Penelitian Migrasi Internasional di Indonesia

Penelitian Migrasi Internasional di Indonesia
Beberapa penelitian migrasi terdahulu yang pernah dikerjakan menyangkut perpindahan tenaga kerja ke luar negeri yang bersifat sementara juga berupaya menjelaskan salah satu persoalan tenaga kerja diantara tiga isue besar migrasi sebagaimana telah disebutkan di atas (Hugo, 1975; Effendi, 1986; Hugo, 1992b; 1995a; 1995b; 1995c; Nasution, 1997; 1998; Spaan, 1994; 1999; Ananta, 1996; Bandiyono, 1997; Keban, 1998; Tirtosudarmo dan Romdiati, 1998; Mantra, Kasto dan Yeremias, 1999; dan Eki, 2002).

Selama ini, penelitian tentang migrasi internasional yang dilakukan di Indonesia menunjukkan hasil, dan secara garis besar dapat dipaparkan kembali sebagai berikut; 
  • Pertama, beberapa penelitian migrasi yang dilakukan oleh Graeme Hugo misalnya. Ia telah menjelaskan secara sistematik tentang latar belakang sejarah dan perkembangan migrasi tenaga kerja Indonesia sejak periode Kolonial Belanda hingga periode sekarang ini (Hugo, 1978; 1980; 1993; 1998b; 2002a) 
  • Kedua, Hugo juga memusatkan perhatian studinya pada program pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (Hugo, 1995a) dan sejumlah penelitian lainnya tentang migrasi wanita serta dampaknya terhadap keluarga di daerah asal (Hugo, 1992b; 1995b; 1998d; 2002b). 
  • Ketiga, Penelitian yang memfokuskan pada migrasi ilegal tenaga kerja Indonesia ke luar negeri juga pernah dilakukan oleh Graeme Hugo pada pertengahan dan menjelang akhir tahun 1990-an (Hugo, 1995c; 1998c). 
  • Keempat, Selain itu, ada lagi penelitian Hugo tentang dampak krisis ekonomi terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia yang dikerjakannya menjelang awal tahun 2000 (Hugo, 1999; 2000b). 
  • Kelima, Ada dua penelitian Hugo yang dilakukan sebelumnya (lihat: Hugo,1996a; 1998b) yang menganalisis secara mendalam tentang dampak ekonomi dari migrasi tenaga kerja terhadap pembangunan regional di Indonesia kawasan timur khususnya di Flores Timur (seperti dikutip oleh Ayub Titu Eki, 2002) dan menemukan bukti bahwa sumbangan ‘remittances’ yang dikirim oleh emigran asal Flores ini sangatlah penting artinya bagi perekonomian di daerah itu (Eki, 2002 :12)  Meskipun begitu banyak penelitian migrasi tenaga kerja (terutama migrasi ke luar negeri) yang dilakukan oleh Graeme Hugo, yakni dengan menganalisis secara mendalam baik data primer maupun data sekunder, akan tetapi tidak satupun dari studinya itu yang secara khusus memusatkan perhatian pada persoalan pengambilan keputusan beremigrasi secara legal ataupun ilegal yang mulai banyak dilakukan oleh wanita di pedesaan, khususnya di Jawa Timur. 
  • Keenam, hasil penelitian Raharto, (1996) berupaya menyajikan data statistik serta mencoba memberikan penjelasan tentang karakteristik sosio-ekonomi dan demografi dari para migran pekerja asal Indonesia,yang beremigrasi ke luar negeri. Firdausy, (1994;1996) menyoroti tentang isue-isue ekonomi dari migrasi internasional tenaga kerja Indonesia ke negara-negara Asia Timur dan Tenggara, terutama yang menyangkut trend,sebab,dan konsekuensinya. 
  • Ketujuh, Ernst Spaan dalam salah satu penelitiannya pada tahun 1994, juga mencoba mendeskripsikan peranan perantara tenaga kerja (Teikong) dalam memfasilitasi para emigran tenaga kerja asal Indonesia ke luar negeri (Spaan, 1994) Selang beberapa tahun kemudian Spaan kembali melakukan penelitian untuk disertasinya dengan fokus studi pada upaya membandingkan antara pola migrasi internal dan migrasi internasional, meliputi; determinan-determinan dan proses migrasi tenaga kerja yang terjadi di Jawa Timur (Spaan, 1999). Tujuan utama penelitiannya, adalah untuk mengeksplorasi perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam mobilitas spatial tenaga kerja, serta untuk mengidentifikasi determinan-determinan; ciri-ciri dan konsekuensi-konsekuensi dari pola-pola mobilitas internal dan internasional seperti itu, baik untuk skala makro (nasional, regional) skala meso (masyarakat) maupun untuk skala mikro (rumah tangga dan individu) 
  • Kedelapan, agak lama sebelum penelitian para ahli yang sudah disebutkan di atas itu, Sofian, et al., (1986) sudah melakukan penelitian tentang mobilitas Angkatan Kerja Indonesia ke Timur Tengah, dengan pendekatan studi kasus di tiga propinsi di Pulau Jawa; yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi ini dilakukan untuk mengetahui berbagai aspek dalam kegiatan penyaluran angkatan kerja Indonesia ke Timur Tengah meliputi; ciri demografi dan sosial ekonomi angkatan kerja Indonesia yang dikirim ke Timur Tengah, Prosedur pengirimannya, aktivitas mereka selama bekerja, tingkat pendapatan, penggunaan remitan di daerah asal dan dampak remitan terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat di daerah asal. Temuan penting studi ini menunjukkan bahwa; mayoritas migran dan migran kembali adalah wanita. Mayoritas berpendidikan rendah, kecuali migran kembali asal Jawa Barat relatif lebih baik (SLTP umum). Mayoritas migran merupakan tenaga kerja tidak trampil, kecuali ketrampilan rumah tangga (memasak, menjahit atau menyulam). Sumber informasi pertama tentang kesempatan kerja di Timur Tengah sebagian besar diperoleh dari agen/petugas perusahaan jasa pengerah tenaga kerja. Sisanya memperoleh informasi pertama dari kerabat dan aparat pemerintah. Sebagian besar migran berpenghasilan di bawah Rp.1 juta dan tidak memiliki tanah pertanian di daerah asalnya. 
  • Kesembilan, penelitian M.Arif Nasution, 1997; tentang “Aliran Pekerja Indonesia ke Malaysia” (Arus migrasi pekerja Indonesia ke Malaysia) yang bertujuan untuk mengkaji aspek sejarah, proses kemasukan, penyesuaian di kawasan tujuan, serta kesannya terhadap masyarakat Malaysia dan Indonesia. Survey dilakukan terhadap 300 pekerja dalam sektor pembinaan (baca: pekerja buruh bangunan) di Kuala Lumpur. Intisari temuan studinya itu dapat dikutip kembali sebagai berikut; “... kemasukan migran Indonesia ke Malaysia telah berlaku sejak sebelum abad 19, terutama wujudnya hubungan antara beberapa kerajaan di waktu itu, pengaruh penyebaran agama Islam dan impak daripada proses pembangunan kolonial.Setakat ini, kemajuan yang dicapai Malaysia berbanding Indonesia akibat daripada proses globalisasi ekonomi telah mendorong orang Indonesia yang ‘terpinggir’ untuk bekerja di Malaysia. Pekerjaan yang diceburi umumnya adalah jenis pekerjaan kolar biru yang sudah tidak diminati penduduk tempatan Malaysia. Kemasukan para migran ini lazimnya melalui beberapa kawasan tertentu dengan bantuan ejen resmi dan tidak resmi. Setelah di Malaysia, migran cenderung berpindah-pindah kerana ingin memperolehi pendapatan yang lebih tinggi atau kerana jenis pekerjaan yang diceburi. Perpindahan tersebut biasanya dibantu oleh kawan, ahli keluarga ataupun majikan. Sebagai kelompok minoriti, para migran lazimnya membina hubungan yang rapat dengan penduduk tempatan dengan cara turut berpartisipasi dalam acara keagamaan, gotong royong dan memberi sumbangan wang. Dikalangan migran mereka cenderung memasuki organisasi formal yang telah wujud di Malaysia atau mewujudkan ‘arisan’ di tempat kongsi. Dari segi impaknya, hasil kajian mendapati, taraf pendapatan migran telah meningkat berbanding ketika mereka masih di Indonesia. ... kemasukan ramai migran secara tidak resmi ke Malaysia melahirkan imej yang kurang baik terutamanya kerana berlaku rasuah di kalangan pegawai kerajaan serta wujudnya ejen-ejen pengirim tenaga kerja yang tidak resmi (Nasution, 1997 : iv) 
  • Kesepuluh, Triantoro, (1999:1-16) juga melakukan penelitian tentang migrasi legal dan ilegal ke Malaysia Barat; dengan mengambil kasus migrasi internasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Triantoro menyimpulkan bahwa, tujuan program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, yang meliputi peningkatan penggunaan jalur resmi oleh para migran pekerja, belum dapat dicapai, baik dari aspek responsivitas, responsibilitas maupun akuntabilitas. Menurut hasil temuan Triantoro (1999: 14) prosedur pelayanan program dirasakan masih terlalu birokratis, tidak efisien, berbiaya tinggi dengan waktu tunggu pemberangkatan yang sangat lama, bahkan cenderung tidak pasti, serta menyulitkan calon migran sebagai pengguna program. Migran yang menggunakan jalur resmi, dalam kenyataannya selama proses perekrutan, tidak bisa lepas dari jeratan eksploitasi mekanisme calo terselubung yang dikemas melalui sistem perekrutan sponsor secara resmi yakni PJTKI. 
  • Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Daulay, (1999) tentang pergeseran pola relasi gender di keluarga migran, menunjukkan bahwa, pada mulanya pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga menunjukkan adanya dominasi dan subordinasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi studi yang dilakukannya menemukan bukti bahwa dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan yang diyakini secara umum mengalami gugatan di kalangan keluarga migran. Basis ekonomi perempuan migran merupakan salah satu sumber kekuatan dalam negosiasi hubungan gender. Dampak migrasi menurut Daulay (1999:133) secara umum, para TKIW cukup mempunyai kekuasaan di dalam menentukan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga.
Dari beberapa penelitian migrasi yang pernah dilakukan di Indonesia tentang arus migrasi tenaga kerja ke luar negeri, Hugo (1997) menyimpulkan beberapa temuan pokok tersebut sebagai berikut; 
  1. Bahwa perpindahan tenaga kerja ke luar negeri secara resmi, masih di dominasi oleh pengiriman langsung ke Arab Saudi terutama melibatkan tenaga kerja wanita yang sepenuhnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. 
  2. Bahwa, migrasi pembantu rumah tangga mengalami peningkatan terutama ke negara-negara Asean seperti; Singapura, Hongkong dan Malaysia. 
  3. Bahwa, migrasi internasional tenaga kerja Indonesia sangat dominan melibatkan tenaga kerja tidak terampil. 
  4. Bahwa, perpindahan tenaga kerja ke Malaysia awalnya banyak sekali melibatkan laki-laki, tetapi kemudian migrasi tenaga kerja wanita menjadi lebih penting. 
  5. Bahwa, beberapa migran yang sudah tinggal sangat lama di Malaysia, cenderung memilih menetap di sana. 
  6. Sementara Jawa, terutama Jawa Timur menyediakan sebagian terbesar pekerja migran, dan beberapa di antaranya pergi ke luar negeri sebagai tenaga kerja tidak resmi dan berasal dari Indonesia kawasan timur, meskipun Jawa Timur merupakan daerah asal migran terpenting. 
  7. Bahwa,tidak tersedia data yang akurat tentang remitan, tetapi data yang dicatat oleh pegawai pemerintah yang menerima transfer dari luar negeri menunjukkan jumlah 1,2 milyar dollar US,... meskipun ini sebenarnya hanya merupakan puncak dari sebuah gunung es dari arus remitan sejak sebagian besar remitan dikirim melalui saluran tidak resmi (baca: bukan Bank atau Kantor Pos Giro) (lihat: Hugo,1997 : 76) 
Apa yang telah disimpulkan dari studi migrasi tersebut di atas, kiranya sangat membantu memperluas wawasan dan upaya penulis di dalam memahami gambaran umum mengenai peta studi migrasi tenaga kerja di Indonesia ke luar negeri. Meskipun demikian, penelitian yang tengah dikerjakan ini tetap perlu dilaksanakan terutama untuk mengkaji ketiga isue pokok dalam studi-studi migrasi internasional. Disamping itu penelitian ini juga berupaya untuk melengkapi temuan-temuan yang sudah ada itu.  

Teori-Teori Pengambilan Keputusan Bermigrasi 
Selama ini gejala migrasi tenaga kerja sudah sangat lazim dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan tiga paradigma yang sudah dikenal yaitu: 
  • Pertama; pendekatan teori ekonomi (Todaro, 1978; dan DaVanzo, dalam De Jong and Gardner, 1981); 
  • Kedua; pendekatan Psikologi yang menganalisis motif-motif orang untuk berpindah (Fawcett, 1978 dan Wolpert, 1966) dan 
  • Ketiga; teori-teori persepektif demografi dan geografi yang bersumber dari hukum grafitasi E.G. Ravenstein. 
Teori-teori yang bersumber dari Ravenstein ini sangat menekankan pada faktor pendorong dan penarik migrasi, yang ditulisnya pada tahun 1885 dan menjadi dasar bagi pengembangan analisis-analisis migrasi spatial selama beberapa dekade 1970 hingga menjelang awal 1990 (Lee, 1970; Hugo, 1975; Mantra, 1981 dan Naim, 1979). 

Demikian pula dengan teori-teori pengambilan keputusan bermigrasi selama ini, masih di dominasi oleh teori-teori yang bersumber dari paradigma ekonomi, psikologi, demografi dan atau geografi sosial. Dalam hal ini dapatlah ditunjukkan beberapa teori yang mengacu pada paradigma ekonomi, misalnya;
  • Teori Neoclassical Economic Macro yang menjelaskan perpindahan para pekerja dari negara yang kelebihan tenaga kerja dan kekurangan modal menuju ke negara yang kekurangan tenaga kerja tetapi memiliki modal besar (Massey, dkk., 1993; 1998 dan Hugo, dkk., 1996b). Kemudian 
  • Teori Neoclassical Economic Micro, yang menyarankan kepada para migran potensial agar dalam pengambilan keputusan bermigrasi mempertimbangkan biaya dan keuntungan perpindahan ke daerah tujuan yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan daerah asalnya (Massey, 1993: 434) Teori lainnya yaitu, 
  • Teori Segmented Labour Market yang menyatakan, bahwa pekerja melakukan migrasi karena ditentukan oleh tingginya permintaan pasar kerja di negara lain (Todaro, 1997; Massey, dkk, 1993; dan Abella, 1999). Dalam teori ini faktor ketertarikan pasar atas emigrasi tenaga kerja  jauh lebih dominan dibandingkan dengan faktor tekanan untuk berpindah oleh sebab lain dari daerah asal. 
Beberapa ahli telah membuktikan hal ini, bahwa kesempatan kerja yang luas di Sabah Malaysia menyebabkan tingginya permintaan terhadap pekerja emigran tanpa skill dari pada faktor lain (Miller, 1995; Hugo, 1995c; dan Chin, 1997) Menurut Chin, di Sabah tingkat upah pekerja sangat rendah dan kondisi kerja juga sangat memprihatinkan, dibandingkan dengan tingkat upah dan kondisi kerja di negara bagian lain di Malaysia. Akibatnya, tenaga kerja lokal enggan bekerja di Sabah, dan hal ini mendorong permintaan tenaga kerja asing tanpa skill menjadi tinggi. Hasil penelitian Eki, (2002) menunjukkan bahwa TKI yang bekerja ke Sabah; ternyata bukan disebabkan oleh faktor ketertarikan (pull factor), akan tetapi lebih oleh faktor keterpaksaan (push factor) sebab kondisi di Flores Timur sangat miskin sember daya alamnya.  

Dalam konteks pengambilan keputusan bermigrasi ditingkat individu, sebenarnya ada banyak model pendekatan teoritik yang bisa digunakan, dan salah satu di antaranya misalnya model Michael P. Todaro (1978). Menurut Todaro, dorongan utama migrasi adalah pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan (benefit) dan biaya (cost) baik dalam arti finansial maupun psikologis. Ada dua alasan mengapa seseorang melakukan perpindahan. 
  • Pertama, meskipun pengangguran di kota bertambah, tetapi seseorang masih mempunyai harapan (expecting) untuk mendapatkan salah satu dari sekian banyak lapangan kerja yang ada di kota. 
  • Kedua, seseorang masih berharap untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan dengan daerah asal. 
Besarnya harapan diukur dari : 
  1. Perbedaan upah riil antara desa dan kota dan 
  2. Kemungkinan seseorang mendapatkan salah satu jenis pekerjaan yang ada di kota (Sukirno, 1978:145). 
Asumsi Todaro adalah bahwa, dalam jangka waktu tertentu, harapan income di kota tetap lebih tinggi di bandingkan dengan di desa, walaupun dengan memperhitungkan biaya migrasi. 

Teori pengambilan keputusan bermigrasi di tingkat individu dari perspektif geografi yang berpengaruh kuat dalam analisis-analisis migrasi pada era 1970-an hingga menjelang awal tahun 1990 an, adalah teori yang diajukan oleh Everett S. Lee (1970). Menurut Lee, keputusan bermigrasi di tingkat individu, dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu; 
  1. Faktor-faktor yang ada di daerah asal migran; 
  2. Faktor yang terdapat di daerah tujuan migrasi; 
  3. Faktor penghalang migrasi dan 
  4. Faktor individu pelaku migrasi.  
Model lain, (4) yang juga banyak dipakai adalah pendekatan Economic Human Capital. Ini adalah pendekatan mikro ekonomi yang berasumsi bahwa, seseorang memutuskan untuk berpindah ke tempat lain, adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di tempat tujuan, Tindakan seperti ini dianalogikan sebagai tindakan melakukan “investasi” sumber daya manusia. Prinsip dasar model ini menyatakan bahwa, investasi sumber daya manusia sama artinya dengan investasi di bidang usaha yang lain. Menurut teori ini, seseorang yang memutuskan untuk berpindah tempat, berarti mengorbankan pendapatan yang “seharusnya” ia terima selama hidupnya di tempat asal (sebut saja =Yv), merupakan opportunity cost untuk memperoleh sejumlah pendapatan yang jumlahnya lebih besar di tempat tujuan migrasi (sebut saja =Yw) Selain Opprtunity cost untuk perpindahan seperti itu, individu yang bersangkutan juga mengeluarkan biaya langsung dalam bentuk ongkos transportasi, barang-barang, biaya pemondokan, dan biaya hidup lainnya. Semua biaya tersebut (opportunity cost dan biaya langsung) itu dianggap sebagai investasi yang melekat pada diri migran. Imbalannya adalah, adanya arus pendapatan yang lebih besar di daerah tujuan, yang tadi dinyatakan dengan =Yw (Sukirno, 1978:146).

Teori lain (5) yang juga lazim dipakai di dalam analisis pengambilan keputusan beremigrasi adalah teori; New Household Economic. Menurut teori ini, arus migrasi akan membentuk strategi perekonomian rumah tangga guna memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan resiko serta menghilangkan tekanan yang berasal dari kegagalan pasar (Massey, dkk., 1993 dan Hugo, dkk., 1996). Teori ini menjelaskan sebuah wawasan utama dalam pendekatan terbaru bahwa, aturan migrasi tidaklah dibuat oleh individu yang terisolasi, tetapi dibuat oleh sekelompok orang yang saling berhubungan  semacam kerabat atau keluarga dimana orang-orang akan bertindak secara kolektif (Massey, dkk., 1993:438). Semua pendekatan teoritik yang bersumber dari paradigma ekonomi sebagaimana di paparkan di atas, sudah sangat lazim digunakan dalam analisis-analisis migrasi. 

Meskipun ada sedikit kesamaan dengan teori ekonomi yang terakhir, tetapi studi ini, dengan sengaja telah memilih paradigma sosiologi, untuk dipakai menjelaskan perpindahan penduduk bersifat sementara ke luar negeri, khususnya wanita dari desa yang diduga mengalami tekanan kemiskinan. Banyak peneliti menyatakan di dalam berbagai kesempatan bahwa, mobilitas penduduk geografis atau konkritnya migrasi dari desa-ke kota, merupakan salah satu strategi yang penting bagi rumah tangga miskin di pedesaan untuk menaikkan penghasilan mereka sebagai suatu cara untuk “keluar” dari kemiskinannya (Mantra, 1981; Nasikun, 1984; Todaro, 1978; Effendi, 1986 dan Titus, 1988). 

Tidak jauh berbeda dengan itu, perpindahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri khususnya ke Asia Tenggara yang mereka lakukan secara legal maupun ilegal sesungguhnya juga merupakan suatu strategi dari golongan miskin pedesaan dari Jawa Timur dalam dua dekade terakhir untuk keluar dari kondisi kemiskinannya. 

Sehubungan dengan itu, kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial-ekonomi dan juga politik, sebenarnya dapat dipahami dan dijelaskan melalui dua teori sosiologi makro yang mempunyai implikasi penjelasan yang berbeda, yakni; 
  1. Teori Struktural Fungsional atau teori fungsional dan 
  2. Teori Struktural Konflik atau disebut juga teori Konflik. Kedua teori tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. 
Teori Struktural Fungsional 
Strategi teori yang kemudian lebih dikenal dengan teori fungsional ini, lahir dan menjadi bagian dari analisis-analisis sosiologi yang berpengaruh kuat pada tahun 1940-hingga awal 1960-an. Meskipun dua dasawarsa berikutnya, teori yang berada di bawah strategi fungsionalisme ini mulai dipertanyakan adekuasinya, dan mendapat kritik, tetapi sejak awal tahun 1980-an, melalui karya Fungsionalis terkemuka pada saat itu yaitu Jeffrey C Alexander (1982, 1984, 1985) mashab fungsionalisme kembali memberikan pengaruhnya di dalam analisis atau perbincangan-perbincangan sosiologi makro (Sanderson, 1995:8-9). 

Kendatipun terdapat variasi penekanan di antara para Fungsionalis dalam memahami realitas sosial, tetapi bila dicermati lebih lanjut, teori-teori fungsional sebenarnya menekankan pada aspek-aspek nilai, norma atau pendek kata ‘kebudayaan’ yang diakui berfungsi mengintegrasikan anggotaanggota masyarakat (Turner, 1974 : 31-2). 

Secara lebih rinci, prinsip-prinsip dasar teori fungsionalisme menurut Sanderson dapat dikemukakan kembali sebagai berikut; 
  1. Bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dan tergantung satu sama lain, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian lainnya. 
  2. Bahwa setiap bagian dari masyarakat itu eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. 
  3. Bahwa semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat mengikatkannya menjadi satu dan salah satu bagian penting dari mekanisme tersebut adalah komitmen para anggota-anggota masyarakat terhadap serangkaian kepercayaan dan nilai-nilai yang sama (baca: kebudayaan). 
  4. Bahwa masyarakat cenderung mempertahankan suatu kondisi yang berimbang atau harmoni agar tercapai stabilitas kehidupan bersama. 
  5. Bahwa perubahan sosial adalah merupakan peristiwa yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi jika hal itu terjadi juga, maka perubahan tersebut pada umumnya akan mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan (Sanderson, 1995 : 9). 
Sejalan dengan pemikiran-pemikiran dasar tersebut, maka menurut teori fungsional, orang atau sekelompok orang menjadi miskin, karena mereka itu telah menganut budaya kemiskinan. Konsep kebudayaan Kemiskinan ini dipakai pertama kali oleh Oscar Lewis di dalam laporan penelitian volume pertamanya (1961) yang berjudul “ La Vida, a Puerto Rican Family in the Culture of Poverty ” (Rogers, 1969: 25; dan Bayo, 1981: 19). Menurut Lewis (1964) Sekali timbul kebudayaan kemiskinan maka ia cenderung meng-abadikan dirinya. Andre Bayo Ala (1981:21) yang mengutip pernyataan Lewis selanjutnya mengatakan: 

“Dari hari ke hari,anak-anak kaum jembel sekitar 6 atau 7 orang mulai menyerap sikap-sikap dasar dan nilai-nilai dari sub kultur mereka. Kemudian, secara psikologis mereka tidak siap untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari perubahan keadaan atau mereka belum siap untuk memperbaiki dan menangkap kesempatan-kesempatan yang dapat memajukan kehidupan mereka. Orang-orang yang hidup dalam kebudayaan kemiskinan hanya sedikit sekali memproduksi barang-barang, sehingga mereka juga memperoleh bagian yang sedikit saja. Pengangguran dan setengah pengangguran yang kronis, upah-upah yang rendah, tidak berharta benda, tidak punya tabungan, tidak punya persediaan bahan pangan di rumah dan kekurangan uang yang kronis, telah menjebloskan keluarga dan individu ke dalam suatu lingkaran setan kemiskinan” 

Pendapat Lewis (1964) tersebut di atas juga dikutip oleh Parsudi Suparlan (1984) dan menyatakan bahwa kebudayaan kemiskinan dapat muncul dalam berbagai konteks sejarah. Tetapi kecenderungan terbesar, budaya ini tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi sebagai berikut; 
  1. Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, 
  2. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang tetap tinggi terutama bagi tenaga tidak terampil 
  3. Upah buruh yang rendah 
  4. Gagalnya golongan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakasa Pemerintah, 
  5. Sistem keluarga bilateral lebih menonjol dibanding sistem keluarga unilateral; dan 
  6. Kuatnya perangkat nilai-nilai pada kelas penguasa yang lebih menekankan pada penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, sikap hemat dan adanya anggapan bahwa, rendahnya status ekonomi seseorang  sebagai hasil ketidak mampuan pribadi. Lebih lanjut dinyatakan oleh Lewis, bahwa kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, yang sangat individualistik, dan berciri kapitalisme (Suparlan, 1984 : 31). 
Masih dalam konteks kebudayaan, Koentjaraningrat yang juga penganut fungsionalisme di Indonesia, menyatakan bahwa kemiskinan adalah merupakan akibat dari ketidak mampuan golongan tertentu masyarakat di dalam merespon proses pembangunan (ekonomi). Menurut Koentjaraningrat (1987:41) faktor penyebabnya adalah mentalitas manusianya. Mentalitas petani di Indonesia (tidak hanya di Jawa) menilai tinggi konsep homogenitas dalam hidup bersama. Dalam rangka ide ini, ada satu konsep penting yang ia katakan bahwa, di dunia ini, manusia itu pada hakekatnya tidak hidup sendiri, dan bahwa mereka selalu mendapatkan bantuan dari sesamanya disaat dalam kesulitan. Konsep ini memberikan suatu landasan yang kokoh bagi rasa aman, tentram dalam hidup bersama itu dengan kewajiban saling memberi dan menjaga homogenitas) maka tidak ada orang yang hidup menonjol dibanding orang lain. Pada bagian lain Koentjaraningrat menyebutkan bahwa, mentalitas Priyayi Jawa mempunyai persepsi waktu yang banyak ditentukan oleh masa lampau. Kondisi mentalitas manusia inilah menurut Koentjaraningrat yang tidak sesuai dengan jiwa pembangunan, dalam hal ini konsep karya manusia itu  tidak  “ achievement oriented ” tetapi hanya terhadap amal dari karya (Koentjaraningrat, 1984 : 39).

Berkaitan dengan persoalan ini, Everett M Rogers, menyebutkan bahwa, petani di pedesaan, umumnya menganut sub kultur yang ciri-cirinya antara lain; 
  1. Adanya ketidak percayaan secara timbal balik dalam hubungan antara petani satu dengan lainnya, 
  2. Petani mempunyai pandangan yang sempit, sehingga hal-hal yang baik dan kesempatankesempatan untuk maju selalu nampak terbatas, 
  3. Mereka memiliki ketergantungan sekaligus pula kecurigaan kepada Pemerintah dan unsurunsurnya, 
  4. Mereka juga memiliki kehidupan kekeluargaan, dan keakraban di antara orang-orang yang punya ikatan kekerabatan, 
  5. Keengganan untuk menerima ataupun menciptakan ide-ide atau inovasi baru, 
  6. Petani juga memiliki budaya fatalis yaitu,derajat yang rendah untuk merancang masa depan yang lebih baik,
  7. Aspirasi dan keinginan-keinginan petani juga amat terbatas di dalam menggapai masa depan, 
  8. Tidak adanya sifat untuk mengekang diri, yaitu mengorbankan kenikmatan saat ini untuk meraih keuntungan yang lebih besar dikemudian hari, 
  9. Petani juga memiliki pandangan yang terbatas tentang dunia luar dan 
  10. Petani juga memiliki emphati yang rendah, dalam arti rendahnya ketrampilan di dalam upaya “menangkap” peran orang lain di dalam dirinya (Rogers, 1969:24-36). 
Meskipun Rogers merumuskan ke 10 karakteristik petani itu berdasarkan atas hasil studinya di Colombia, tetapi selain perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalamnya, sesungguhnya banyak pula persamaannya dengan ciri-ciri petani di Indonesia, khususnya di Jawa. 

Para teoritisi fungsionalisme baik Durkheim, Radcliffe-Brown maupun Talcott Parsons, nampaknya tidak luput dari kritik (Waters, 1994:165). Ciri pokok fungsionalisme yaitu gagasan tentang kebutuhan masyarakat (societal needs) secara cermat tidak dapat diterima, karena sebenarnya masyarakat tidak dapat mempunyai kebutuhan dalam arti yang konkret. Hanya individu-individu itulah yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang riil yang dapat dilihat, sementara masyarakat tidak. Meskipun mungkin benar bahwa orang mengembangkan kebutuhan-kebutuhan tertentu, sebagai hasil dari kehidupan bersama, tetapi kebutuhan-kebutuhan ini masih merupakan kebutuhan dari sesuatu yang konkrit, dan bukan kebutuhan dari abstraksi yang disebut masyarakat (Sanderson, 1995:10-1). Bahwa, masyarakat tidaklah selalu berada dalam situasinya yang harmonis sebagaimana digambarkan oleh Durkheim, karena sesungguhnya masyarakat itu juga dapat terbentuk dari berbagai perbedaan atau bahkan konflik kepentingan di antara anggotaanggota masyarakat. 

Jadi, dalam konteks permasalahan kemiskinan dan mengapa orang kemudian memilih beremigrasi secara legal atau ilegal, ternyata teori struktural fungsional tidak mampu memberikan dasar pemahaman dan penjelasan yang kuat tentang mengapa para wanita desa memutuskan untuk pergi jauh ke negara (bangsa) lain untuk melawan kemiskinannya itu. Bahkan jika dicermati lebih seksama, teori Struktural Fungsional telah gagal didalam memberikan penjelasan; karena orang miskin dengan sikap fatalisnya, emphatinya yang rendah serta pasrah pada nasib menurut teori fungsional; berarti mereka tidak akan memilih bermigrasi tetapi justru tetap akan tinggal di daerah asalnya dengan segala kemiskinannya itu. Dengan demikian, teori yang diharapkan bisa menjawab permasalahan kemiskinan dan migrasi internasional ini adalah teori Struktural Konflik. 

Teori Struktural Konflik 
Penjelasan lain yang kiranya bisa dipakai untuk memahami persoalan kemiskinan penduduk adalah dengan menggunakan pendekatan struktural konflik yang pernah dikemukakan oleh Karl Marx dan Max Weber dan sosiolog Jerman lainnya, antara tahun 1864-1920 (Sanderson, 1995: 11). Meskipun Marx dan Weber disebut-sebut sebagai teoritisi konflik diluar Ralf Dahrendorf (dan oleh karena itu mereka memiliki beberapa persamaan yang penting) tetapi keduanya mengembangkan versi teori konflik yang agak berbeda. Itu pulalah sebabnya teori konflik modern terpecah menjadi dua versi pokok yaitu; teori konflik neo-Marxian dan teori konflik neo-Weberian.

Tetapi yang lebih kuat memberikan pengaruh dalam analisis-analisis sosiologi makro adalah versi neo-Marxian (Sanderson,1995: 11). Menjelaskan fenomena kemiskinan dalam masyarakat, teori struktural konflik menyatakan bahwa, orang atau sekelompok orang menjadi miskin bukanlah karena menganut budaya kemiskinan sebagaimana diyakinkan oleh teoritisi fungsionalis -- tetapi karena struktur sosial dalam masyarakatnya itulah -- yang menyebabkan mereka tidak dapat memiliki dan tidak punya peluang untuk menguasai sumber-sumber produksi dan tidak berdaya didalam upaya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Secara garis besar, gambaran kemiskinan penduduk di pedesaan Jawa khususnya, dapat dijelaskan melalui tinjauan sejarah berikut ini. Secara historis, struktur sosial masyarakat desa di Jawa telah ditandai oleh cirinya yang dominan yaitu; tingkat penguasaan sumber produksi yakni tanah pertanian yang sangat tidak merata. Sejarah pedesaan di Indonesia (Jawa khususnya) telah menunjukkan gambaran yang amat jelas, bagaimana pernah terjadi suatu perubahan kehidupan yang amat drastis akibat berlakunya sistem Tanam Paksa pada tahun 1830 hingga tahun 1870 (Siahaan, 1990) Saat itu pemerintah kolonial menghapuskan pajak-pajak atas tanah, dan diganti dengan produksi tanaman pemerintah di atas seperlima tanah seorang petani, atau 66 hari dari seluruh hari kerja petani sepanjang tahun. Sistem Tanam Paksa disamping telah menimbulkan perubahan besar dalam sistem perekonomian (karena berorientasi kepada kepentingan kapitalis) juga telah menghentikan secara drastis berkembangnya pemilikan tanah secara komunal di dalam kehidupan masyarakat desa (Siahaan, 1990:17). Setelah kemerdekaan, perkembangan daerah pedesaan menuju suatu kesatuan ideologi nasional ternyata masih membutuhkan perubahan besar di tingkat kehidupan masyarakat desa. Permasalahan struktur pemilikan sumber-sumber produksi pertanian peninggalan Belanda masih belum hapus sama sekali, bahkan kondisi ”kurang tanah” di pedesaan yang gawat sudah diramalkan sejak jaman kolonial oleh banyak ahli ( Singarimbun dan Penny, 1976 , Siahaan, 1990 ; dan Sajogyo, 1993 ) Uraian tersebut di atas, sebenarnya mengacu pada strategi teori dari neo-Marxian dengan prinsip-prinsip sebagai berikut . Bahwa kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena kompetisi, pertentangan atau konflik di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang berkepentingan itu. Sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan merupakan hal yang penting, dan oleh karena itu berbagai kelompok didalam masyarakat akan memperebutkannya. Sebagai akibat tipikal dari pertentangan ini, akan muncul polarisasi masyarakat menjadi segmen-segmen yang dominan secara ekonomi dan ada kelompok yang tersubordinasi. Bahwa pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok yang determinan. Bahwa konflik dan pertentangan sosial di dalam dan di antara berbagai kelompok masyarakat itu akan melahirkan kekuatan-kekuatan yang akan menggerakkan perubahan sosial, dan hal ini merupakan sesuatu yang umum terjadi dalam masyarakat (Sanderson, 1995:12). Dalam kondisi sulit seperti itu, penduduk miskin di pedesaan cenderung terpolarisasi menjadi dua, yakni sebagian akan bermigrasi ke kota-kota terdekat dengan harapan bisa keluar dari kemiskinannya, sementara sebagian lainnya tetap tinggal di desa dengan segala kemiskinannya. Setelah mencoba membandingkan ke dua teori sosial makro, dengan segala penjelasan teoritiknya itu, ternyata teori struktural konflik juga tidak cukup tuntas memberikan penjelasan dan jawaban terhadap pertanyaan besar dari studi ini, mengapa para wanita miskin di pedesaan mengambil keputusan untuk beremigrasi ke luar negeri baik secara legal maupun ilegal. Oleh karena itulah Sanderson (1995) mengajukan satu pendekatan yang ia sebut dengan Sinthesis. Pendekatan ini ia kemukakan karena kebanyakan ilmuwan sosial menganut salah satu dari strategi teoritik makro (Fungsionalisme ataukah Strukturalisme) yang masing-masing memiliki kelemahan dan sekaligus juga keunggulan itu. Mereka menggunakan strategi yang dianggap lebih tepat sebagai alat yang lebih kurang ekslusif dan memberi orientasi bagi pemikiran dan mengarahkan langkah-langkah penelitian mereka. Pendekatan Sanderson ini menyatakan bahwa lebih baik mengakui kegunaan semua pendekatan yang ada itu. Sejalan dengan itu, untuk lebih memahami soal kemiskinan di dalam kelompok keluarga, maka akan dicoba dilihat dari tataran teori sosial Mikro, untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang atau keluarga dalam mengatasi kemiskinannya dari tekanan struktur dan juga akibat kultur kemiskinan yang dianutnya. Pendekatan teoritik ini didukung oleh teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddiens (1997). Menurut Giddens, ilmu sosial tidaklah sama dengan ilmu alam, dimana agen (aktor) tidak dapat merubah struktur alam, akan tetapi di dalam kehidupan sosial masyarakat, adalah hal yang sangat mungkin dimana seorang agent dapat mempengaruhi struktur sosial dimana ia menjadi bagian di dalamnya. Atas dasar itulah ia kemudian merumuskan teorinya yang dikenal dengan Strukturasi yang melihat hubungan antara struktur di satu pihak dan aksi dari agent di pihak lain (Giddens dan Turner, 1997: 6). Bahwa pada dasarnya dapat terjadi di dalam kehidupan sosial bersama, seseorang (agent) dapat saja mempengaruhi struktur sosial melalui tindakan-tindakan tertentu (misalnya; menarik diri dengan cara beremigrasi) yang dianggap terbaik bagi diri dan keluarganya, dari pada berada di bawah tekanan struktur (dan menjadi miskin) selamanya. 

Meskipun teori strukturasi ini hampir mendekati harapan sebagai alat untuk menjelaskan gejala migrasi internasional dalam penelitian ini tetapi secara konkrit tetap saja belum mampu menjawab pertanyaan besar dari studi ini, tentang mengapa wanita dari pedesaan Jawa Timur mengambil keputusan untuk beremigrasi secara legal atau ilegal ke luar negeri. 

Teori Pilihan Rasional dan Tindakan Voluntaristik 
 Sosiologi menurut Weber (1969) merupakan bidang kajian ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial dengan jalan menguraikan dan menjelaskan sebab-sebab dari sesuatu tindakan tersebut dilakukan. Sesungguhnya, inti dari sosiologi Weber adalah pada makna yang konkrit dari tindakan perseorangan yang lahir dari alasan-alasan subyektif, dan bukan pada bentuk-bentuk substansial dari kehidupan bersama maupun nilai obyektif dari tindakan tersebut. 

Weber selanjutnya menyatakan bahwa, tindakan sosial seseorang dipengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut; 
  1. Zweck rational, adalah tindakan sosial yang mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional di dalam merespon kondisi eksternalnya (termasuk tanggapan terhadap orang lain di luar dirinya dalam upaya mencapai tujuan yang maksimal dengan pengorbanan yang seminimal mungkin).  
  2. Wert rational, juga merupakan tindakan yang rasional, tetapi mendasarkan diri pada keyakinan akan nilai-nilai absolut tertentu, seperti; nilai keagamaan, etika dan estetika atau nilai lainnya yang diyakini. 
  3. Affectual, merupakan suatu tindakan sosial yang lahir dari adanya dorongan atau motivasi yang bersifat emosional, seperti dorongan rasa marah terhadap seseorang, atau tindakan yang didasari oleh rasa cinta, kasih sayang dan sejenisnya. 
  4. Traditional, adalah tindakan sosial yang berhubungan dengan orientasi atau dorongan tradisi masa lampau, yang dianggap mulia dan berdasarkan pada hukum-hukum normatif yang menjadi kesepakatan masyarakat (lihat : Siahaan, 1983 : 218 -220). 
Menurut Weber, keempat tindakan sosial seperti inilah yang dapat mempengaruhi pola-pola hubungan sosial di dalam struktur masyarakat. Inti pemikiran Weber tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori pilihan rasional yang lahir kemudian. Teori pilihan rasional (Rational Choice Theory) sering pula disebut sebagai teori tindakan rasional (Rational Action Theory) 

Teori ini pada awalnya berpengaruh kuat pada analisis-analisis ekonomi, tetapi kemudian diadopsi pula oleh sosiologi, psikologi, dan ilmu politik bahkan ilmu humaniora. Meskipun teori pilihan rasional ini awalnya berakar pada sosiologi Max Weber, tetapi di dalam sosiologi populer sekitar tahun 1990-an, mulai masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi Amerika setelah munculnya penerbitan Jurnal Rationality and Society pada tahun 1989 dan berdirinya Seksi Pilihan Rational (Rational Choice Section) pada tahun 1994 di negara tersebut (Adipitoyo, 2003:25) 

Dalam penggolongan Poloma (2000) Teori Pilihan Rasional ada pada pespektif sosiologi naturalistik, yaitu bagian penggunaan matematika dalam teori sosiologi; sedangkan di dalam penggolongan Haralambos dan Holborn (2000: 1031-1079) tidak dimasukkan; baik pada perspektif struktural, tindakan sosial maupun pada penyatuan pendekatan struktural dan tindakan sosial. Sumber lain menyebutkan bahwa, teori pilihan rasional memang masuk ke dalam kelompok teori sosiologi naturalistik. Akan tetapi, teori ini memiliki kesempatan dalam sosiologi evaluatif, karena dapat digunakan untuk pengukuran pengambilan kebijakan (Friedman dan Hechter dalam Ritzer, 1990 : 220). 

Menurut Melberg (http://www./2home.sol.no/-hmelberg/papers/950520.) model pilihan rasional menjadi berharga dalam analisis sosiologi, karena menyediakan aturan berdasarkan pengalaman dan praktek atau petunjuk praktis,”rule of thumb” tentang bagaimana (mekanisme) suatu tindakan itu dipilih. Akan tetapi, karena pilihan rasional memerlukan banyak faktor, seperti pilihan yang diambil, maka untuk penjelasannya harus dibantu dengan model-model yang lain. Model pilihan rasional sangat penting untuk dipakai menjelaskan pertukaran sosial, dalam arti pemilihan tindakan pada situasi interaktif yang sangat dipengaruhi oleh upaya pemaksimalan menurut tujuan. Model pilihan rasional merupakan mekanisme yang membutuhkan fakta-fakta tertentu yang eksternal (seperti tujuan dan makna dari tindakan) Dalam hubungan ini, teori-teori yang lain, diperlukan untuk menjelaskan tujuan dan pengertian yang mempengaruhi situasi tertentu (Adipitoyo, 2003:26). 

Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Huber sebagaimana dikutip oleh Heckathorn (dalam Ritzer dan Smart, 2001:274) menunjukkan bahwa, sosiologi pilihan rasional mencakup sebagian besar penelitian sosiologi di dalam kesamaan analisis mengenai perilaku yang purposif. Jadi perilaku yang purposif dengan demikian, merupakan elemen penting di dalam teori pilihan rasional. Tetapi ciri terpenting dari sosiologi pilihan rasional menurut sumber di atas, adalah komitmennya yang mendalam kepada individualisme metodologis (methodological individualism) yang bersumber dari sosiologi Max Weber. Ciri yang kedua adalah bahwa; teori pilihan rasional memandang konsep memilih (choice) tersebut sebagai proses mengoptimalkan tujuan. 

Sementara itu, para teoritisi sosiologi pilihan rasional seperti; James S.Colleman, Richard M.Emerson, Karen S.Cook, Peter M.Blau serta Robert von Mises; menyatakan pandangan yang sama, bahwa model pilihan rasional ini berupaya menunjukkan; 
  1. Dasar fenomena sosial itu nyata, 
  2. Para aktor bertindak untuk tujuan mengejar kepentingan secara rasional, 
  3. Kecanggihan individualisme metodologis, 
  4. Fokus analisis lebih pada aktor dan strateginya dari pada sistem secara keseluruhan, dan 
  5. Penggunaan logika deduksi untuk menjelaskan fenomena (Mozelis, 1995). 
Menurut Friedman dan Hechter (Ritzer, 1990:220-23) ada tiga kelebihan yang dimiliki oleh teori pilihan rasional, yaitu; 
  1. Memiliki kontribusi pada area pengukuran, 
  2. Sebagai pendekatan pertikaian dalam institusi sosial (seperti: dalam hukum, peraturan-peraturan, norma, dan nilainilai budaya) dan 
  3. Memberikan kemungkinan tentang cara untuk menjawab pilihan tujuan individu. 
Adanya kesempatan untuk pengukuran, yang dapat dilakukan oleh pilihan rasional adalah pada proses pembuatan keputusan (decision making processes) individu dalam agregasi (aggregation)

Tokoh utama teori pilihan rasional yang tetap teguh pada pendiriannya adalah Colleman, sedangkan yang lainnya, bergabung ke dalam model pertukaran sosial (Social Exchange Model) yang sebenarnya masih segaris dengan teori pilihan rasional. Posisi Colleman lebih ke arah atomisme sosial, karena ia memasukkan proposisi makro ke tingkat mikro. Meskipun demikian, sedikitnya ada tiga proposisi Colleman yang mampu menggambarkan bentuk ideal penjelasan peristiwa sebagai berikut;
  1. Proposisi makro ke mikro, yang mengungkapkan pengaruh faktor tingkat masyarakat terhadap individu 
  2. Proposisi mikro ke makro, yang menggambarkan proses-proses pada tingkatan mikro 
  3. Proposisi mikro ke makro, yang menunjukkan bagaimana sejumlah peristiwa pada tingkat individu akan menghasilkan perubahanperubahan pada tingkat masyarakat (Mozelis, 1995). 
Sosiologi Pilihan Rasional menurut Heckathorn memandang bahwa, memilih itu sebagai tindakan yang bersifat rasional. Jadi artinya, Teori Pilihan Rasional sangat menekankan pada prinsip “efisiensi” di dalam mencapai tujuan suatu tindakan. Sementara itu, Teori Voluntaristic Action (Talcott Parsons) sangat deterministik dan hanya menekankan pada proses pemilihan “means” (cara) di dalam mencapai tujuan suatu tindakan. Dalam kerangka semacam inilah maka dipandang penting untuk mengintegrasikan Rational Choice Theory dengan Voluntaristic Theory of Action Talcott Parsons, agar Teori Voluntaristik memiliki “frame-work” yang jelas dan menjadi lebih tajam untuk digunakan menganalisis “Proses Pengambilan Keputusan Migrasi ditingkat individu. Dasar pertimbangan mengintegrasikan ke dua teori ini, ada tiga yakni, 
  • Pertama; agar hal ini dapat lebih tajam membedakan dengan pandangan ekonomi mikro klasik yang melihat pilihan rasional sekedar untuk memaksimalkan keuntungan atau pendapatan (Ritzer dan Smart, 2001: 274) 
  • Kedua, karena “Actor” di dalam upaya mengejar “Goal” (menurut kerangka pemikiran Voluntaristic Action) diasumsikan melakukan pilihan rasional. 
  • Ketiga, bahwa Teori Pilihan Rasional sebagai alat analisis gejala sosial, perlu didukung oleh teori lain yang berdimensi mikro agar lebih “applicable” menurut paham “Utilitarianisme”. Pertimbangan tersebut di atas juga diperkuat oleh Heckathorn . 
Bahwa dalam pandangan teori sosiologi pilihan rasional, dorongan untuk bertindak lebih didasarkan pada tujuan-tujuan altruistik (altruistic) dan egoistik (egoistic) yang kompleks. Selain itu Teori Pilihan Rasional juga memandang bahwa rasionalitas itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Artinya bahwa, ada kalanya suatu tindakan yang sudah diperhitungkan secara rasional ternyata memiliki akibat yang tidak diharapkan, bahkan akibat tersebut sama sekali tidak diperhitungkan atau diantisipasi sebelumnya. 

Menurut Heckathorn, semua itu terjadi karena keterbatasan rasio manusia di dalam memperoleh dan mengolah informasi (Ritzer dan Smart, 2001: 274). Secara esensial memang tidak ada perbedaan antara teori sosiologi pilihan rasional dengan teori sosiologi klasik. Akan tetapi satu hal yang membedakannya adalah pada konsepsi tentang “memilih” yang nampak lebih eksplisit pada sosiologi pilihan rasional, dibandingkan dengan sosiologi klasik (Ritzer dan Smart, 2001: 274). Disamping itu, teori pilihan rasional memiliki dua asumsi pokok sebagai berikut:
  1. Fenomena sosial, ekonomi, dan fenomena tingkat kemasyarakatan (societal) lainnya hanya dapat dijelaskan melalui pemahaman atas tindakan individu-individu, atau suatu hubungan kausal penjelasan dan keberadaannya hanya dapat dicari pada tingkatan mikro, dan 
  2. Tindakan serta institusi pada dasarnya adalah tindakan sosial.Oleh sebab itu, teori pilihan rasional menolak anggapan “atomisme sosial truistik” (truistic social atomism) yang memandang masyarakat sekedar merupakan gabungan individu-individu dan institusi yang berisikan penjumlahan orang-orang, aturan-aturan, dan peran-peran sosial (Heckathorn dalam Ritzer dan Smart, 2001 : 275). 
Pada bagian lain Heckathorn juga menyatakan bahwa, dilihat dari struktur umum teori pilihan rasional, ternyata ia mencakup beberapa terminologi teoritik sebagai berikut; 
  1. Sekumpulan aktor yang berfungsi sebagai pemain dalam sistem, 
  2. Alternatif-alternatif yang tersedia bagi masing-masing aktor, 
  3. Seperangkat hasil yang mungkin diperoleh dari sejumlah alternatif yang tersedia bagi aktor, 
  4. Pemilihan kemungkinan hasil oleh aktor dan 
  5. Harapan aktor terhadap akibat dari parameter-parameter sistem (Ritzer dan Smart, 2001:276). 
Karena studi ini akan difokuskan pada permasalahan bagaimana para wanita desa yang miskin tersebut mengatasi berbagai tekanan struktural maupun tekanan fungsional atau kebudayaannya, maka untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, studi ini telah memilih teori yang dianggap lebih sesuai, untuk transformasi mikro ke makro yaitu teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Sementara itu, kerangka teoritik yang hendak digunakan dalam studi ini, tetap mengacu pada teori Struktural Fungsional dan Struktur Konflik sebagai “theoritical frame work” ditingkat makro, sedangkan teori “Voluntaristic Theory of Action” dari Parsons akan digunakan sebagai alat utama untuk menjelaskan dan meramalkan gejala pengambilan keputusan migrasi internasional ditingkat mikro. Dengan demikian, secara eksplisit penelitian ini akan memasuki kelompok teori Sosiologi Pilihan Rasional, sedangkan teori yang akan dikoreksi (diuji) adalah teori “ Voluntaristic Action” dari Talcott Parsons (1971) 

Pendekatan yang pertama sebenarnya pernah ditolak oleh para ahli sosiologi, tetapi kemudian mulai muncul dan dianggap signifikan dengan kondisi dasawarsa terakhir yaitu sekitar tahun 1980-an. Pada dasarnya pendekatan ini menekankan bahwa, manusia adalah organisme yang mementingkan dirinya sendiri, karena itu ia memperhitungkan cara-cara bertindak yang memungkinkan mereka memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. 

Dengan demikian para individu ini akan memiliki motivasi pada tingkat mikro, dan gambaran berbagai masyarakat serta jaringan dunia selama jangka waktu yang lama, merupakan hasil kumpulan dari interaksi tingkat mikro ini. Bahwa konstruksi sosial atas realitas itulah yang memaksimalkan perolehan diri masing-masing individu yang berinteraksi dalam kondisi-kondisi sosial dan historis tertentu (Sanderson, 1995 : 25-6). Dapat segera terlihat bahwa teori pilihan rasional sangat sesuai dengan strategi teoritis matrialis dan konflik pada tataran makro. Ada bukti yang menunjukkan bahwa, versi tertentu dari teori matrialistis dan konflik ternyata secara eksplisit didasarkan pada asumsi-asumsi tingkat mikro pilihan rasional. Tentu saja, teori pilihan rasional bukanlah merupakan strategi yang sempurna (dan satu-satunya) untuk translasi mikro, karena dapat saja terjadi dimana orang mengikuti motif-motif lain diluar kepentingan dirinya. Tetapi secara umum, strategi teoritis tingkat mikro ini (pilihan rasional) dapat dipandang sebagai strategi yang paling memberikan harapan di dalam menguji dasar-dasar mikro bagi sosiologi makro (Sanderson, 1995 : 26). 

Teori Voluntaristic Action 
Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa teori pokok yang akan penulis pilih dan gunakan dalam studi ini adalah yang kedua yaitu teori “Voluntaristic action” yang dirumuskan oleh Talcott Parsons (1971). Adapun asumsi yang mendasari pilihan teori “Voluntaristic action” ini adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa setiap orang pastilah menganut sistem nilai, norma atau pendek kata kebudayaan tertentu. Kedua, bahwa kebudayaan itu tidaklah mungkin ada tanpa masyarakat. Jadi dalam asumsi penulis, memilih teori ‘Voluntaristic action’ berarti telah memilih dasar pemikiran makro (teori struktural fungsional) kedalam satu pendekatan mikro guna menjelaskan proses pengambilan keputusan yang rasional ditingkat individu. Sebagaimana dikutip oleh Turner, di dalam bukunya “The Structure of Sociological Theory” secara garis besar inti teori ‘Voluntaristic Action’ dari Parsons ini dapat dilihat dan dijelaskan melalui bagan sebagai berikut: 

Bagan  Unit-unit Tindakan Voluntaristik Menurut Parsons.
Sumber : Turner,J.H.,The Structure of Sociological Theory,1974 :32. 

 Menurut Parsons (1951: 20-23) struktur dari tindakan sosial menyangkut lebih dari sekedar perilaku-perilaku yang ditentukan oleh aturan-aturan normatif belaka. Dalam kaitan ini, ada tiga komponen menurut Parsons yang perlu diperhatikan yakni; 
  • Pertama, setiap tindakan menyangkut pengambilan keputusan perseorangan didalam usahanya meraih sesuatu tujuan. 
  • Kedua, seperangkat nilai-nilai dan ide-ide yang lain akan membatasi pengambilan keputusan pelaku (Actor) didalam upayanya untuk mencapai tujuan tersebut. 
  • Ketiga, adanya kondisi-kondisi yang bersifat situasional, seperti; keistimewaan lingkungan fisik dan keturunan, selanjutnya akan mendorong tindakan tersebut (Turner, 1976 : 33). 
Pada bagian lain Parsons (1968) menjelaskan konsepsi tentang Voluntarisme tersebut sebagai proses pengambilan keputusan subyektif dari seseorang aktor (pelaku individual), tetapi Parsons memandang keputusan seperti itu sebagai hasil parsial dari bermacam-macam tekanan tertentu baik yang sifatnya normatif maupun situasional. Menjelaskan bagan tersebut di atas, Parsons (1968) sebagaimana dikutip oleh Turner, (1974 : 32) selanjutnya menyatakan bahwa, Voluntaristic Action dengan demikian meliputi beberapa elemen dasar, sebagai berikut; 
  1. Ada pelaku (actor) yang dalam pemikiran Parsons merupakan perseorangan, 
  2. Pelaku yang sedang mengejar tujuan tertentu, 
  3. Pelaku yang juga mempunyai beberapa alternatif cara (means) untuk meraih tujuan itu,
  4. Pelaku yang dihadapkan pada beberapa varian kondisi situasional, seperti; keadaan biologik dan keturunannya, baik karena sebab eksternal maupun karena desakan ekologiknya yang mempengaruhi pemilihan sarana dan tujuan, 
  5. Pelaku yang dibatasi oleh nilai-nilai, norma-norma dan sejumlah ide lainnya  yang dalam hal ini mempengaruhi apa yang sesungguhnya dipertimbangkan sebagai tujuan dan sarana (means) yang dipilih untuk mencapai tujuan itu. 
Jadi tindakan sosial menurut Talcott Parsons (1968) meliputi aktor yang mengambil keputusan subyektif tentang sarana atau cara yang ia pakai untuk meraih tujuan, yang seluruhnya di pengaruhi atau mendapat tekanan dari nilai, ide dan kondisi situasional dilingkungan dimana aktor menjadi bagian di dalamnya (Turner, 1974 : 31).
Blog, Updated at: 02.12

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts