Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan

Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan
Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah, di dalam lingkup pendidikan formal, mulai muncul konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menjadikan pengelolaan pendidikan lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. 

Menurut Depdiknas (2007), di dalam pelaksanaan MBS, ada tiga hal yang perlu dilaksanakan, yaitu: 
  1. Manajemen sekolah (fungsi dan substansinya) di dalam kerangka MBS; 
  2. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM); dan 
  3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program sekolah.
Partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan telah diamanat-kan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8, yang disebutkan bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan” serta pasal 9 yang berbunyi “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Masyarakat akan mendukung program sekolah apabila kepala sekolah mampu menyelenggarakan manajemen pendidikan yang transparan, terutama transparansi dalam hal manajemen keuangan. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, masyarakat berhak mengetahui apa yang telah disumbangkannya kepada sekolah, baik tingkat efisiensi maupun efektivitasnya. Dengan demikian, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan sekolah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Salah satu masalah fundamental di dalam sistem pendidikan nasional adalah sulitnya memperoleh informasi keuangan sekolah yang terstandarisasi. Oleh karena itu, pembenahan manajemen keuangan sekolah harus dimulai dengan cara menyusun teknik-teknik pengelolaan keuangan sekolah yang komprehensif sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku secara umum.

Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu bidang garapan substansi administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan oleh kepala sekolah. Manajemen keuangan sekolah tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumber dana pendidikan yang digunakan untuk proses pendidikan, tetapi juga terkait dengan berbagai permasalahan (resiko) tentang pengelolaan keuangan sekolah serta upaya sekolah untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kelangsungan organisasinya.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa sekolah memerlukan anggaran pendidikan yang besar, terutama untuk aktivitas pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah, serta aktivitas pembiayaan operasional sekolah. Aktivitas-aktivitas sekolah tersebut akan terganggu apabila tidak didukung dengan anggaran pendidikan yang memadai. Semakin besar anggaran pendidikan, maka diperkirakan akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan.

Tidak mengherankan jika anggaran pendidikan nasional belum memadai sehingga mengakibatkan kondisi pendidikan di tanah air memprihatinkan. Hal tersebut dapat terindikasi dari kondisi gedung dan perlengkapan sekolah di Indonesia. Tidak sedikit gedung sekolah di Indonesia terancam ambruk, juga tidak sedikit sekolah yang hanya memiliki standar kelayakan minimal, yakni hanya memiliki gedung sekolah dan guru. Pada umumnya, sekolah dengan standar minimal tersebut akan menghasilkan siswa dengan pengetahuan yang minimal serta berdampak terhadap kualitas pendidikan.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD (seperti diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1) belum berimbang antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Selama ini, pengalokasian dana pendidikan terlalu mengutamakan sekolah negeri. Di provinsi Jawa Tengah, alokasi anggaran pendidikan adalah 20% dari APBN untuk pendidikan, sebesar 70%- nya masih diperuntukkan bagi sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta hanya memperoleh sekitar 30%-nya. Meskipun demikian, kondisi tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan dua atau tiga tahun yang lalu, karena pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% sudah tercapai. Hanya saja, pengalokasian anggarannya harus dikendalikan agar proporsional.

Selama ini, jika sekolah negeri kekurangan dana karena pasokan dana dari Pemerintah sangat terbatas, kepala sekolah negeri cenderung menunggu alokasi dana berikutnya dari Pemerintah daripada melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan dana. Demikian halnya dengan sekolah swasta, karena adanya keterbatasan dana pasokan dari Pemerintah, kepala sekolah swasta berinisiatif mengatasinya dengan cara meminta dana dari yayasan pendidikan atau sumber dana nonpemerintah. Meskipun kepala sekolah swasta dapat meminta dana selain dari Pemerintah, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menanggung risiko atas kebijakan yang diambilnya karena mereka takut mendapat tuduhan negatif karena melakukan tindakan ilegal.

Dalam rangka menyukseskan program wajib belajar (Wajar) 9 tahun, Pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kita melihat banyak sekali perbedaan mekanisme pengelolaan BOS antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Tabel  di bawah ini menguraikan lima perbedaan mekanisme pengelolaan BOS antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.

Dengan adanya permasalahan tersebut, akhirnya para penyelenggara pendidikan berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, upaya tersebut.

Tabel  Mekanisme Pengelolaan BOS


Memerlukan biaya yang besar. Biaya pendidikan memang mahal, tetapi masalahnya adalah seberapa besar biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada siswa. Di negara-negara yang pemerintahnya mengerti akan pentingnya pendidikan, pemerintah menanggung sebagian besar biaya penyelenggaraan pendidikan, sehingga biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung oleh siswa menjadi ringan atau murah. Dengan demikian, pendidikan yang mahal bukan secara otomatis menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi, karena tinggi rendahnya biaya pendidikan ditentukan oleh manajemen keuangan sekolah. Kualitas pendidikan dapat tercermin dari jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan beserta pengendalian biayanya. Informasi laporan keuangan sekolah termasuk jenis aktivitas serta unit cost sekolah seharusnya diawasi sehingga kualitas pendidikan dapat ditentukan berdasarkan kemampuan manajemen keuangan sekolah secara tepat dan akurat. Ini berarti bahwa sistem biaya pendidikan merupakan bagian dari manajemen keuangan sekolah serta merupakan salah satu alat penentu terwujudnya kualitas pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dibahas dalam tulisan ini ialah pengaruh dari penerapan manajemen keuangan sekolah terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Hasil pembahasan dalam artikel ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders pendidikan sebagai dasar penerapan manajemen keuangan sekolah berbasis akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku secara umum serta penerapan sistem manajemen keuangan sekolah berbasis kualitas pendidikan sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan serta penyelenggaraan tata pamong sekolah yang baik (good corporate governance).

Definisi Manajemen Keuangan Sekolah 
Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab di dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana serta mendapatkan dana (Husnan, 1992).

Manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai “tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan” (smen Depdiknas, 2002). Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Menurut Bafadal (2004), manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai “keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan”. Berdasarkan definisi tersebut, ada empat hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan manajemen keuangan sekolah, antara lain sebagai berikut. 
  • Manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh serta mendayagunakan seluruh dana. 
  • Mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan serta berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber keuangan tersebut. 

Menurut Depdiknas (2007), sumber-sumber pendapatan sekolah dapat berasal dari: 
  1. Pemerintah, yang meliputi: Pemerintah Pusat, yang dialokasikan melalui APBN serta Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dialokasikan melalui APBD; 
  2. Usaha mandiri sekolah, yang berupa kegiatan: pengelolaan kantin sekolah, koperasi sekolah, wartel, jasa antar jemput siswa, panen kebun sekolah; kegiatan sekolah yang menarik sehingga ada sponsor yang memberi dana; kegiatan seminar/ pelatihan/lokakarya dengan dana dari peserta yang dapat disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah; serta penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang dapat disisihkan sebagian dananya untuk sekolah; 
  3. Orang tua siswa, yang berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung, iuran BP3, dan SPP; 
  4. Dunia usaha dan industri, yang dilakukan melalui kerjasama dalam berbagai kegiatan, baik berupa bantuan uang maupun fasilitas sekolah; 
  5. Hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, di mana kepala sekolah perlu menyusun proposal yang menguraikan kebutuhan pengembangan program sekolah;
  6. Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta; serta 
  7. Masyarakat luas. 
Selain itu, menurut Bastian (2007), ada tiga anggaran publik dalam anggaran pendidikan yang harus kita perhatikan, yaitu: 
  1. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; 
  2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; serta 
  3. Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) yang dikelola oleh satuan pendidikan (sekolah).

Gambar  Sumber Dana Pendidikan

Sagala (2008) menjelaskan kerangka sistem penganggaran pendidikan pada pemerintahan kabupaten/kota seperti terdapat pada gambar.

Mekanisme penentuan anggaran pendidikan dimulai dari musyawarah pembangunan desa (Musbangdes) yang di dalamnya termasuk sekolah yang berada di desa tersebut. Akan tetapi, di lain pihak, sekolah juga mengajukan anggaran sekolah yang disebut dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) kepada Cabang Dinas Pendidikan setempat. Selanjutnya, hasil Musbangdes digabungkan di kecamatan, sehingga oleh Camat diidentifikasi dan diolah menjadi usulan daftar kegiatan pembangunan (UDKP) pada tingkat kecamatan yang di dalamnya sudah termasuk program dinas yang berada di kecamatan. UDKP dari kecamatan bersama dengan usulan dinas teknis diserahkan kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Oleh BAPPEDA kabupaten, setiap usulan rencana tersebut dibawa ke rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) kabupaten untuk menentukan prioritas pembangunan disertai dengan rencana anggarannya. Hasil Rakorbang tersebut memuat program kerja kabupaten/kota yang dianalisis kembali oleh panitia anggaran kabupaten/kota dibawah koordinasi sekretaris daerah (Sekda). Setelah dianalisis, hasilnya ditetapkan menjadi rencana pembangunan tahunan daerah (Repetada) yang nantinya akan diolah menjadi RAPBD untuk diajukan ke legislatif. Repetada ini telah diperiksa oleh masing-masing dinas termasuk dinas pendidikan, sehingga tercipta kesesuaian antara usulan dengan yang disetujui, baik program maupun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut.

Gambar  Mekanisme Penentuan Anggaran Pendidikan Kabupaten

Usulan anggaran tersebut selanjutnya dibahas oleh DPRD kabupaten dalam bentuk dengar pendapat dengan Bupati/ Walikota dan dinas teknis untuk mengetahui rincian program dan anggaran yang diperlukan. Hasil rapat penyusunan anggaran ini dalam bentuk Repetada diajukan kepada pihak legislatif daerah untuk dibahas dan selanjutnya setelah dianggap sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang tersedia, oleh DPRD tersebut diterbitkan peraturan daerah (Perda) menjadi APBD.

  • Menggunakan seluruh dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pada pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pembiayaan pendidikan terdiri dari: 
  1. Biaya investasi, yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap; 
  2. Biaya personal, yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; dan 
  3. Biaya operasi, yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; serta biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
  • Penggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan dengan tertib dan mudah dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait. Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana harus mengacu kepada RAPBS yang telah ditetapkan. Pembukuan uang masuk dan keluar harus dilakukan secara teliti dan transparan. Oleh karena itu, tenaga akuntansi sekolah (staf administrasi sekolah) harus menguasai teknik akuntansi yang benar sehingga hasil perhitungannya tepat dan akurat. Penggunaan anggaran juga harus memperhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut digunakan sendiri oleh masyarakat. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pasal 24, 28, dan 30 dari Undang-undang Perbendaharaan Negara yang berusaha mencegah pengeluaran yang melampaui kredit anggaran atau tidak tersedia anggarannya. Kreditkredit yang disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah baik secara langsung maupun tidak langsung karena adanya keuntungan bagi negara. Demikian pula halnya dengan barang-barang milik negara dalam bentuk apapun, tidak boleh diserahkan kepada mereka yang mempunyai tagihan kepada negara.
Perkembangan Perspektif Manajemen Keuangan Sekolah
Selama tiga dasawarsa terakhir, dunia pendidikan telah berkembang cepat secara kuantitatif. Pada tahun 1965, jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 53.233 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 11.577.943 murid dan jumlah guru sebanyak 274.545 guru. Dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, jumlah sekolah dasar (SD) menjadi sebanyak 144.567 SD atau naik sekitar 170%, dengan jumlah murid sebanyak 26.627.427 murid atau naik sekitar 130% dan jumlah guru sebanyak 1.301.452 guru atau naik sekitar 370% (Pusat Informatika – Balitbang Depdiknas, 2009). Namun, di sisi lain, perkembangan pendidikan tersebut tidak diikuti dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, aspek-aspek pendukung pendidikan seperti manajemen keuangan sekolah, belum serius dikembangkan. Perkembangan perspektif manajemen keuangan sekolah dijelaskan pada gambar.

Gambar  Perkembangan Perspektif Manajemen Keuangan Sekolah

Di dalam perspektif politik, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan nasional kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana kegiatan pendanaan pendidikan tidak diatur secara khusus. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kegiatan pendanaan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya meliputi sebagai berikut: 
  1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; 
  2. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan; 
  3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik; dan
  4. Pengalokasian dana pendidikan.
Jika dilihat pada uraian Bab XIII, kita belum melihat adanya petunjuk teknis tentang manajemen keuangan pendidikan, khususnya tentang pelaporan keuangan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam mendukung dan mengontrol manajemen keuangan pendidikan juga belum jelas. Di samping itu, standar pembiayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hanya mengatur unsur biaya tanpa petunjuk perhitungan biaya pendidikan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pendekatan terintegrasi dalam manajemen keuangan terintegrasi dalam manajemen keuangan pendidikan, baik dari regulator, pengawas, evaluator, maupun operator pendidikan.

Di dalam perspektif ekonomi, kita mengenal konsep ekonomi pendidikan. Landasan konseptual ekonomi pendidikan menurut Cohn (1979) mengacu kepada prinsip bahwa ekonomi adalah keterbatasan (scarcity) dan keinginan (desirability). Ekonomi dapat dipahami sebagai suatu studi tentang bagaimana seseorang atau masyarakat memilih untuk menggunakan uang dan sumber lainnya yang sifatnya terbatas (desirability) untuk menghasilkan atau mencapai keinginan (scarcity) yang sifatnya tidak terbatas. Bagi sekolah formal, ekonomi pendidikan menyangkut proses tentang bagaimana pendidikan dihasilkan melalui jalur penyelenggaraan sekolah, pendistribusian pendidikan di antara individu dan kelompokkelompok yang memerlukan, berapa banyak biaya yang dihabiskan oleh masyarakat di dalam kegiatan pendidikan, serta kegiatan pendidikan macam apa yang harus diseleksi. Isu utama ekonomi pendidikan menurut Cohn adalah identifikasi dan ukuran nilai ekonomi bagi pendidikan, alokasi sumber-sumber dalam pendidikan, gaji guru, biaya pendidikan, dan perencanaan pendidikan. 

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: 
  1. Memprediksi kebutuhan pendidikan; 
  2. Mengalokasikan setiap komponen biaya pendidikan; 
  3. Melakukan analisis terhadap sumber dana pendidikan serta dari mana dana pendidikan tersebut dapat diperoleh; dan
  4. Melakukan pengawasan terhadap keuangan sekolah.
Di dalam perspektif administrasi publik, tujuan dari manajemen keuangan sekolah adalah membantu pengelolaan sumber keuangan sekolah serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat bagi pengambilan keputusan keuangan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Pengendalian yang baik terhadap administrasi manajemen keuangan sekolah akan memberikan dampak positif berupa pertanggungjawaban sosial yang baik bagi berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) di sekolah.

Di dalam perspektif akuntansi, setiap kepala sekolah wajib menyampaikan laporan keuangan, terutama terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah kepada Komite Sekolah dan Pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi keuangan sekolah dapat diberlakukan sebagai kriteria pelaporan keuangan sekolah yang akan disajikan bagi para pengelola sekolah. Hal ini dapat menjamin adanya akuntabilitas publik, khususnya bagi para pengguna jasa pendidikan. 

Oleh karena itu, peranan manajemen keuangan sekolah di dalam perspektif akuntansi adalah sebagai berikut: 
  1. Melakukan analisis setiap keputusan sekolah dari aspek keuangan sekolah; 
  2. Melakukan analisis pendanaan bagi kepentingan investasi sekolah; 
  3. Melakukan analisis biaya pendidikan terkait penentuan biaya jasa pendidikan; serta 
  4. Melakukan analisis arus kas operasi sekolah.
Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Sekolah
Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsipprinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas prinsipprinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Keadilan berarti besarnya pendanaan pendidikan (Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat) disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) atau antara daya (tenaga, pikiran, waktu, dan biaya) dengan hasil. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: penggunaan waktu, tenaga, dan biaya; serta hasil (outcomes). Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan sekolah, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Akuntabilitas publik berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertang-gungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang ditetapkan. 

Ada tiga syarat utama agar dapat tercipta akuntabilitas publik, yaitu: 
  1. Adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah; 
  2. Adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; serta
  3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan proses yang cepat.
Sedangkan prinsip-prinsip khusus meliputi efektivitas, kecukupan, dan keberlanjutan. Manajemen keuangan sekolah dapat dikatakan efektif apabila kepala sekolah dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang bersangkutan serta hasil kualitatifnya sesuai dengan rencana sekolah yang telah ditetapkan. Prinsip kecukupan berarti pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Prinsip keberlanjutan berarti pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Siklus Manajemen Keuangan Sekolah
Bastian (2007) menjelaskan siklus manajemen keuangan sekolah di dalam perspektif akuntansi seperti terdapat pada gambar. 

Adapun tahapan manajemen keuangan sekolah sesuai gambar sebagai berikut.

Gambar  Siklus Manajemen Keuangan Sekolah

1. Anggaran pendidikan 
Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (Fattah, 2002). 

2. Pola subsidi pendidikan 
Subsidi pendidikan merupakan sumber pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat untuk membiayai aktivitas investasi fisik dan nonfisik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mutu layanan sekolah. 

3. Pengukuran dan pelaporan kinerja pendidikan 
Dengan adanya laporan kinerja pendidikan, maka stakeholders sekolah dapat mengetahui secara jelas tentang kinerja organisasi sekolah sehingga akan menjadi bahan masukan bagi proses perencanaan kinerja pendidikan selanjutnya. Salah satu tujuan diadakannya pelaporan kinerja pendidikan adalah dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik (Akdon, 2007). 

4. Cost and pricing jasa pendidikan 
Menurut James dan Phillips (1995), unsurunsur biaya dan penetapan harga jasa pendidikan meliputi pertama ialah pembiayaan (costing) jasa pendidikan, yaitu membandingkan pengeluaran sekolah dengan manfaatnya bagi pelanggan jasa pendidikan. Kedua penetapan harga (pricing) jasa pendidikan, yaitu penerima jasa pendidikan akan dikenakan harga jasa pendidikan tertentu sesuai dengan tujuan sekolah. Ada tiga aspek penetapan harga jasa pendidikan, yaitu: 
  1. Diferensiasi jasa pendidikan; 
  2. Faktor-faktor penentu harga jasa pendidikan; serta
  3. Biaya pengembangan produk jasa pendidikan. 
5. Audit keuangan pendidikan 
Audit keuangan pendidikan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan sekolah secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum

6. Audit kinerja pendidikan 
Audit kinerja merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menafsirkan informasi, dengan tujuan menyimpulkan peringkat kompetensi seseorang dalam satu jenis keahlian profesi pendidikan berdasarkan norma kriteria tertentu, serta menggunakan kesimpulan tersebut di dalam proses pengambilan keputusan kinerja yang direkomendasikan (Sagala, 2007).

Peran dan Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah
Peran dan fungsi manajemen keuangan sekolah adalah menyediakan berbagai informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi pada suatu entitas pendidikan (Bastian, 2007). 
Berbagai informasi keuangan tersebut dapat digunakan oleh stakeholders sekolah dengan perannya masing-masing meliputi sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah 
Kepala sekolah memanfaatkan data-data keuangan sekolah untuk menyusun rencana sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah, serta melakukan tindakan korektif yang diperlukan. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah berdasarkan data-data keuangan sekolah adalah menentukan peralatan pendidikan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan alat tulis kantor (ATK) yang harus disiapkan, dan sebagainya. 

2. Guru dan karyawan sekolah 
Guru dan karyawan sekolah merupakan kelompok yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di sekolahnya. Ini berarti bahwa kelompok tersebut juga tertarik dengan informasi tentang penilaian kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pensiun, dan peluang kerja. 

3. Kreditur 
Kreditur atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi mengenai keuangan sekolah sehingga dapat memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Hal tersebut berlaku apabila sekolah tersebut memerlukan bantuan dari kreditur. 

4. Orang tua siswa 
Orang tua siswa tertarik dengan informasi mengenai kelangsungan hidup sekolah, terutama perjanjian jangka panjang sekolah serta tingkat ketergantungan sekolah. 

5. Pemasok 
Pemasok (supplier) tertarik dengan informasi mengenai kemungkinan jumlah hutang sekolah yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

6. Pemerintah 
Pemerintah (termasuk lembaga-lembaga yang berada dibawah otoritasnya) tertarik dengan informasi mengenai alokasi sumber daya serta aktivitas sekolah. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah, menetapkan anggaran, dan sebagai dasar penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. 

7. Masyarakat 
Sekolah dapat mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Laporan keuangan sekolah dapat membantu masyarakat dengan cara menyediakan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir terkait pengelolaan keuangan sekolah beserta rangkaian aktivitasnya. 

Menurut Bafadal (2004), fungsi dari manajemen keuangan sekolah meliputi kegiatan-kegiatan 
  1. Perencanaan anggaran tahunan, yaitu penyusunan secara komprehensif dan realistis mengenai rencana pendapatan dan pembelanjaan satu tahun sekolah; 
  2. Pengadaan anggaran, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapat masukan dana dari sumber-sumber keuangan sekolah; 
  3. Pendistribusian anggaran, yaitu penyaluran anggaran sekolah kepada unit-unit tertentu di sekolah; 
  4. Pelaksanaan anggaran, di mana setiap personel sekolah menggunakan seluruh anggaran yang terdistribusikan kepada dirinya untuk melaksanakan tugasnya; 
  5. Pembukuan keuangan, yaitu keseluruhan pencatatan secara teratur mengenai perubahanperubahan yang terjadi atas penghasilan dan kekayaan sekolah; dan 
  6. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, yaitu kegiatan pemeriksaan seluruh pelaksanaan anggaran sekolah.

Manajemen Biaya Pendidikan Berbasis Kualitas Pendidikan 
Menurut Bastian (2007), ada 3 sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis kualitas pendidikan. Ketiga sistem tersebut meliputi: 
1. Cost standard system 
Sistem ini lebih dikenal dengan School Based Cost Accounting System (SBCAS), yang didasarkan pada standar costing unit (unit biaya standar), di mana setiap sekolah dapat menggunakannya untuk mengukur seluruh biayanya. SBCAS dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya per unit siswa. Untuk menghitung rata-rata biaya siswa pada setiap sekolah, SBCAS mengumpulkan data biaya langsung (direct costs) dari SchoolBased Cost Report (SBCR). 

2. Grade-based system 
Berbeda dengan SBCAS, sistem ini menetapkan siswa sebagai standard costing unit. Pendekatan ini lebih akurat karena agar dapat melakukan evaluasi sistem akuntansi biaya, para pengelola sekolah dapat mencari perbedaan penghitungan biaya yang dihasilkan dari kedua sistem tersebut. Dalam pendekatan ini, perbedaan biaya per siswa akan dihasilkan dengan prosedur akuntansi yang berbeda. Pada akhirnya, sistem ini akan meningkatkan kemampuan kepala sekolah untuk menganggarkan dan mengendalikan biaya pendidikan. 

3. Service-based system 
Pendekatan ini dihitung berdasarkan kepada tingkat jasa pendidikan yang diterima. Oleh karena itu, penghitungan biaya pendidikan dipisahkan menurut jenis-jenis jasa yang tersedia di sekolah, yaitu: jasa pendidikan umum, pendidikan khusus, serta atletik dan konsultasi.

Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis) Pendidikan
Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan biaya pendidikan yang memadai. Implikasi terhadap pemberlakuan kebijakan desentralisasi pendidikan membuat para pengambil keputusan pendidikan seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, termasuk otonomi dalam bidang pendidikan. Apalagi masalah pembiayaan pendidikan tersebut sangat menentukan kesuksesan program MBS, KBK, ataupun KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) yang saat ini diberlakukan. 

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu masalah pendidikan yang kompleks karena di dalamnya terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga makro (nasional), yang meliputi sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasian dana pendidikan, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan, akuntabilitas pendidikan yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran pendidikan, serta berbagai permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan memegang peran yang penting di dalam keberlangsungan hidup dunia pendidikan. 

Keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif. Istilah “biaya” (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, sedangkan di dalam ilmu ekonomi, istilah “biaya” dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya (Hallak, 1985). Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, biaya pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (Supriadi, 2003). 

Fattah (2002) mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi dua jenis, yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung merupakan biayabiaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa (yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua, dan siswa), seperti: pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, transportasi, dan gaji guru. Biaya tidak langsung merupakan keuntungan yang hilang (forgone earning) dalam bentuk biaya peluang yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, misalnya uang jajan siswa dan pembelian peralatan sekolah. Analisis biaya-manfaat merupakan suatu metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi pendidikan. Analisis biaya-manfaat dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari segi pembentukan kemampuan, sikap, dan keterampilan. 

Metode tersebut dapat membantu para pengambil keputusan pendidikan dalam menentukan pilihan di antara berbagai alternatif alokasi sumber dana pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi. Pengembangan investasi pendidikan perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Di dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan, ada dua hal penting yang perlu dikaji dan dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). 

Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan agregat (jumlah) dari biaya pendidikan di tingkat sekolah, baik yang bersumber dari Pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan selama satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan oleh sekolah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Analisis mengenai biaya satuan dapat dilakukan dengan cara menggunakan sekolah sebagai unit analisis. 
Blog, Updated at: 05.31

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts