MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF

MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF
Sampai saat ini belum ada angka pasti tentang jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia. Namun, yang pasti jumlah mereka yang belum memperoleh hak pendidikan masih sangat banyak. Data resmi Direktorat PSLB tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah ABK yang sudah mengikuti pendidikan formal baru mencapai 24,7% atau 78.689 anak dari populasi anak cacat di Indonesia, yaitu 318.600 anak (Directorat PSLB, 2008). Ini artinya masih terdapat sebanyak 65,3% ABK yang masih terseklusi, termarjinalisasikan dan terabaikan hak pendidikan. Bahkan angka tersebut diperkirakan dapat jauh lebih besar mengingat kecilnya angka prevalensi yang digunakan, yaitu 0,7% dari populasi penduduk serta masih buruknya sistem pendataan.

Kondisi di atas tentu sangat memprihatinkan, mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu hak azazi manusia yang paling fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. UUD RI Tahun 1945 secara jelas dan tegas menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Disamping itu juga adanya jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Semua instrumen hukum tersebut ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan.

memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagi satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. 

Dalam konteks pendidikan luar biasa di Indonesia, pendidikan inklusi bukanlah satusatunya cara mendidik disabled children dengan maksud untuk mengantikan pendidikan segregasi. Melainkan, suatu alternative, pilihan, inovasi, atau terobosan/pendekatan baru disamping pendidikan segregasi yang sudah berjalan lebih dari satu abad. Hal ini dikarenakan setting pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di Indonesia menganut pendekatan “Multitrack Approach”. Hanya saja eksistensi Sekolah Luar Biasa yang seharusnya mampu berperan sebagai Pusat Sumber dalam mendukung inklusi, belum diberdayakan secara maksimal.

Sekalipun secara formal pendiidkan inklusi di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasa warsa terakhir, namun diyakini bahwa secara alamiah pendidikan inklusi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebihinekaan atau keberagaman. Faktor-faktor ini tentu dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang sekarang sedang digalakkan.

Patut disyukuri bahwa sejak digulirkannya pendidikan inklusi di Indonesia, sambutan dan apresiasi masyarakat sangat luar biasa, sehingga implementasinya tumbuh dan berkembang cepat di berbagai pelosok negeri. Tidak salah jika UNESCO menilai bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi ABK, Indonesia pada tahun 2007 menduduki ranking ke 58 dari 130 negara. Sayangnya, karena berbagi faktor, terutama kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah, sehingga implementasinya belum menasional dan menyeluruh, sehingga ranking tersebut terus mengalami kemerosotan, pada tahun 2008 berada pada ranking ke 63 dan pada tahun 2009 berada pada ranking ke 71 (Kompas.com., 30 November 2009). 

Dalam tataran operasional di sekolah, sekalipun sudah banyak sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah inklusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya. Bahkan, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek, terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, serta kurikulum dan pembelajaran. Hal ini sekaligus menyiratkan bahwa dalam perjalanan menuju pendidikan inklusi (toward inclusive education), Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai isu dan dan permasalahan yang kompleks yang harus mendapatkan perhatian serius dan disikapi oleh berbagai pihak yang terkait, khususnya pemerintah sehingga tidak menghambat hakekat penyelenggaraan pendidikan inklusi itu sendiri. 

Berdasarkan hal di atas, naskah ini bermaksud untuk menelaah tentang konsep pendidikan inklusi, kebijakan, dan implementasinya di lapangan dalam perspektif pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Dalam tataran implementasi, pembahasan lebih difokuskan kepada isu dan permasalahan di tingkat sekolah dan alternatif solusinya sebagai masukan. 

KERANGKA PIKIR 
Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas. Satu tujuan utama inklusi adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya di kelas reguler bersama-sama dengan anak-anak lain yang non-cacat, dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, di sekolah yang ada di lingkungan rumahnya.     

Secara mendasar konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi ABK di berbagai belahan dunia saat ini mengacu kepada dokumen internasional Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi pada Pendidikan Kebutuhan Khusus (1994). Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa: 
  1. Prinsip dasar dari sekolah inklusif adalah bahwa, selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber dengan sebaikbaiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya. Seyogyanya terdapat dukungan dan pelayanan yang berkesinambungan sesuai dengan sinambungnya kebutuhan khusus yang dijumpai di tiap sekolah. 
  2. Di dalam sekolah inklusif, anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak penyandang kebutuhan khusus dengan temanteman sebayanya. Pengiriman anak secara permanen ke sekolah luar biasa atau kelas khusus atau bagian khusus di sebuah sekolah reguler seyogyanya merupakan suatu kekecualian, yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus tertentu di mana terdapat bukti yang jelas bahwa pendidikan di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan atau sosial anak, atau bila hal tersebut diperlukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan atau kesejahteraan anak-anak lain di sekolah itu.
damental, yang belum dibahas dalam dokumen-dokumen internasional sebelumnya. Beberapa konsep inti Inklusi yang tercantum dalam Pernyataan Salamanca itu meliputi: 
  1. Anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya. 
  2. Perbedaan itu normal adanya dan oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.
  3. Sekolah perlu mengakomodasi semua anak. 
  4. Anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 
  5. Partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi inklusi.
  6. Pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi. 
  7. Kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan kebalikannya. 
  8. Inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat.
  9. Inklusi penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak azazi manusia secara penuh. 
  10. Sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif. 
  11. Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan. 
  12. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua. 
  13. Sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan. 

Selanjutnya, dalam seminar Agra tahun 1998 telah dirumuskan bahwa esensi pendidikan inklusi hakekatnya: 
  1. Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan nonformal dan informal, (2) mengakui bahwa semua anak dapat belajar,
  2. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak, (4) mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak berdasar usia.
  3. Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya, dan 
  4. Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif. 
Alimin (2005) menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eklusivitas di dalam pendidikan. Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak seseuai dengan kelompok usianya. 

Pendidikan inklusif juga dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian dalam merespon spekturm kebutuhan belajar peserta didik yang lebih luas, dengan maksud agar baik guru maupun siswa, keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif juga akan terus berubah secara pelan-pelan sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam prakteknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam mengahapi tantangan pendidikan dan hak azasi manusia.

Meskipun definsi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, namun tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inkludif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/PLB (special esucation). Konsep yang mendasari pendidian inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendikan khusus (special education). Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (education for all) dan konsep tentang perbaikan sekolah (schools improvement).

Meskipun definsi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, namun tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inkludif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/PLB (special esucation). Konsep yang mendasari pendidian inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendikan khusus (special education). Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan khusus. 

Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (education for all) dan konsep tentang perbaikan sekolah (schools improvement). Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak adalah definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan inklusif di Agra India tahun 1988. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut: Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, nonformal dan system informal Menghargai bahwa semua anak dapat belajar Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar semua anak.

Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kecacatan, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif. Definisi di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, system pendidikan, keragaman dan disriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang sumber daya. 

Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Konsep tentang Anak 
a. Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri 
b. Semua anak dapat belajar dan anak dapat mengalami kesulitan dalam belajar 
c. Semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar 
d. Pembelajar berpusat pada anak menguntungkan semua anak 

2. Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah 
a. Pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah (formal schooling) 
b. Fleksibel, sistem pendidikan bersifat responsif 
c. Lingkunngan pendidikan ramah terhadap anak 
d. Perbaikan mutu sekolah dan sekolah yang efektif 
e. Pendekatan yang menyeluruh dan kolaborasi dengan mitra kerja 

3. Konsep tentang Keberagaman dan Diskriminasi 
a. Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan (exclusion) 
b. Memandang keragaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah 
c. Pendidikan inklusif menyiapkan siswa yang dapat menghargai perbedaan-perbeaan. 

4. Konsep tentang Proses Memajukan Inklusi 
a. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam inklusi 
b. Meningkatkan partisipasi nyata dari semua pihak 
c. Kolaborasi dan kemitraan 
d. Metodologi partisipatori, penelitian tindakan dan kolaboratif inkuiri 

5. Konsep tentang Sumberdaya 
a. Memanfaatkan sumber daya loakal yang tersedia (local resources) 
b. Mendistribusikan sumber daya yang tersedia 
c. Memandang manusia ( anak, orang tua, guru, kelompok orang yang termarginal kan dsb) sebagai sumberdaya kunci 
d. Suberdaya yang tepat di sekolah dan masyarakat dibutuhkan untuk anak-anak yang berbeda. 

Sebagai contoh Braille, alat-alat bantuan (assistive divice) Secara konseptual terdapat perbedaan dan kaitan yang erat antara pengertian sekolah inklusif, pendidikan inklusif dan masyakat inklusif. Pengertian dan kaitan diantara ketiganya menurut UNESCO (Alimin, 2005) dapat digambarkan sebagai berikut: 

Kaitan antara Sekolah Inklusif, Pendidikan Inklusif dan Masyarakat Iklusif 

Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai berikut: 

Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004). 

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa:

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Sedangkaln dalam pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan inklusif bertujuan: 
  1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; 
  2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
Definisi di atas, menunjukkan bahwa sekalipun secara konseptual pendidikan inklusi mengikutkan semua anak berkebutuhan khusus, tetapi di negara kita lebih banyak dipahami atau ditekankan sebagai upaya mengikutkan anak berkelainan dalam setting sekolah regular. Definisi di atas juga relevan dengan pendapat Staub dan Peck (1995) bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas regular, serta pendapat Sapon-Shevin (O’Neil, 1995) yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya, ataupun Pernyataan Salamanca (1994) dan Kerangka Aksi Dakar (1997) paragraph 4 yang menyatakan bahwa Inclusive education seeks to address the learning needs of all children, youth and adults with a specific focus on those who are vulnerable to marginalisation and exclusion (Unesco, 2006).

Hal di atas dapat dipahami mengingat, di negara kita hal tersebut merupakan permasalahan yang paling sensitive, kontroversial, dan mendapat tantangan paling berat, sehingga mereka merupakan kelompok yang selama ini paling tereklusi dari pendidikan umum. Pendidikan inklusi telah merubah pikiran masyarakat dengan membuka akses pendidikan bagi disabled children untuk memperolah hak pendidikan di sekolah terdekat. 

Ditinjau dari aspek implementasi, praksis pendidikan inklusi di banyak negara juga menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak terhambat oleh banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas, kurangnya sumber daya materi, maupun ekonomi. Bahkan hambatan sikap jauh lebih besar daripada hambatan ekonomi. Tenaga ahli pendukung tidak harus tenaga tetap sekolah yang bersangkutan. Pendidikan inklusif dapat memberikan kesempatan untuk peningkatan mutu sekolah, serta fakta bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari pergerakan yang lebih besar menuju inklusi sosial. 

Dalam perspektif pendidikan luar biasa, pendidikan inklusi akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan: 
  1. Sikap, komitmen, dan keyakinan yang positif dari seluruh guru, staf sekolah dan orang tua, 
  2. Ketersediaan layanan khusus dan adaptasi lingkungan fisik dan peralatan, 
  3. Sistem dukungan, seperti ketersediaan guru khusus, terdapat kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memonitor kemajuan setiap siswa penyandang cacat, termasuk untuk asesmen dan evaluasi, 
  4. Adanya kolaborasi harmonis antara guru khusus dan guru kelas dalam merancang dan menerapkan Program Pengajaran yang diindividualisasikan (individualized educational program - IEP), 
  5. Kurikulum fleksibel dan metode pembelajaran yang tepat, serta 
  6. Kesadaran, partisipasi, dan dukungan masyarakat.  
Berkaitan dengan hal-hal di atas, dalam praksis pendidikan inklusif, penerimaan siswa baru harus memprioritaskan penerimaan didasarkan pada lokasi terdekat pada sekolah, tidak membatasi pada jenis dan derajat kelaianan anak. Kurikulum harus disusun secara fleksibel sesuai kebutuhan anak (ABK) dan kondisi sekolah, dapat mendorong guru dan tenaga kependidikan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mendorong pengawas untuk membina secara rutin dan kebebasan untuk berinovasi. 

Ditinjau dari proses pembelajaran: 
  1. Perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasar hasil asesmen dan dibuat bersama antara guru kelas dan guru khusus dalam bentuk program pembelajaran individual (IEP,
  2. Pelaksanaanpembelajaran lebih mengutamakan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif, memberi kesempatan yang sama dengan siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaborasi antara guru khusus dan guru kelas, serta dengan menggunakan media, sumber daya dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan ABK. 

Sedangkan dalam evaluasi: 
  1. Perlu penyesuaian cara, waktu dan isi kurikulum, 
  2. Mengacu kepada hasil asesmen, 
  3. Mempertimbangkan penggunaan Penilaian Acuan Diri, 
  4. Dilaksanakan secara fleksibel, multimetode dan berkelanjutan, 
  5. Secara rutin mengkomunikasikan hasilnya kepada orang tua.
Dalam kaitan dengan guru, ia hendaklah mempunyai pandangan yang positif terhadap anak dan pendidikannya, sensitif dan proaktif terhadap kebutuhan ABK, peduli terhadap kemajuan belajarnya, kreatif, memiliki kompetensi yang cukup memadai, serta terbuka untuk diskusi, menerima masukan, dan berkolaborasi. Kolaborasi tersebut mulai dari pelaksanaan asesmen, pembuatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang disertai dengan pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab dalam pembelajaran. Kolaborasi dalam mencari cara-cara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengadaan media dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi ABK.

Dalam kaitan dengan sistem dukungan, terdapat beberapa peran orang tua, sekolah khusus (SLB) dan pemerintah yang perlu diperhatikan, yaitu: 
  1. Orang tua dituntut dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan rencana pembelajaran, pengadaan alat, media, dan sumber daya yang dibutuhkan sekolah. Aktif berkomunikasi dan berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya, kolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar anaknya, serta pengembangan potensi anak melalui program-program lain di luar sekolah. 
  2. SLB dituntut mampu berperan sebagai pusat sumber guna membantu melayani kebutuhan informasi dan konsultasi bagi sekolah, dalam memahami kebutuhan khusus ABK dan layanan pembelajaran, serta dalam pengadaan guru khusus, sosialisasi, dan pendampingan. 
  3. Pemerintah dituntut untuk membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan ktenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan di bidang pendidikan inklusi, menyediaan guru khusus, memberikan subsidi berupa bantuan anggaran khusus dan dalam pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan sekolah, program pendampingan, monitoring dan evaluasi program, maupun dalam sosialisasi ke masyarakat luas. 
Blog, Updated at: 03.15

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts