Pluralisme, Multikultural Dan Kemajemukan Masyarakat

Pluralisme, Multikultural Dan Kemajemukan Masyarakat 
Keberagaman merujuk pada pluralisme. Konsep pluralisme sering digunakan sebagai konsep yang mendeskripsikan adanya keragaman budaya. Sebagian antropolog menggunakan pemahaman pluralisme sebagai fakta atas adanya kemajemukan budaya. Parsudi Suparlan misalnya, menggunakan konsep “masyarakat multikultural Indonesia” yang dibangun sebagai hasil reformasi dengan “tatanan kehidupan orde baru yang bercorak ‘masyarakat majemuk’(plural society)”. Plural Society adalah istilah yang digunakan Furnival untuk menggambarkan segregasi masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme Belanda (Bagir, Dwipayana, Rahayu,Sutarno, Wajidi, 2011: 28-29).

Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007). Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan (Parekh, 1997 yang dikutip dari Azra, 2007).

Sampai di titik ini, kita bisa memandang proyek multikulturalisme dengan lebih menyeluruh, bukan semata-mata sebagai jargon politik untuk mencitrakan ideologi atau organisasi yang pro kemanusiaan, melainkan sebagai sebuah konsep filosofis dengan asumsi-asumsi yang ternyata problematis. Salah satu ironi dari proyek multikultural, lanjut Anne Phillips (2007:25), adalah bahwa atas nama kesetaraan dan respek mutual antarelemen masyarakat, ia juga mendorong kita untuk memandang kelompok-kelompok dan tatanan-tatanan budaya secara sistematis lebih berbeda daripada kenyataan sesungguhnya dan dalam proses tersebut, multikulturalisme berkontribusi menciptakan stereotipisasi wujud-wujud kultural yang ada.

Seperti telah disinggung di atas, konsep lain yang berhubungan dengan pluralisme adalah masyarakat majemuk dan multikulturalisme. Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (by force) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Sebelum Perang Dunia kedua, masyarakat-masyarakat negara jajahan adalah contoh dari masyarakat majemuk. Sedangkan setelah Perang Dunia kedua contoh-contoh dari masyarakat majemuk antara lain, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Suriname. Ciri-ciri yang menyolok dan kritikal dari masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintah nasional dengan masyarakat suku bangsa, dan hubungan di antara masyarakat suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional (Suparlan, 2004).

Hildred Geertz menggambarkan keberagaman kehidupan bangsaIndonesia sebagai berikut:
“Terdapat lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang benbeda-beda di Indonesia, masing-masing kelompok mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa yang berbeda-beda dipakai. hampir semua agama besar dunia diwakili, selain dari agama-agama asli yang jumlahnya banyak sekali.” (Heldred, 1963: 24)

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk itu, ada dua istilah yang penting dipahami yaitu kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas). Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, dan bukan ketunggalan (Kusumohamidjojo, 2000:45). Artinya, dalam “masyarakat Indonesia” dapat dijumpai berbagai subkelompok masyarakat yang tidak bisa disatukelompokkan satu dengan yang lainnya. Adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa di Indonesia menegaskan kenyataan itu. Demikian pula halnya dengan kebudayaan mereka. Sementara heterogenitas yang merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya (Kusumohamidjojo, 2000:45). Artinya dari masing masing golongan dan kelompok memiliki potensi kesenderungan untuk sifat ethnosentisme karena keberagaman dan perbedaan cenderung mendorong manusia menganggap pandangan pada sudut pandang golongan atau kelompok tersebut.

Salah satu agenda reformasi masyarakat Indonesia ialah menegakkan suatu hidup bersama yang demokratis, mengakui akan martabat manusia yang sama (human dignity), menghormati akan keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, dan bertekad untuk membangun kesatuan Indonesia dalam wadah Negara Kesaturan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia baru itu adalah masyarakat multikultural (multicultural society) Indonesia yang semakin meneguhkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai upaya untuk membangun integrasi dan demokrasi Indonesia (Arif, 2008).

Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai multicultural nation-state dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai monocultural nation-state. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap zamannya itu. Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yang secara substantif dan prosedural menghargai persamaan dalam perbedaan dan persatuan dalam keberagaman, secara konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut.

Konsep masyarakat multikultural (multicultural society) perlu dibedakan dengan konsep masyarakat majemuk (plural society) yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa, multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005:98). Multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat (Azra, 2006:154, Suparlan 2005). Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Perubahan cara berpikir pluralisme ke multikulturalisme adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep multikulturalisme yang sesuai dengan konteks Indonesia, dan pemahaman itu harus berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik yang mendukung. 

Masyarakat baru yang merupakan pergeseran dari masyarakat majemuk ke masyarakat multikultural Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang mengatur kehidupannya sebagai warga suatu bangsa. Sebagai dasar kehidupan bernegara, Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara.

Pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa diakui bahwa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan sumber etika dan moral. Manusia Indonesia yang bermoral adalah manusia yang menjalankan nilai-nilai agama yang dianutnya. Di dalam sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi dan HAM. Seorang manusia Indonesia hanyalah mempunyai arti di dalam kehidupan bersama manusia Indonesia lainnya untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Hal ini berarti manusia dan masyarakat Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang humanis dan mengakui akan hak asasi manusia. Di dalam sila kelima Pancasila, yang penting ialah penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno di dalam salah satu pidatonya. Di dalam sila keempat mengandung nilai-nilai demokrasi dan pandangan populis. Kehidupan bersama masyarakat Indonesia berpihak kepada kepentingan rakyat dan bukan kepada kepentingan penguasa atau kepada segolongan masyarakat yang better off. Di dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno merupakan alat dan bukan tujuan di dalam kehidupan bersama masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu berbagai kebijakan yang memaksa menghilangkan kebhinnekaan masyarakat Indonesia adalah bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia.

Sifat pandangan ethnosentrisme ini harus diatur dan diarahkan agar tidak mendominasi dari lingkungan yang majemuk dan banyak golongan berbeda. Bhineka Tunggal Ika sebagai alat pengatur masyarakat yang multikultural merupakan paham yang digunaka oleh bangsa Indonesia sebagai alasan atau sabab pemersatu bangsa hingga hari ini. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini tertulis di dalam lambang negara Indonesia, Burung Garuda Pancasila. Pada kaki Burung Garuda itulah terpampang dengan jelas tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Secara konstitusional, hal tersebut telah diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Blog, Updated at: 06.06

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts