Pengembangan Standar dan Evaluasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan

Pengembangan Standar dan Evaluasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (3) menyatakan bahwa pengembangan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Untuk melaksanakan pasal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP No. 19 Tahun 2005) tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 73 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mengembangkan, memantau, dan melaporkan pencapaian SNP secara nasional.

Pada tahun 2014 ini, BSNP melakukan pengembangan dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan. Untuk pengembangan standar, terdapat lima standar yang dikembangkan BSNP yaitu, Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG), Standar Akademi Komunitas (AKOM), dan Standar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Selain itu, BSNP juga melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi tiga standar, yakni Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik, dan Standar Pembiayaan untuk pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bertujuan diantaranya untuk meningkatkan akses pada pendidikan tinggi yang bermutu serta meningkatkan pemerataan mutu pendidikan. Penyelenggaraan AKOM dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi pada pendidikan tinggi. Dengan demikian adanya standar untuk kedua jenis pendidikan tersebut sangat diperlukan. Standar ini selain berfungsi sebagai penjaminan mutu juga dapat digunakan untuk membentengi lembaga pendidikan dalam era Asean Economic Community yang dimulai pada tahun 2015.

Pengembangan SNPG dilatarbelakangi oleh semangat untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan guru, mengingat masih sangat bervariasinya kualitas lembaga tersebut. Sedangkan, penyempurnaan standar PAUD dan pengembangaan standar PKLK juga tidak kalah pentingnya dan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam rangka menyiapkan generasi emas.

Dasar hukum kegiatan penyusunan standar dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut.
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
  5. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/P/2009 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dan Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Standar Nasional Pendidikan.
Ruang Lingkup dan Hasil yang Diharapkan
Kegiatan BSNP tahun 2014 terdiri atas pengembangan dan evaluasi SNP yang meliputi:
  1. Pengembangan Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
  2. Pengembangan Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  3. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG).
  4. Pengembangan Standar Akademi Komunitas (AKOM).
  5. Pengembangan Standar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).
  6. Evaluasi Pencapaian standar sarana dan prasarana, pendidik, dan pembiayaan.
Standar yang dikembagkan BSNP akan direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Proses Penetapan Tim Ahli
BSNP memiliki wewenang untuk menetapkan tim ahli yang bersifat ad hoc untuk mengembangkan dan melakukan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa “BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan”. Dalam Penjelasan pasal 75 Ayat (3) disebutkan bahwa penunjukan tim ahli didasarkan atas keahlian yang relevan dengan bidang yang dikembangkan yang berasal dari asosiasi profesi, tenaga ahli yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah terkait dan lainnya.

Untuk menetapkan tim ahli, BSNP telah menyusun Pedoman Pemilihan Tim Ahli. Di antara hal penting yang diatur dalam pedoman tersebut adalah kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan tim ahli sebagai berikut:
  • Latar Belakang Pendidikan
  • Keahlian yang relevan
  • Pengalaman
  • Track Record / Rekap kinerja ( jika pernah terlibat dalam kegiatan BSNP)
  • Referensi , dan 
  • Izin dari Instansi
Berdasarkan kriteria di atas, anggota BSNP mengusulkan nama-nama calon tim ahli untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno BSNP. Selanjutnya, BSNP meminta izin kepada pimpinan lembaga asal calon tim ahli dan atas izin yang diberikan, BSNP menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Ahli. Tim ahli bekerja selama satu tahun anggaran, bertempat di kantor BSNP Gedung D lantai 2 Mandikdasmen Kemdikbud Jakarta Selatan atau di tempat lain sesuai dengan rencana kegiatan.

Jumlah anggtota dalam satu tim ahli untuk setiap standar adalah lima belas orang ditambah dengan lima orang dari anggota BSNP yang berperan mengarahkan proses pengembangan standar.

Tahapan Kegiatan
Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan evaluasi SNP ini, BSNP membentuk Tim Ahli yang bersifat Ad Hoc untuk masing-masing standar. Tim Ahli tersebut terdiri dari para pakar dari perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta praktisi. Kegiatan pengembangan dan evaluasi pencapaian SNP dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) langkah, seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel  Langkah Pengembangan dan Evaluasi Pencapaian SNP

Jadwal langkah kegiatan untuk masing-masing standar disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel  Jadwal Penyusunan dan Penyempurnaan Standar

Langkah-langkah kegiatan pengembangan dan evaluasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Penyusunan draf awal standar
Langkah awal ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman di kalangan tim ahli tentang standar yang dikembangkan dan bertujuan untuk menyusun desain pengembangan standar. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dengan melibatkan anggota BSNP dan tim ahli. Penjelasan tentang standar nasional pendidikan diberikan oleh Koordinator tim standar diikuti dengan proses brainstorming. Pada langkah ini, dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris tim untuk membantu koordinator dalam mengarahkan langkah-langkah kegiatan selanjutnya. Gambaran umum tentang naskah akademik standar dihasilkan dalam pertemuan ini.

2. Kajian dan pembahasan draf awal standar
Pada langkah ini, tim melakukan penelaahan bahan-bahan yang relevan dengan standar yang dikembangkan. Bahan-bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku, hasil dan laporan penelitian, artikel jurnal dan bentuk-bentuk lainnya dari kajian expert atau lembaga dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi implementasi standar (bila ada) juga dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan standar. Kegiatan ini menyempurnakan pemikiran tim tentang naskah akademik dari standar tersebut serta menghasilkan pemikiran-pemikiran awal tentang hal-hal krusial yang harus masuk dalam draf standar tersebut.

3. Penyusunan draf akhir standar
Pada langkah ketiga ini, diskusi tim selama 2 hari digelar untuk mendapatkan naskah akademik yang komprehensif serta draf standar yang diinginkan. Perlu diingat bahwa standar yang dikembangkan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Naskah akademik dijadikan acuan untuk menyusun kerangka dasar serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam standar tersebut. Pada akhirnya, draf standar dihasilkan untuk dilakukan reviu pada langkah selanjutnya. Pada langkah ini pula, tim ahli menetapkan kriteria responden yang diundang pada langkah reviu draf standar (langkah keempat).

4. Reviu draf akhir standar
Kegiatan reviu draf standar dilaksanakan dengan mengundang para reviewer yang terdiri dari pakar dari berbagai perguruan tinggi serta praktisi dalam bidang yang relevan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan draf standar. Jumlah reviewer yang diundang untuk masing-masing standar adalah 22 orang dengan rincian 8 orang dari Jakarta, 5 orang dari luar Jawa, dan 9 orang dari dalam Jawa.

Pada hari pertama kegiatan, koordinator kegiatan dari anggota BSNP memberikan penjelasan tentang standar nasional pendidikan serta peran dan fungsi BSNP. Selanjutnya, ketua dan sekretaris tim ahli memaparkan subtansi standar dan teknis pelaksanaan review. Agenda ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap draf standar yang dikembangkan.

Selanjutnya, para reviewer menelaah draf standar dan diteruskan dengan pandangan umum dan tanya jawab. Hasil telaah ini ditindaklanjuti dalam kerja kelompok untuk menyempurnakan draf standar. Pada hari kedua, tim ahli bersama reviewer memaparkan hasil kerja kelompok.

5. Validasi draf akhir standar
Sebelum pelaksanaan validasi di daerah, BSNP mengundang ketua dan sekretaris tim ahli untuk memaparkan draf standar dan instrumen validasi dalam rapat pleno BSNP. Dalam pelaksanaannya, keenam standar tersebut dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama adalah untuk standar PJJ, PAUD, dan SNPG yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2014, sedangkan gelombang kedua adalah untuk standar PKLK, AKOM, dan Evaluasi Standar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2014. Pada kesempatan ini anggota BSNP memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan draf standar dan instrumen validasi.

Kegiatan validasi draf standar dilaksanakan di 12 Provinsi selama tiga hari dengan melibatkan peserta daerah Provinsi dan petugas dari pusat (anggota BSNP dan tim ahli). Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama untuk wilayah Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan tahap kedua untuk wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, NTT, Bali, dan Papua.

Pada masing-masing Provinsi diundang 12 responden/validator. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak di lapangan terhadap draf akhir penyempurnaan standar yang telah dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah data terkumpul, tim ahli mengolah dan menganalisis data sebagai bahan acuan pada kegiatan selanjutnya.

6. Penyempurnaan draf akhir standar berdasarkan validasi
Pada langkah kegiatan keenam ini, tim ahli menyempurnakan draf standar berdasarkan masukan dari validasi yang dilaksanakan di 12 Provinsi. Sebelum itu, terlebih dahulu tim analisis data (di luar tim ahli) melakukan analisis data-data dari kegiatan validasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dengan melibatkan anggota BSNP dan tim ahli.

7. Pengembangan instrumen untuk uji publik draf akhir standar
Sebelum pelaksanaan uji publik draf standar di 24 Provinsi, tim ahli mengembangkan instrumen uji publik. Instrumen uji publik terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian pertama tentang data demografi responden, bagian kedua tentang keterbacaan draf standar, dan bagian ketiga tentang kesesuaian draf standar. Selain itu, pada tahapan ini, tim ahli juga menentukan kriteria responden uji publik, penentuan anggota tim dan anggota BSNP yang akan melakukan uji publik serta bahan-bahan presentasi dan bahan pendukung lainnya.

8. Uji publik draf akhir standar
Kegiatan uji publik draf standar dilaksanakan di 24 Provinsi selama tiga hari dengan melibatkan peserta daerah Provinsi dan petugas dari pusat (anggota BSNP dan tim ahli). Kegiatan uji publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap draf standar dari berbagai pihak antara lain: unsur pemerintah, perguruan tinggi, sekolah/madrasah, LSM, anggota DPRD, kementerian terkait dan para praktisi pendidikan.

9. Finalisasi draf standar berdasarkan uji publik
Finalisasi draf standar dilakukan selama dua hari dengan tujuan untuk menyempurnakan dan memfinalkan draf standar berdasarkan masukan dari uji publik. Kegiatan ini melibatkan anggota BSNP dan tim ahli.

10. Penyusunan rekomendasi dan draf Peraturan Menteri tentang standar
Draf standar yang telah disusun selanjutnya direkomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Pendidikan Satuan Pendidikan. Kegiatan ini melibatkan anggota BSNP dan tim ahli.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan standar, BSNP memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang sebagai berikut.
  1. Dalam proses penetapan tahapan kegiatan, daerah untuk validasi dan uji publik, komposisi tim ahli berdasarkan wilayah, komposisi reviewer dan responden validasi/uji publik, perlu dibahas bersama antara Balitbang sebagai Sekretariat BSNP dan anggota BSNP melalui rapat pleno.
  2. Pedoman penetapan tim ahli yang terlibat dalam kegiatan BSNP perlu diterapkan secara konsisten demi menjaga profesionalitas dan obyektifitas kinerja BSNP.
  3. Anggota BSNP yang terlibat dalam kegiatan pengembangan standar ditugaskan untuk melakukan penilaian kinerja tim ahli secara berkala. Penilaian dilakukan terhadap kehadiran, partisipasi, kontribusi, dedikasi, dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
  4.  BSNP perlu mengawal dan melakukan koordinasi dengan Kepala Balitbang, Kepala Biro Hukum, Direktorat terkait, dan Staf Ahli Menteri dalam proses penetapan draf standar menjadi Peraturan Menteri.
Blog, Updated at: 21.24

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts