Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Dunia Dan Indonesia

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Dunia Dan Indonesia 
A. Perkembangan HAM di Dunia
Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia ditandai oleh adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

1. Magna Charta (1215)
Magna Charta merupakan piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang isinya mengenai ketentuan hak-hak kalangan bangsawan dan batasan-batasan kewenangan raja yang sebelumnya memiliki kekuasaan absolut. Setelah lahirnya Magna Charta, kekuasaan raja dapat dimintai pertanggung jawaban di muka hukum. Proses lahirnya piagam ini didorong oleh adanya gerakan rasionalisme dan humanisme di Eropa secara revolusioner di bidang hukum, hak asasi, dan ketatanegaraan. Pelopor gerakan revolusi tersebut antara lain adalah John Locke dan Thomas Aquino.

2. Revolusi Amerika (1776)
Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Deklarasi ini merupakan piagam hak asasi manusia karena mengandung pernyataan, “bahwa semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Tuhan Yang Maha Pencipta”.

3. Revolusi Prancis (1789)
Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolute. Lahirlah piagam Declaration des Droits de L’homme et du Citoye dibawah kepemimpinan Jenderal Laffayette, yaitu piagam pernyataan hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil dari Revolusi Prancis. Revolusi ini diprakarsai oleh pemikir-pemikir besar Prancis seperti J. J. Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu bersemboyan liiberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan).

Perkembangan HAM di Indonesia
Perjuangan hak-hak asasi manusia di Indonesia mencerminkan bentuk pertentangan kepentingan bangsa Indonesia secara utuh, bukan hanya untuk golongan tertentu saja seperti di Inggris dan Prancis. Tetapi karena penindasan yang dilakukan oleh penjajah bangsa asing. Walaupun begitu bukan berarti bangsa Indonesia belum mengalami gejolak rasa penindasan atas manusia. Pertentangan kepentingan manusia dengan segala atributnya (sebagai raja, penguasa, bangsawan, pembesar, dan seterusnya) akan selalu ada dan timbul tenggelam sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. 

Secara garis besar menurut Prof. Dr. Bagir Manan, dalam bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia (2001), membagi perkembangan pemikiran HAM dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Dan dari beberapa sumber yang sudah dicari mengenai pembagian perkembangan HAM di Indonesia, secara ringkas diberikan di bawah.

1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
Dapat dijumpai beberapa pemikiran mengenai hak asasi manusia dari beberapa organisasi di bawah ini, yaitu:
  • Budi Oetomo yaitu pemikirannya tentang “Hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat”.
  • Perhimpunan Indonesia dan pemikirannya tentang “Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination)”.
  • Sarekat Islam dan pemikirannya tentang “Hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial”.
2. Periode sesudah kemerdekaan (1945-sekarang)
Masa Orde Lama
Gagasan mengenai pentingnya hak asasi manusia berkembang dalam siding BPUPKI. Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman yang gigih membela agar hak asasi manusia diatur secara luas dalam UUD 1945, tetapi hanya sedikit nilai HAM yang diatur dalam UUD 1945. Akhirnya, seara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Masa Orde Baru
Pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai puncaknya karena hak asasi manusia dianggap sebagai paham liberal yang bertentangan dengan Pancasila sehingga hanya secara sangat minimal diakui. Pada 1993, Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk, tetapi tidak berfungsi dengan baik dan disinyalir terdjadi berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu mendorong munculnya gerakan reformasi untuk menghakhiri kekuasaan orde baru.

Masa Reformasi
Masalah penegakan HAM di Indoneisa telah menjadi komitmen yang kuat dari segenap koponen bangsa. Kemajuan itu ditandai dengan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik, sepertiTap MPR No. XVII/MPR/1998 tentag Hak Asasi Manusia, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrument yang sangat penting dalam penegakan hak asasi manusia, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICCPR) menjadi UU No. 11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi UU No. 12 tahun 2005.

Hak Asasi Manusia Dan Anak
Anak menurut adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Anak adalah tunas dan generasi muda yang berpotensi untuk melanjutkan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Anak adalah calon penerus bangsa yang memiliki peran penting untuk menentukan kemana arah negara akan berkembang dan baik buruknya perkembangan negara dimasa mendatang. Oleh sebab itu, anak wajib mendapatkan pendidikan formal dan bermoral baik. Anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dan kesejahteraan.

A. Kewajiban Anak
Anak yang baik adalah anak yang mendapatkan hak-haknya dan juga paham dengan kewajibannya secara benar. Dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 19 menyatakan bahwa setiap anak wajib untuk menghormati orang tua; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak mulia.

B. Hak Anak
Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita. Berikut di antaranya:
  1. Hak untuk bermain 
  2. Hak untuk mendapatkan pendidikan 
  3. Hak untuk mendapatkan perlindungan 
  4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas) 
  5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
  6. Hak untuk mendapatkan makanan
  7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
  8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
  9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
  10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan 
Dan beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengenai hak-hak yang wajib di dapatkan oleh anak yaitu:

• Pasal 1 ayat 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

• Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan.

• Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak
Negara, pemerintah, kelurga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

• Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/ atau bantuan cuma – cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  2. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
• Pasal 54 UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman–teman didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

• Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

• Pasal 60 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, baik yang dari dalam negeri dan luar negeri, dapat dikatakan bahwa anak-anak wajib diberikan kesempatan sebanyak mungkin dan arahan untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan minat yang dimilikinya. Hak-hak anak wajib dilindungin oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga sebagaiman hak-hak asasi yang lainnya. Anak juga tidak boleh dikasari secara fisik karena hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan mental dan moral yang ada pada dirinya. Bahkan dari Konvensi Hak Anak PBB juga dikatakan bahwa anak berhak mendapatkan nama dan status yang sama dengan yang lainnya. Hal ini akan berhubungan dengan pertumbuhan mentalnya dan pandangan dari lingkungan sekitar tempatnya hidup, tanpa nama dan status yang sama dengan lingkungan sekitarnya, anak akan merasa dikucilkan dan akan menutup kemungkinan agar anak tersebut dapat berkembang seluas-luasnya. Tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana orang-orang dewasa yang tinggal bersama anak memberikan contoh yang baik dan perlindungan terhapad hak-hak mereka.

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak di Indonesia
Walaupun sudah ada banyak peraturan dan hukum yang mengatur dan menjelaskan sanksi tentang hak-hak anak dan hukuman terhadap pelanggar ham, hal tersebut tidak menutup terjadinya kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan eksploitasi terhadap anak. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, pelanggaran hak anak di Indonesia mencapai 21 juta kasus yang tersebar di 179 kabupaten di 34 provinsi mulai dari kejahatan seksual, kekerasan fisik, penelantaran, perebutan anak, eksploitasi ekonomi, hingga perdagangan (trafficking).

Ada berbagai kasus pelanggaran mengenai hak anak, seperti pengaduan terkait pengasuhan dan perwalian, tawuran, kekerasan fisik terhadap anak terlebih kekerasan seksual, perdagangan anak, penculikan terhadap anak dan bayi, dan juga kasus penelantaran. Aborsi juga merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak anak, karena aborsi adalah pembunuhan terhadap bayi yang belum lahir. Kasus-kasus tersebut terjadi karena faktor ekonomi(yang merupakan faktor paling besar), rasa dendam, pergaulan bebas, trauma, adanya rassa ingin memiliki anak, gaya hidup, dan kekurangan pengetahuan. 

Kekerasan pada anak juga tidak dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi oleh anak-anak juga. Contohnya adalah bullying atau penindasan. Bullying dapat menyebabkan trauma kepada korbannya. Bullying terjadi karena ketidaktahuan anak-anak terhadap dampak bullying tersebut. Anak-anak melakukan hal tersebut bisa sebagai lelucon saja atau karena ia menerima contoh-contoh penindasan dari lingkungan sekitarnya. Bullying dapat berupa kekerasan secara fisik dan mental. Bullying dalam bentuk kekerasan fisik adalah dengan memukul, meludahi, dan lain-lain. Dan bullying secara mental adalah dengan diskriminasi, ejekan, hinaan, dan lain-lain. Dalam hal ini, guru dan orang tua tidak boleh menutup mata dan telinga mereka, karena dampak dari korban atau pelaku penindasan akan berkelanjutan sampai dewasa nantinya.

Anak jalanan adalah korban pelanggaran HAM. Anak jalanan adalah korban dari pelanggaran eksploitasi ekonomi, kekerasan, penelantaran, dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat dengan ekonomi yang lebih baik. Anak-anak jalanan adalah contoh yang paling sering kita temui. Sebagai anak-anak adalah hak mereka untuk bermain, mendapatkan pendidikan, dan menikmati masa kanak-kanaknya, bukannya dipaksa bekerja dengan mencari uang dijalan—dengan cara mengamen ataupun memulung atau bahkan meminta-minta. Mereka adalah korban kesulitan ekonomi, yang dikhawatirkan adalah para orang tua akan bersikap kejam kepada anak karena kebutuha ekonomi yang mendesak.

Dan kasus penyiksaan kepada anak yang paling tidak disangka muncul dari panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan anak-anak yang sudah tidak memiliki keluarga dan tempat tinggal. Anak-anak di Panti Asuhan Samuel di Tangerang sering mendapat siksaan dari pemilik panti yang bernama Samuel dan Yuni Winata. Anak-anak disana dipukul, tidak diberi makan, hingga dikurung di dalam kandang anjing. Kasus ini sempat menghebohkan dan membuat terkejut warga Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena mudahnya pemberian izin untuk mendirikan panti asuhan, lalu pembiaran dari masyarakat. Apalagi kasus ini terjadi di kawasan lingkungan yang elite.

Lalu adanya kasus perdaganan anak yang menggunakan berbagai macam modus, seperti diiming-imingi pekerjaan namun dijadikan sebaga pekerja seks komersial. Dan tujuan perdagangan anak adalah adopsi illegal, dijadikan sebagai pembantu rumah tangga, penjualan transplantasi organ, dan lain-lain. Dan bentuk perdagangan anak ini bertambah lagi dengan penculikan bayi dari rumah sakit yang berujung kepada perdagangan bayi. Hal ini terjadi di berbagai kota di Indonesia dan dikarenakan oleh tingkat kebutuhan ekonomi dari ibu yang melahirkan anak dan adanya keinginan dari orang lain (calon pembeli) yang ingin memiliki anak, tetapi tidak bisa memilikinya. Hal ini sangat menyedihkan, mengingat adanya panti asuhan. Akan lebih baik untuk mengadopsi anak bukan dari hasil perdagangan illegal di rumah sakit, selain hal tersebut melanggar hukum akan berdampak buruk bagi anak tersebut bila mengetahui bagaimana kebenaran tentang status dan asalnya dari orang tua yang membelinya. 

Seorang ibu dari Tanjung Pinang di Kepulauan Riau juga dilaporkan oleh anak perempuannya yang berusia 15 tahun ke Mabes Polri karena anaknya telah dijadikan mesin uang dengan menjadi penyanyi di sejumlah kafe. Anak tersebut melapor ke Mabes Polri bersama ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya tersebut. Anak perempuan itu juga harus memakai pakaian yang minim saat dipaksa bekerja dan uang hasil kerjanya setiap malam yang berkisar 3-4juta rupiah harus disetor kepada ibunya tanpa mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan. Dan siang harinya, anak perempuan tersebut tidak bisa keluar masuk rumah secara bebas karena pintu rumah selalu digembok oleh ibunya. Sungguh tindakan yang sangat tidak manusiawi, terlebih lagi kepada anak sendiri. Saat melaporkan ke Polres setempat, laporan anak tersebut pun tidak diterima dengan alsan harus didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah. Akhirnya dugaan pidana tersebut dilaporkan ke Mabes Polri setelah mengadu ke Komnas Perlindungan Anak.

Di Jakarta, sudah semakin rawan kegiatan ekploitasi yang memperkerjakan anak dibawah umur. Banyak anak dibawah umur yang dipekerjakan oleh perusahaan tanpa bisa memberikan perlindungan dan jaminan kecelakaan kerja. Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memperkerjakan anak di bawah umur pada sebuah perusahaan, apapun alasannya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Di kawasan industri Bekasi, anak-anak dipekerjakan pada berbagai perusahaan garmen, Sementara di Karawang biasanya diperkerjakan sebagai buruh industri olahan. Pengelola perusahaan semakin lama semakin tidak peduli dengan UU Perlindungan Anak karena tidak pernah ada pihak yang melakukan inspeksi maupun audit terhadap kondisi tersebut. Saat Supi, salah seorang anak dibawah umur yang bekerja, meninggal dunia karena cedera berate di kepala bagian belakang akibat jatuh sebanyak tiga kali saat menjaga mesin yang mengolah minyak goreng. Ayah Supi tidak mendapat pertanggungjawaban dari perusahaan tempat anaknya bekerja, hingga akhirnya ia melaporkan hal tersebut ke Komnas Perlindungan anak.

Dan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak yang sudah saya temukan sendiri adalah anak-anak berusia 14 sampai 16 tahun yang bekerja di tambak ikan karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan. Anak-anak di sana lebih memilih untuk bekerja daripada menuntut ilmu secara formal. Karena minimnya pendidikan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut, uang dari hasil bekerja mereka tidak digunakan untuk keperluan yang benar-benar penting seperti membeli rokok, handphne baru, dan lain-lain. 

Akibat Pelanggaran Hak Anak
Banyak sekali akibat atau dampak negative yang dapat diterima dan terjadi pada anak hak-hak dasarnya dilanggar. Anak-anak akan merasa sakit secara fisik dan tertekan secara mental. Anak-anak yang sudah terampas haknya bisa saja menjadi dewasa sebelum waktunya. Hal ini dikarenakan disekitar mereka lebih banyak orang dewasa yang menunjukkan perilaku atau contoh-contoh yang buruk. Hal ini sangat disayangkan, mengingat bahwa anak adalah tunas-tunas penerus bangsa dan negara. Baik buruknya bangsa dan negara ini tergantung dari anak-anak yang nantinya akan tumbuh dewasa dan mengerakkan negara. 

Berikut akan dijelaskan beberapa akibat buruk dari pelanggaran hak asasi anak:
  1. Anak yang dieksploitasi akan banyak kehilangan haknya untuk belajar dan bermain. Anak yang dieksploitasi akan banyak menghabiskan waktu di lingkungan kerja sehingga mereka akan kehilangan haknya untuk belajar. Banyak anak yang putus sekolah. Padahal sekolah adalah saat-saat terbaik dimana anak dapat memperluas wawasan dan cakrawala berpikir. Saat cara berpikir mereka hanya terfokus kepada mencari uang dan bertahan hidup, setelah dewasa nanti mereka tidak akan memikirkan bagaimana memajukan negara agar tidak ada lagi anak-anak yang harus bekerja. Dan saat bekerja anak juga akan kehilangan waktu bermainnya. Bermain merupakan kegiatan yang memberikan kenangan baik bagi anak yang dapat memberikan cara berpikir imajinatif dan kreatif bagi anak. Apabila anak tidak bahagia dimasa kecilnya, saat dewasa nanti ia akan mencari berbagai pelampiasan atas ketidakbahgiannya semasa kecil, misalnya saja melakukan hal-hal bodoh dan berbahaya.
  2. Perubahan perilaku anak ke arah perilaku orang dewasa yang terjadi lebih cepat. Anak-anak yang diekploitasi akan bergaul dengan siapa saja secara bebas tanpa melihat umur. Secara perlahan, anak tersebut akan membantah orang tuanya karena pola pikir jika ia sudah bisa mencari uang sendiri ia bisa berbuat sesuka hatinya. Anak-anak yang terlalu cepat dewasa, akan mencari pelampiasan dengan uang yang dimilikinya.
  3. Ketergantungan akan materi karena sudah mengenalnya sebelum waktu yang tepat. Dengan ketergantungan terhadap uang, anak-anak akan malas untuk menyelesaikan pendidikannya. Misalnya saja, bila seorang anak sudah bisa menghasilkan Rp 100.000 dalam satu hari, ia akan tergiur untuk melanjutkan belajarnya karena tanpa belajar disekolah ia sudah memilik penghasilan yang cukup untuknya. Padahal saat proses belajar itu anak akan dibukakan cara berpikir yang seluas-luasnya yang dapat menghasilkan uang jauh lebih banyak dari pada bekerja seperti biasanya.
  4. Anak akan kekurangan kasih sayang sehingga ia akan mencari sosok lain yang bisa memberikan kasih sayang. Hal inilah yang akan sangat berbahaya bagi anak. Jika anak kekurangan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya, ia akan mencari sosok lain yang bisa memberikannya tanpa mengetahui apakah sosok tersebut adalah orang yang baik atau bahkan akan menjerumuskannya kepada sesuatu yang lebih buruk. 
  5. Kendornya standar moral dan dampak inter-generasional. Anak-anak yang sering disiksa, dianisaya, dijerumuskan dalam pelacuran, dihina, dan dipaksa bekerja akan mendapat stardar moralitas yang rendah. Nilai-nilai moralitasyang harus ia hadapi akan kabur dan kesempatannya untuk menemukan model moralitas masyarakat yang normal akan berkurang. Dalam pikiran mereka akan tertanam bahwa perlakuan buruk yang dirasakan oleh mereka adalah benar dan memang begitulah kehidupan. Pada akhirnya anak akan melakukan perbuatan buruk itu saat ia memiliki kesempatan. Tidak ada yang ingin tumbuh dan berkembang di negara dengan nilai-nilai moralitas yang rendah.
  6. Terhambatnya potensi anak untuk berkembang saat dikucilkan. Saat seorang anak dikucilkan baik dari lingkungan sekolah dan sekitar rumahnya, anak tersebut tidak akan berani untuk mengembangkan potensinya, ia akan menjadi tertutup karena sudah merasa takut terlebih dahulu, takut diejek ataupun dihina. Perkembangan mentalnya juga akan terhambat karena kurangnya interaksi dengan orang lain, anak tersebut bisa saja menjadi depresi dan emosional ataupun menjadi pendiam dan tertutup. Padalah seharusnya lingkungan melindungi anak dari tindakan diskriminatif.
  7. Cacat fisik dan trauma. Akibar dari kekerasan fisik yang ditujukan kepada anak, bisa menyebabkan cacat fisik dan trauma yang jelas saja akan menyulitkan caranya hidup. Dan ditambah lagi pandangan orang-orang asing yang memandang dengan ngeri atau heran pada cacat yang diderita, hal ini akan membuat korban menjadi minder. Dan trauma yang diderita bisa saja akan memakan waktu lama untuk sembuh sehingga menghambat perkembangan potensi yang ada pada anak.
Penanganan Kasus Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ada banyak dan sudah jelas, tetapi implementasi di daerah masih lemah ketika dalam proses hukum, seperti dalam siding harus menghadirkan saksi-saksi. Padahal hal tersebut cukup memberatkan bagi korban. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak hakim memutus bebas bagi para pelaku kejahatan dengan alas an tidak cukup bukti. Contohnya seperti di Pengadilan Labuhan Batu, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Tapanuli Utara. 

Walaupun begitu, bukan berarti bahwa penanganan kasus hak asasi manusia terhadap anak selalu buruk hasilnya. Masih ada lembaga-lembaga negara yang melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak yang tertindas seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan di Medan juga ada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Dalam Pancasila juga dijamin akan hak asasi manusia dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Komisi Nasional Perlindungan Anak dibentuk pada tanggal 26 Oktober 1998, atas dukungan dari Unicef, tokoh masyarakat, organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Komnas PA akan membela anak-anak yang haknya tertindas. Konmas PA akan menjadi pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah yang dialami anak, dan juga kan memberi pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak. Walalupun begitu, tetap saja ada syarat penting yang harus dipenuhi korban yaitu memiliki bukti awal yang memadai dan alasan kuat telah terjadi pelanggaran hak asasi yang dilanggar agar dalam proses perlindungan korban tidak akan melanggar hukum ataupun hak orang lain. 

Komnas PA juga membeyebarluaskan dan mengenalkan informasi tentang hak anak kepada masyarakat luas untuk memicu kesadaran tentang pentingnya anak dan hakn-hak anak. Komnas PA juga bertugas sebagai lembaga pemantau implementasi hak anak. Komnas Pa akan meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkugan yang member peluang, dukungan, dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan Keppres No. 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan mulai aktif pada tahun 2004. KPAI bersifat independen agar dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak dan cara melindungi anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai penerapan hak-hak anak dalam kehidupan nyata, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, memantau, mengevaluasi dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat. Dan dengan wewenang yang dimiliki KPAI, hasil pengamatan dan pengumpulan data nanti akan dilaporkan kepada presiden. Dan dalam rangka untuk melindungi hak-hak dan kewajiban anak, KPAI akan member masukan dan saran yang akan dipertimbangkan oleh presiden agar nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Di kota Medan sendiri juga ada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). PKPA juga memantau dan meneliti bagaimana kenyataan implementasi hak anak dalam masyarakat sebagai informasi untuk mengembangkan bagaimana cara mensosialisasikan pentingnya perlindungan terhadap anak dan haknya. PKPA aktif dalam memberikan pengetahuan terhadap anak yang kurang mampu, contohnya saja seperti menggelar pelatihan fotografi jurnalistik bagi anak jalanan dan miskin yang selama ini mendapat pendapingan PKPA. Mereka juga dberikan pelatihan teknik penulisan berita dan nantinya anak-anak ini akan melanjutkan kepengurusna dan penerbitan bulletin anak Sanggar yang menceritakan tentang kehidupan anak. PKPA juga setiap tahun mengadakan lomba pembuatan film dan teater dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap hak anak. Hasil karya dari lomba tersebut akan dijadikan bahan sosialisasi yang lebih menarik untuk menyadarkan masyarakat. 

Masyarakat juga turut berperan dalam penanganan kasus perlindungan anak, contohnya saja seperti anak-anak yang disiksa di panti asuhan Samuel di Tangerang. Masyarakat sekitarlah yang melaporkan adanya kejanggalan di panti asuhan tersebut sehingga mereka melaporkannya. Karena adanya kepedulian dari masyarakatlah kasus tersebut dapat terungkap. Melalui contoh ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kunci utama untuk melindungi hak-hak anak dan lembaga perlindungan anak adalah lembaga yang mendukung secara hukum akan perlindungan anak itu sendiri.
Blog, Updated at: 22.53

1 komentar :

Popular Posts