Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembangunan Karakter

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembangunan Karakter
Dalam Kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, terdapat tiga istilah teknis yang banyak digunakan, yakni civics, civic education, dan citizenship education. Istilah civics merupakan istilah yang paling tua sejak digunakan pertama kalinya oleh Chreshore pada tahun 1886 dalam Somantri (1989:62) untuk menunjukkan the science of citizenship yang isinya antara lain mempelajari hubungan antar warga negara dan hubungan antara warga negara dengan negara. Saat ini istilah itu masih dipakai sebagai nama mata pelajaran yang berdiri sendiri atau terintegrasi dalam kurikulum sekolah dasar di Perancis dan Singapura; dan dalam kurikulum sekolah lanjutan di Perancis, Italia, Hongaria, Jepang, Netherlands, Singapura, Spanyol, dan USA (Kerr,1999:152). 

Di Indonesia istilah civics pernah digunakan dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1962, kurikulum SD tahun 1968, dan kurikulum PPSP IKIP Bandung tahun 1973. Mulai pada tahun 1900-an di USA diperkenalkan istilah citizenship education dan civic education yang digunakan secara bertukar-pakai, untuk menunjukkan program pendidikan karakter, etika dan kebajikan (Berst:1960:167) atau pengembangan fungsi dan peran politik dari warga negara dan pengembangan kualitas pribadi (Somantri, 1989:74). Sedangkan Allen (1960:89) dan NCSS (Somantri, 1972:27) menggunakan istilah citizenship education dalam arti yang lebih luas, yakni sebagai produk keseluruhan program pendidikan atau all positive influences yang datang dari proses pendidikan formal dan informal. 

Kini istilah civic education lebih banyak digunakan di USA serta beberapa negara baru di Eropa timur yang mendapat pembinaan profesional dari Center for Civic Education dan Universitas mitra kerjanya di USA, untuk menunjukkan suatu program pendidikan di sekolah yang terintegrasi atau suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sedangkan di Indonesia istilah civic education masih dipakai untuk label mata kuliah di Jurusan atau Progran Studi PPKN dan nama LSM Center for Indonesian Civic Education.  

Istilah civic education cenderung digunakan secara spesifik sebagai mata pelajaran dalam konteks pendidikan formal. Sedangkan istilah citizenship education cenderung digunakan dalam dua pengertian. Pertama, digunakan di UK dalam pengertian yang lebih luas sebagai overarching concept yang di dalamnya termasuk civic education sebagai unsur utama (Cogan,1999; Kerr: 1999; dan QCA:1999) disamping program pendidikaan kewarganegaraan di luar pendidikan formal seperti site of citizenship atau situs kewarganegaraan, seperti juga dikonsepsikan sebelum itu oleh Alleh (1962:84) dan NCSS (1972:34). Kedua, digunakan di USA, terutama oleh NCSS, dalam pengertian sebagai the essence or core atau inti dari social studies (Barr et. all: 1978; NCSS :1985;1994). Di Indonesia istilah citizenship education belum pernah digunakan dalam tataran formal instrumentasi pendidikan, kecuali sebagai wacana akademis di kalangan komunitas ilmiah pendidikan IPS. 

Sebagai batasan penulis menerjemahkan civic education dan citizenship education ke dalam istilah yang sama namun berbeda dalam cara penulisannya. Istilah civic education diterjemahkan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (memakai huruf besar di awal) dan citizenship education diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan (semuanya dengan huruf kecil). Istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menunjuk pada suatu mata pelajaran, sedangkan pendidikan kewarganegaraan (PKn) menunjuk pada kerangka konseptual sistemik program pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis. Konsep pendidikan kewarganegaraan disebut juga sistem pendidikan kewarganegaraan (spkn/SPKn) yang dapat ditulis dengan semuanya huruf besar atau huruf kecil. 

Cogan (1999:78), dalam artikelnya Developing the Civic Society: The Role of Civic Education, mengartikan civic education sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives". Sedangkan citizenship education atau education for citizenship oleh Cogan (1999:79) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup "...both these in-school experiences as well as out-of school or nonformal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen"

Quigley (2000:15), Executive Director Center for Civic Education, dalam seminar yang diselenggarakan oleh CICED di Bandung menyatakan bahwa   

“During the 1990s there appears to have been a rapidly growing interest throughout the world in the development and implementation of educational programs in schools that are designed to help young people become competent and responsible citizens in democratic political sistems. This interest has been most directly focused on civic education programs at the pre-collegiate level although attention is increasingly being focused on students in colleges and universities and in some places in community or adult education.”

Patrick (2005:134), sebagai Directur Eksekutif “Social Studies Development Center” Indiana University di Bloomington, telah mengidentifikasi 8 trend yang mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut: 
Trend 1: Conceptualization of civic education in terms of three interrelated components: civic knowledge, skills, and virtues. 

Trend 2: Sistematic teaching of fundamental ideas or core concepts. 

Trend 3: Analysis of case studies. 

Trend 4: Development of decision-making skills. 

Trend 5: Comparative and international analysis of government and citizenship. 

Trend 6: Development of participatory skills and civic virtues through cooperative learning activities. 

Trend 7: Active learning of civic knowledge, skills, and virtues. 

Trend 8: The conjoining of content and process in teaching and learning of civic knowledge, skills, and virtues.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Civic Education didesain dalam kurikulum sebagai implementasi amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam pasal 37 Ayat (1) dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.

Selanjutnya dalam Ayat (2) dinyatakan juga bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib pula memuat; pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. 

Penegasan tersebut merupakan dasar yuridis bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum, baik untuk pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang strategis untuk “membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”  

Banyak isu dan tantangan berkaitan dengan pengembangan dan implementasi PKn. Sebagian berupa isu dan tantangan universal dan sebagian lagi berupa isu dan tantangan sesuai dengan konteks spesifik masyarakat Indonesia yang multikultur. Dalam tantangan universal, Pendidikan Kewarganegaraan dihadapkan pada kekuatan berbagai pengaruh masyarakat internasional yang seringkali sulit untuk dihindari, seperti berkenaan dengan percaturan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan global. 

Sedangkan isu dan tantangan spesifik Indonesia antara lain yaitu: 
  1. Hancurnya atau lemahnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat; 
  2. Memudarnya nilainilai kehidupan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat; 
  3. Meningkatnya praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan; 
  4. Kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi; kualitas rendah dan disparitas tinggi dalam pendidikan; dan 
  5. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Untuk mengantisipasi isu dan tantangan di atas, baik yang bersifat universal maupun spesifik keindonesiaan tersebut diperlukan muatan Pendidikan Kewarganegaan yang tangguh, dinamis, dan antisipatif. Banks menyatakan alasan Pendidikan Kewarganegaraan seperti itu karena : “Because of growing ethnic, cultural, racial, and religious diversity troughout the world, citizenship education needs to be changed in substantial ways to prepare students to function effectively in the 21st century. (Banks, 2001: 6) 

Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sebagai citizenship education, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sampai saat ini bidang itu sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia dalam lima status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Dalam status pertama, yakni sebagai mata pelajaran di sekolah, pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Pengalaman tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1975, di Indonesia kelihatannya terdapat kerancuan dan ketidakajekan dalam konseptualisasi civics, pendidikan kewargaannegaraan, dan pendidikan IPS. Hal itu tampak dalam penggunaan ketiga istilah itu secara bertukar-pakai. Selanjutnya, dalam Kurikulum tahun 1975 untuk semua jenjang persekolahan yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun 1976 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1984, sebagai pengganti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mulai diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi dan pengalaman belajar mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau "Eka Prasetia Pancakarsa". Perubahan itu dilakukan untuk mewadahi misi pendidikan yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 (Depdikbud:1975a, 1975b, 1975c). Mata pelajaran PMP ini bersifat wajib mulai dari kelas I SD s.d kelas III SMA/Sekolah Kejuruan dan keberadaannya terus dipertahankan dalam Kurikulum tahun 1984, yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan Kurikulum tahun 1975. 

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang No 2/1989 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), antara lain Pasal 39, digariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.  

Sebagai implikasinya, dalam Kurikulum persekolahan tahun 1994 diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berisikan materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila. Yang dimaksudkan pengorganisasian materi pelajaran secara spiral adalah memiliki pokok kajian yang sama pada jenjang yang berbeda, akan tetapi dengan tingkat kajian dan keluasan bahasan yang berbeda, sesuai dengan taraf berpikir peserta didik.

Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, isi yang dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran Civics atau PKN atau PMP atau PPKn yang berkembang secara fluktuatif hampir empat dasa warsa (1962-1998) itu, menunjukkan indikasi bahwa terjadi ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual. Hal ini berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler. Menurut Kuhn (1970:27) krisis atau dislocation yang bersifat konseptual tersebut tercermin dalam ketidakajekan konsep seperti: civics tahun 1962 yang tampil dalam bentuk indoktrinasi politik; civics tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewargaan negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; PKN tahun 1969 yang tampil dalam bentuk pembelajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; PKN tahun 1973 yang diidentikkan dengan pembelajaran IPS; PMP tahun 1975 dan 1984 yang tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4; dan PPKn 1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pembelajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4. Krisis operasional tercermin pada terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran guru yang tidak artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak bergeser dari penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep.

Tampaknya semua itu terjadi karena memang sekolah masih tetap diperlakukan sebagai socio-political institution, dan masih belum efektifnya pelaksanaan metode pembelajaran secara konseptual, karena belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajek diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional. 

Kini pada era reformasi pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih murni, keberadaan dan jati diri mata pelajaran PPKn kembali dipertanyakan secara kritis. 

Dalam kepustakaan asing ada dua istilah teknis yang dapat diterjemahkan menjadi pendidikan kewargnegaraan yakni civic education dan citizenship Education. Cogan (1998:39) mengartikan civic education sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives". Atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan citizenship education atau education for citizenship oleh Cogan digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup "...both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media,etc which help to shape the totality of the citizen"

Dalam tulisan ini istilah pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya digunakan dalam pengertian yang luas seperti "citizenship education" atau "education for citizenship" yang mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Di samping itu, juga konsep pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai nama suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaran sebagai program pendidikan demokrasi.

Karakteristik suatu mata pelajaran perlu diidentifikasi dalam rangka pengembangan silabus berbasis kompetensi dari mata pelajaran tersebut. Struktur keilmuan suatu mata pelajaran berkenaan dengan dimensi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok atau struktur keilmuan mata pelajaran tersebut. Hasil identifikasi karakteristik mata pelajaran tersebut bermanfaat sebagai acuan dalam mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran.

Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, materi keilmuan mata pelajaran Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan nilai (values). Sejalan dengan ide pokok mata pelajaran Kewarganegaraan yang ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan  ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip Kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis konstitusional. 

Berbagai negara di dunia memiliki kriteria masing-masing tentang warga negara yang baik, yang sangat berhubungan dengan pandangan hidup bangsa yang bersangkutan yang tercermin dalam konstitusinya. Bagi bangsa Indonesia warga negara yang baik tersebut tentu saja adalah warga negara yang dapat menjalankan perannya dalam hubungannya dengan sesama warga negara dan hubungannya dengan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945). 

Oleh karena itu, warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) dan keterampilan kewarganegaraan (civics skills) akan menjadi seorang warga negara yang berkompeten. Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) serta nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki rasa percaya diri, sedangkan warga negara yang telah memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (civics skills) serta nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki komitmen kuat. Kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge), memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (civics skills), serta memahami dan menguasai nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan, terampil dan berkepribadian.   

Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik.

Dimensi keterampilan kewarganegaraan (civics skills) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (civil society), keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalahmasalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerja sama, dan mengelola konflik. 

Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas. 

Mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu tata negara, hukum, sejarah, ekonomi, moral, dan filsafat. 

Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara, sekali gus untuk menjawab tantangan perkembangan demokrasi dan integrasi nasional. Oleh karena itu kehidupan demokratis pun di lingkungan sekolah dapat dilatihkan melalui mata pelajaran ini. Yamamoto (2007:197) menegaskan bahwa ”post-independence, many countries were confronted with the fact that modern democracy and national integration could not progress smoothly; as a result, a number of criticisms were conducted both inside and outside this schoo”.  

Dengan memperhatikan visi dan misi mata pelajaran Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik, maka selain mencakup dimensi pengetahuan, karakteristik mata pelajaran Kewarganegaraan ditandai dengan pemberian penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan civics. Jadi, pertama-tama seorang warga negara perlu memahami dan menguasai pengetahuan yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip politik, hukum, dan moral civics. Setelah menguasai pengetahuan, selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki sikap atau karakter sebagai warga negara yang baik, dan memiliki keterampilan kewarganegaraan dalam bentuk keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta keterampilan menentukan posisi diri, serta kecakapan hidup (life skills).

Banks menegaskan mengenai pentingnya warga negara yang memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan, sebagai berikut: 

“Citizens in the new century need the knowledge, attitudes, and skills required to function in their ethnic and cultural communities and beyond their cultural borders and to participate in the construction of a national civic culture that is a moral and just community that embodies democratic ideals and values, such as those embodied in the universal of human right. Student also need to acquire the knowledge and skills needed to become effective citizens in the global community”. (Banks, 2001: 6)

Standar Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar 
Acuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran dan memantau perkembangan mutu pendidikan adalah standar kompetensi. Standar kompetensi dapat didefinisikan sebagai “pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran” (Center for Civics Education, 1997: 2). 

Menurut definisi tersebut, standar kompetensi mencakup dua hal, yaitu standar isi (content standards), dan standar penampilan (performance standards). Standar kompetensi yang menyangkut isi berupa pernyataan tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi yang menyangkut tingkat penampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap standar isi.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa standar kompetensi memiliki dua penafsiran, yaitu: (a) pernyataan tujuan yang menjelaskan apa yang harus diketahui siswa dan kemampuan melakukan sesuatu dalam mempelajari suatu bidang studi, dan (b) spesifikasi skor atau peringkat kinerja yang berkaitan dengan kategori pencapaian seperti lulus atau memiliki keahlian. 

Sesuai dengan Permen 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, terdapat delapan tema materi Pendidikan Kewarganegaraan. Kedelapan tema tersebut adalah sebagai berikut. 
  1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan 
  2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturanperaturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional 
  3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM 
  4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan  mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara 
  5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi 
  6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi 
  7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka 
  8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.
Pada tingkat sekolah dasar delapan tema materi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut kemudian dijabarkan secara operasional, disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi peserta didik sekolah dasar.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter 
Berkowitz meragukan efektifitas dari pendidikan karakter di kalangan peserta didik di sekolah. 

“It is difficult to discuss the effectiveness of character education without first considering its goals. The central goal of character education is the development of character in students. Therefore,before we address the research on effective character education, we need to consider what we mean by character and its development. Character can be defined in various ways and is indeed used I different ways in common speech. We consider someone “a character”if they act a typically. We also commonly refer to “having character”,but sometimes that character is good or bad. It is unlikely that a school that proposes a charactereducation initiative is interested in either generating a “bunch of characters” or promoting the development of “bad character” in students. What we really mean in the field when we invoke character is sociomoral competency”. (Berkowitz et. all., 2004: 73)

Keraguan Berkowitz seperti diungkapkan di atas berangkat dari suatu pandangan bahwa karakter mempersaratkan menyatunya ucapan dan tindakan dalam kategori “baik”, yang kemudian diejawantahkan dalam relasi kehidupan sosial. Oleh karena itu bagi Berkowitz, pendidikan karakter berarti pula kompetensi sosiomoral. 

Secara etimologis, istilah “karakter” lebih dekat pada perspektif psikologis atau sifat kejiwaan. Karakter berkaitan langsung dengan aspek kepribadian (personality), akhlak atau budi pekerti, tabiat, watak, sifat kualitas yang membedakan seseorang dan yang lain atau kekhasan (particular quality) yang dapat menjadikan seseorang terpercaya dalam kehidupan bersama orang lain.

Karakter berkenaan dengan keseluruhan performance seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu di dalam karakter ini terkandung unsur moral, sikap, sampai pada perilaku. Sulit rasanya mendeteksi seseorang memiliki karakter yang baik atau jelek, manakala karena untuk menentukan apakah seseorang memiliki akhlak atau budi belum menyaksikan dan merasakan perbuatan atau perilaku tertentu dari orang tersebut. 

Dalam tiga dekade terakhir, konsep “karakter” mendapat perhatian yang serius dari para ahli terutama pakar Psikologi (Cronbach, 1977; Lickona, 1992; Sparks, 1991) yang mengkhususkannya pada upaya mendefinisikan karakter untuk tujuan pendidikan hingga pembentukan warga negara yang memiliki karakter yang baik (good character).

Oleh karena itu, karakter sebagai kualitas moral akan selalu terintegrasi dengan kematangan intelektual dan emosional. Menurut Cronbach (1977:53) “character, however; is evidenced in the way a person handles dilemas, especially those where his wishes run counter to the interests of other persons”. Dari definisi tersebut memang Cronbach tidak mengeksplisitkan kemampuan mengatasi dilema sebagai syarat yang menentukan kesuksesan. Namun demikian, ia mengakui bahwa keputusan yang ia pilih tergantung pada konsep (concepts), sikap (attitudes), kebutuhan (needs) dan perasaannya (feelings).  

Selanjutnya dalam memberikan gambaran lebih lanjut mengenai karakter, Cronbach menguraikan sebagai berikut.

“Character is not a cumulation of separate habits and ideas. Character is an aspect of the personality. Beliefs, feelings, and actions, are linked; to change character is to reorganize the personality. Tiny lessons on principles of good conduct will not be effective if they cannot be integrated with the person’s sistem of beliefs about himself, about others, and about the good community”. (1977:57). 

Dari uraian kedua tersebut, Cronbach semakin memperjelas bahwa karakter sebagai satu aspek dan kepribadian terbentuk oleh kebiasaan (habits) dan gagasan (ideas) yang keduanya tidak dapat terpisahkan. Untuk membentuk karakter, maka unsur-unsur keyakinan (beliefs), perasaan (feelings), dan tindakan (actions) merupakan unsur-unsur yang saling terkait sehingga untuk mengubah karakter berarti melakukan reorganisasi terhadap kepribadian. Dengan kata lain, kondisi proses pendidikan untuk membangun karakter warga negara dapat berimplikasi terhadap mutu karakter warga negara. Prinsip-prinsip pembelajaran yang baik tidak mungkin berjalan efektif apabila tdak dapat dintegrasikan dengan sistem keyakinan diri sendiri, diri orang lain, dan diri masyarakat yang baik.

Bagi Cronbach (1977:59), nilai dan bentuk kehidupan yang terbaik adalah “in terms of the choices the individual makes when his actions affect the welfare of others: the person of good character generally tries to choose acts that promote the welfare of others as well as of himself”. Dalam kehidupan sehari-hari, orang seringkali dihadapkan pada sejumlah pilihan yang harus diputuskan. Ketika ia dihadapkan pada pilihan perubahan yang baik bagi sesama, maka karakter orang yang baik adalah yang berupaya untuk mendorong keselamatan orang lain dan dirinya. Sebaliknya, perilaku bersifat  amoral apabila pelaku tidak menyadari atau tidak peduli dengan akibat dari tindakannya terhadap orang lain. Bayi, yang belum mempunyai pemahaman tentang konsep “baik dan buruk” adalah amoral. Seorang yang bijaksana (expedient) adalah orang yang berpusat pada dirinya namun perilakunya jauh terkendali (be controlled). Ia tahu pentingnya memperhatikan reaksi orang lain untuk mengenal lebih jauh lagi.

Berbeda dengan Cronbach, adalah Lickona (1992:37) yang memandang karakter terbagi ke dalam tiga bidang yang saling terkait yakni moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Oleh karena itu, karakter yang baik mengandung tiga kompetensi, yakni mengetahui hal yang baik (knowing the good), ada keinginan terhadap hal yang baik (desiring the good), dan melakukan hal yang baik (doing the good) sehingga pada gilirannya ia akan menjadi kebiasaan berpikir (habits of the mind), kebiasaan hati (habits of heart), dan kebiasaan bertindak (habits of action).

Pandangan Lickona ini didasarkan atas pendapat filsuf Yunani, Aritoteles, yang menyatakan bahwa “... good character as the life of right conduct - right conduct in relation to other persons and in relation to oneself”

Sebuah karakter dikatakan baik, jika keseluruhan performance seseorang yang baik terdiri atas moral knowing, moral feeling, dan moral action, adalah baik. 

Moral knowing mencakup aspek-aspek: 
  1. Moral awareness, 
  2. Knowing moral values, 
  3. Perspective-taking, 
  4. Moral reasoning, 
  5. Decision-making, dan 
  6. Self-knowledge;
Moral Feeling mencakup aspekaspek
  1. Conscience,
  2. Self-Esteem, 
  3. Emphaty, 
  4. Loving the good,
  5. Self-control, dan 
  6. Humility; sedangkan 
Moral Action mencakup aspekaspek:
  1. Competence,
  2. Will, dan 
  3. Habit. 
Persoalan tentang apa itu karakter pernah mengemuka dan menjadi tema sentral dalam National Conference on Character Building. yang diselenggarakan oleh International Education Foundation bekerjasama dengan DEPDIKNAS, BKKBN, DEPAG, UNDP dan sejumlah LSM di Jakarta tahun 2000. Dengan fokus kajian mengkhususkan diri pada The Need for Character Education, seminar tersebut memberikan kesimpulan tentang karakter sebagai

“Character has been defined as the inner disposition conductive to right conduct. It is a person’s collection of attitudes and habits which enable and facilitate moral action. It is the foundation for all activity in the world; even,’ task and even,’ achievement bears the imprint of one’s character Moreover, as we shall see, one result of attaining good character i5 that individuals are able to love others well and become more productive citizens. Good character is thus the foundation for all human endeavors”. (National Conference on Character Building, 2000:14). 

Lebih lanjut, dalam dokumen konferensi tersebut dibahas pula perbedaan pengertian antara personality dan character “Personality is unique. It varies from person to person, as do talents and general abilities. Character, on the other hand, can be shared by many people. It is composed of virtues that are universal (National Conference on Character Building, 2000:16). 

Dari kesimpulan seminar tersebut diperoleh gambaran bahwa personality menunjukkan kekhasan yang dimiliki oleh seseorang atau perseorangan (individual) karena aspek pembawaan atau bakat dan kemampuan umum, sedangkan istilah character menunjukkan kekhasan yang dimiliki oleh sejumlah orang termasuk kebajikan-kebajikan yang bersifat universal. Karakter yang baik berada tertanam secara baik dalam hati, yang disebut pula “moral head”. Secara khusus dinyatakan bahwa “head is the source of the fundamental impulse for relatedness. It is what motivates a person to yearn  for the joy of loving and being loved, the satisfaction of valuing and being valued” (National Conference on Character Building, 2000:29).

Dalam tinjaun psikologis, Berkowitz meneropongnya sebagai sesuatu yang rumit.
“Character is the complex set of psychological characteristics that enable an individual to act as a moral agent. In other words, character is multifaceted. It is psychological. It relates to moral functioning. In the first author’s moral anatomy, seven psychological aspects of character are identified:moral action, moral values, moral personality, moral emotions, moral reasoning, moral identity and foundational characteristics”. (Berkowitz et. all., 2004: 73) 

Jika pengertian karakter menunjuk pada kekhasan suatu komunitas, maka “karakter bangsa/national character”, sangat erat kaitannya dengan masalah psikologi sosial. Beberapa ahli mendefinisikan karakter bangsa dalam konteks negara-bangsa (nation-state) sebagai salah satu unsur kekuatan nasional (national power) dalam politik antarbangsa. 

DeVos (1968:63) mendefinisikan karakter bangsa sebagai berikut: The term “national character” is used to describe the enduring personality characteristics and unique life style found among the populations of particular national states. Artinya, istilah karakter bangsa digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri kepribadian yang tetap dan gaya hidup yang khas yang ditemui pada penduduk negara bangsa tertentu. Karena terkait dengan masalah kepribadian yang merupakan bagian dan aspek kejiwaan, maka diakui oleh DeVos bahwa dalam konteks perilaku, karakter bangsa dianggap sebagai istilah yang abstak yang terikat oleh aspek budaya dan termasuk dalam mekanisme psikologis yang menjadi karakteristik masyarakat tertentu. 

Menurut DeVos (1968:70) pula bahwa secara historis, munculnya kesadaran adanya perbedaan kebangsaan bermula di Eropa “... the differences between Danes and Swedes, between Belgians and Dutch, between Germans and Italians, or even between northern and southern Italians, northern and southern Belgians, or northern and southern Dutch”. Namun, persepsi tentang perbedaan perilaku yang menimbulkan kesan verbal yang berusaha sungguhsungguh mengkaji secara sistematis tentang persepsi perbedaan dalam konfigurasi kepribadian, baru muncul pada tahun 1940-an. 

Secara natural, pembangunan karakter bangsa bukanlah monopoli misi dari Pendidikan Kewarganegaraan. Setiap mata pelajaran di sekolah sesungguhnya memiliki peluang pula untuk membinakan karakter bangsa. Hal ini terkait dengan sisi afeksi yang merupakan bagian integral dari tujuan pembelajaran, selain khazanah keilmuan yang menjadi domain utamanya. Kerapkali sisi afeksi ini disebut dengan nurturent effect, sedangkan domain utama keilmuannya dikenal dengan instructional effect. 

Pada aspek nurturent effect inilah, setiap mata pelajaran dapat memainkan peran pembangunan karakter bangsa. 

Menurut Branson (1998:79) atas dasar pengalamannya pada pendidikan karakter di Amerika Serikat, dikatakan bahwa tugas mengembangkan pendidikan karakter dan PKn dilakukan secara bersama-sama dan bertujuan untuk mengembangkan sifat-sifat karakter pribadi dan karakter publik. Ciriciri karakter pribadi meliputi tanggung jawab moral, disiplin pribadi, dan hormat kepada orang lain dan martabat manusia. Sedangkan ciri-ciri karakter publik meliputi public-spiritedness, civility, respect for law, criticalmindedness, and a willingness to negotiate and compromise. (Branson, 1998:81). Karakter publik ini sering dinamakan pula karakter kolektif atau karakter bangsa.

Lebih lanjut Branson menegaskan bahwa hasil penelitian mata pelajaran di sekolah seperti pemerintahan, kewarganegaraan, sejarah dan sastra bila diajarkan secara baik akan memberikan kerangka konseptual yang diperlukan untuk pendidikan karakter.

Dalam konteks kerangka konseptual untuk terbangunnya pendidikan karakter, Berkowitz memberikan strategi sebagai berikut: 

“Character education has been demonstrated to be associated with academic motivation and aspirations, academic achievement, prosocial behavior, bonding to school, prosocial and democratic values,conflictresolution skills, moral-reasoning maturity,responsibility, respect, selfefficacy,self-control,self- esteem, social skills and trust in and respect for teachers”. (Berkowitz et. all., 2004: 80) 

Hal ini berarti bahwa pendidikan karakter dapat dilakukan bukan hanya melalui mata pelajaran PKn melainkan melalui mata pelajaran lain juga. Feith dan Castles (1970:58) menegaskan bahwa “it is not enough for love of nation and country to be fostered by the study of civics”. Menurut Feith dan Castles, pendidikan karakter dapat diselenggarakan juga melalui mata pelajaran lain yang mengembangkan dimensi emosional, seni, mengajarkan tentang kebebasan warisan nenek moyang, keindahan ibu pertiwi, budaya dan kesenian. Hal ini sejalan dengan pernyataan Coles (dalam Branson, 1998:92) bahwa: 

“Character is ultimately who we are expressed in action, in how we live, in what we do and so the children arounds us know, they absorb and take stock of what they observe, namely us-we adults living and doing things in a certain spirit, getting on with one another in our various ways”

Begitu pula dengan pendapat Bates, yang menegaskan bahwa era pendidikan modern akan selalu memperkenalkan persoalan kemauan, kebiasaan, dan lingkungan sosialnya. “The new education is everywhere recognizing the importance of the education of the will, and of leading the will to express it self in outward habits and customs” (R.C. Bates, 1998: 577). 

Kendatipun demikian misi pembangunan karakter bangsa yang diemban oleh Pendidikan Kewarganegaraan memiliki karakteristik sendiri yaitu diarahkan pada pembentukan persatuan nasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh seorang Indonesianis Reid (2005:174) tentang national building di Indonesia dan sudut pandang sejarah kemerdekaan Indonesia, menemukan beberapa hal menarik sebagai berikut; 

“the heroic ideals of the nationalist movement, sanctified during the revolutionary struggle of the 1940s, were about national unity in opposition to dutch oppresions . The nationalists of the 1920s and 1930s, raised on colonial texbooks about the rise of Dutch power over the archipelago, already decided that the most interesting characters of that story were the “rebels” who had opposed the Dutch, and in prehistory the builders of great “empires” which most nearly coincided with that of the Dutch.”  

Dari hasil penelitian Reid tersebut tampak bahwa kaum nasionalis banyak berperan dalam membentuk persepsi bangsa terhadap kaum penjajah yang telah ditanamkan sejak beberapa dekade sebelumnya. Terjadi perbedaan pandangan antara seorang Indonesia dan Belanda tentang pejuang. Seorang pahlawan bagi bangsa Indonesia adalah seorang pemberontak bagi Belanda, dan begitu juga sebaliknya. Persoalan ini terkait dengan penanaman nilai kebangsaan pada diri masyarakat Indonesia, sehingga memiliki kecintaan yang mendalam terhadap bangsa dan negaranya. Dennis L (2003:111) menegaskan bahwa A government statement explains, ‘Literacy in a common language is an essential basis for education leading to national unity in the Territory.

Demikian pula Crampton (2003:220) menjelaskan masalah ini bahwa symbolically and ideologically, exhibitionary spaces were important for the state in producing national subjects and fostering a nationally unified support for imperial policies.

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, persepsi yang tidak menguntungkan bagi penumbuhan rasa kebangsaan Indonesia secara perlahan diubah melalui berbagai upaya oleh para pendiri bangsa. Presiden Sukarno pada waktu itu mengajukan inisiatif untuk menghargai para pahlawan nasional sebagai tema revolusi. 

Selanjutnya dalam penilaian Reid, pada masa Orde Baru, peran pembangunan karakter bangsa, banyak mendapat campur tangan dari kalangan tentara (ABRI). Seorang sejarawan yang adalah militer, Brigadir Genderal Dr. Nugroho Notosusanto, merupakan tokoh yang banyak berperan dalam penyusunan sejarah nasional Indonesia. Notosusanto yakin “that history was the way to build an integral state with the army as its backbone” (Reid, 2005:176). Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, Nugroho Notosusanto  mempersiapkan sebuah kurikulum sejarah ABRI. Ia menyatakan bahwa “history is the most effective means to achieve the two (principal) goals, that is the goal of strengthening the spirit of integration in the Armed Forces, and the goal of perpetuating the precious values of the 1945 struggle. (Reid, 2005: 184).

Gagasannya ini direalisasikan dalam lingkungan pendidikan dan mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) ketika beliau menduduki Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983 dengan menerapkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), “History of National Struggle” pada tahun 1985. Mata pelajaran ini tidak lama bertahan dan akhirnya dihapuskan dari kurikulum sekolah sebelum jatuhnya Presiden Suharto.

Proses pembelajaran sebagai upaya pembinaan karakter bagi peserta didik 
Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang berkarakteristikkan interaksi edukatif. Yaitu komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Oleh karena itu sumber belajar yang dirancang dengan baik dalam batas tertentu akan dapat merangsang timbulnya semacam dialog internal dalam diri siswa yang belajar (Miarso, 1984:94). Dengan kata lain terjadi komunikasi bermakna antara siswa dengan sumber belajar yang dihadapinya. 

Dengan tercapainya dialog internal pada diri siswa menjadikan mereka berusaha untuk menangkap pesan dari media tersebut, sehingga telah terjadi proses pembelajaran. Media berhasil membawakan pesan sebagai sumber belajar, apabila kemudian terjadi perubahan pola fikir, tingkah laku atau sikap belajar pada diri siswa. Proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar semakin strategis untuk melakukan kongkritisasi, mengingat kondisi psikis dan intelektual mereka masih berorientasi pada hal-hal yang konkrit. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan pesan-pesan pembangunan karakter dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Perencanaan dimaksud disesuaikan kejiwaan anak-anak sekolah dasar. Perencanaan yang baik akan menghasilkan proses-proses pembelajaran yang kondusif bagi terjadinya dialog antara peserta didik dengan sumber belajar yang ada, yang pada gilirannya akan tertanam konsep-konsep pembangunan karakter dalam tingkatannya yang sangat sederhana dan konkrit. Proses pembelajaran yang berkualitas memerlukan pengembangan bahan ajar secara proporsional. 

Bahan ajar dalam bentuk yang sederhana dan mudah diapresiasi, di sekolah dasar sangat penting artinya bagi proses belajar mengajar. Pada anak usia sekolah dasar, bahan ajar dalam bentuk yang sederhana dan mudah diapresiasi tidak hanya menjadi sumber utama belajar setelah guru, melainkan juga efektif dalam membinakan pesan pada diri peserta didik. Seperti hasil penelitian Unger dan Crowford (dalam Sunarto, 2000:158), menemukan bahwa salah satu lingkungan anak-anak yang berpengaruh besar bagi pembentukan karakter dalam diri anak-anak adalah cerita-cerita dan komunikasi pesan-pesan national chararacter building yang diperoleh di lingkungan keluarga, teman bermain, sekolah, dan bacaanbacaan. 

Informasi tentang pembangunan karakter tersebut diterima secara verbal oral, verbal tulis, verbal audio, hingga verbal visual. Penanaman karakter pada para peserta didik merupakan proses penyesuaian kepribadian yang perlu memperhatikan bermacam-macam prinsip dasar pertumbuhan. Satmoko (1983:216) menegaskan bahwa mekanisme penyesuaian tersebut pada dasarnya merupakan sebagian dari usaha kependidikan yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, maupun masyarakat, serta berlangsung seumur hidup. 

Itulah sebabnya, perencanaan pembelajaran yang praktis, aplikabel, dan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik sangat diperlukan, dalam upaya pembelajaran nilai yang membawa muatan pembangunan karakter. Buku teks mata pelajaran di sekolah dasar yang merupakan sumber informasi yang bersifat ferbal tulis dan visual, merupakan sumber yang sangat dekat dengan peserta didik. Selain jangkauan anak-anak SD untuk mengakses sumber informasi lain yang lebih kompleks sangat terbatas, pola fikir pun masih sangat sederhana sehingga belum memerlukan informasi-informasi yang rumit. Oleh karena itu pesan yang ada pada buku teks pelajaran SD sangat efektif dalam membentuk image anak tentang national character building.

Ketika seorang anak mulai akrab dengan buku-buku bacaan, ada tahapan-tahapan yang berproses dalam dirinya. Nielson (1990:37-39) mengemukakan ada tiga tahap seorang anak mengenal kegiatan berbahasa, yaitu penikmatan tidak sadar, penikmatan bacaan secara sederhana, dan tahap apresiasi penuh pada bacaan. Pada tahap pertama, anak mengetahui apa yang disukai tetapi tidak tahu mengapa menyukai hal itu. Misalnya ketika orang tuanya menyanyi atau bercerita untuk mereka, mereka akan menikmatinya tanpa mereka tahu mengapa tertarik nyanyian atau cerita itu. 

Hal ini terjadi ketika anak masih bayi terus berlanjut sampai anak memasuki sekolah dasar. Pada tahap kedua, seorang anak mulai menikmati bacaan kendatipun dengan tingkat penerimaan yang sederhana. Pada tahap ini anak akan berusaha meningkatkan kesenangannya, sehingga kerapkali banyak mengajukan pertanyaan pada orang dewasa sekitar bacaan tersebut. 

Tahap kedua ini terjadi biasanya pada masa akhir di sekolah dasar dan awal sekolah menengah. Sedangkan pada tahap ketiga adalah masa di mana anak-anak mulai dapat mangapresiasi bacaan secara sempurna. Pada tahap ini anak-anak sudah dapat menanggapi isi bacaan, dan sudah pula mempunyai alasan kenapa menyukai bacaan tersebut. Tahap ini terjadi pada masa-masa sekolah lanjutan tingkat atas. 
Blog, Updated at: 09.51

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts