Perkembangan Pendidikan Inklusi di Indonesia

Perkembangan Pendidikan Inklusi di Indonesia
Proses menuju pendidikan inklusif bagi anak luar biasa di Indonesia hakekatnya sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum, meskipun ada upaya penolakan dari pihak sekolah. Lambat-laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra. Selanjutnya, pada akhir tahun 1970-an pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi, dan mengundang Helen Keller International, Inc. untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi. Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekkan, terutama di jenjang SD. Pada akhir tahun 1990-an upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB (Tarsidi, 2007). 

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimpllementasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacar, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di di berbagai 9 propinsi yang memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar pada 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA.

Selanjutnya untuk mendorong implementasi pendidikan inklusi secara lebih luas, pada tahun 2004 di Bandung diadakan lokakarya nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung, yang diantara isinya menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Guna terus mengembangkan pendidikan inklusi pemerintah juga telah mengambil berbagai strategi, baik melalui diseminasi ideologi pendidikan inklusif, mengubah peranan SLB yang ada agar menjadi pusat sumber, penataran/pelatihan bagi guru-guru SLB maupun guruguru sekolah reguler, reorientasi pendidikan guru LPTK, desentralisasi dalam implementasi pendidikan inklusif, pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusi, samapai pada pembukaan program magister dalam bidang inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus. Hasilnya pada kisaran tahun 2004-2007 muncul apresiasi dan antusiasme kuat di kalangan masyarakat untuk mengimplementasikannya. Misal, pada tahun 2005 cukup banyak sekolah regular yang mengajukan untuk menjadi sekolah inklusi, yakni 1200 sekolah, tetapi yang disetujui oleh pemerintah untuk dilaksanakan baru 504 sekolah, karena konsekuensinya pemerintah harus memberikan subsidi dan fasilitas lain penunjang proses pembelajaran (Sukadari, 2006). Meningkatnya implementasi pendidikan inklusi waktu itu, menjadikan Indonesia (menurut UNESCO) berada pada ranking ranking ke 58 dari 130 negara dalam implementasi pendidikan inklusi. Sayang ranking tersebut kemudian terus merosot dalam tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, Sunardi (2009) menjelaskan bahwa trend perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia sejak tahun 2004 dapat ditabelkan sebagai berikut: 

Table  Trend Pendidikan Inklusif Di Indonesia Berdasar Jumlah Sekolah dan Siswa Tahun: 2004 - 2007  

Tabel  Jumlah Siiswa Berkelainan yang Bersekolah di Sekolah Inklusif Berdasar Jenis Kelainan Tahun 2007 

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah inklusif di Indonesia (81,40%) adalah pada SD. Namun, bila dibandingkan dengan jumlah seluruh SD yang ada di Indonesia yaitu 144.567, maka jumlah seluruh SD inklusi di Indonesia sebenarnya baru mencapai 0,44%. Selanjutnya, dengan mengambil angka kasar jumlah penyandang cacat usia sekolah di Indonesia adalah 1,5 juta, maka jumlah anak berkelainan yang terlayani pendidikannya melalui sekolah inklusi sebenarnya baru mencapai 1 % dari seluruh populalsi yang ada. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang didalamnya menegaskan bahwa setiap Pemerintah kabupaten/kota untuk menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka diyakini jumlah anak berkelainan dan jumlah sekolah penyelenggara inklusif di Indonesia akan semakin meningkat.

Dilema 
Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, sampai saat ini implementasi pendidikan inklusi masih dihadapkan kepada berbagai dilema yang apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan khusus memungkinkan dapat menghalangi perlakuan adil dan akses anak berkelainan untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler terdekat sehingga menghambat keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. 

Menurut Sunardi (2009), dilema tersebut meliputi: 
  • Sistem Penerimaan Siswa Baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hasil ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. 
  • Diijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai criteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keragamannya. 
  • Penggunaan label sekolah inklusi dan adanya PP. No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 41(1) tentang keharusan untuk memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusi sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan, yang ditandai dengan munculnya gejala “eklusivisme baru”, yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi.
  • Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel). 
  • Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disabled children ke sekolah regular, tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap tereklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusi adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli, mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan. 
  • Munculnya label-label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyasrakat yang cenderung membentuk sikap eklusifisme, seperti Sekolah Unggulan, Sekolah Berstandar Internasional (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua (second class), karena menerima ABK sama dengan special school (Imam Subkhan, 2009) 
  • Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental (Cak Fu, 2005). 
Isu dan Permasalahan yang dihadapi 
Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di negara kita cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan. Salah satu bagian penting dari suppor system adalah tentang penyiapan anak. 

Selanjutnya, berdasar isu-isu tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 
a. Pemahaman inklusi dan implikasinya 
  1. Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan/penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah regular dalam rangka give education right and kemudahan access education, and againt discrimination. 
  2. Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuiakan dengan sistem sekolah. 
  3. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proactive dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan. 
b. Kebijakan sekolah 
  1. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. 
  2. Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tangung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus. 

c. Proses pembelajaran 
  1. Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. 
  2. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumusakan flexible curriculum, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. 
  3. Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar. 
  4. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. 
  5. Belum adanya panduan yang jelas tentang system penilaian. Sistem penilaian belum menggunakan pendekatan yang fleksibel dan beragam. 
  6. Masih terdapat persepsi bahwa system penilaian hasil belajar ABK sama dengan anak normal lainnya, sehingga berkembang anggapan bahwa mereka tidak menunjukkan kemajuna belajar yang berarti. 

d. Kondisi guru 
  1. Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang not sensitive and proactive yet to the special needs children. 
  2. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK. 
  3. Belum didukung dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing guru. 
  4. Pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan, serta dukungan anggaran yang memadai. 

e. Sistem dukungan 
  1. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi  LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas. 
  2. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya. 
  3. Peran SLB yang diharapkan mampu berfungsi sebagai resource centre bagi sekolahsekolah inklusi di lingkungannya, belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik karena belum adanya koordinasi dan kerja sama maupun alasan geografik. 
  4. Peran ahli yang diharapkan dapat berfungsi sebagai media konsultasi, advokasi, dan pengembangan SDM sekolah masih sangat minimal. 
  5. LPTK PLB dalam diseminasi hasil penelitian, penelitian kolaborasi maupun dalam implementasi terhadap hasil-hasil penelitaian belum dapat diwujudkan dengan baik. 
  6. Peran pemerintah yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi inklusi secara baik dan benar melalui regulasi aturan maupun bantuan teknis, dinilai masih kurang perhatian dan kurang proaktif terhadap permasalahan nyata di lapangan. 
  7. Kalaupun pemerintah saat ini sudah mengikutkan guru-guru dalam pelatihan atau memberikan bantuan yang sifatnya fisik atau keuangan, namun jumlahnya masih sangat terbatas dan belum merata. 
  8. Sekolah umumnya juga belum didukung fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aksesibilitas dan keberhasilan pembelajaran secara memadai. 
Hasil-hasil penelitian tentang isu dan permasalahan pendidikan inklusi di atas, sejalan dengan hasil penelitian Juang Sunanto (2009) terhadap dua Sekolah Dasar inklusi di kota Bandung. Pertama, sekolah yang secara alami mengembangkan pendidikan inklusif, tanpa predikat inklusif, misinya kemanusiaan, dan kini memiliki 10 siswa with disabilities. Kedua, sekolah percontohan inklusif, ditunjuk resmi sebagai sekolah inklusif oleh pemerintah, dan kini memiliki 32 siswa with disabilities. Hasilnya, dapat diringkas sebagai dibawah ini. 

Pada sekolah yang secara alami mengembangkan pendidikan inklusif, beberapa kecenderungan yang terjadi di lapangan, diantaranya: 
  • Secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif, bahkan sampai sekarang belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi 
  • Para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah. 
  • Adanya protes terhadap kenaikan ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas. 
  • Tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru (kreatif) melalui kebersamaan, saling diskusi, saling berbagai. 
  • Perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus menerus melalui kerja sama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman. 
  • Mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua. 
  • Sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan. 
  • Pembelajaran children with disabilities dilakukan secara tersendiri, dengan menciptakan suasana yang memungkinkan semuanya dapat belajar, serta penerapan pendekatan perhatian dan kasih sayang. 

Sedangkan pada sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah percontohan inklusi, hal-hal menarik yang terjadi di sekolah ini, diantaranya : 
  • Awalnya berjalan alami, kemudian ditunjuk resmi sebagai sekolah inklusif oleh pemerintah. Awalnya mendapat bantuan 1 orang guru pendamping atau guru khusus, tapi kemudian keluar. Akhirnya muncul inisiatif dari orang tua untuk membawa sendiri guru pendamping untuk anaknya dan fenomena ini terus berkembang sampai sekarang dan bahkan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi orang tua. 
  • Pembelajaran pada ABK yang awalnya diterima sebagai tantangan oleh guru kelas, kini bergeser kepada ketergantungan pada guru khusus atau guru pendamping. Kondisi ini menjadikan kreativitas guru tidak berkembang. 
  • Kebijakan menjadikan sebagai sekolah berpredikat inklusi dan banyaknya pelatihan yang diterima justru menjadikan semakin tidak jelas, bahkan bias. Penataran /pelatihan yang diterima belum banyak berdampak di kelas dan belum memberi solusi terhadap permasalahan pendidikan yang dihadapi. 
  • Motivasi, kerja sama dalam mengatasi masalah tidak tampak, sebab seluruh aktivitas belajar disabled children mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru pendamping. 
  • Inklusi dimaknai sekedar memasukkan ABK ke kelas regular, belajar dengan materi, guru, dan cara masing-masing. ABK belum ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas dan aktivitas di dalam kelas. Masih sebagai “tamu”, diterima secara pasif. 
  • Kebijakan sekolah menetapkan bahwa urusan children with disabilities adalah urusan guru pendamping, sepenuhnya menjadi wewenang guru pendamping. Pembuatan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasinya tidak dilakukan melalui kolaborasi dan kerja sama. - Rencana pembelajaran untuk disabled children dibuat oleh guru khusus berdasar hasil asesmen dan dituangkan dalam format Program pengajaran individual, kemudian disatukan dengan rencana pembelajaran guru kelas. 
  • Guru pendamping yang notabene memiliki latar belakang pendidikan PLB belum memiliki keberanian untuk meluruskan sesuai konsepnya. 
  • Sekalipun sekolah melayani keberagaman siswa, termasuk ABK, namun sebenarnya sekolah tersebut telah tumbuh menjadi sekolah eklusif, karena memiliki syarat khusus, sehingga hakekatnya telah bias dan tumbuh menjadi sekolah inklusif yang keluar dari prinsip-prinsip inklusif. 
Uraian di atas memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia, khususnya di Bandung masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang cukup kompleks dan sifatnya masih mendasar, terutama terkait dengan pemahaman inklusi itu sendiri dan implementasinya di lapangan, kebijakan pemerintah dan kepala sekolah, pembinaan professional guru, proses pembelajaran, system dukungan, maupun penyiapan siswa. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sekolah yang secara resmi telah berpredikat sebagai sekolah inklusi, bahkan sekolah percontohan sekalipun, belum menjamin bahwa sekolah tersedut telah melaksanakan pendidikan inklusi secara benar dan baik sesuai dengan konsep-konsep pendidikan inklusi yang mendasarinya. 

Dengan mempertimbangkan masih banyaknya isu dan permasalahan dalam pendidikan inklusi di Indonesia saat ini, maka penting bagi pemerintah untuk segera menindaklajutinya, diantaranya melalui kegiatan pengkajian (monitoring dan evaluasi) secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia dan hasilnya dijadikan rujukan untuk membuat langkah-langkah strategis menuju pendidikan inklusi, peninjauan kembali kebijakan di tingkat sekolah, perumusan model-model inklusi, penggiatan program pendampingan, pemberdayaan LPTK PLB sebagai pusat sumber dan dalam pendampingan, mengganti pola penataran pelatihan guru dari model ceramah kepada model lesson study atau minimal memasukkan lesson study sebagai bagian inti dari penataran-pelatihan guru, pembuatan buku-buku pedoman, serta menggalakkan program sosialisasi dan desiminasi. 
Blog, Updated at: 03.28

2 komentar :

  1. selamat sore,
    boleh kah saya tau data di tabel diatas bersumber dari mana?
    mohon info ke sultonamin@yahoo.com

    BalasHapus
  2. Assalamualaikum dan salam sejahtera, ingin tanya data di tabel sekolah inklusi diatas bersumber dari mana ya?? mohon infonya, terimakasih. amanda.c.pratiwi@gmail.com

    BalasHapus

Popular Posts