Pendidikan Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling Atau Konselor

Pendidikan Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling Atau Konselor
A. Rasional
Guru profesional adalah guru yang dalam melaksanakan tugas profesi kependidikan mampu menampilkan kinerja atas penguasan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi penguasaan substansi dan/atau bidang studi sesuai bidang ilmunya. Dalam rangka menyiapkan guru yang professional, maka setelah calon guru dinyatakan memiliki kompetensi akademik kependidikan dan menguasai substansi dan/atau bidang studi yang diperoleh pada jenjang S1, maka calon guru harus disiapkan untuk menjadi guru profesional melalui suatu sistem Pendidikan Profesi Guru. Menurut Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa/peserta untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar mereka menjadi guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik. Atas dasar uraian di atas, keluaran PPG Bimbingan dan Konseling atau Konselor (PPG BK/K) mampu beradaptasi dan melaksanakan tugas profesi pendidik yang unggul, bermartabat, dan dibanggakan lembaga pendidikan pengguna, masyarakat, dan bangsa Indonesia. 

Keberadaan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator dan instruktur (UU No. 20/2003, pasal 1 ayat 6). Namun pengakuan secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara kualifikasi tenaga pendidik satu dengan yang lainnya tidak menghilangkan arti bahwa setiap tenaga pendidik, termasuk konselor, memiliki konteks tugas, ekspektasi kinerja, dan seting pelayanan spesifik yang satu dan yang lainnya mengandung keunikan dan perbedaan. Oleh sebab itu, di dalam naskah ini konteks dan ekspektasi kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor mendapatkan penegasan kembali dengan maksud untuk meluruskan konsep dan praktik bimbingan dan konseling ke arah yang tepat. Merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, untuk selanjutnya tenaga pendidik di bidang bimbingan dan konseling disebut dengan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor

Penegasan Konteks Tugas Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor
Pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal telah dipetakan secara tepat dalam kurikulum SMP dan SMA 1975, bahkan juga pada Kurikulum SD 1976, meskipun ketika itu masih dinamakan layanan bimbingan dan penyuluhan, dan layanan di bidang pembelajaran yang dibingkai dalam kurikulum, sebagaimana tampak pada gambar.

Gambar Wilayah Pelayanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal

Pada konteks kurikulum, sesungguhnya penanganan pengembangan diri lebih banyak terkait dengan wilayah layanan guru, khususnya melalui pengacaraan berbagai dampak pengiring (nurturant effects) yang relevan, yang dapat dan oleh karena itu perlu dirajutkan ke dalam pembelajaran yang mendidik yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan. Meskipun demikian, guru bimbingan dan konseling atau konselor memang juga diharapkan untuk berperan-serta dalam bingkai layanan yang komplementer dengan layanan guru, bahu membahu dengan guru termasuk dalam pengelolaan kegiatan pengembangan diri dan ekstra kurikuler. Persamaan, keunikan, dan keterkaitan antara wilayah layanan, konteks tugas dan ekspektasi kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat digambarkan seperti tampak pada gambar, di mana materi pengembangan diri berada dan merupakan wilayah komplementer antara guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling atau konselor. 
PERKEMBANGAN OPTIMAL PESERTA DIDIK
Pemenuhan standar Kemandirian Peseta Didik; Perwujudan Diri Secara Akademik, Vokasional, Pribadi dan Sosial melalui Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan  
Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan; Penumbuhan Karakter yang Kuat serta Penguasaan hard skills dan soft skills melalui pembelajaran yang mendidik
                                        Wilayah Layanan Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan
Penghormatan kepada Keunikan dan Komplementaritas Layanan
                                 Wilayah Pembelajaran yang Mendidik
Gambar Keunikan Komplementalitas Wilayah Pelayanan Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor Ekspektasi Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dikaitkan dengan Jenjang Pendidikan

Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor sebagai pendidik profesional adalah Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling dan telah menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor (PPG BK/K) yang memberikan layanan ahli bimbingan dan konseling, sedangkan individu yang menerima pelayanan bimbingan dan konseling disebut Konseli. Meskipun sama-sama berada dalam jalur pendidikan formal, perbedaan rentang usia peserta didik pada tiap jenjang memicu tampilnya kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling yang berbeda-beda pada tiap jenjang pendidikan. Batas ragam kebutuhan antara jenjang yang satu dengan jenjang yang lainnya tidak terbedakan sangat tajam. Dengan kata lain, batas perbedaan antar jenjang tersebut lebih merupakan suatu wilayah. Di pihak lain, perbedaan yang lebih signifikan, juga tampak pada sisi pengaturan birokratik, seperti misalnya di Taman Kanak-kanak sebagian besar tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor ditangani langsung oleh guru kelas taman kanak-kanak. Sedangkan di jenjang Sekolah Dasar, meskipun memang ada permasalahan yang memerlukan penanganan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor, namun cakupan pelayanannya belum menjustifikasi untuk ditempatkannya guru bimbingan dan konseling atau konselor di setiap Sekolah Dasar, sebagaimana yang diperlukan di jenjang sekolah menengah (SMP/MTs, SMA/MA, SMK). 

Keunikan dan Keterkaitan Tugas Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor
Tugas-tugas pendidik untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya sebagai mitra kerja. Sementara itu masing-masing pihak tetap memiliki wilayah pelayanan khusus dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam hubungan fungsional kemitraan antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan guru mata pelajaran, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan rujukan (referral). Masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi guru pada saat pembelajaran dirujuk kepada guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk penanganannya, demikian pula masalah yang ditangani guru bimbingan dan konseling atau konselor dirujuk kepada guru untuk menindaklanjutinya apabila itu terkait dengan proses pembelajaran mata pelajaran atau bidang studi. Masalah kesulitan belajar peserta didik sesungguhnya akan lebih banyak bersumber dari proses pembelajaran itu sendiri. Ini berarti di dalam pengembangan dan proses pembelajaran bermutu, fungsi-fungsi bimbingan dan konseling perlu mendapat perhatian guru, dan sebaliknya, fungsi-fungsi pembelajaran bidang studi perlu mendapat perhatian guru bimbingan dan konseling atau konselor. 

Secara rinci keterkaitan dan kekhususan pelayanan pembelajaran oleh guru mata pelajaran dan pelayanan bimbingan dan konseling oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dilukiskan dalam Tabel. 

 Tabel Keunikan dan Keterkaitan Pelayanan Guru Mata Pelajaran dengan Guru bimbingan dan konseling atau Konselor
Dimensi
Guru Mata Pelajaran
Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor
1.
Wilayah Gerak
Khususnya Sistem Pendidikan Formal
Khususnya Sistem Pendidikan Formal
2.
Tujuan Umum
Pencapaian tujuan pendidikan nasional
Pencapaian tujuan pendidikan nasional
3.
Konteks Tugas
Pembelajaran yang mendididk melalui mata pelajaran dengan Skenario Guru
Pelayanan yang memandirikan  dengan skenario konseli-guru bimbingan dan konseling atau konselor.
·    Fokus kegiatan
Pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan penyelesaian masalah-masalahnya.
Pengembangan potensi diri  bidang  pribadi, sosial,  belajar, karier, dan penyelesaian masalah-masalahnya.
·    Hubungan kerja
Alih tangan (referral)
Alih tangan (referral)
4.  
Target Intervensi:
·    Individual
Minim
Utama
·    Kelompok
Pilihan strategis
Pilihan strategis
·    Klasikal
Utama
Minim
5.
Ekspektasi Kinerja:
·    Ukuran keberhasilan
-    Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan
-    Lebih bersifat kuantitatif

-      Kemandirian dalam   kehidupan
-      Lebih bersifat kualitatif yang  unsur-unsurnya saling  terkait (ipsatif)
·    Pendekatan umum
Pemanfaatan Instructional Effects & Nurturant Effects melalui pembelajaran yang mendidik.
Pengenalan diri dan lingkungan oleh Konseli dalam rangka pengatasan masalah  pribadi, sosial, belajar, dan karier. Skenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan konseli. 
·    Perencanaan tindak intervensi
Kebutuhan belajar ditetapkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada peserta didik.
Kebutuhan pengembangan diri ditetapkan  dalam proses transaksional oleh konseli, difasilitasi oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor
·    Pelaksanaan tindak intervensi
Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik peserta didik yang lebih terstruktur.
Penyesuaian proses  berdasarkan respons ideosinkratik  konseli dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka.

B. Pengertian Program PPG BK/K
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 8 tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi Guru Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Khusus Guru Bimbingan dan Konseling diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 27 tahun 2008 disebutkan bahwa kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi Konselor, disingkat Kons.

Pasal 3 ayat 1 Permendiknas No 8 dan No 9 tahun 2009 menyatakan bahwa Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Agar dalam penyelenggaraan program PPG BK/K sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan agar memberikan kemudahan pelaksanaan di LPTK, maka diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Program PPG BK/K yang dapat dipedomani oleh program studi penyelenggara Program PPG BK/K.

C. Landasan Penyelenggaraan Program PPG BK/K
  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 27 tahun 2008 tentang Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Konselor
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan.
  9. Naskah Akademik Program PPG Pra Jabatan
  10. Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. 
  11. Panduan penyelenggaraan Program PPG Pra Jabatan
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
D. Tujuan Program PPG BK/K
Mengacu pada UU No. 20/2003 pasal 3, tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan khusus program PPG pra-jabatan seperti yang tercantum dalam Permendiknas No. 8 Tahun 2009 Pasal 2 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan khusus program PPG dalam jabatan seperti tercantum dalam Permendiknas No 9 Tahun 2010 Pasal 2 adalah untuk menghasilkan guru professional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian, dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Khusus bagi program PPG BK/K oleh karena spesifikasi konteks tugas dan ekspektansi kinerjanya, maka tujuan PPG BK/K adalah untuk menghasilkan guru bimbingan dan konseling atau konselor yang mampu menyelengarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan melalui empat komponen bimbingan dan konseling yakni layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem.
Blog, Updated at: 12.03

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts