HAKIKAT DAN RASIONAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

HAKIKAT DAN RASIONAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah asing civic education atau citizenship education. Terhadap dua istilah ini, John C. Cogan telah membedakan dengan mengartikan civic education sebagai “...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives” (Cogan, 1999:4), atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. 

Sedangkan citizenship education digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup “...both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen” (Cogan, 1999:4). Artinya, pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.

Di sisi lain, David Kerr mengemukakan bahwa Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process. (Kerr, 1999:2). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan (termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar) dalam proses penyiapan warga negara tersebut. 

Untuk konteks di Indonesia, citizenship education oleh beberapa pakar diterjemahkan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan (ditulis dengan menggunakan huruf kecil semua) (Somantri, 2001; Winataputra, 2001) atau pendidikan kewargaan (Azra, 2002).untuk kepentingan penulisan diktat ini kedua istilah tersebut digunakan secara bertukar pakai sebagai Pendidikan Kewarganegaraan. Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa istilah citizenship education lebih luas cakupan pengertiannya daripada civic education. Dengan cakupan yang luas ini maka citizenship education meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus (civic education). Citizenship education sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang civic education adalah citizenship education yang dilakukan melalui persekolahan. Zamroni juga telah membedakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas dan dalam arti sempit. 

Dalam arti luas, pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat (ICCE, 2003). Demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki poltical knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa (ICCE, 2003). 

Mempertegas tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, Cholisin (Samsuri, 2011) berpandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sejalan dengan pendapat Cholisin di atas, Soedijarto (dalam ICCE, 2003) juga mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta dalam membangun sistem politik yang demokratis. 

Sementara itu, berkaitan dengan konsep Pendidikan Kewargaan, Azra (dalam ICCE, 2003) memandang bahwa secara substantif istilah Pendidikan Kewargaan tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia (global society). Dengan demikian, orientasi Pendidikan Kewargaan secara substantif lebih luas cakupannya daripada Pendidikan Kewarganegaraan. 

Hal ini sejalan dengan pembedaan pengertian civic education dan citizenship education di atas. Secara paradigmatik Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga domain, yakni 
  1. Domain akademik; 
  2. Domain kurikuler; dan 
  3. Aktivitas sosial-kultural (Winataputra, 2001). 
Domain akademik adalah berbagai pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler adalah konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup pendidikan formal dan nonformal. Sedangkan domain sosial kultural adalah konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat (Wahab dan Sapriya, 2011:97). Ketiga komponen tersebut secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan warga negara yang baik (good citizens), yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai, sikap dan watak kewarganegaraan (civic disposition), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skill). 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM NASIONAL 
Sistem pendidikan Indonesia mengatur bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Mata pelajaran ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan: 
  1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan 
  2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi 
  3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 
  4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun delapan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut: 
  1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Keterbukaan dan jaminan keadilan; 
  2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturanperaturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Sistem hukum dan peradilan nasional; 
  3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, dan Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM; 
  4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, dan Persamaan kedudukan warga negara; 
  5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan Hubungan dasar negara dengan konstitusi; 
  6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, dan Pers dalam masyarakat demokrasi; 
  7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka; 
  8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. 

Dalam proses pembelajaran, kedelapan ruang lingkup materi pendidikan persekolahan di atas selanjutnya diperinci ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 
Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, secara yuridis, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang cukup kuat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan nation and character building. 

Secara historis, awal mulai dilaksanakannya Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia bertujuan untuk dapat melaksanakan UU No. 29 Tahun 1954 tentang Sistem Pertahanan Negara. UU ini disusun berdasarkan pengalaman masa perang kemerdekaan, pemberontakan dalam negeri serta persiapan merebut Irian Barat. Oleh karena itu dibuat program wajib latih bagi sivitas akademika di perguruan tinggi, yaitu Latihan Kemiliteran Dosen dan Latihan Kemiliteran Mahasiswa (LKM), dan Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat yang dikenal sebagai P3R bagi SD, SLP dan SLA. Dalam perkembangannya, peminat LKM makin besar apalagi setelah diperkenalkan program Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) yang menitikberatkan pada pendidikan fisik untuk bela negara dalam rangka ketahanan nasional. 

Selanjutnya dibentuk Resimen Mahasiswa (Menwa) yang keanggotaanya bersifat individu dan tidak terkait dengan organisasi perguruan tinggi. Karena Menwa merupakan bagian dari pertahanan sipil, pembinaannya dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam). Dalam perjalanan selanjutnya, Menwa diputuskan ada pada setiap perguruan tinggi (sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat sukarela), sehingga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) turut ikut membina. Dalam pada itu, bagi mahasiswa yang tidak tergabung dalam Menwa diberikan matakuliah Pendidikan Kewiraan yang bersifat wajib berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhankam dan Mendikbud dan berlaku efektif sejak tahun 1974. 

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai berikut: 
1. Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional (Pasal 18). 
2. Pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu: 
a) pertama tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan Pramuka. 
b) Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. 

(Pasal 19 ayat [2]) Dengan demikian, berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tersebut, Pendidikan Kewiraan didudukkan sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) bagi mahasiswa, sedangkan bagi siswa pada pendidikan dasar dan menengah mereka tergabung dalam gerakan Pramuka. Pada tanggal 1 Februari 1985, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan dimaksudkan ke dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua perguruan tinggi. 

Dan sejak diundangkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatatakan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Penjelasan Pasal 39 ayat). Kurikulum mata kuliah ini meliputi: 
1) pengetahuan dan hubungan antara warganegara dan hubungan warganegara dengan negara, serta 
2) Pendidikan Kewiraan/PPBN tahap lanjut, agar peserta didik menjadi warga negara yang handal.

Apa sebenarnya Pendidikan Kewiraan itu? Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) merumuskan pengertian Pendidikan Kewiraan sebagai sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia (Lemhannas, 1999:4). Pendidikan Kewiraan dimaksudkan untuk memperluas cakrawala berfikir mahasiswa sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai pejuang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral (terpadu) di kalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional. 

Pada tahun 2000-an, substansi mata kuliah Pendidikan Kewiraan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Perubahan ini dilakukan karena mata kuliah Pendidikan Kewiraan terlalu condong atau lebih berorientasi pada aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan. Sebagaimana penjelasan S. Soemiarno (tt) bahwa muatan tentang pengetahuan dan kemampuan hubungan warga negara dengan negara agak sulit diformulasikan sehingga meskipun dengan nomenklatur baru, muatannya masih lebih menitikberatkan pada Pendidikan Kewiraan. Dalam analisis Cipto, et all (2002:ix) metode pengajaran yang diterapkan dalam Pendidikan Kewiraan lebih bersifat indoktrinatif yang hanya menyentuh aspek kognitif, sedangkan aspek sikap dan perilaku berlum tersentuh. Memperjelas kedua pandangan tersebut, Tukiran, dkk (2009:12) memerinci kekurangberhasilan Pendidikan Kewiraan yang disebabkan oleh beberapa hal. 

Pertama, secara substantif, Pendidikan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif. 

Kedua, kalaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan PKn, potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dan pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis dan tidak partisipatif. 

Ketiga, ketiga subjek itu lebih bersifat teoretis daripada praktis. Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan Mata Kuliah Kelompok Pengembangan Kepribadian (MPK) yang memiliki visi, misi, dan standar kompetensi sebagai berikut: 
  1. Visi kelompok MPK: sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. 
  2. Misi kelompok MPK: membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab. 
  3. Standar Kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasasi mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis: bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban. 

Sedangkan kompetensi dasar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing: berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Menurut Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pentingnya bela negara oleh warga negara melalui penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan semakin ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

Dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dapat ditemui bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara (ayat 1), sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui: 
a. pendidikan kewarganegaraan; 
b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; 
c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan 
d. pengabdian sesuai dengan profesi. 

Substansi kajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah: Filsafat Pencasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan Rule of Law, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia, dan Geostrategi Indonesia.
Blog, Updated at: 21.24

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts