period. Oleh karena itu, dimasa mendatang dituntut adanya kemampuan aparat atau pejabat pemerintah daerah untuk memberikan kondisi yang kondusif bagi swasta untuk mengadakan kemitraan di bidang penyediaan pelayanan jasa bagi masyarakat.

Bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan cara (Permendagri No. 4 Tahun 1990) :
a) Kerjasama manajemen, kerjasama operasional, pembagian keuntungan, kerjasama patu ngan (Joint venture), kerjasama pem biayaan, kerjasama pembagian hasil produksi
b) Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha
c) Pembelian saham, obligasi dari perseroan terbatas (PT) yang telah yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik
d) Keagenan, pemakaian dan penyaluran
e) Penjualan saham, obligasi dan memasyarakatkan saham, obligasi (go public)
f) Kerjasama bantuan teknik dalam maupun luar negeri
g) Gabungan dari 2 atau lebih bentuk-bentuk kerjasama di atas.

MENGEMBANGKAN PRIVATISASI/ SWASTANISASI
Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan meletakkan sektor swasta sebagai “the engine of growth” dan mengurangi peran sektor publik dengan memberi peluang yang seluas-luasnya (catalystic goverment) peran investasi swasta/ masyarakat untuk sektor usaha yang full cost recovery. Dalam rangka mendorong dan mengembangkan privatisasi/ swastanisasi pelayanan umum (di bidang-bidang yang yang secara efesien dapat dikelola sektor swasta).

Langkah-langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah :
a. Penyusunan kriteria privatisasi secara transparan
b. Mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang dikerjakan oleh pemerintah dan jenis pekerjaan yang dapat dilimpahkan pada swasta
c. Meningkatkan dan memperluas keikut sertaan peran swasta untuk membangun prasarana dan sarana pelayanan.

Privatisasi yang dapat dikembangkan antar lain dalam Pengelolaan Terminal, Swalayan, Persampahan, Air Bersih dan Tempat Pariwisata/ Rekreasi dan lain sebagainya yang dapat sepenuhnya dilakukan oleh pihak swasta yang difasilitasi pemerintah daerah.

Untuk mendukung kegiatan dalam menunjang sektor swasta dalam pembangunan diperlukan diperlukan langkah-langkah antara lain :
a. Pemerintah Kabupaten Donggala membuat sistem peraturan perundangan (yang berkaitan dengan pemberian izin-izin usaha, lokasi, investasi) yang konsisten, mudah dilaksanakan, dan terbuka ;
b. Membenahi kualitas pelayanan di lingkungan organisasi pemerintah dengan menetapkan standar pelayanan dengan prinsip: kesederhanaan dan ketepatan waktu, kejelasan dan kepastian, keterbukaan dan penuh informasi, ekonomis dan efesiensi prosedur, keadilan dan keamanan ;
c. Membentuk Unit Pelayanan Umum dan Perizinan Terpadu (pelayanan dalam satu atap) ;
d. Peningkatan kinerja birokrasi : penerapan inovasi berupa perampingan birokrasi yang disesuaikan dengan PP 41 tahun 2007, peningkatan SDM, profesionalitas aparatur ;
e. Database yang up to date mengenai kebijakan dan peta potensi daerah yang berkaitan dengan perubahan wilayah akibat pemekaran sehingga diperlukan data kawasan, sarana prasarana, kegiatan yang akan dilakukan privatisasi atau kerjasama dan siap untuk diakses oleh masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip money follow function sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan warna baru sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada kedua Undang-Undang tersebut, lebih-lebih dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada prisipnya bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Donggala dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Donggala dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku. Aturan pokok tersebut dijabarkan ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi :
1. Asas tahunan;
2. Asas universalitas;
3. Asas kesatuan;
4. Asas spesialitas;
5. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
6. Profesionalitas;
7. Proporsionalitas;
8. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; dan
9. Pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi : 
1. Penyusunan dan penetapan APBD
Anggaran sebagai perencanaan dan perwujudan pengelolaan keuangan daerah merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. APBD sebagai instrumen kebijakan ekonomi, berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan.

2. Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD merupakan tindak lanjut dari Rancangan APBD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat prognosis untuk pelaksanaan semester selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum daerah, keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu dengan bentuk dan isi yang sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas, diaudit oleh lembaga independen (dalam hal ini adalah BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD dan pihak yang memerlukan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Donggala masih dijumpai kendala-kendala sebagai berikut :
1. Peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang belum seluruhnya diterbitkan;
2. Tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan; 
3. Kurang tersedianya sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan;
4. Belum optimalnya sinkronisasi jadwal penyusunan antara APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten;
5. Adanya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi, sementara pemerintah Kabupaten tidak diberitahu berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya;
6. Keuangan daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dengan prosentase PAD sangat kecil terhadap APBD.

Dengan melihat kendala di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Melakukan modifikasi dan penyesuaian dengan peraturan yang baru;
2. Membentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
3. Mengikuti pelatihan dan workshop mengenai perkembangan peraturan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
4. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah Pusat agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis; 
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi (SKPD) untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya.

ARAH KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk belanja penyertaan modal untuk memfungsikan PERUSDA Kabupaten Donggala yang pada lima tahun sebebelumnya belum bergerak didalam memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, sehingga usaha PERUSDA yang yang diinvestasikan adalah usaha yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan kepada masyarakat Kabupaten Donggala saat ini dan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya bila kebutuhan investasi dimaksud dikaitkan dengan sumber pembiayaannya, maka secara berkelanjutan sampai saat ini peran Investasi Pemerintah dalam pembangunan diharapkan sebagai sumber dana tambahan atau stimulan. Untuk itu strategi kedepan , peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan diharapkan menjadi lebih dominan bila dibandingkan dengan Investasi Pemerintah. Jelasnya Perkiraan Alokasi Pembiayaan Pembangunan. Dengan memperhatikan kebutuhan investasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Donggala, maka pada Tahun 2012 dibutuhkan dana investasi sebesar Rp. 981.820.873.000,- yang didistribusikan kepada masing-masing Lapangan Usaha atau Sektor Ekonomi yaitu : Sektor Pertanian sebesar 37,86%, Sektor Penggalian sebesar 3%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 4,35 %, Sektor Listrik 0,29%, Sektor Bangunan sebesar 6,77%, Sektor Perdagangan sebesar 12,46%, Sektor Angkutan 6,47%, Sektor Bank Lembaga Keuangan Lainnya sebesar 2.03% dan Sektor Pemerintahan dan Jasa sebesar 26,77

Perkiraan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pertahun dari nilai PDRB, dilihat dari tabel diatas dimana investasi pemerintah mencapai 23,34 % dari total investasi diarahkan pada sektor yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan infrastruktur.termasuk jalan, jembatan, dan irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan.Sedangkan investasi swasta mencapai 46,7 % , yang akan bergerak kesektor pertambangan, pertanian, perkebunan khususnya kakao dan kelapa.Kemudian pada sub sektor perikanan laut dan perikanan tangkap.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan strategi pembiayaan dimaksud, maka kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan untuk :
1. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai indikator sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dalam kaitan ini penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah yang bersifat stimulan, dan untuk swasta/masyarakat didorong melalui kerangka regulasi yang kondusif;
2. Mengarahkan pembiayaan program kegiatan yang tidak tumpang tindih melalui pemilahan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan melaksanakan pendanaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta perkiraan kapasitas masing-masing instansi / SKPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan untuk mencapai indikator – indikator yang telah ditetapkan, dengan demikian pelaksanaan pembangunan dapat selesai sesuai rencana dengan meminimalkan dana yang tidak terserap.

3. Mengutamakan pembiayaan program, kegiatan yang strategis dan cepat tumbuh, berkembang sehingga dengan cepat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan.

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN KERANGKA PENDANAAN
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selaras dengan RPJM.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dianggarkan dalam APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai.

Sebagaimana diketahui bahwa Struktur APBD terdiri atas Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan yang meliputi:
o Sumber Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang syah. 
o Belanja Daerah terdiri atas Belanja Aparatur dan Belanja Publik. 
o Pembiayaan terdiri atas Pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Belanja daerah merupakan representesi atau gambaran tugas–tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik. Demikian juga arah dan kebijakan umum belanja pembangunan pada dasarnya memuat komponen tugas-tugas pelayanan dan capaian – capaian yang diharapkan melalui alokasi belanja.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Donggala, dalam perjalanan waktu lima tahun ke depan menetapkan kebijakan umum anggaran diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu:
a. Penegakkan Supremasi Hukum, transparansi dan akuntabilitas;
b. Penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan;
c. Peningkatan Ekonomi Rakyat;
d. Peningkatan dan pengembangan dunia usaha;
e. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah;
f. Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia dan peluang memperoleh kesempatan bekerja;
g. Penguatan Kesadaran Politik Masyarakat dan kualitas kehidupan demokratis;
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
i. Peningkatan Kesetaraan Jender;
j. Terpeliharanya kelestarian SDA dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
k. Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang efektif, interkoneksitas dan penyediaan infrastruktur;.
l. Pemerataan pembangunan antar wilayah;
m. Peningkatan kualitas keamanan, ketertiban dan ketentraman;
n. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
o. Peningkatan kualitas kerukunan kehidupan beragama;

Dalam pengelolaan pembelanjaan, senantiasa berpedoman pada ketentuan standar harga yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, berpijak pada prinsip penghematan, didukung tertib administrasi sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku disertai dengan intensifikasi pengawasan. 

Sementara itu, Pembiayaan yang merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolan APBD dapat dilaksanakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penerimaan pembiayaan di utamakan berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (hasil efisiensi dan penghematan), hasil penjualan aset daerah yang tidak produktif atau tidak memiliki kemanfaatan ekonomis. Penerimaan pinjaman sejauh mungkin diarahkan untuk kepentingan yang mendesak/urgen dan bersifat investasi.
Blog, Updated at: 09.28

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts