Sejarah Pancasila Dari Zaman Ke Zaman

Sejarah Pancasila Dari Zaman Ke Zaman
1) Zaman Kerajaan
Pada zaman ini masyarakat juga belum mengenal Pancasila tetapi mereka sudah mengamalkan unsur-unsur Pancasila, seperti hidup saling tolong menolong dan mengamalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Dimana masyarakat pada zaman ini sudah memiliki sistem pemerintahan yang kuat

2) Zaman Kolonial
Pada zaman ini masyarakat belum mengenal Pancasila, karena pada saat itu belum mengenal rasa persatuan dan kesatuan sehingga mereka dijajah oleh bangsa asing. Dimana Pancasila dianggap rendah bagi bangsa asing karena pada saat itu masyarakat Indonesia belum mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh

3) Zaman Kemerdekaan
Pada zaman ini masyarakat sudah mengenal Pancasila dan mereka sudah mengamalkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip Pancasila karena Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Pada zaman ini Pancasila telah dipandang oleh bangsa asing sebagai dasar negara dan pandangan hidup di zaman reformasi ini 

4) Pada masa Orde
Lama misalnya, Pancasila menjadi ideologi murni . Pancasila lebih banyak berada dalam ranah idealisasi. Artinya pemikiran Pancasila lebih ke ide, gagasan, konsep yang dijadikan pegangan seluruh aspek kehidupan Pancasila seakan-akan ada di awang – awang karena hanya berupa dogma yang sulit diterjemahkan.

Pada era tersebut ideologis Pancasila masih didominasi oleh kehebatan karisma Bung Karno. Apa yang keluar dari pidato bung Karno adalah selalu dielu-elukan masyarakat yang saat itu sangat eforia dengan kebebsan setelah masa penindasan Belanda dan jepang. Setiap pidato tentang Pancasila yang terucap dari mulut Bung karno akan ditelan masyarakat sebagai harga mati bagi ideologi bangsa.

5) Zaman Orde Baru
Pada zaman ini bangsa Indonesia masih bisa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tetapi lebih jauh dipertandingkan dan digunakan untuk menekan perbedaan. Ia menjadi alat represi ideologi politik dan memberangus lawan politik di pentas publik. Skrining ideologi mulai dari partai politik, organisasi massa, hingga ke urusan pribadi menjadi fenomena yang mencolok selama kekuasaan Orde Baru, terlebih lagi setelah pada tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).


Tetapi sebagian masyarakat Indonesia telah menyalahgunakan nilai-nilai Pancasila dan terjadilah KKN. Sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis terutama dibidangekonomi.

Dan juga Pada masa Orde Baru penguasa menjadikan Pancasila sebagai Ideologi politik, hal ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan keharusan elemen masyarakat (orpol dan kemasyarakatan serta seluruh sendi kehidupan masyarakat ) yang harus berasaskan Pancasila.

Berbeda dengan saat era orde baru yang didominasi karismatik Bung Karno. Pada era orde Baru Pancasila harus diterima masyarakat melalui indomtrinasi dan pemaksaan dalam sistem pendidikan nasional yang membuat Pancasila melekat erat dalam kehidupan bangsa.

Era orde baru itu pemerintah menggunakan Pancasila sebagai “alat” untuk melegitimasi berbagai produk kebijakan. Dengan berjalannya waktu muncul persoalan yaitu infrastruktur politik terlalu larut dalam mengaktualisasi nilai dasar, sehingga mulai muncul wacana adanya berbagai kesenjangan di tengah masyarakat .

Kondisi ini ditambah dengan bergulirnya globalisasi yang menjadikan tidak adanya lagi sekat-sekat pemisah antarnegara sehingga pembahasan dan wacana yang mengaitkan Pancasila dengan ideologi atau pemahaman liberalisasi, kapitalisasi dan sosialisasi tak terelakkan lagi. Dibandingkan dengan ideologi liberal misalnya maka pemecahan persoalan yang terjadi akan mudah karena ideologi liberal mempunyai konsep jelas ( kebebasan di bidang ekonomi, ketatanegaraan, agama) demikian juga jika ideologi sosialis (komunis) menjawab persoalan pasti rumusnya juga jelas yaitu dengan pemusatan pengaturan untuk kepentingan kebersamaan. Pada pertengahan Orba mulai banyak wacana yang menginginkan agar Pancasila nampak dalam kehidupan nyata, konkret, tidak angan-angan semata ( utopia ). Itu berarti Pancasila menjadi ideologi praktis.

Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

6) Zaman Reformasi
Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan dan elan vitalnya. Sebab utamannya sudah umum kita ketahui, karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter.

Penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai “tidak Pancasilais” atau “anti Pancasila” .

Pada era reformasi pola pikir masyarakat perlahan bergeser. Masyarakat menginginkan sinergi antara apa yang ada pada nilai dasar, nilai instrumen dan nilai praktis dan tidak mau terulang lagi perwujudan bentuk sebagai ideologi murni, ideologi politik semata. Pancasila Artinya antara antara falsafah, ideologi, politik dan strategi harus dijalankan secara sinergis dan kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki seluruh bangsa yaitu mewujudkan civil society, social justice, welfare state.

Sepanjang reformasi Pancasila seakan akan merupakan objek menarik yang dijadikan acuan pencapaian keseluruhan proses reformasi. Pancasila harus selalu menjadi acuan pencapaian tujuan Negara Indonesia . Pertanyaannya, Pancasila dalam konteks yang mana. Harus dibedakan apakah sebagai pandangan (falsafah)bangsa, ideologi maupun sebagai dasar negara.

Kerancuan dan perbedaan persepsi yang berkembang di masyarakat tidak terlepas dari perbedaan pemahaman tentang tatanan nilai dalam kehidupan bernegara yang belum berjalan secara sinergis, yaitu antara nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas yang kita terima sebagai dalil yang setidaknya bersifat mutlak. Kita menerima sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar yang biasanya berupa norma sosial maupun norma hukum yang akan dikonkretkan lagi oleh pemerintah dan para penentu kebijakan. Sifatnya dinamis dan kontekstual. Nilai ini sangatlah penting karena merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam wujud konkret sesuai perkembangan masyarakat. Bisa dikatakan nilai ini merupakan tafsir positif dari nilai dasar. Berikutnya adalah nilai praktis yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari di masyarakat.

Seharusnya semangat yang ada pada realitas masyarakat sama dengan yang ada pada nilai dasar dan instrumental, karena dari kajian inilah akan diketahui apakah nilai dasar dan instrumental telah betul betul ada di tengah tengah masyarakat. Berangkat dari pemikiran tersebut maka penataanya bisa diurutkan dengan falsafah, ideologi, politik dan strategi (mainstream). Falsafah dan ideologi pada nilai dasar, politik dan strategi di nilai instrumental. Sedang konkretisasi di masyarakat adalah nilai praktis yang harus diupayakan untuk mengimplementasikan nilai dasar dan instrumental.

Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini. Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir ini, kalau membicarakan Pancasila, rasanya ada orang yang mengernyitkan dahi sambil berpikir, apakah Pancasila masih relevan. Sepanjang reformasi Pancasila seakan akan merupakan objek menarik yang dijadikan acuan pencapaian keseluruhan proses reformasi. Pancasila harus selalu menjadi acuan pencapaian tujuan Negara Indonesia . Pertanyaannya, Pancasila dalam konteks yang mana. Harus dibedakan apakah sebagai pandangan (falsafah)bangsa, ideologi maupun sebagai dasar negara. 

Kerancuan dan perbedaan persepsi yang berkembang di masyarakat tidak terlepas dari perbedaan pemahaman tentang tatanan nilai dalam kehidupan bernegara yang belum berjalan secara sinergis, yaitu antara nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis. 

Nilai dasar adalah asas yang kita terima sebagai dalil yang setidaknya bersifat mutlak. Kita menerima sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar yang biasanya berupa norma sosial maupun norma hukum yang akan dikonkretkan lagi oleh pemerintah dan para penentu kebijakan. 

Sifatnya dinamis dan kontekstual. Nilai ini sangatlah penting karena merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam wujud konkret sesuai perkembangan masyarakat. Bisa dikatakan nilai ini merupakan tafsir positif dari nilai dasar. Berikutnya adalah nilai praktis yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari di masyarakat. 

Seharusnya semangat yang ada pada realitas masyarakat sama dengan yang ada pada nilai dasar dan instrumental, karena dari kajian inilah akan diketahui apakah nilai dasar dan instrumental telah betul betul ada di tengah tengah masyarakat. Berangkat dari pemikiran tersebut maka penataanya bisa diurutkan dengan falsafah, ideologi, politik dan strategi (mainstream). 

Falsafah dan ideologi pada nilai dasar, politik dan strategi di nilai instrumental. Sedang konkretisasi di masyarakat adalah nilai praktis yang harus diupayakan untuk mengimplementasikan nilai dasar dan instrumental.

FINAL_Perenungan, pembahasanan, wacana tentang falsafah adalah final artinya nilai dasar yang terkandung di dalam Pansasila adalah sesuatu yang tidak perlu diberbincangkan lagi, karena Pancasilalah tujuan keseluruhan yang diinginkan dan diupayakan bangsa Indonesia.

Jika sebagian masyarakat bingung dan mempertanyakan apakah masih relevan membicarakan Pancasila maka kita seyogianya mengkaji dari dua nilai terakhir tersebut, mengapa? Karena Pancasila bisa berubah bentuk aktualisasi maupun implementasinya oleh pemerintah yang berkuasa. 

Pada masa Orde Lama misalnya, Pancasila menjadi ideologi murni . Pancasila lebih banyak berada dalam ranah idealisasi. Artinya pemikiran Pancasila lebih ke ide, gagasan, konsep yang dijadikan pegangan seluruh aspek kehidupan

Pancasila seakan-akan ada di awang - awang karena hanya berupa dogma yang sulit diterjemahkan. Pada masa Orde Baru penguasa menjadikan Pancasila sebagai Ideologi politik, hal ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan keharusan elemen masyarakat (orpol dan kemasyarakatan serta seluruh sendi kehidupan masyarakat ) yang harus berasaskan Pancasila.

Jelas sekali pemerintah menggunakan Pancasila sebagai "alat" untuk melegitimasi berbagai produk kebijakan. Dengan berjalannya waktu muncul persoalan yaitu infrastruktur politik terlalu larut dalam mengaktualisasi nilai dasar, sehingga mulai muncul wacana adanya berbagai kesenjangan di tengah masyarakat .

Kondisi ini ditambah dengan bergulirnya globalisasi yang menjadikan tidak adanya lagi sekat-sekat pemisah antarnegara sehingga pembahasan dan wacana yang mengaitkan Pancasila dengan ideologi atau pemahaman liberalisasi, kapitalisasi dan sosialisasi tak terelakkan lagi.

Dibandingkan dengan ideologi liberal misalnya maka pemecahan persoalan yang terjadi akan mudah karena ideologi liberal mempunyai konsep jelas ( kebebasan di bidang ekonomi, ketatanegaraan, agama) demikian juga jika ideologi sosialis (komunis) menjawab persoalan pasti rumusnya juga jelas yaitu dengan pemusatan pengaturan untuk kepentingan kebersamaan. 

Pada pertengahan Orba mulai banyak wacana yang menginginkan agar Pancasila nampak dalam kehidupan nyata, konkret, tidak angan-angan semata ( utopia ). Itu berarti Pancasila menjadi ideologi praktis. Lalu bagaimana dengan implementasi di era reformasi sekarang ini? 

Dengan berakhirnya era Orde Baru dan bergulirnya reformasi, sepertinya masyarakat menginginkan sinergi antara apa yang ada pada nilai dasar, nilai instrumen dan nilai praktis dan tidak mau terulang lagi perwujudan bentuk sebagai ideologi murni, ideologi politik semata.

Pancasila Artinya antara antara falsafah, ideologi, politik dan strategi harus dijalankan secara sinergis dan kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki seluruh bangsa yaitu mewujudkan civil society, social justice, welfare state.

Upaya
Berangkat dari permasalahan di atas beberapa hal di bawah ini perlu diupayakan seluruh elemen masyarakat yaitu :
  • Satu, dikembangkan sikap civic disposition ( pengembangan nilai dan sikap kewargaan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan pergaulan global ) civic knowledge ( pengembangan pengetahuan kewargaan tentang demokrasi, HAM, masyarakat madani dan tata pemerintahan) dan civic skill ( pengembangan keterampilan kewargaan sebagai anggota masyarakat, bangsa dan masyarakat global dalam interaksi sosial maupun dalam interaksinya dengan negara atau dunia internasional )
  • Dua, agar tetap kredibel menurut Prof Koento Wibisono maka Pancasila harus direvitalisasi. Artinya Pancasila diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan dan dieksplorasikan sebagai paradigma dalam dimensi yang melekat padanya yaitu realitas, idealitas dan fleksibilitasnya.
  • Tiga, agar tetap membumi, Pancasila dikembalikan pada jati dirinya yaitu ideologi negara dan mengubah dari wacana ideologi semata menjadi ilmu, serta tetap menjadikan Pancasila sebagai kriteria kritik setiap kebijakan negara.
  • Empat, menjadikan Pancasila sebagai living reality ( kenyataaan hidup sehari-hari dengan melihat perkembangan masyarakat sebagai peningkatan HAM. (11)
Penerapan Pancasila Dalam Setiap Zaman
Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sebelum bangsa Indonesia menjadi sebuah negara. Pada waktu itu sudah ada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang penerapannya masih belum utuh, seperti kerajaan yang pertama di Indonesia yaitu Kutai.

Dilihat dari rasa kebersamaan yang tumbuh dalam suatu kerajaan, begitu juga kerajaan-kerajaan yang muncul setelah kerajaan kutai. Setelah kerajaan majapahit mulai hilang maka berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan lain-lain.

Pada saat itu mulailah berdatangan orang-orang Eropa ke Indonesia dan ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah. Pada awalnya bangsa Portugis menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan.

Relevansi Dan Konstribusi Pancasila Dengan Kemajuan Masyarakat 
1) Zaman Kerajaan
Masyarakat sudah mulai maju dan pintar. Dalam kehidupan mereka sudah diatur oleh norma-norma kerajaan, dan mereka sudah mulai menerapkan apa yang berlaku didalam kerajaan tersebut. Pada zaman ini nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan masyarakat kerajaan terutama Kerajaan Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan.

2) Zaman Penjajah
Pada zaman ini Pancasila memang belum dirumuskan , akan tetapi masyarakat sudah mulai menerapkan sepenuhnya isi dari Pancasila meskipun ditaman penjajah ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap isi Pancasila oleh para penjajah. Pada zaman ini ada satu nilai dalam Pancasila yang dilupakan oleh rakyat yaitu persatuan dan kesatuan. Karena tidak adanya persatuan dan kesatuan maka para penjajah dengan leluasa masuk ke wilayah Indonesia, menghancurkan dan menguasainya.

3) Zaman Kemerdekaan
Pada zaman ini Pancasila sudah dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. dengan mengamalkan isi Pancasila, masyarakat Indonesia berhasil merumuskan Pancasila dengan cara bermusyawarah. Zaman setelah proklamasi Indonesia RIS dibentuk. Berdirinya RIS adalah sebagai tak tik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan.

4) Zaman Orde Baru
Pada zaman Orde Baru, Pancasila baru benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat, mereka akan berpedoman pada norma-norma yang ada dalam Pancasila. Pada zaman ini juga terjadi pemberontakan suatu kelompok yang ingin merubah Pancasila yang merupakan dasar negara. Tetapi pemberontakan ini berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan bukti betapa kuatnya Pancasila

5) Zaman Reformasi
Pada zaman Reformasi Pancasila sebagai Ideologi Yang Reformasi, Dinamis dan Terbuka. Sebagai suatu paradigma reformasi, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Yang menjadi paradigma justru sila-silanya karena sila-sila tesebut mengandung sejumlah nilai yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Pancasila sebagai paradigma juga berada pada posisi pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pertahanan dan keamanan, juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum dan hak asasi manusia, disamping yang lain.
Blog, Updated at: 02.52

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts