Sejarah Bhineka Tunggal Ika

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang disemangati oleh Sumpah Pemuda tahun 1928, sebetulnya merupakan terbentuknya sebuah bangsa dalam sebuah negara yaitu Indonesia tanpa ada unsur paksaan. Namun begitu, pembentukan bangsa yang ada itu, bukanlah tanpa halangan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, tantangan pertama adalah membuat berbagai perangkat guna melegitimasi pembentukan negara baru, seperti pembuatan perangkat hukum (undang-undang dasar), perangkat pemerintahan (penyusunan alur tata negara), dan juga penentuan simbol-simbol kebangsaan. Proses pembuatan berbagai perangkat yang ada tersebut dijalankan oleh suatu badan yang dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melalui sidang-sidangnya. Pada akhirnya dihasilkanlah UUD 1945 sebagai undangundang dasar, pasangan proklamator sebagai presiden dan wakil presiden, Pancasila sebagai dasar negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia.

Para pendiri negara (founding fathers) yang memahami betul konstelasi masyarakat Indonesia yang plural dan sekaligus juga heterogen telah menjadikan ujar-ujar Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bagi Negara Republik Indonesia (Kusumohamidjojo, 2000:1, 45), bahkan setelah proses perubahan UUD 1945, ujar-ujar Bhinneka Tunggal Ika itu semakin dikukuhkan sebagai semboyan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 36A UUD 1945 yang berbunyi Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini memuat idealitas multikulturalisme di Indonesia (Hardiman, 2005:514).

Sebagai suatu historical being, Bhinneka Tunggal Ika yang secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu atau although in pieces yet one, melewati rentang yang panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai pada zaman negara kerajaan Nusantara. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara, yang diikrarkan oleh Patih Gadjah Mada dalam Kakawin Sutasoma, karya Empu Tantular:

Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa, 
bhinnêki rakwa ring apan kěna parwanosěn, 
mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, 
bhinnêka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa (Pupuh 139: 5). 

(Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. (Bhineka Tunggal ika tan Hana Dharma Mangrwa) (Tantular, 2009:504-505)

Kitab Sutasoma mengajarkan toleransi kehidupan beragama, yang menempatkan agama Hindu dan agama Buddha hidup bersama dengan rukun dan damai. Kedua agama itu hidup beriringan di bawah payung kerajaan, pada jaman pemerintahan raja Hayam Wuruk. Meskipun agama Hindu dan Buddha merupakan dua substansi yang berbeda, namun perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan, karena kebenaran Hindu dan Buddha bermuara pada hal “Satu”. Hindu dan Buddha memang berbeda, tetapi sesungguhnya satu jenis, tidak ada perbedaan dalam kebenaran.

Tentang hal ini amatlah menarik menyimak apa yang dikemukakan oleh Supardan (2008:135) yang mengutip uraian Darmodihardjo (1985), yang menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika secara hakiki mengungkapkan kebenaran historis yang tidak dapat disangkal lagi sejak zaman kerajaan dahulu. Kerajaan Majapahit memiliki politik hubungan antarkerajaan yang terungkap dalam semboyan “mitreka satata” yang berarti “persahabatan dengan dasar saling menghormati” dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara lainnya seperti Champa, Syam, Burma. Pujangga Empu Tantular melukiskan kehidupan beragama dengan baik dengan kalimat “bhinneka tunggal ika tan hana darma mangrua” yang berarti “walaupun berbeda, satu adanya, tidak ada agama yang tujuannya berbeda”. Empu Tantular sudah mendudukan ujar-ujar tersebut sebagai falsafah Kerajaan Majapahit pada zamannya (abad ke-14).

Istilah Bhinneka Tunggal Ikayang semulamenunjukkan semangat toleransi keagamaan, kemudiandiangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia. Sebagai semboyan bangsa konteks permasalahannya bukan hanya menyangkut toleransi beragama tetapi jauh lebih luas seperti yang umum disebut dengan istilah suku, agama, ras, dan antar golongan(SARA). Semboyan itu dilukiskan di bawah lambang negara Indonesia yang dikenal dengan nama Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia lengkap dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara.

Kebhinnekaan atau yang berbeda-beda itu menunjuk pada realitas objektif masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Keanekaragaman di bidang politik diwarnai oleh adanya kepentingan yang berbeda-beda antara individu atau kelompok yang satu dengan individu atau kelompok yang lainnya. Di bidang ekonomi, keanekaragaman dapat dilihat dari adanya perbedaan kebutuhan hidup, yang akhirnya berimplikasi terhadap munculnya keanekaragaman pada pola produksi. Di bidang sosial, keberagaman itu tercermin dari adanya perbedaan peran dan status sosial. Selain itu, keanekaragaman juga dapat dilihat dari segi geografis, budaya, agama, etnis, dan sebagainya. Keanekaragaman itu pun masih dikukuhkan lagi oleh kebhinnekaan perseorangan masing-masing anak negeri yang kini berjumlah lebih dari 200 juta jiwa. Dengan adanya keanekaragaman dalam berbagai bidang tersebut menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai masyarakat yang multi etnik, multi agama (multi religi), multi budaya (multikultural), dan sebagainya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk (Plural Society).

Jika dilihat dari struktur sosialnya, keanekaragaman atau kemajemukan masyarakat Indonesia berdimensi ganda, karena memiliki kemajemukan secara horizontal dan vertikal. Kemajemukan secara horizontal dalam sosiologi dikenal dengan istilah deferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan suatu sistem kelas sosial dengan sistem linear atau tanpa membeda-bedakan tinggi-rendahnya kelas sosial itu sendiri. Misalnya, perbedaan agama, ras, etnis, clan (klan), pekerjaan, budaya, maupun jenis kelamin. Kemajemukan secara vertikal melahirkan stratifikasi sosial. Dalam Sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya, seperti lapisan kaya dan miskin, penguasa dan jelata.

Makna kesatuan (tunggal ika) dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan rasionalitas yang lebih menekankan kesamaan daripada perbedaan. Kesatuan merupakan sebuah gambaran ideal. Dikatakan ideal karena kesatuan merupakan suatu harapan atau cita-cita untuk mengangkat atau menempatkan unsur perbedaan yang terkandung dalam keanekaragaman bangsa Indonesia ke dalam suatu wadah, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan adalah upaya untuk menciptakan wadah yang mampu menyatukan kepelbagaian atau keanekaragaman.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk, namun tetap menjunjung tinggi kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan keekaan, antara kepelbagaian dan kesatuan, antara hal banyak dan hal satu, atau antara pluralisme dan monisme.

Bhinneka Tunggal Ika adalah cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan (Rizal Mustansyir, 1995 : 52). Keseimbangan itu sendiri merupakan konsep filsafati yang selalu terletak pada ketegangan di antara dua titik ekstrim, yaitu keanekaan mutlak di satu pihak dan kesatuan mutlak di pihak lain. Setiap kali segi keanekaan yang menonjolkan perbedaan itu memuncak akan membawa kemungkinan munculnya konflik, maka kesatuanlah yang akan meredakan atas dasar kesadaran nasional. Demikian pula sebaliknya, manakala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu tampil secara berlebihan, maka keanekaan selalu mengingatkan bahwa perbedaan adalah kodrat sekaligus berkah yang tak terelakkan.

Untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa, kebhinnekaan sebaiknya tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi kebhinnekaan harus dipandang sebagai aset yang diharapkan mampu berperan sebagai sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kebhinnekaan sebagai kekayaan serta mendaya-gunakannya justeru dapat menjadi pondasi kokoh persatuan dari sebuah imagined community yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran sebagai masyarakat yang berbhinneka tetapi mencita-citakan kesatuan yang dikukuhkan sebagai konsensus bersama dalam Soempah Pemuda 1928 telah menjadi modal sosial ampuh yang berhasil mempersatukan dan mengantar negara-bangsa ini mampu melewati masa-masa sulit dari dulu sampai sekarang, bahkan juga nanti.

Masyarakat yang berbhinneka yang dicirikan oleh adanya perbedaan memang sangat rawan terhadap konflik. Indonesia sebagai masyarakat yang berbhinneka, secara internal telah mengandung sumbersumber ketegangan dan pertentangan. Menurut Eka Dharmaputera (1997 : 40), baik keanekaragaman maupun kesatuan Indonesia adalah kenyataan sekaligus persoalan. Kebhinnekaan Indonesia sepintas lalu memang jauh lebih menonjol daripada kesatuannya. Oleh karena itu, bahaya disintegrasi selalu merupakan ancaman baik riil maupun potensial. Jika bertumpu pada realitas bangsa yang berbhinneka, bahaya disintegrasi memang merupakan ancaman yang amat nyata. Namun karena Indonesia tidak hanya berbhinneka, tetapi juga tunggal ika, maka integrasi bukanlah sesuatu yang mustahil. Setiap pembahasan tentang Indonesia yang mengabaikan kedua atau salah satu dimensi tersebut, dapatl ahdipastikan tidak akan mencapai sasaran.

Selanjutnya Eka Darmaputera (1997 : 8-9) juga mengatakan, agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik, masyarakat harus mampu mengatasi disintegrasi potensial yang ada di dalam dirinya sendiri. Seluruh masyarakat dapat berfungsi hanya apabil anggota-anggotanya bersedia untuk mengintegrasikan diri, baik dalam bentuk integrasi normatif maupun integrasi nilai. Integrasi normatif tercermin dari adanya kehidupan bersama di mana seluruh anggota masyarakat bersedia mematuhi dan mengikuti “aturan permainan” yang telah ditentukan. Sedangkan integrasi nilai tercermin dari adanya nilai-nilai fundamental yang dijadikan sebagai pandangan hidup bersama.

Perbedaan dalam kebhinekaan merupakan suatu realitas, karena itu perbedaan tidak perlu lagi untuk dibeda-bedakan. Membeda-bedakan perbedaan justeru akan dapat menimbulkan bahaya disintegrasi. Perbedaan dalam kebhinnekaan perlu disinergikan atau dikelola dengan cara mendayagunakan aneka perbedaan menjadi modal sosial untuk membangun kebersamaan. Karena kesatuan dicirikan oleh adanya kesamaan, maka untuk mewujudkan cita-cita kesatuan di tengah-tengah kebhinnekaan diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk melihat kesamaan pada sesuatu yang berbeda itu. Secara individu, setiap manusia adalah berbeda, baik dilihat dari segi fisiknya maupun mentalnya. Setiap manusia merupakan subjek yang otonom. Namun demikian, setiap manusia memiliki kesa maan, yaitu sama-sama manusia (sesama manusia). Demikian juga dalam konteks ke-Indonesiaan, terdapat beragam suku, agama, ras, dan golongan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbedabeda, tetapi semuanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bangsa Indonesia (sesama bangsa Indonesia). Konsep “sesama” tidak hanya terbatas pada manusia. Manusia dengan binatang juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mahluk hidup (sesama mahluk hidup). Demikian juga kesamaan bisa ditemukan dalam hubungannya dengan yang lain, sehingga muncul adanya berbagai konsep sesama, seperi sesama ciptaan Tuhan, atau sesama isi dunia, dan lain sebagainya. Inilah konsep “sesama” dalam arti luas (Pursika, 2009 : 28).

Persatuan dalam tulisan ini merujuk pada konsep integrasi nasional. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut. Hak dan kewajiban yang terkait dengan ras seseorang hanya terbatas pada bidang tertentu saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan bidang pekerjaan atau status yang diraih dengan usaha (Sunarto, 2004). Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda menjadi sebuah kesatuan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa (Herdiawanto & Hamdayama, 2010). Sebutan kesatuan bangsa atau kesatuan wilayah mempunyai dua makna yaitu (kompasiana, 2010):
  1. Menunjukkan sikap kebersamaan dari bangsa itu sendiri.
  2. Menyatakan wujud yang hanya satu dan utuh, yaitu satu bangsa yang utuh atau satu wilayah yang utuh. 
Dalam hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka konsep integrasi nasional sangat berkaitan erat dengan konsep identitas nasional. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu nation (bangsa) dengan ciri-ciri yang khas, yang dari ciri khas tersebut, suatu bangsa menjadi berbeda dengan bangsa lain (Wibisono dalam Herdiawanto & Hamdayama, 2010). Dilihat dari konteks Indonesia, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya (Herdiawanto & Hamdayama, 2010).

Kekerasan dan Isu Konflik
Akar masalah konflik dan kekerasan antarkelompok masyarakat atau antarwarga memiliki latar belakang yang beragam. Bisa berpangkal dari perselisihan pribadi antara dua orang dari etnis yang berbeda, bisa karena faktor sosial budaya, politis, ideologis, dan kecemburuan ekonomi. Etnis setempat terlibat konflik dengan etnis pendatang. Etnis setempat merasa cemburu secara sosial ekonomi terhadap etnis pendatang yang secara sosial ekonomi lebih baik. Konflik sosial dan horisontal menjadi membesar, meluas, memanas, dan mengeras karena melibatkan sentimen kesukuan, ras, politis, ideologis, dan agama. Karena faktor etnis, politis, ideologis, dan agama inilah yang menjadi simbol dan identitas pemersatu, pengikat, dan perekat kelompok-kelompok masyarakat itu. Jika sentimen kesukuan, politis, ideologis, dan agama sudah masuk dalam suatu konflik sosial, maka konflik tadi menjadi lebih membara, eksplosif, masif, dan eskalatif. Di situ anarkisme, brutalisme, keberingasan dan amuk massa menajdi sangat dominan dalam konflik sosial tadi. 

Hal ini bisa disebabkan juga oleh beberapa faktor internal dari perilaku ethnosentrisme dan anarkis perilaku ini mampu memecah belah antar masyarakat di Indonesia. Gelombang konflik antaretnis di banyak daerah di Indoensia terjadi sejak 1998 dan beberapa tahun sesudahnya. Eskalasi konflik antaretnis pada kurun waktu itu dapat dicatat antara lain terjadi di Ambon, Poso, Sampit, Samarinda, dan Sambas. Konflik-konflik tadi melibatkan kekerasan, keberingasan, anarkisme, brutalisme dan amuk massa yang eksplosif dan masif dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik dan kekerasan antaretnis di Ambon dan Poso, misalnya, diwarnai dengan pembakaran rumah-rumah ibadat dari masing-masing pihak yangterlibat konflik. Kesucian, keagungan dan kehormatan rumahrumah ibadat tidak digubris oleh masing-masing pihak yang berseteru. Konflik Poso dan Ambon berakhir setelah ditanda tanganinya piagam perdamaian antara kedua belah pihak di Malino. Ledakan kekerasan antarkelompok masyarakat masih terus membara. Dapat disebut antara lain kasus tanah makam Embah Priuk, peristiwa Tambora, insiden Buol, dan terakhir bentrokan di Tarakan. Kekerasan antaretnis di Tarakan, Kaltim, berasal dari masalah pribadi antara dua orang dari etnis yang berbeda. Tewasnya seseorang dari etnis tertentu memicu konflik semakin luas, panas dan beringas. Pihak etnis yang anggota sukunya terbunuh melakukan perlawanan dan pembalasan. Api konflik pun semakin tersulut dan memijar. Lima orang tewas. Terjadi pembakaran, pengusiran dan pengungsian. Kaum perempuan, orang-orang tua dan anak-anak dalam jumlah ribuan mengungsi dan ditampung di Mapolres dan Mako TNI Tarakan. Saat artikel ini ditulis, situasi masih tegang dan mencekam. Toko-toko tutup. Akibatnya, bahan makanan terutama untuk para pengungsi sulit diperoleh. Tak kurang dari 2000 personil polisi dikerahkan untuk melerai konflik dan menegakkan kembali ketertiban dan keamanan di Tarakan. Kekerasan antaretnis di Tarakan diharapkan dapat segera diakhiri agar kehidupan di sana segera normal kembali.

Serangkaian gelombang kekerasan yang disebutkan di atas telah banyak merenggut jiwa orang-orang yang sama sekali tidak bersalah dan tidak berdosa. Rasa aman dalam kehidupan masyarakat benar-benar telah terganggu dan bahkan terancam secara serius. Persis, seperti dikatakan oleh Lewis Mumford, tak ada lagi tempat untuk berlindung bagi orang-orang yang tidak berdosa. Pada batas tertentu, itu semua menunjukkan proses pembusukan nilai-nilai peradaban kita. Dengan perasaan pesimistik barangkali kita akan berucap seperti Mumford: apabila peradaban kita hancur, itu pertanda peradaban kita tidak cukup baik untuk bertahan. Menyimak berbagai gelombang konflik, kekerasan, keberingasan, dan brutalitas yang mudah terjadi dalam masyarakat, kita lantas bertanya: apa yang salah dengan sistem pendidikan dan peradaban kita? Apa yang keliru dengan sendisendi bangunan kebangsaan kita? Pandangan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang ramah, suka senyum, dan penuh bertenggang rasa, harus dipertanyakan kembali. Pandangan ini sudah tidak sepenuhnya berlaku bagi masyarakat kita, paling tidak pada saat sekarang ini di mana kekerasan, keberingasan, dan brutalitas sering terjadi. Sedang ’sakitkah’ bangsa ini? Mengapa bangsa ini bisa mengalami penyakit mental demikian? Kapankah kita sembuh dari penyakit ini? Kapankah kekerasan tidak lagi ’melukai’ republik ini?

Perasaan aman dan bebas dari rasa takut adalah merupakan bagian integral dari HAM yang sangat mendasar, fundamental dan hakiki dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sudah seharusnya perasaan aman dan bebas dari rasa takut terhadap segala bentuk pelanggaran HAM dan segala bentuk kekerasan ditegakkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang multietnik dan multiagama ini. Seluruh aparat keamanan dan komponen masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab untuk saling memberikan jaminan rasa aman sehingga kita terbebas dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM itu. Dengan demikian, proses pembusukan peradaban dapat kita cegah dan kita kembali menjadi bangsa yang beradab, berkeadaban dan berperadaban dalam arti seutuhnya dan sebenar-benarnya.

Tinjauan Paradigma Positivis dalam memandang Bhinneka Tunggal Ika
Paradigma positivis menekankan masyarakat memiliki nilaiuniversal sebagai pengikat dan dengan demikian ada penyeragaman nilai dalam masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, dapat dikatakan terdapat beberapa situasi dan kondisi dalam beberapa periode dimana Indonesia menerapkan cara pandang demikian dalam memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi ini sangat amat terlihat pada masa Orde Baru, dimana berbagai macam aspek kehidupan sangat terpusat pada satu titik, yaitu rezim Orde Baru itu sendiri. Pemusatan ini berujung pada pengontrolan secara ketat terhadap masyarakat. Pengontrolan terjadi tidak hanya pada bidang politik atau ekonomi semata, namun pengontrolan juga terjadi pada norma dan nilai yang berkembang pada masyarakat. Dengan fokus utama dari rezim orde baru yang menekankan kestabilan politik, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara juga tentu saja dikontrol maknanya oleh rezim Orde Baru. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki dua sisi yaitu persatuan dan keragaman oleh rezim orde baru maknanya lebih ditekankan pada persatuan. Bahkan bukan hanya makna persatuan yang dijalankan dan ditekankan oleh rezim orde baru, melainkan Tunggal Ika itu dimaknai menjadi satu dan seragam.

Persatuan yang ditandai dengan stabilitas sosial sangat kental dalam periode Orde Baru. Stabilitas sosial sangat penting dalam periode ini, karena kestabilan dimaknai sebagai awal dari pembangunan. Untuk menciptakan kestabilan tersebut, maka masyarakat harus diseragamkan agar dapat dikontrol dan terjadi pemerataan nilai-nilai yang menunjang tujuan tersebut. Sosialisasi nilai misalnya terjadi di semua lini masyarakat, baik di tingkat dasar seperti sekolahsekolah dan di tingkat yang lebih tinggi seperti di kantor-kantor.

Penyeragaman nilai-nilai yang “disepakati” ini menjadi standar normatif dan difungsikan sebagai perekat atau penyatu masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan pentingnya Tunggal Ika terjadi pada periode ini. Oleh karenanya, masa itu diwarnai dengan kebijakankebijakan yang mengarah pada persatuan dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Masyarakat dilihat harus mengalami kemajuan yang sama dengan negara-negara yang dianggap maju, dan diasumsikan dengan mengikuti cara yang sama dengan pemikiran negara maju, maka Indonesia akan mencapai kesuksesan yang serupa. Lokalitas tidak dipentingkan dalam periode ini. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan seperti Repelita yang mengacu pada Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Rostow misalnya sangat amat modernis. Pemikiran ini sejalan dengan pemikiran positivis Comte yang melihat bahwa setiap masyarakat akan melalui jenjang yang sama.

Berdasarkan pemikiran inilah, proses Tunggal Ika, penyatuan seluruh masyarakat melalui penyeragaman nilai menjadi penting. Bhinneka Tunggal Ika dimaknai sebagai keberagaman yang harus disatukan menjadi sebuah identitas nasional. Dengan ciri-ciri termanifes dalam nilainilai yang diseragamkan, kesatuan bangsa yang utuh akan tercapai. Penyeragaman nilai bahwa kita adalah satu, atau kita adalah sama (satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa) akan menjadi identitas nasional bangsa. Demi tujuan itu, segala cara harus digunakan termasuk cara represif sehingga setiap anggota masyarakat yang menunjukkan perbedaan dianggap bertentangan dan harus ditertibkan.

Kesatuan wilayah juga menjadi ciri khas dalam periode ini. Kebijakan transmigrasi adalah salah satunya. Dengan dilakukan transmigrasi memindahkan pendudukan dari pulau padat penduduk ke pulau jarang penduduk, seperti dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi adalah sebuah cara agar terjadi kesatuan dan perasaan memiliki yang tinggi terhadap Indonesia sebagai sebuah kesatuan negara.

Negara berdaulat, bersatu dan melebur merupakan ciri-ciri pesan yang mengutamakan Tunggal Ika. Kemajemukan bangsa ada namun tidak dimaknai penting karena persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dianggap lebih penting dalam proses kemajuan bangsa (memodernkan bangsa).

Tinjauan Paradigma Interpretif dalam memandang Bhinneka Tunggal Ika.
Paradigma ini dapat dikatakan sebagai anti tesis dari paradigma positivis. Oleh karenanya, maka terdapat pemaknaan berbeda dalam menginterpretasi pesan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Bila paradigma positivis menekankan Tunggal Ika dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka paradigma interpretif lebih memaknai pentingnya Bhinneka dalam semboyan tersebut. Dapat dikatakan dalam paradigma ini, multikulturalisme atau kemajemukan masyarakat atau keberagaman atau pluralisme menjadi penting walaupun tetap disatukan dalam sebuah sistem nasional. Paradigma ini menekankan adanya pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan budaya. Perbedaan budaya adalah sebuah realitas sosial yang nyata dan dialami secara berbeda oleh setiap masyarakat yang berbeda. Dengan keragaman suku bangsa dan ras dan agama di Indonesia, maka dalam paradigma interpretif, budaya tidak dapat digeneralisasikan.

Selain budaya tidak dapat digeneralisir, dalam kerangka berpikir paradigma ini penyeragaman nilai menjadi tidak masuk akal. Identitas nasional dalam kerangka berpikir ini hanya akan tercapai bila bangsa Indonesia justru mengedepankan perbedaan budaya tersebut. Menurut Wisnumurti (2010), multikulturalisme mengedepankan prinsip keterbukaan, kesetaraan, keadilan dan penghormatan atas perbedaan, sangat sejalan dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar dalam memperkuat solidaritas sosial dan kebangsaan sebagai konstruksi dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Paradigma yang demikian sangat kental terasa ketika Indonesia memasuki masa reformasi. Dalam masa ini, keragaman menjadi satu isu yang penting setelah selama tiga dasawarsa masa orde baru isu keragaman seperti terpinggirkan, dikalahkan oleh isu persatuan, kesatuan, keseragaman. Keragaman dalam masa reformasi ini terlihat dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik misalnya keragaman sangat kental terlihat dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai tata kelola negara. Dalam bidang budaya keragaman diperlihatkan terutama melalui diakuinya tahun baru suatu etnis sebagai hari libur nasional. Dalam bidang pendidikan, keragaman dalam masa reformasi ditandai dengan tumbuh suburnya sekolah-sekolah yang berwawasan komunitas dan lokalitas masing-masing tempat. Walaupun masih banyaknya hambatan, namun Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan keragaman seperti halnya paradigma interpretif banyak dapat dilihat dalam masa reformasi.

Tinjauan Paradigma Kritis dalam memandang Bhinneka Tunggal Ika
Paradigma kritis memandang suatu realitas sosial sebagai realitas yang semu. Dalam paradigma ini, suatu realitas sosial dianggap memiliki berbagai lapisan yang jika dikupas semakin dalam maka akan terbongkar lapisan-lapisannya. Seperti yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, paradigma positivis menekankan universalisme dan keseragaman, sehingga bila digunakan untuk menelaah Bhinneka Tunggal Ika maka penekanan Bhinneka Tunggal Ika adalah pada Tunggal Ika atau satu dan seragam. Dan seperti juga telah disebutkan sebelumnya, jika menggunakan paradigma interpretif, maka pembahasan mengenai Bhinneka Tunggal Ika akan menitikberatkan pada Bhinneka-nya atau keragamannya. Namun apabila Bhinneka Tunggal Ika dikaji dengan menggunakan paradigma kritis, realitas yang berupa terjadi penekanan pada Bhinneka atau realitas berupa penekanan pada Tunggal Ika hanyalah realitas yang semu. Kedua realitas yang ada tersebut hanyalah lapisan paling luar dari apa yang terlihat dan dirasakan.

Penggunaan paradigma kritis yang menganggap untuk memahami suatu realitas yang diperlukan adalah membongkar realitas semu yang ada; sehingga dalam menelaah Bhinneka Tunggal Ika akan membongkar realitas-realitas yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kritis ini, kondisi dimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika lebih menekankan kesatuan dan keseragaman dianggap sebagai satu lapisan terluar dari kenyataan atau realitas sosial yang sesungguhnya terjadi. Dengan paradigma kritis ini, kondisi yang ada tersebut harus dibongkar dengan mengajukan asumsi-asumsi yang mempertanyakan kondisi yang ada tersebut. Misalnya saja jika kita melihat pada masa orde baru yang menekankan kesatuan dan penyeragaman, maka harus dipertanyakan mengapa hal demikian terjadi, siapa yang mendapatkan keuntungan dengan kondisi yang demikian itu, apakah mungkin kodisi demikian diciptakan negara untuk memobilisasi rakyat demi pembangunan, dan lain sebagainya.

Apabila Bhinneka Tunggal Ika dalam satu masa dalam sejarah Indonesia ini dianggap menekankan ke-bhinneka-annya, maka dengan paradigma kritis perlu pula dijelaskan mengapa itu terjadi dan untuk kepentingan pihak atau kelompok mana kondisi demikan itu terjadi. Misalnya dengan melihat pada masa reformasi dimana penekanan Bhinneka Tunggal Ika hanya pada bhinneka-nya maka perlu dilihat mengapa hal ini terjadi, bisa saja kondisi demikian terjadi. karena negara memang melihat bahwa pada masa reformasi masyarakat sudah lelah dengan penyeragaman sehingga apabila negara pada masa reformasi tetap memberlakukan penyeragaman, maka tentangan akan banyak terjadi terhadap negara. Sebaliknya jika negara lebih mengedepankan keragaman, maka masyarakat akan memihak pada negara, dan dengan demikian negara akan memperoleh legitimasi dari rakyat.

Dari penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa paradigma kritis menekankan pada pembongkaran “realitas semu” yang ada dengan bertujuan menyadari atau mengetahui realitas sosial yang sesungguhnya.
Blog, Updated at: 06.32

1 komentar :

  1. artikle sih ok cuma sayang iklannya nempel di luar template jadi males deh....

    BalasHapus

Popular Posts