KESETARAAN JENJANG KUALIFIKASI UNTUK JALUR PENDIDIKAN

KESETARAAN JENJANG KUALIFIKASI UNTUK JALUR PENDIDIKAN
Penilaian kesetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan pendidikan tinggi dengan kualifikasi pada jenjang KKNI dilakukan dengan menganalisis deskripsi kualifikasi yang dikumpulkan dari kurang lebih 1000 program studi berakreditasi A atau B pada 97 perguruan tinggi diseluruh Indonesia. Ke‐97 perguruan tinggi yang dipilih terdiri dari perguruan tinggi yang telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internasl (SPMI) berkategori baik atau memiliki rekam jejak kerjasama internasional yang menonjol. Hasil analisis terhadap kualifikasi lulusan untuk setiap jenjang pendidikan yang dideskripsikan oleh masing‐masing perguruan tinggi tersebut diperkaya pula dengan hasil studi untuk masalah sejenis di berbagai negara serta diskusi intensif dengan berbagai asosiasi profesi, kolegium keilmuan, dan pengguna lulusan.   

Kesetaraan antara capaian pembelajaran setiap jenjang program pendidikan pada ke jalur pendidikan tinggi dengan jenjang kualifikasi KKNI dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.  

Gambar Kesetaraan capaian pembelajaran () masing‐masing program pendidikan pada ke jalur pendidikan tinggi dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Kualifikasi Jenjang 1 pada KKNI dimaksudkan untuk kualifikasi tenaga kerja Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan faktual dasar, atau dalam ranah pendidikan nasional adalah luaran pendidikan wajib belajar 9‐tahun atau lulusan tingkat SMP. Tujuan utama dari penilaian kesetaraan jenjang sebagaimana dinyatakan dalam diagram di atas adalah agar semua program pendidikan di Indonesia, dimulai dari sekolah menengah tingkat atas (SMA, SMK) sampai pada pendidikan tinggi (sarjana, diploma, spesialis, pasca sarjana) wajib menghasilkan lulusan dengan kualifikasi minimal setara dengan kualifikasi KKNI pada jenjang yang sama. Secara lebih rinci, maka telah disusun derivasi deskriptor kualifikasi capaian pembelajaran atau lulusan program pendidikan setiap jenjang pendidikan tinggi untuk berbagai bidang keilmuan atau keahlian. Deskriptor umum maupun spesifik untuk berbagai bidang keilmuan tersebut dapat dilihat dalam lampiran Buku Acuan ini.    

KONDISI KETENAGAKERJAAN NASIONAL SEBAGAI BASIS STRATEGI 
Analisis terhadap kondisi dan perkembangan tenaga kerja di Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan gambaran jelas tentang beberapa aspek, seperti misalnya mutu, kemampuan menempati posisi kerja yang sesuai dengan pendidikan dan atau pelatihan yang telah ditempuh. Secara khusus analisis difokuskan pada kinerja pendidikan secara umum dalam mempersiapkan tenaga kerja bermutu di tingkat nasional. Dalam hal ini data dan informasi yang digunakan diunduh dari Badan Pusat Statistik RI dan tidak dilakukan pemeriksaan silang (cross check) terhadap data sejenis yang tersedia di instansi lain.

1. Grafik di bawah ini menunjukkan persentase penduduk yang bekerja relatif tinggi yaitu berkisar 90% dari jumlah Angkatan Kerja secara keseluruhan. Nampak pula bahwa lebih dari separuh Angkatan Kerja Indonesia berasal dari kelompok penduduk berumur di atas 15 tahun. Sebagian dari kelompok tersebut juga merupakan kelompok generasi muda yang harus berada di bangku sekolah terutama di perguruan tinggi (19 – 24 tahun). Besar kecilnya kontribusi kelompok generasi muda kedalam Angkatan Kerja akan mempengaruhi angka partisipasi kelompok generasi muda tersebut dalam angka partisipasi pendidikan generasi muda secara keseluruhan (APM, APK atau APS).

Gambar  Perbandingan presentase penduduk bekerja

2. Secara ideal kelompok penduduk bekerja yang berasal dari generasi muda berumur antara 15  ‐ 24 tahun harus memperoleh kesempatan dan akses yang mudah ke dunia pendidikan atau pelatihan sedemikian sehingga pengetahuan dan keterampilan yang dicapai dari pendidikan atau pelatihan tersebut dapat meningkatkan karir dan tingkat kontribusinya pada dunia kerja. Pendidikan atau pelatihan tersebut selayaknya dapat dilakukan di lingkungan tempat kerja maupun melalui lembaga‐lembaga pendidikan dan atau pelatihan formal. Kondisi tidak ideal dapat terjadi apabila kelompok bekerja yang berumur 15 ‐ 24 tahun tersebut tidak memperoleh akses pendidikan dan atau pelatihan dan secara akumulatif jumlahnya bertambah setiap tahun.  

Hal ini menyebabkan APK/APM/APS perguruan tinggi akan menurun atau akan terjadi pengangguran terbuka apabila kesempatan kerja jumlahnya tetap atau menurun. Oleh karena itu peran lembaga pendidikan/pelatihan menjadi sangat penting baik untuk meningkatkan mutu tenaga kerja maupun menjaga keseimbangan antara generasi muda yang bekerja dengan yang menempuh pendidikan lanjut. Dalam hal ini data tentang kelompok penduduk bekerja dengan usia 15  ‐  24 tahun saat ini tidak dapat dianalisis untuk melihat gejala inter‐relasi antara generasi muda yang bekerja dan yang melanjutkan pendidikan/pelatihan secara komprehensif.

3. Gambar  (a), (b) dan (c) menunjukkan bahwa APK/APM/APS perguruan tinggi (jenjang diploma dan sarjana) masih sangat rendah berkisar antara 10%  ‐  15%*) dibandingkan SMTA yang berkisar antara 40%  ‐  55% sejak tahun 2004 sampai 2009. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa jumlah generasi muda yang diharapkan memasuki untuk pertama kali atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih sangat rendah dan sangat dimungkinkan bahwa kelompok tersebut memasuki dunia kerja atau menganggur sama sekali. Tanpa upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan maka kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kelompok generasi muda yang memasuki pendidikan SMTA dan perguruan tinggi di satu sisi dengan yang memasuki dunia kerja di sisi yang lain. Hal ini juga dapat menimbulkan menurunnya persentase tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan atau kualifikasi pengetahuan/keterampilan yang tinggi.
Gambar  (a) 


Gambar (b)

Gambar (c)

4. Pendidikan tinggi sebagai salah satu penghasil tenaga kerja Indonesia diharapkan menempati jenjang kualifikasi yang tinggi di tempat kerja. Walaupun demikian, selain ketersediaan kesempatan kerja yang mungkin terbatas, maka relevansi dan mutu proses pendidikan menjadi faktor penting yang harus mendapat perhatian dari penyelenggara pendidikan tinggi. Rendahnya relevansi atau mutu proses pendidikan tersebut dapat menjadi penyebab ketidakmampuan lulusan pendidikan tinggi untuk memenuhi kualifikasi kerja yang dipersyaratkan pada jenjang tertentu, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi akan meningkat terhadap waktu. Gambar (a) menunjukkan perbandingan antara jumlah penganggur dari kelompok lulusan universitas yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan diploma dan dapat memberikan indikasi rendahnya mutu atau relevansi proses pendidikan tinggi jenis akademik di universitas.

Gambar (a). Perbandingan penganggur sarjana dengan diploma

5. Selanjutnya Gambar (b) dan (c) memberikan ilustrasi posisi penganggur perguruan tinggi dibandingkan jumlah penganggur keseluruhan dari tahun 2004 sampai 2009. Walaupun jumlah penganggur secara keseluruhan mengalami penurunan sejak tahun 2005 akan tetapi penganggur lulusan perguruan tinggi (diploma dan sarjana) mengalami peningkatan secara konsiten.

Gambar (b).Trend peningkatan penganggur perguruan tinggi 

Gambar (c). Perbandingan penganggur perguruan tinggi dengan penganggur total

6. Gambar memberikan ilustrasi penyerapan tenaga kerja nasional kedalam beberapa kelompok jenis usaha. Nampak bahwa jenis usaha sendiri menyerap tenaga kerja yang paling tinggi dibandingkan dengan perusahan, industri, kantor, atau jenis usaha keluarga. Kondisi ini di satu sisi menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang positif dimana tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memasuki dunia kerja. Walaupun demikian, tanpa penetapan kualifikasi yang jelas dan terukur maka tenaga kerja yang memasuki tempat kerja dalam kelompok “Berusaha Sendiri” dapat menimbulkan permasalahan yang serius terutama bidang‐bidang pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan, makanan dan minuman, transportasi, lingkungan dan lain‐ lain. Oleh karena itu, kualifikasi tenaga kerja yang mencakup pengakuan terhadap pengetahuan, keterampilan, hak serta kewajiban seorang pekerja sangat perlu ditetapkan dan diberlakukan secara ketat tanpa membedakan jenis usaha tempat seseorang bekerja.

Secara keseluruhan, data dan informasi tentang kondisi tenaga kerja di Indonesia menunjukkan perlunya kerjasama yang intensif dan berkelanjutan dalam skala nasional antara pihak providers (KEMDIKNAS, KEMNAKERTRANS, badan atau lembaga pelatihan, asosiasi profesi, dll.) serta users (industri, sektor‐sektor usaha, masyarakat luas) untuk membangun suatu pedoman yang menyangkut aspek‐aspek capaian pembelajaran serta hak dan kewajiban yang dimilki oleh setiap tenaga kerja Indonesia.  

Gambar  Persentase penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor usaha 

Dalam hal ini pengembangan KKNI yang mencakup aspek‐aspek tersebut sangat diperlukan dan merupakan langkah awal untuk membangun SDM Indonesia yang bermutu dan berdaya saing diwaktu yang akan datang. Dengan demikian KKNI harus dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia secara berkelanjutan, menjadi rujukan utama rencana pengembangan SDM di tingkat nasional, selain sebagai perwujudan mutu dan jatidiri bangsa.    

7. Gambar menunjukkan manfaat dikembangkannya KKNI untuk sektor‐sektor berkehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ditunjukkan bahwa KKNI diharapkan menjadi jembatan penyetaraan berbagai aspek. Di satu sisi menghubungkan pendidikan dan pelatihan untuk menyetarakan capain pembelajaran yang dihasilkan oleh kedua aspek tersebut dan selanjutnya menyetarakan capaian pembelajaran tersebut dengan kompetensi yang dibutuhkan di tempat kerja. Penilaian kesetaraan antara capaian pembelajaran dengan kompetensi yang dibutuhkan di tempat kerja memberikan implikasi kesesuaian jenjang karir serta remunerasi di tempat kerja. 

Di sisi lainnya KKNI diharapkan mampu menjadi penyeimbang yang obyektif dan realistis terhadap kandungan keilmuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dicakup dalam program‐program pendidikan maupun pelatihan. Hal ini malah diperluas lagi dengan perlunya pengakuan dan penilaian kesetaraan hasil pembelajaran lampau yang dikenal dengan Recognition of Prior Learning.

Gambar Sektor‐sektor berkehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang terkait dengan KKNI  

Untuk menjaga KKNI agar selalu up to date dan adaptif terhadap perkembangan global ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, maka diskriptor kualifikasi yang tercantum dalam KKNI secara berkala harus ditinjau ulang dan disesuaikan bilamana perlu. Perkembangan berkehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang mencakup setidaknya aspek ekonomi, teknologi, sosial, budaya, pendidikan, ketenagakerjaan, industrI, dan aspek‐aspek lain akan dijadikan pertimbangan‐pertimbangan penting dalam melakukan pengembangan deskriptor kualifikasi didalam KKNI secara berkelanjutan. Pendekatan ini sangat diperlukan agar mutu deskriptor kualifikasi yang ada didalam KKNI mengalami proses   continuous quality improvement. Sangat diharapkan pula agar tumbuh dan terus berkembangnya KKNI dapat mendorong institusi maupun lembaga‐lembaga lain yang terkait mengalami proses peningkatan mutu yang sama pula. Gambar berikut memperlihatkan beragam sektor yang terkait dengan KKNI.   

STRATEGI IMPLEMENTASI KKNI SECARA NASIONAL   
Pengelolaan serta peningkatan mutu tenaga kerja nasional secara strategis harus ditempatkan sebagai fokus kepedulian semua    pihak‐pihak yang berkepentingan seperti misalnya industri dan dunia usaha, lembaga pemerintah dan non‐pemerintah, institusi pendidikan, keluarga serta masyarakat luas. Dalam kondisi perekonomian negara dengan jumlah penganggur dari angkatan kerja yang masih cukup berarti, maka tidak dapat dipungkiri adanya kondisi dimana tenaga kerja maupun para penganggur belum memiliki kualifikasi yang memadai atau yang sesuai dengan kualifikasi KKNI. Gambar di bawah ini secara skematik memberikan ilustrasi tentang kondisi tenaga kerja saat ini dan dapat digunakan sebagai pedoman dasar    menyusun strategi implementasi KKNI. Dari gambar tersebut dapat dilihat kondisi tenaga kerja Indonesia dan kesesuaiannya dengan kualifikasi yang diharapkan memenuhi KKNI sebagai berikut:

Gambar  Peran para stakeholder Tenaga Kerja Indonesia dalam pengelolaan SDM nasional. 

a. Kelompok penganggur selayaknya dapat ditanggulangi secara sistematik melalui kerja sama yang sinergis antara semua pihak yang bertanggung jawab, berwenang dan yang berkepentingan.   
b. Tenaga kerja yang belum memenuhi kualifikasi KKNI dimana mutu dan kinerja yang dihasilkan tidak terukur atau belum sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pengguna tenaga kerja, dapat mengakibatkan hal‐hal yang merugikan baik bagi tenaga kerja itu sendiri maupun pengguna tenaga kerja, serta negara dalam melakukan pengelolaan tenaga kerja nasional. 

Angkatan kerja tersebut perlu dipersiapkan oleh lembaga pendidikan formal, informal, nonformal, pelatihan kerja swasta atau pemerintah dengan berorientasi pada pencapaian jenjang kualifikasi KKNI yang sesuai. Dalam hal ini pihak‐pihak yang berwenang termasuk lembaga‐lembaga penjaminan mutu harus dapat memastikan bahwa lembaga pendidikan/pelatihan yang tersedia kredibel dan kompeten. 

Secara keseluruhan strategi implementasi KKNI harus dapat mencerminkan beberapa hal sebagai berikut : 
  • Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengelolaan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia nasional
  • Menjadi pedoman dan acuan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan nasional umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya 
  • Menjadi panduan bagi industri, dunia usaha, institusi pemerintah untuk merencanakan dan mengembangkan jenjang karir  
  • Menjadi pedoman dan acuan pengembangan dan peningkatan mutu lembaga‐ lembaga pelatihan swasta maupun pemerintah 
  • Menjadi pedoman bagi asosiasi profesi untuk menyusun pengembangan jenjang profesi
  • Menjadi pedoman para tenaga kerja atau masyarakat luas untuk mengembangkan diri dan karir 
Pada kondisi yang ideal maka KKNI merupakan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja 

Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI) 
Terbitnya Peraturan Presiden (perpres) mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia memberikan landasan hukum yang dapat bersifat memaksa pada sistem ketenagakerjaan dan mekanisme penyiapannya di wilayah hukum Indonesia. Kelengkapan peraturan dan konstruksi KKNI yang mantap memberikan peluang kepada penataan dan penyiapan ketenagakerjaan di Indonesia secara unggul untuk menemukan kemampuan kompetitif khususnya di dalam negeri maupun dalam percaturan dunia. Walaupun demikian, efektifitas KKNI sebagai acuan utama penataan kualifikasi tidak serta merta dapat diperoleh hanya dengan diterbitkannya perpres. Implementasi KKNI secara efektif harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisasi. Basis pemikiran inilah yang mengantarkan pada usulan dibentuknya lembaga yang mampu menginisialisasi implentasi KKNI dengan nama 

Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI). 
BKNI memiliki peran internal maupun eksternal. Peran internal mengait pada penjaminan keberlangsungan dan pengembangan sistem KKNI, sedangkan peran eksternal lebih kepada koordinasi dan pengembangan mekanisme implementasi KKNI dengan institusi, lembaga, ataupun pihak lain yang terkait dan relevan dalam penyelenggaraan KKNI. 

Pada tahap awal, BKNI mengarahkan usahanya dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran pada masyarakat akan arti penting dan posisi strategis dari KKNI. Masyarakat sepantasnya memiliki kesadaran bahwa keteraturan dalam mengidentifikasi kualifikasi kemampuan SDM akan memudahkan memberikan penghargaan atas hasil kerja dan meningkatkan kualitas bekerja dan berkarya. Masyarakat yang telah terbentuk kesadaran akan makna penting KKNI selanjutnya dapat diarahkan kepada penerapan KKNI secara efektif dan berkelanjutan.      

Pada diagram terlampir diperlihatkan posisi BPPKNI dalam konstelasi dengan institusi maupun lembaga lain dalam menyelenggarakan KKNI.  

Tugas dan Kewenangan BKNI 
  1. Pada tahap operasional, BKNI akan memposisikan diri sebagai lembaga yang memberikan masukan, konsultasi, pembimbingan/pendampingan, mendorong dan memfasilitasi terjadinya proses penerapan KKNI secara benar. Sebagai perbandingan, BKNI dalam beberapa hal dapat disepadankan dengan AQFC (The Australian Qualification Framework Council) yang diselenggarakan di Australia. Jika AQFC hanya memfokuskan pada transfer kredit dan PPL, BKNI berpeluang menyelenggarakan fungsi lebih luas pada pelaksanaan di lapangan.   
  2. Secara internal, BKNI secara berkala meninjau perangkat KKNI seperti peraturan, diskriptor, panduan, mekanisme sosialisasi, dokumen standar implementasi dan aspek pendukung lainya, dan melakukan penyesuaian, pengubahan, pengembangan, ataupun langkah‐langkah penjaminan mutu yang menjadikan KKNI selalu cocok pada kebutuhan maupun fungsi terbaru.   
  3. KKNI telah menetapkan bahwa jumlah tingkatan atau jenjang kualifikasi ada 9 (sembilan). Jumlah jenjang ini dipertahankan tetap, namun demikian diskriptor pada setiap jenjangnya berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungannya.   
  4. Pengembangan mekanisme penerapan KKNI dalam bentuk panduan dan standar, juga menjadi domain kerja BKNI untuk secara rutin disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan. BKNI juga secara terus menerus memonitor perkembangan sistem pengkualifikasian yang berlaku di negara lain dan merespon dengan membuat penyesuaian pada KKNI jika diperlukan. 
  5. BKNI bertanggung jawab untuk merumuskan cara dan mekanisme kerja yang paling efektif dan efesien pada struktur internalnya. Hal ini menjamin agar sumberdaya yang dimiliki dapat optimal dimanfaatkan sepenuhnya untuk implementasi KKNI.   
  6. KKNI adalah fondasi utama dalam penataan dan pengembangan ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia Indonesia melalui beragam cara termasuk di dalamnya, yang utama, adalah pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian KKNI seharusnya dikenal dan dipahami secara tepat oleh institusi maupun lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan pendidikan maupun pelatihan. Jika mengingat pada landasan hukum yang dipergunakan sebagai basis pengembangan KKNI yang utama, yakni : Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) dan Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), dapat dipastikan bahwa struktur KKNI tidak akan bertentangan dengan sistem pendidikan dan pelatihan maupun sistem ketenaga‐kerjaan di Indonesia. BAN (Badan Akreditasi Nasional) dan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang pembentukkannya berdasarkan pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang pembentukannya merujuk pada UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, dan berbagai asosiasi profesi merupakan institusi yang menjadi bagian dari mitra‐mitra utama BKNI. Kemitraan antara BKNI dengan BAN, BSNP, BNSP, maupun asosiasi profesi selayaknya mampu membangun koordinasi yang simbiotik mutualistis. Idealnya KKNI menjadi basis pengembangan borang evaluasi BAN, basis pengembangan dan penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP), penyusunan Standar Kompetensi Profesi.  
  7. BKNI berperan secara aktif dalam pengembangan pola PPL pada sektor pendidikan dan pelatihan. Pola aktivitas tersebut sesungguhnya memiliki kekhasan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di masing‐masing institusi yang menyelenggarakan. Parameter dikembangkan sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan dan pelatihan dengan merujuk pada KKNI. Oleh karenanya proses ini dapat berlaku dan diakui terbatas pada institusi yang telah bersepakat untuk menyelenggarakannya. BKNI memberikan masukan, konsultasi, pendampingan, dan dalam hal tertentu, dimana kondisi yang disyaratkan terpenuhi, memfasilitasi terjadinya proses yang optimum. BKNI harus dapat menjaga proses pindah jalur dan PPL terselenggara pada koridor KKNI dan terjamin kualitas proses maupun produknya. BKNI dapat mengajukan keberatan pada institusi yang menyelenggarakan proses pindah jalur maupun PPL yang tidak sesuai dengan standar kualitas penyelenggaraan sesuai dengan KKNI. Di masa mendatang, BKNI akan menempatkan diri sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pengawalan mutu pada proses tersebut di atas. 
  8. Identifikasi kualifikasi untuk keperluan pengembangan karir atau struktur penggajian berbasis KKNI akan dibutuhkan di industri, instansi pemerintah, institusi bisnis, perusahaan, dan dunia kerja lainnya. Demikian halnya pengembangan profesi pada asosiasi profesi untuk pengakuan profesional juga akan membutuhkan identifikasi kualifikasi pada setiap individu yang terlibat. BKNI dalam hal ini berperan sebagai partner untuk mengembangkan pola dan standar identifikasi kualifikasi merujuk pada KKNI. Jika proses ini telah terbentuk secara mantap, BKNI dapat berfungsi sebagai lembaga penjamin mutu proses identifikasi kualifikasi. Proses yang sama akan berlaku pada saat sistem ketenaga kerjaan, pendidikan, dan pelatihan Indonesia dihadapkan pada sistem setara yang diselenggarakan bangsa dan negara lain di seluruh dunia. BKNI berperan aktif dalam menjaga berlangsungnya proses identifikasi kulaifikasi dan proses uji merujuk pada KKNI.    

Walaupun demikian pada awal pembentukannya dimana koordinasi, integrasi dan konsolidasi berbagai pihak masih diperlukan maka BKNI diharapkan menjalankan tugas‐ tugas pokok sebagai berikut : 
  1. Mensosialisasikan KKNI kepada masyarakat dan komunitas internasional. 
  2. Melakukan penyusunan pedoman rinci mengenai panduan, mekanisme dan tahapan penilaian kesetaraan berbagai sektor ketenagakerjaan di tingkat nasional dan internasional. 
  3. Bersama‐sama dengan lembaga penjaminan mutu di lingkungan KEMDIKNAS, KEMNAKERTRANS dan asosiasi‐asosiasi profesi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu yang sesuai serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKNI di berbagai sektor 
  4. Memberikan saran‐saran pengembangan deskriptor pada setiap jenjang kualifikasi KKNI sesuai dengan perkembangan kompetensi tenaga kerja atau perkembangan kualifikasi kerja di dunia internasional 
  5. Memberi saran‐saran pengembangan jenjang kualifikasi kerja bagi pihak yang berkepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. 
Diagram berikut merangkum wewenang dan kewajiban BKNI. 
Blog, Updated at: 21.33

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts