Metode Pemecah Hukum Islam Di Indonesia

Metode Pemecah Hukum Islam Di Indonesia 
1. Karakteristik Lembaga Islam di Indonesia
A.Persatuan Islam (Persis)
Fatwa-fatwa persis mayoritas merupakan karya tokoh pendirinya, yaitu Ahmad Hassan (1887-1958).Karyanya sering dipresentasikan sebagai “agresif”, “puritan”, dan “ekstrim”.Ia menolak kompromi dan negoisasi. Ia juga menggunakan kata “bodoh” dan “pembohong” untuk menggambarkan para penentangnya. Dalam fatwa-fatwanya, ia menyajikan sebuah contoh “literalisme” yang dimaksud adalah metode pembacaan Ahmad Hassan terhadap teks-teks dasar agama yang mengandung syariat (sumber dasar), fiqih, bahasa, dan hadis. Dua yang terakhir merupakan hal utama dalam pandangan Persis. Tentu saja ada keterkaitan antara bahasa dan hadis: tata bahasa dan etimologi merupakan fondasi, sementara hadis adalah perangkat riwayat lisan dan tulisan.

Unsur bahasa terdiri dari rangkuman yang pendek dan akurat tentang metode pengelompokan kata berdsarkan tingkat kejelasannya. Kata yang zahir berarti jelas, meskipun ada keterangan tambahan yang menunjukkan bahwa satu arti bias saja lebih umum daripada arti lain. Kata mujmal adalah kata yang tidak cukup jelas dan teks tidak cukup membantu untuk menjelaskannya.Kata ‘amm ialah kata yang bersifat umum.Kata muthlaq menunjukkan kata benda umum.Kata ini digunakan Pesis sebagai satu benda atau lebih di dalam sebuah kelompok.Sementara itu, kata musytarak mempunyai arti yang homonim.

Penjelasan ini cukup untuk menunjukkan bahwa kerangka dasar pemikiran hokum islam Persis adalah menguji teks. Ini membawa kepada masalah fundamental tentang ijma’.Persis sama sekali menolak ijma’.Dalam fatwa nomor 572 tahun 1933, masalah ini dibahas secara terperinci dan bertahap. Tahapan pertama, arti kebahasaan ijma’ yang didefinisikan sebagai “sepakat untuk mencapai kesimpulan yang sama”. Tahapan kedua arti teknis hokum islam .dalam hal ini, fatwa-fatwa itu mengutip beberapa teks yang dikenal baik, khusunya dengan rujukan pada rukun-rukun. Tahap ketiga, pada dasarnya, umat islam harus mempertanyakan: bagaimana seseorang “megetahui”? Epistemologi apa yang dapat menjadi dasar ijma’?

Keterangan diatas menunjukkan adanya pendekatan kritis dari Persis. Sumber-sumber dipertanyakan: apa yang dimaksud masyarakat muslim; apakah di masa lalu, sekarang, atau yang akan dating; apakah mencakup semuanya, baik yang bijak maupun bodoh; otoritas apa untuk memutuskan; apakah suatu masalah bersifat keagamaan atau tidak; dan apakah hal tersebut merupakan kategori yang tepat? Ini merupakan pertanyaan klasik dan Persis menjawabnya bahwa kita harus melihat kepada al-Qur’an dan hadis.

Berkenan dengan ijma’, pertanyaan Persis adalah: apakah ada ijma’ mengenai ‘ijma? Fatwa menolak hal ini dan menawarkan serangkaian bantahan atas justifikasi yang biasa. Singkatnya, ijma’ adalah buatan manusia dan tidak akan pernah bias “membentuk sebagian hokum Allah SWT. Selain itu, Allah SWT juga tidak memerintahkan untuk mengikuti ijma’ yang dibuat oleh sekelompok ulama.

B. Muhammadiyah
Organisasi ini berdiri pada 1912 dengan bagian yang mewadahi masalah perempuan, yaitu Aisyiyah yang berdiri pada 1918.Organisasi ini mulai mengeluarkan fatwa pada 1927. Seperti Persis, Muhammadiyah mendasarkan islampada ijtihad, tetapi mereka memahami konsep ini secara agak berbeda. “metode ijtihad”, dengan demikian, merupakan hal yang sangat penting. Lembaga yang melakukan ijtihad dalam Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih.

Dasar-dasar ideology Muhammadiyah terletak pada gagasan tentang tujuan Syari’ah, yakni hokum yang memiliki tujuan, objek yang harus diidentifikasi, dan diimplementasikan.Tujuannya adalah mashlahah atau kepentingan umum dalam pengertian yang luas.Singkatnya, Muhammadiyah mempunyai ideology yang menganggap sesuatu seperti “kebaikan yang paling besar”. Akan tetapi, tidak seperti ideologi-ideologi secular, Muhammadiyah dibatasi oleh al Qur’an dan sunnah serta keterbatasan akal manusia. Dalam hal ini, logika yang menyertai wahyu, sehingga seseorang harus bekerja dalam batasan-batasan wahyu.Karena itu, Muhammadiyah tidak terkooptasi oleh madzhab tertentu.

Sejak awal berdirinya hingga 1968, Majelis Tarjih membahas masalah akidah dan ibadah dengan ijtihad tarjihi.Ijtihad ini dilakukan secara kolektif untuk memilih pendapat ahli fikih terdahulu mengenai masalah tertentu, lalu menyeleksi pendapat yang paling kuat dalilnya dan paling relevan untuk kondisi saat ini. Dalam pasal 2 Qaidah Lajnah Tarjih, termuat tugas Majelis Tarjih.Pertama, menyelidiki dan memahami agama islam untuk memperoleh kemurniannya. Kedua, menyusun tuntunan akidah, ibadah, akhlak, dan mu’amalah dunyawiyat (sosial).Ketiga, memberikan fatwa dan nasehat, baik atas permintaan atau Tarjih sendiri memandang perlu.Keempat, menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan kea rah yang lebih maslahat.Kelima, mempertinggi mutu ulama.Keenam, hal-hal lain dalam keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.

C. Nahdlatul Ulama (NU)
NU berdiri pada 1926.NU mempunyai sejarah yang panjang mengenai fatwa.Fatwa-fatwa tersebut dikeluarkan bagi para warga NU dan bersifat mengikat secara teori.Isinya diatur secara kronologis, bukan berdasar pokok permasalahan, meskipun dalam beberapa tahun sejumlah topic tertentu cukup dominan dalam berbagai diskusi. Misalnya, dalam tahun-tahun belakangan, topic tentang keluarga berencana (KB) dan bank islam tampil dominan.

NU memberi perhatian terhadap metode yang benar alam mengeluarkan fatwa.Fatwa kedua NU (No.2/1926) membahas secara khusus masalah ini dengan membahas susunan hierarki sumber.Pada awalnya metode ini diambil dari kesepakatan Imam Nawawi dengan karyanya Minhaj dan imam Rafi’I dengan karyanya Muharrar.Jika hal ini gagal menjawab persoalan, Minhaj menjadi rujukan. Jika masih gagal juga, maka yang dilihat adalah par aula mazhab Syafi’i. rujukan yang digunakan disini adalah karya al-Mahalli, Ibn Hajar, khitib syarbini, dan Ramli. Pada akhirnya pandangan kebanyakan ulama boleh dirujuk, tetapi sekarang hal ini dipandang taqlid, bukan ijtihad.Metode tersebut telah memberikan reputasi kepada Ulama NU sebagai konservatif-tradisional.Reputasi ini oleh kebanyakan penulis modern diartikan sebagai taqlid.Penggunaan arti ini terlalu berlebihan dan merupakan kekeliriuan serius.

Setelah tahun 1962, fatwa No.2 memberikan pengaruh dalan sejumlah fatwa. Karenanya, pada tahun 1930, fatwa No. 104 menyatakan, meskipun melakukan perubahan terhadap teks-teks al Qur’an dan hadis tidak diperbolehkan, tetapi perubahan dalam penafsiran dapat kitab-kitab fikih oleh ulama yang benar-benar memenuhi syarat. Kitab-kitab fikih merupakan hal utama dan harus dihormati sedemikian rupa.Dalam hal ini, menarik kesimpulan hokum langsung dari al Qur’an dan hadis tanpa mencari keterangan dari kitab-kitab fikih tidak diperbolehkan. Pernyataan hokum dengan cara seperti ini adalah sesat dan menyesatkan orang lain.

Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Menguji Masalah-masalah di Lingkungan NU.
Ketentuan Umum
  1. Teks-teks yang diperbolehkan adalah yang berkaitan dengan ajaran islam yang sesuai dengan kepercayaan para peninjau hukum dan masyarakat.
  2. Mengikuti suatu mazhab menurut fatwanya adalah mengikuti pendapat-pendapat yang ia sampaikan.
  3. Mengikuti suatu mazhab menurut metodenya adalah mengikuti cara berpikir dan prinsip-prinsipnya untuk membuat hukum yang telah dibangun dasarnya oleh para imam mazhab tersebut.
  4. Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah mengambil hukum islam dari dalilnya dengan metode ushul/furu’ dan pemahaman.
  5. Yang dimaksud dengan “pernyataan” adalah pendapat imam mazhab.
  6. Yang dimaksud dengan “ketetapan bersama” adalah usaha bersama untuk membuat suatu pilihan di antara beberapa pendapat imam atau ulama.
  7. Yang dimaksud dengan “penggabungan” adalah mengikutsertakan hukum bagi kasus tertentu yang belum dijawab dengan kasus lain yang telah dijawab oleh teks hukum.
  8. Yang dimaksud dengan problem yang dipertanyakan adalah suatu permintaan untuk diadakan pembahsan atas satu kasus apakah tema kasus saja, atau pemikiran-pemikiran dasar, bahkan keinginan untuk merevisi kembali topik yang telah dibahas.
  9. Apa yang dimaksud dengan “ratifikasi” adalah pengesahan hasil pembahasan oleh pengurus besar NU, Konferensi Nasional Alim Ulama atau Kongres NU.
2. Perbedaan dan Persamaan Metode Hukum Islam Menurut Persis, Muhammadiyah, dan NU
A. Munculnya Al-Kutub Al-Mu’tabarah
Munculnya term al-kutub al-mu’tabarah dalam tradisi NU agaknya tidak dapat di lepaskan dari polemic keagamaan yang sangat gencar terjadi di masa lalu, khususnya di seputar masa kemerdekaan, antara NU yang di labeli “tradisionalis” dengan Muhammadiyah dan Persis yang di labeli “modernis”.

Polemic itu terjadi bukan karena mereka berbeda dalam mendudukan otensitas Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber primer ajaran Islam, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan literatur yang mereka jadikan rujukan untuk mengembangkan rumusan-rumusan dasar dalam kedua sumber primer tersebut.NU yang tradisional merujuk pada karya-karya ulama mazhab empat, utamanya mazhab Syafi’I.Sedangkan Muhammadiyah dan Persis yang modern merujuk pada karya-karya ulama reformis seperti Ibn Taymiyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, Muhammad ‘Abduh, Rashid Rida, dan semacamnya.

B. Al-Kutub Al-Mu’tabarah dalam pandangan NU
Secara etimologis, Al-kutub al-Mu’tabarah berarti kitab-kitab yang dianggap/ yang di perhitungkan.Dalam terminology NU, yang di maksud kitab al-kutub al-mu’tabarah ialah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama mazhab empat.

C. Al-Kutub Al-Mu’tabarah dalam pandangan Muhammadiyah dan Persis
Pandangan Muhammadiyah dan Persis terhadap Al-Kutub Al-Mu’tabarah dalam tradisi NU sangatlah berdekatan karena mereka berasal dari tradisi intelektual yang sama, yakni selalu menyeru untuk merujuk langsung pada Al-Qur’an dan Hadist. Mereka berusaha melakukan deduksi dari kedua sumber primer tersebut dalam rangka memurnikan ajaran Islam dari campuran budaya local.

Dalam praktek istinbat hukum yang hasilnya mengikat secara organisatoris, Muhammadiyah dan Persis memiliki kesamaan dalam hal.Pertama, proses istinbathukum itu dilakukan secara Jama’i (kolektif) bukan fardi (individual).Kedua, rujukannya langsung pada Al-Qur’an dan Hadist, lalu pada Ijma’ Sahabi jika ditemukan datanya.

Namun Muhammadiyah dan Persis berbeda pandangan mengenai hadist. Muhammadiyah cenderung menggunakan hadist al-sunah as-sahiah yang berarti hadist maqbul, yaitu meliputi hadis shahih al Zatih, hadis shahih li ghayrib, Hadist hasan al Zatih, hadis Hasan li ghayrib. Sedangkan persis lebih cenderung menggunakan al-Hadist al-Shahih yang mencakup hadist shahih li Zatih dan li Gharih saja.Sedangkan Hadis Hasan li Zatih dan li Ghayrih hanya dapat digunakan untuk fadail al-a’mal.

Perbedaan Muhammadiyah dan Persis yang lainnya adalah Muhammadiyah menggunakan Qiyas secara terbatas, yakni pada bidang-bidang non Ibadah, sedangkan Persis tidak mau menggunakan Qiyas sama sekali.

Dalam proses istinbat hukum dari kedua sumber primer itu, Muhammadiyah dan Persis juga mengguunakan apa yang ada dalam tradisi NU disebut Al-Kutub Al-Mu’tabarah, tetapi sebatas sebagai alat bantu. Bila sesuai dengan visi mereka, mereka mengambilnya juga.

Blog, Updated at: 04.25

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts