Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan

Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan
Pendidikan, terutama pendidikan formal merupakan salah satu proses dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa yang penting. Sumber daya manusia terdidik sebagai hasil pendidikan akan besar pengaruhnya pada perkembangan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa perlu diperhatikan agar kegiatan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya terdidik yang mampu membawa kemajuan sesuai cita-cita masyarakat dan bangsanya. 

Kemajuan hidup yang dapat disamakan dengan modernisasi tentunya bukan perubahan yang hanya terbatas untuk meniru gaya hidup Barat yang rasional pragmatis. Meskipun modernisasi lahir di Barat, tetapi modernisasi bukan merupakan perubahan yang hanya terbatas pada menirukan gaya hidup orang Barat. Rasionalitas dan kebebasan di Indonesia tidak harus sama dengan di Barat (Koentjaraningrat, 1997: 135). 

Ilmu pengetahuan jaman Modern yang berkembang di Barat hanya mengenal kebenaran empiris dan cenderung menempatkan nilainilai kebendaan di atas nilai-nilai hidup yang lain, sehingga dapat menjungkirbalikkan hierarkhi nilai yang sebenarnya. Kecenderungan tersebut menyebabkan diabaikannya nilai-nilai dan norma-norma moral (Hadiwardojo, 1993:50). Pendidikan dalam pandangan yang luas adalah proses pembentukan pribadi dalam semua aspeknya, yaitu pembentukan aspek jasmani, akal, dan hati. 

Tujuan pendidikan adalah kegiatan memberikan pengetahuan agar kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya (Djumberansyah, 1994:19). Proses pendidikan terutama pendidikan di sekolah perlu disesuaikan dengan perkembangan pemikiran rasional yang ditandai kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi teori-teori ilmu dan teknologi yang akan disampaikan perlu mempertimbangkan peningkatan dan martabat manusia. Permasalahan utama yang dihadapi dalam proses pendidikan ialah pemilihan nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam diri anak didik (Arifin, 2000:75). Pendidikan seharusnya tetap terpadu dengan keseluruhan sistem nilai dan norma moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

Sikap ilmiah yang menjunjung kebenaran rasional dan pengabdian kepada kehidupan bermasyarakat merupakan faktor yang penting dalam pembinaan karakter bangsa. Seorang ilmuwan harus lebih menitikberatkan penerapan teori yang berguna untuk kepentingan hidup bermasyarakat dan berbangsa dibandingkan kepentingan pragmatis. Nilai-nilai dan norma-norma moral Pancasila berfungsi sebagai landasan dan pengarah bagi perumusan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kecerdasan yang memadai (Tilaar, 2001:4). 

Sistem pendidikan nasional Indonesia di masa sekarang dan untuk masa depan tentunya akan bercirikan rasionalitas, tetapi tetap mempertimbangkan landasan nilai-nilai hidup yang bersumber dari budaya Indonesia sendiri. Nilainilai hidup berbangsa dan bernegara perlu menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan sistem pendidikan nasional. Nilai-nilai dan norma moral Pancasila yang dijunjung tinggi di Indonesia dapat berfungsi ganda, yaitu menanggulangi dampak negatif modernisasi sekaligus hambatan dari ikatan-ikatan dan loyalitas primordial. 

Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mendukung eksistensi bangsa Indonesia dan sekaligus meningkatkan kualitasnya dalam menyesuaikan diri pada tata pergaulan dunia modern (Kartodirdjo, 1994:49). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 berisi ketentuan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. 

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi tersebut tidak mewajibkan pendidikan Pancasila, sehingga terkesan mengabaikan nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional penting dievaluasi. Perumusan sistem pendidikan nasional memerlukan berbagai pertimbangan sampai ke landasan-landasan filsafatinya, yaitu landasan-landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. 

LANDASAN FILSAFATI PENDIDIKAN 
Filsafat Pendidikan adalah cabang filsafat yang objek sasarannya bidang pendidikan. Filsafat Pendidikan sesuai pemikiran filsafati yang kritis dan mendalam akan membahas pendidikan sampai ke hakikatnya. Filsafat Pendidikan secara khusus akan membahas landasan-landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis pendidikan. Landasan ontologis pendidikan akan menganalisis hakikat keberadaan pendidikan yang terkait dengan hakikat keberadaan manusia. Landasan epistemologis pendidikan akan menganalisis hakikat kebenaran yang terkait dengan kebenaran teori-teori pendidikan. Landasan aksiologis pendidikan akan menganalisis tentang penerapan teori-teori pendidikan yang terkait dengan tujuan pendidikan, terutama dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan normanorma moral (Suharto, 2011:29). 

Landasan aksiologis pendidikan akan membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang hubungan antara tujuan-tujuan hidup dan pendidikan sehingga akan mampu memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realitasdengankonteks dunia global.Manfaat mendalami landasan aksiologis pendidikan adalah untuk secara konsisten merumuskan landasan epistemologis pendidikan. Landasan epistemologis pendidikan akan membantu para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran teori-teori yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan utama pendidikan (Suharto, 2011:43). Filsafat Pendidikan memiliki empat fungsi, yaitu fungsi spekulatif, normatif, kritis, dan teoritis. 

Fungsi spekulatif menekankan bahwa Filsafat Pendidikan berusaha memahami berbagai persoalan pendidikan, merumuskannya dan mencarikan hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Fungsi normatif Filsafat Pendidikan adalah sebagai penentu arah dan pedoman pendidikan. Fungsi normatif tersebut meliputi tujuan pendidikan apa yang akan ditentukan, manusia model apa yang ingin dicetak dan norma-norma atau nilai-nilai apa yang hendak dibina. Filsafat Pendidikan melakukan fungsi kritis artinya memberi dasar bagi pengertian kristis-rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah pendidikan. Filsafat Pendidikan juga berfungsi teoretis, karena senantiasa memberikan ide, konsepsi, analisis, dan berbagai teori bagi upaya pelaksanaan pendidikan. Filsafat Pendidikan menentukan prinsip-prinsip umum bagi suatu praktek pendidikan (Suharto, 2011:46). Brameld mengelompokkan berbagai pandangan untuk memenuhi fungsi-fungsi Filsafat Pendidikan berdasarkan teori-teori sebagai berikut. Pertama, progresivisme. Teori progresivisme didasarkan pada konsep pendidikan yang pada hakikatnya progresif. Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan yang lebih penting adalah melatih kemampuan berpikir rasional. 

Berpikir adalah penerapan cara-cara ilmiah seperti mengadakan analisis, pertimbangan, dan memilih di antara beberapa alternatif yang tersedia. Tujuan pendidikan diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, yaitu mengadakan penyesuaian dan penyesuaian kembali sesuai dengan tuntutan lingkungan (Brameld, 1999:91). Kedua, esensialisme. Teori esensialisme didasarkan pada konsep pendidikan yang bersendikan atas nilai-nilai yang tinggi, yaitu yang hakiki kedudukannya dalam kebudayaan. Nilai-nilai yangdijadikan dasar adalah nilai-nilai yang telah teruji oleh waktu. Proses pendidikan merupakan perantara atau pembawa nilai-nilai budaya untuk dibawa masuk ke jiwa anak didik (Brameld, 1999:204). Ketiga, perenialisme. 

Teori perenialisme didasarkan pada konsep agar pendidikan kembali kepada jiwa pencerahan yang menguasai abad pertengahan. Jiwa pencerahan abad pertengahan yang rasional telah menuntun manusia hingga dapat mengerti adanya tata kehidupan yang telah ditentukan secara rasional untuk menemukan evidensi-evidensi dirisendiri(Brameld, 1999:288). Keempat, rekonstruksianisme. Teori rekonstruksianisme didasarkan pada konsep agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat modern sebagai akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyesuaian seperti ini akan membuat anak didik tetap berada dalam suasana aman dan bebas (Brameld, 1999: 296). 

 AKSIOLOGI DAN HAKIKAT NILAI 
Aksiologi sebagai Cabang Filsafat 
Nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius adalah nilai-nilai keluhuran hidup manusia. Nilai-nilai keluhuran hidup manusia dibahas oleh cabang filsafat yang disebut aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoretis yang mendasar dan filsafati, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Karena aksiologi membahas tentang nilai secara filsafati, maka juga disebut philosophy of value (filsafat nilai). Aksiologi adalah cabang Filsafat yang menganalisis tentang hakikat nilai yang meliputi nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius (Kattsoff, 1996:327). Hakikat nilai adalah kualitas yang melekat dan menjadi ciri segala sesuatu yang ada di alam semesta dihubungkan dengan kehidupan manusia. 

Nilai bukanlah murni pandangan pribadi terbatas pada lingkungan manusia. Nilai merupakan bagian dari keseluruhan situasi metafisis di alam semesta seluruhnya. Pengertian nilai apabila dibahas secara filsafati adalah persoalan tentang hubungan antara manusia sebagai subjek dengan kemampuan akalnya untuk menangkap pengetahuan tentang kualitas objekobjek di sekitarnya. Kemampuan manusia menangkap nilai didasari adanya penghargaan yang dihubungkan dengan kehidupan manusia. Fakta yang meliputi keseluruhan alam semesta bersama manusia menciptakan situasi yang bernilai. Pernyataan tentang nilai tidak dapat dikatakan hanya berasal dari dalam diri manusia sendiri, tetapi kesadaran manusia menangkap sesuatu yang berharga di alam semesta (Brennan, 1996:215). 

Hararkhi Nilai 
Nilai-nilai dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Hirarkhi nilai dikelompokkan ke dalam empat tingkatan (Deeken, 1995:44-47) seperti berikut. Pertama, nilai-nilai kenikmatan. Tingkatan nilai ini meliputi nilai-nilai kebendaan yang mengenakkan secara jasmaniah dan menyebabkan orang senang. 

Contoh: rasa enak setalah makan, atau karena memunyai uang yang banyak. Kedua, nilai-nilai kehidupan. Tingkatan nilai kehidupan meliputi nilai-nilai yang penting bagi kehidupan pribadi dan bermasyarakat. 

Contoh: keterampilan, kesehatan, kesejahteraan perorangan sampai dengan keadilan bermasyarakat. Ketiga, nilainilai spiritual. Tingkatan nilai spiritual meliputi macam-macam nilai kejiwaan yang sama sekali tidaktergantungpada keadaan jasmani. Nilai kejiwaan ini meliputi kebenaran, keindahan, dan kebaikan.Keempat,nilai-nilai kerohanian. Tingkatan nilai kerohanian meliputi modalitas nilai yang suci. Nilai kerohanian ini terdiri dari nilainilai pribadi, terutama dalam hubungannya dengan Tuhan sebagai pribadi paling tinggi dan suci. 

Contoh : keimanan dan ketakwaan. 

Norma Moral 
Nilai kebaikan manusia secara khusus dibahas dalam etika sehingga nilai kebaikan sering disebut nilai etis. Nilai etis menjadi sumber nilai bagi penilaian baik atau buruknya manusia sebagai manusia, bukan dalam hubungan dengan peran tertentu, misalnya sebagai ilmuwan, seniman, atau pedagang. Etika yang secara khusus membahas nilai kebaikan manusia dalam perkembangannya dapat dibedakan dua macam, yaitu sebagai berikut. 

Pertama, etika dipahami dalam pengertian yang sama dengan moralitas. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik tersebut dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibakukan dalam bentuk kaidah aturan atau norma yang disebarluaskan, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah aturan atau norma ini pada dasarnya menyangkut baik atau buruknya perilaku manusia (Keraf, 2002:2). 

Kedua, etika dipahami dalam pengertian yang berbeda dengan moralitas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan baik dan buruk secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Manusia melakukan refleksi kritis untuk menentukan pilihan, sikap, dan bertindak secara benar secara moral sebagai manusia. 

Refleksi kritis ini menyangkut tiga hal. 
  1. Refleksi kritis tentang norma moral yang diberikan oleh etika dan moralitas dalam pengertian pertama, yaitu tentang norma moral yang dianut selama ini. 
  2. Refleksi kritis tentang situasi khusus yang dihadapi dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. 
  3. Refleksi kritis tentang berbagai paham yang dianut oleh manusia atau kelompok masyarakat tentang segala sesuatu yang ada di dunia. 
Misalnya, paham tentang manusia, Tuhan, alam, masyarakat, sistem sosial politik, dan sistem ekonomi (Keraf, 2002: 5). Moralitas (karakter) seseorang dan kelompok masyarakat dapat dinilai tinggi atau rendah ditinjau dari sudut pandang nilai kebaikan. Norma-norma moral adalah pedoman-pedoman untuk hidup luhur sesuai dengan nilai kebaikan. Norma-norma moral bersumber dari kebiasaan hidup yang baik dan tata cara hidup yang baik. Norma-norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar atau salah sikap dan tindakan manusia ditinjau dari segi baik atau buruk sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas (Magnis-Suseno, 2008:19). 

Nilai kebaikan sebagai sumber normanorma moral memunyai ciri-ciri sebagai berikut. 
  • Pertama, absolut dan objektif karena moralitas pada manusia seharusnya bebas dari sifatsifat mementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendak-kehendak relatif. 
  • Kedua, primer, karena moralitas pada manusia melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landasan hasrat yang paling utama. 
  • Ketiga, real atau nyata karena moralitas merupakan kenyataan bukan sekedar angan-angan atau semu belaka. 
  • Keempat, universal dan terbuka, karena moralitas mengharuskan lingkup yang terbuka sepanjang waktu. 
  • Kelima, bersifat positif dan bukan yang negatif, karena norma moral dapat berwujud anjuran-anjuran maupun laranganlarangan. 
  • Keenam, hierarkhi tinggi, karena nilai kebaikan memiliki ciri intrinsik yang menjadi sumber nilai bagi norma-norma moral (Moekijat, 1995:72). 

LANDASAN AKSIOLOGIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 
Nilai-nilai Budaya 
Nilai sesungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan. Para ahli kebudayaan berpandangan bahwa membahas tentang kebudayaan harus didasarkan pada petunjuk keyakinan tentang nilai-nilai kejiwaan, yaitu baik-buruk, benar-salah, indah-jelek, dan suci-dosa. Nilai sebagai hasil konsep ukuran yang diyakini seseorang atau kelompok masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan. Konsep ukuran tersebut tidaklah bebas dari penilaian. Konsep ukuran nilai sekaligus juga merupakan objek bernilai yang potensial untuk dinilai. 

Hal ini membawa konsekuensi bahwa penilaian seseorang pada dasarnya merupakan penilaian yang bersifat sementara. Suatu ketika seseorang dapat memutuskan hasil penilaian atas dasar konsep ukuran yang telah diyakininya, namun hasil penilaian itu akan berubah seiring dengan berubah atau berkembangnya konsep ukuran yang diyakininya. Hasil penilaian seseorang memang dapat berubah, tetapi tidak berarti bahwa seseorang tidak memunyai pendirian. Sangat berbahaya justru apabila seseorang tetapmempertahankan konsep ukuran lama yang telah diyakini, sedangkan konsep ukuran baru yang lebih baik telah hadir. 

Kenyataan demikian justru harus disadari agar seseorang mau terbuka, mau terus-menerus mengadakan dialog dengan lingkungan masyarakat dalam arti luas, yaitu dengan sistem keyakinan yang dianut, dengan hasil penilaian yang telah dibuat, dengan budaya baru yang hadir. Dialog dengan lingkungan masyarakat akan memunculkan suatu pemahaman yang lebih kaya atas objek-objek bernilai sehingga konsep ukuran yang diyakini juga akan menjadi lebih kaya (Brameld, 1999:12). Benoit (1996:85) menekankan bahwa pemilihan nilai-nilai budaya ditentukan dalam konteks sosial, yaitu sebagai berikut. Pertama, dari sudut pandang sejarah, nilai-nilai budaya merupakan hasil dari gerakan sejarah yang konkret. Meskipun nilai-nilai budaya dari sudut pandang filsafat merupakan nilai mutlak, mendasar, dan universal, namun nilai-nilai itu dinyatakan (diajarkan, disajikan, digarisbawahi) dandipelajari. 

Pernyataan dan penjelasan mengenai nilai-nilai tersebut merupakan produk sosial, hasil kerja manusia, atau hasil dari gerakan sejarah yang konkret. Kedua, dari sudut pandang sosiologi, ada gunanya dibedakan beberapa kelompok nilai budaya. Nilai-nilai ada yang mengungkapkan perintah secara umum abstrak. Nilai-nilai yang seperti ini kerapkali menunjukkan kebutuhan (hak, keweajiban) yang dipandang mutlak dan universal, misalnya keadilan, cinta kasih, kejujuran. Nilai-nilai juga dapat menunjukkan kebutuhan umum tetapi kurang mendasar, misalnya keramahan, ketekunan, kesopanan dan sebagainya. 

Nilai-nilai yang bersifat umum dan abstrak, yang tidak mengacu pada keadaan tertentu, terkadang dikatakan bahwa nilai-nilai tersebut tidak berkaitan dengan konteks sosial. Pemilihan nilai-nilai oleh suatu masyarakat, cara merumuskan, memahami dan mempelajarinya dalam kenyataannya menununjukkan bahwa nilai-nilai tersebut betapapun abstrak dan universal memunyai kaitan dengan konteks sosial tertentu. Nilai-nilai budaya adalah jiwa kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan. Tata hidup merupakan pencerminan yang konkret dari nilai budaya yang bersifat abstrak. Kegiatan manusia dapat ditangkap oleh pancaindera, sedangkan nilai budaya hanya dapat ditangkap oleh budi manusia. 

Nilai budaya dan tata hidup manusia ditopang oleh perwujudan kebudayaan yang berupa sarana kebudayaan. Sarana kebudayaan pada dasarnya merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat fisik yang merupakan produk dari kebudayaan atau alat yang memberikan kemudahan dalam berkehidupan (Suriasumantri, 1994:262). Setiap kebudayaan memunyai skala hirarkhi mengenai nilaiyang dipandang lebih penting dan yang dipandang kurang penting. Pendidikan sebagai usaha yang sadar dan sistematis dalam membantu anak didik untuk mengembangkan pikiran, kepribadian, dan kemampuan fisiknya, memunyai tugas untuk mengkaji terus nilai-nilai kebudayaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah pengembangan nilai budaya yang telah tertanam dalam diri anak didik agar tetap relevan dengan perkembangan jaman. 

Nilai-nilai budaya sebagai suatu sistem merupakan suatu rangkaian konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat, yaitu mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga dalam hidupnya. Nilainilai budaya sebagai suatu sistem merupakan bagian dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengarah dan pendorong kelakuan manusia. Nilai-nilai budaya sebagai sistem hanya merupakan konsep-konsep yang abstrak tanpa perumusan yang tegas, sehingga memerlukan suatu pedoman yang nyata berupa norma-norma, hukum dan aturan, yang bersifat tegas dan konkret. Norma-norma dan aturan-aturan tersebut harus tetap bersumber pada sistem nilai budaya dan merupakan pemerincian dari konsep-konsep abstrak dalam sistem nilai tersebut (Koentjaraningrat, 1997:388). 

Nilai-nilai Pancasila sebagai Landasan Aksiologis 
Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu subsistem dari sistem kehidupan nasional, yang berarti bahwa sistem pendidikan nasional merupakan subsistem dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang bebas nilai dan bebas budaya karena merupakan bagian dari sistem komunitas nasional dan global. 

Sistem pendidikan harus selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan selalu terbuka kepada tuntutan relevansi di semua bidang kehidupan. Sistem pendidikan nasional tidak perlu berisi aturan pelaksanaan terperinci karena yang penting memunyai kejelasan konsep dasar dan nilai-nilai budaya yang menjadi landasan di setiap pelaksanaan jenjang pendidikan (Tilaar, 2001:10). Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila, karena nilai-nilai budaya Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan aksiologis sistem pendidikan nasional Indonesia merupakan konsistensi landasan ontologisnya. 

Landasan ontologis sistem pendidikan nasional Indonesia adalah pandangan bangsa Indonesia tentang hakikat keberadaan manusia. Hakikat pribadi kebangsaan Indonesia terdiri atas nilai-nilai hakikat kemanusiaan dan nilainilai tetap yang khusus sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Nilai-nilai hakikat kemanusiaaan menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sama dengan bangsa lain dan orang bangsa lain. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat menjadi ciri khas bangsa-bangsa lain, tetapi kesatuan rumusannya secara lengkap sebagai Pancasila hanya dimiliki dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia (Notonagoro, 1980:93). Nilai-nilai keluhuran hidup manusia yang terkandung dalam sila kedua Pancasila dirumuskan dari pengertian hakikat manusia sehingga landasan aksiologis sistem pendidikan nasional Indonesia merupakan implementasi landasan ontologisnya. 

Landasan ontologis sistem pendidikan nasional Indonesia adalah hakikat keberadaan manusia, yaitu sebagai makhluk majemuk tunggal atau monopluralis. Susunan kodratnya terdiri atas unsur-unsur tubuh dan jiwa (akal-rasa-kehendak) dalam kesatuan ketunggalan; sifat kodratnya adalah sifat makhluk perseorangan dan makhluk sosial dalam kesatuan ketunggalan, serta kedudukan kodratnya sebagai pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan dalam kesatuan ketunggalan. Nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia bukan hanya nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan, tetapi masih ditambah ciri khas adil dan beradab. Kemanusiaan yang beradab tidak memisahkan kemampuan akal dari rasa dan kehendak, tetapi menyatukannya dalam kerjasama. 

Kerjasama akal, rasa, dan kehendak disebut budi atau kepercayaan-keyakinan. Budi dapat mengenal dan memahami nilai religius sebagai kenyataan mutlak. Nilai religius meliputi nilai-nilai keabadian dan kesempurnaan yang memunyai sifat mutlak dan tetap atau tidak berubah. Kemanusiaan yang adil meliputi hubungan keadilan selengkapnya, yaitu adil pada diri sendiri, masyarakat dan negara, serta pada Tuhan sebagai asal mula manusia (Notonagoro, 1980:91). Negara Indonesia bukan lembaga agama, tetapi memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila (etis). Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia. Peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib menghormati dan memperhatikan nilai-nilai religius yang telah diwahyukan oleh Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan (Notonagoro, 1980:74). 

REFLEKSI KRITIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 
Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional bermanfaat untuk menganalisis tentang penerapan teori-teori pendidikan yang terkait dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan terutama dalam hubungannya dengan nilai-nilai keluhuran hidup. Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 3 berisi ketentuan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketentuan ini menempatkan tujuan pendidikan nasional menjadi penting, yaitu sebagai pertimbangan utama untuk merumuskan komponen-komponen pendidikan yang lain terutama untuk mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran teori-teori yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan utama pendidikan. 

Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rumusan tentang tujuan pendidikan nasional ini sebagai kesatuan kalimat tidak menunjukkan konsep yang jelas. Susunan kata-katanya terlalu rinci dan tidak jelas hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. 

Rumusan tentang tujuan pendidikan nasional ini perlu diperbaiki dengan memperhatikan pandangan bangsa Indonesia tentang hakikat manusia sebagai landasan ontologisnya dan nilainilai utama landasan aksiologisnya, yaitu nilainilai Pancasila. Tujuan pendidikan nasional tentunya tetap bercirikan rasionalitas, tetapi rasionalitas yang berkeadaban. Berpikir rasional yang berkeadaban adalah kemampuan berpikir rasional yang mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius. Perumusan tujuan pendidikan nasional supaya bersifat konseptual, maka penting memperhatikan berbagai teori-teori pendidikan yang ada agar dapat dilakukan perumusan yang komprehensif. Berbagai teori-teori pendidikan yang dijadikan pertimbangan merumuskan tujuan pendidikan adalah Esensialisme, tetapi tidak meninggalkan ranah tujuan menurut teori-teori progresivisme perenialisme, dan rekonstruksianisme. 

Tujuan pendidikan berdasar teori esensialisme adalah internalisasi nilai-nilai budaya ke jiwa anak didik. Tujuan pendidikan berdasar teori progresivisme adalah agar anak didik mampu berbuat sesuatu dengan pemikiran kreatif untuk mengadakan penyesuaian terus-menerussesuai dengan tuntutan lingkungan. Tujuan pendidikan berdasar teori perenialisme adalah pertumbuhan jiwa yang rasional agar anak didik dapat menemukan evidensi-evidensi diri sendiri. Tujuan pendidikan berdasar teori rekonstruksianisme adalah tumbuhnya kemampuan untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat modern. 

Rumusan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti ketentuan Pasal 3 dapat diperbaiki dengan meliputi unsur-unsur utama sebagai berikut. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan membentuk watak yang luhur sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang mampu berpikir rasional dan berwatak luhur, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius, serta secara konstruktif dan demokratis menjadi warga negara yang kreatif dan bertanggung jawab untuk memajukan bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan masyarakat modern yang berkeadilan. 

Pasal 37 berisi ketentuan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi tersebut telah diimplementasikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006. Struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi tidak mewajibkan matapelajaran dan matakuliah Pendidikan Pancasila dengan pertimbangan digabungkan pada Pendidikan Kewarganegaraan. 

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi tahun 2006 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipertimbangkan untuk dikembangkan dalam arti disesuaikan dengan tantangan dan kompetensi masa depan. Rancangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi yang baru telah disosialisasikan pada bulan 29 Nopember sampai 23 Desember tahun 2012. Rancangan kurikulum baru akan diimplementasikan tahun 2013 dengan dimulai untuk kelas I, IV, VII, dan X di seluruh sekolah. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan akan diselenggarakan pada Maret 2013. Implementasi kurikulum baru dikembangkan untuk kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI di seluruh sekolah pada tahun 2014. Implementasi secara menyeluruh untuk kelas I sampai XII pada tahun 2015. Rancangan kurikulum baru akan dievaluasi secara formatif pada Juni 2013 dan evaluasi summatif pada tahun 2016. 

Struktur kurikulum baru tahun 2013 untuk Sekolah Dasar akan meminimumkan jumlah matapelajaran dari 10 menjadi 6 matapelajaran. Matapelajaran Ilmu Pengetahuan Alam diintegrasikan menjadi materi pembahasan tematik di pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diintegrasikan menjadi materi pembahasan tematik di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Bahasa Indonesia. Matapelajaran Muatan Lokal menjadi materi pembahasan di pelajaran Seni Budaya, Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Matapelajaran Pengembangan Diri diintegrasikan ke semua matapelajaran. Struktur kurikulum baru tahun 2013 untuk kelompok A meliputi matapelajaran Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kelompok B meliputi matapelajaran Seni Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Struktur kurikulum baru tahun 2013 untuk Sekolah Menengah Pertama akan meminimumkan jumlah matapelajaran dari 12 menjadi 10 matapelajaran. Matapelajaran Muatan Lokal menjadi materi pembahasan di pelajaran Seni Budaya, Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Matapelajaran Pengembangan Diri diintegrasikan ke semua matapelajaran. 

Struktur kurikulum baru tahun 2013 untuk kelompok A meliputi matapelajaran Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris. Kelompok B meliputi matapelajaran Seni Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. 

Struktur kurikulum baru tahun 2013 untuk Sekolah Pendidikan Menengah akan meniadakan jurusan untuk Sekolah Menengan Atas. Matapelajaran jurusan akan dijadikan Matapelajaran Peminatan Akademis. Struktur kurikulum baru Sekolah Pendidikan Menengah meliputi 3 kelompok. Kelompok A meliputi matapelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kelompok B meliputi matapelajaran Seni Budaya, Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Kelompok C meliputi matapelajaran peminatan akademis untuk Sekolah Menengah Atas dan matapelajaran peminatan akademis dan vokasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan. 

Struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas meliputi matapelajaran kelompok A dan B sebagai matapelajaran wajib. Kelompok C sebagai kelompok matapelajaran Peminatan Akademis, dan kelompok matapelajaran pilihan. Kelompok C, yaitu matapelajaran Peminatan Akademis dibedakan 3 peminatan. Pertama, Peminatan Matematika dan sains meliputi matapelajaran Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia. Kedua, Peminatan Sosial meliputi matapelajaran Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Antropologi, serta Ekonomi. Ketiga, Peminatan Bahasa meliputi metapelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Arab, serta Bahasa dan Sastra Mandarin. Kelompok matapelajaran pilihan meliputi matapelajaran Literasi Media, Teknologi Terapan, dan Pilihan Pendalaman Minat atau Lintas Minat. 

Struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan meliputi matapelajaran kelompok A dan B sebagai matapelajaran wajib. Kelompok C sebagai kelompok matapelajaran Peminatan Akademis dan Vokasi meliputi metapelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris vokasi, dan keterampilan/kejuruan. 

Permasalahan kurikulum baru tahun 2013 yang perlu mendapat tanggapan adalah diintegrasikannya matapelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menjadi materi pembahasan tematik di pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika untuk kelas V dan VI. Matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diintegrasikan menjadi materi pembahasan tematik di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Bahasa Indonesia. Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah dihapusnya jurusan di Sekolah Menengah Atas dan dikembalikannya matapelajaran Pendidikan Pancasila dalam kesatuan dengan matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 Pengintegrasian matapelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial apabila diartikan bukan penghapusan, maka dapat dibenarkan. Peminiman dalam arti pengurangan jumlah jam untuk pelajaran kognitif memang diperlukan agar tersedia waktu yang cukup untuk membentuk pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif. Konsekuensinya adalah perlu penyusunan silabus, buku ajar, dan dokumen kurikulum (strukturkurikulum,standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan pedoman) yang konsisten dengan landasan filsafati pendidikan. Permasalahan dihapusnya jurusan di Sekolah Menengah Atas juga dapat dibenarkan, agar tidak terjadi kelompok strata atau kasta di sekolah. Siswa yang satu akan berbeda dengan siswa yang lain, karena perbedaan peminatan akademis. Permasalahan dikembalikannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam kesatuan dengan matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga benar, karena nilai-nilai Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan unsur utama pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter adalah upaya terencanabukan hanya untuk mengenal melalui pembelajaran kognitif, tetapi memerlukan kepedulian dan internalisasi nilai-nilai (Haryanto, 2011: 17). Pendidikan nilai meliputi ranah kognitif, afektif, dan psiko motoris. Tujuan pendidikan nilai bukan hanya untuk memunyai pengetahuan tentang keluhuran nilai, tetapi juga untuk menumbuhkan simpati dan empati. Pendidikan nilai memerlukan waktu yang cukup agar anak didik mampu berbudipekerti luhur (Jirzanah, 2008:109). 

Permasalahan yang penting dan perlu ditindaklanjuti sebagai akibat rancangan kurikulum baru tahun 2013 adalah perlunya penyesuaian beberapa ketentuan di dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. pasal 37 berisi ketentuan, bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi tidak mewajibkan matapelajaran dan matakuliah Pendidikan Pancasila. Konskwensi lebih lanjut adalah rumusan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada pasal 3 juga perlu diperbaiki agar jelas hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila.
Blog, Updated at: 01.12

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts