Francis Fukuyama The End Of History And The Last Man

Francis Fukuyama The End Of History And The Last Man 
Melalui bukunya, “The End of History and The Last Man”, Fukuyama (1999) hendak mengatakan bahwa paska perang dingin, tidak akan ada lagi pertarungan antar ideologi besar, karena sejarah telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Meskipun menyadari evolusi sejarah, Fukuyama beranggapan bahwa demokrasi liberal merupakan titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia sekaligus bentuk final pemerintahan manusia. Runtuhnya Soviet dan ambruknya tembok Berlin menjadi pertanda kalahnya sosialisme, dan sebagai gantinya adalah perayaan dan kemenangan kapitalisme tanpa ada kompetitornya. 

Tulisan berikut hendak menjelaskan alur logika Fukuyama determinisme historis Fukuyama yang meyakini apa yang ia sebut dengan sejarah direksional, keterarahan sejarah pada tujuan akhir tertentu. Inilah yang kemudian mengantarkan Fukuyama pada kesimpulan akhir sejarah.

Dari pandangan Fukuyama yang demikian, muncul pertanyaan baru; bagaimana berakhirnya sejarah dengan ekesistensi negara-bangsa? dan bagaimana pula posisi negara-bangsa dalam menghadapi persaingan idiologis di antara bangsa-bangsa di dunia dan diikuti pula dengan pengaruh globalisasi modernitas saat ini? Dan Untuk menjawab sejumlah pertanyaan di atas, maka kita perlu mengkaji tesis yang diajukan Fukuyama dalam bukunya “The End of History and The Last Man”.

Pemikiran Fukuyama 
1. Pesimisme dan Reaksinya
Fukuyama mengawali penjabaran panjangnya mengenai tesis akhir sejarah ini dengan kegelisahan dan pesimisme yang terjadi di kalangan masyarakat dunia mengenai kepastian tesisnya tentang kemajuan sejarah yang berujung pada kejayaan demokrasi liberal. Pesimisme ini terjadi karena dua faktor yang saling berkaitan: krisis politik pada abad ke-20 dan krisis intelektual dari rasionalisme Barat. 

Krisis politik yang terjadi akibat dua perang dunia itu telah menelan korban puluhan juta orang dan memaksa ratusan juta lainnya hidup di bawah bentuk-bentuk perbudakan baru yang lebih brutal. Pada saat yang sama, demokrasi liberal dibiarkan tanpa sumberdaya intelektual yang sejatinya digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dirinya [h. 32]. Padahal, pada abad sebelumnya, abad ke-19, mayoritas Negara Eropa berpikir bahwa kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan menuju demokrasi (liberal) [h. 26]. Tapi tidak kenyataannya pada abad ke-20. Pada abad itu, beragam peristiwa traumatik akibat tragedi dua perang dunia menjadi krisis kepercayaan bagi mayoritas orang Eropa saat itu. Pada abad ini, demokrasi (liberal) telah ditantang oleh dua kompetitornya, fasisme dan komunisme, yang mengusulkan visi yang sangat berbeda mengenai masyakarat yang baik.

Pada abad ini, bayangan manis tentang demokrasi itu sirna. Pesimisme akibat faktor di atas itu akhirnya memicu keyakinan baru di kalangan masyarakat dunia akan hadirnya alternatif baru, yaitu alternatif komunis-totalitarian sebagai ganti dari demokrasi liberal (h. 27). Namun sayangnya, lagi-lagi alternatif ini tidak melahirkan apa yang diimpikan, alih-alih melahirkan krisis baru. 

Di satu sisi, pemerintahan otoritarian sayap kanan di Eropa Selatan satu-persatu runtuh menjadi bukti rapuhnya legitimasi ideologi yang dianutnya. Jatuhnya serangkaian pemerintahan otoritarian sayap Kanan di Eropa Selatan inilah yang oleh Fukuyama dianggap sebagai krisis otoritarianisme (h. 35).

Krisis itulah yang mendesakkan serangkaian upaya transisi menuju demokrasi di berbagai belahan dunia. Negara-negara di Eropa Selatan, misalnya, terjadi proses transisi menuju demokrasi dan berhasil cukup stabil. Begitu juga di Amerika Latin pada tahun 1980-an. Di Peru misalnya berhasil melakukan restorasi pemerintahan yang terpilih secara demokratis setelah 12 tahun di bawah cengkraman kekuasaan militer. Di Argentina, perang Falkland/Malvinas pada tahun 1982 memuluskan runtuhnya junta militer dengan terbentuknya pemerintahan Alfosin yang terpilih secara demokratis. Proses transisi di Argentina ini pun diikuti beberapa negara lain di Amerika Latin semisal Uruguai pada tahun 1983 dan Brazil pada tahun 1984 yang berhasil meruntuhkan rezim militer. Begitu juga rezim Stroessner di Paraguai dan Pinochet di Chile pun memberi jalan bagi pemerintahan yang terpilih secara popular dan demokratis (h. 36)

Fenomena serupa juga terjadi di wilayah Asia Timur. Pada tahun 1986, pemerintahan diktator Marcos berhasil digulingkan di Filipina dan digantikan oleh Corazon Aquino; Jenderal Chun, pada tahun berikutnya, menyerahkan jabatan di Korea Selatan dan memberikan peluang bagi terpilihnya Roh Tae Woo. Dan banyak kasus lagi yang menjadi fenomena runtuhnya negara-negara kuat di berbagai belahan dunia akibat krisis otoritarianisme. Dan sebagai gantinya adalah apa yang disebut pemerintahan demokratis.


Di pihak yang lain, totalitarianisme yang berkembang paska PD II di Soviet dengan komunismenya dan Jerman dengan Nazinya pun tidak kuasa bertahan. Tantangan-tangan eksternal dan kerapuhan internal menjadi faktor pemicunya. Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya tembok Berlin, pertarungan ideologi besar tidak lagi terjadi. Adalah Soviet (Komunis) yang menjadi kompetitor Amerika (Kapitalis) telah ambruk. Ini terjadi karena krisis legitimasi totalitarianisme sebagai sebuah sistem secara keseluruhan. (h. 57). Tidak saja karena faktor ekonomi, tetapi lebih dari itu adalah faktor supervisi pikiran. Inilah fenomena yang menonjol dalam paham totalitarianisme. 

Oleh karena itu, baik komunisme kiri maupun otoritarianisme kanan sama-sama gagal mempertahankan ideologinya. Kelemahan Negara-negara otoritarian kanan terletak pada kegagalan mereka untuk mengontrol masyarakat sipil. Sementara totalitarianisme kiri menghindari persoalan tersebut dengan mensubordinasikan seluruh elemen masyarakat sipil di bawah control mereka, termasuk apakah para wartawan Negara itu boleh berpikir (h. 70).

Karena kelemahan-kelemahan ‘negara kuat’ (kominisme kiri dan otoritarianisme kanan) itulah, maka banyak negara-negara yang menerapkan sistem itu mulai membuka jalan untuk demokrasi. Ini secara politis. Selain itu, sebagai respons ketidakpuasan pada sistem itu, Negara-negara tersebut mulai melakukan revolusi di bidang ekonomi. Ini misalnya terlihat dari perkembangan ekonomi yang fenomenal di Asia Timur sejak PD II. Kisah sukses ini tidak saja terjadi pada Negara-negara modern awal semisal Jepang, tetapi juga semua Negara Asia yang bersedia mengadopsi prinsi-prinsip pasar dan mereka sepenuhnya mengintegrasikan dengan sistem ekonomi global-kapitalis (h. 71-72). Sejak itu, slogan privatisasi dan perdagangan bebas menggantikan slogan nasionalisasi dan substitusi impor (h. 73). Di sinilah tampak bahwa krisis yang terjadi pada otoritarianisme dan sosialisme hanya menyisakan satu pesaing tangguhnya, yaitu demokrasi liberal. 

Liberalisme dan demokrasi sebenarnya merupakan konsep-konsep yang berbeda meskipun antara keduanya ada keterkaitan yang erat. Liberalisme politik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu aturan hukum yang mengakui hak-hak tertentu individu atau kebebasan dari kontrol pemerintah.Sedangkan demokrasi, sebagai mana dalam definisi Lord Bryce menyebutkan setidaknya tiga elemen mendasar dalam demokrasi, yaitu: hak-hak sipil hak-hak beragam, dan hak-hak politik (h. 74). Dengan demikian, untuk menilai Negara manakah yang layak disebut demokratis, yaitu ketika Negara memberikan kepada rakyatnya hak untuk memilih pemerintah sendiri melalui pemelihan secara periodic, bebas, dan rahasia, menggunakan system multi partai, atas dasar hak pilih orang dewasa yang sederajat (h. 74).

Dalam manifestasi ekonominya, liberalisme adalah pengakuan terhadap hak-hak untuk melakukan aktivitas ekonomi bebas dan pertukaran ekonomi berdasarkan kepemilikan pribadi dan pasar. Singkatnya adalah ekonomi pasar bebas, sebagai istilah lain dari kapitalisme yang belakangan istilah ini dikonotasikan secara pejorative (h. 75) 

Meskipun keduanya (demokrasi dan liberalisme) terkait erat, namun mungkin saja sebuah Negara itu menjadi liberal tanpa secara parikular menjadi demokratis. Dalam konteks ini, Inggris pada abad ke-18 dapat dijadikan contoh.Di Inggris saat itu, hak-hak warga Negara, termasuk hak suara sepenuhnya dilindungi untuk kepentingan sempit para elit. Begitu pula sebaliknya, mungkin saja Negara menjadi demokratis tanpa harus menjadi liberal. Negara Republik Islam Iran dapat dikategorikan dalam jenis ini. Republik Islam Iran ini benar-benar telah menyelenggarakan pemilihan-pemilihan regular yang benar-benar fair dan membentuk Negara yang demokratis. Namun Negara ini jauh dari kesan liberal karena di sana tidak ada jaminan terhadap kebebasan berbicara, pertemuan, apalagi kebebasan beragama (h. 75).

Adalah Islam, sebagaimana liberalisme dan komunisme, yang juga memiliki ideologi yang sistematik dan koheren. Dan di sebagian besar dunia Islam, Islam benar-benar telah berhasil mengalahkan demokrasi liberal dan memposisikan dirinya sebagai ancaman terhadap prakti-praktik liberal bahkan di Negara di mana Islam tidak memiliki kekuasaan politik secara langsung. Paska berakhirnya perang dingin, Islam tampil sebagai tantangan terhadap Barat, sebuah tesis yang kemudian dikukuhkan oleh Huntington dalam clash of civilization-nya (h. 77). Meskipun demikian, dunia Islam akan tampak lebih mudah diserang ide-ide liberal dalam jangka panjang ketimbang sebaliknya. Karena tampaknya ide-ide liberal lebih memikat para pengikut Islam sepanjang satu setengah abad yang lalu. Sebagai reaksinya adalah lahirnya apa yang kemudian disebut fundamentalisme (h. 78).

Dari pengalaman rezim-rezim pemerintahan dalam perjalanan sejarah manusia, dari pemerintahan monarki dan aristokrasi, teokrasi religius, hingga pemerintahan diktator fasis dan komunis abad ini, tampaknya demokrasi liberal merupakan satu-satunya rezim pemerintahan yang paling bertahan hingga akhir abad ke-20 (h. 77). Kenyataan inilah yang mengukuhkan tesis Fukuyama mengenai apa yang ia sebut sebagai ‘akhir sejarah’. Dan sejarah dalam perjalanannya benar-benar tunggal, tanpa kompetitor dengan kemenangan demokrasi liberal. Keyakinan inilah yang mengantarkan Fukuyama untuk mengurai apa yang ia sebut sebagai sejarah universal. 

2. Kemungkinan Sejarah Universal
Fukuyama mendasarkan uraiannya kepada Immanuel Kant (di samping pada tokoh ilmu alam semisal Galilio dan Bacon), yang mengatakan bahwa sejarah akan sampai pada titik akhir. Titik akhir itu adalah realisasi kebebasan manusia (h. 99). Postulat ini juga ditegaskan Hegel yang mengatakan adanya titik akhir sejarah yang dituju, yaitu perkembangan kesadaran kemerdekaan. Bagi Hegel, wujud kebebasan manusia adalah Negara konstitusional modern yang disebut demokrasi liberal. Dan sejarah universal manusia adalah memuka perkembangan menuju rasionalitas yang penuh, dan untuk kesadaran diri terhadap rasionalitas yang mengeksposisikan diri dalam pemerintahan yang rasional (h. 102). 

Hegel menampik bahwa sejarah bergerak tanpa batas, melainkan selalu akan menuju pada suatu akhir, yaitu suatu prestasi masyarakat yang bebas di dalam dunia yang nyata (h. 106). Adalah Karl Marx yang juga mengapresiasi model historisisme Hegel, dan dia bersepakat dengan teori dialektika Hegel mengenai kontradiksi-kontradiksi internal sistem politik yang kemudian dimenangkan oleh sistem yang lebih tinggi, yang dalam hal ini adalah demokrasi liberal. Marx percaya bahwa negara liberal telah berhasil memutuskan suatu kontradiksi yang fundamental yang merupakan konflik kelas, yaitu perjuagan kelas borjuis dan proletar. Namun bagi Marx, negara liberal itu tidak merepresentasikan universalisasi kebebasan, tetapi hanya kemenangan kebebasan suatu kelas tertentu, yaitu borjuis. 

Sebaliknya, kalangan Marxis berkeyakinan bahwa akhir sejarah akan datang hanya dengan kemenangan kelas universal yang benar, yaitu kaum proletar (h. 108). Berbeda dengan Marx, Lenin berpendapat bahwa kontradiksi final yang akan menjatuhkan kapitalisme bukanlah perjuangan kelas dalam Negara yang berkembang, tetapi antara utara yang berkembang dan proletariat global di Negara-negara terbelakang (h. 151). Di sini tampak bahwa Marx hendak membalik historisme Hegel, dari kemenangan borjuis menjadi kemenangan proletar. Sayangnya, kritik kalangan Marxis tidak lagi bergema saat ini, karena impian itu tidak pernah terbukti (h. 108). Karl Marx adalah salah satu penafsir Hegel yang tampaknya gagal membuktikan tafsirannya.

Selain itu, ada penafsir Hegel yang lain, yang tampaknya diikuti oleh Fukuyama. Ia adalah Alexander Kojeve, seorang filsuf Prancis-Rusia. Kalau Marx adalah penafsir Hegel pada abad ke-19, Kojeve adalah penafsir Hegel abad ke-20. Bagi Kojeve, prinsip-prinsip persamaan dan kebebasa yang muncul dari Revolusi Perancis terwujud dalam apa yang ia sebut sebagai Negara yang universal dan homogen yang merepresentasikan melebihi titik akhir dari evolusi ekologi manusia yang tidak mungkin untuk berkembang lebih lanjut (h. 109). Ini artinya bahwa komunis tidak menghadapi kembali suatu tingkat yang lebih tinggi dari demokrasi liberal. Akhirnya Kojeve percaya bahwa akhir sejarah tidak hanya dalam arti akhir dari konflik-konflik dan perjuangan politik yang luas, tetapi juga akhir filsafat. Dan komunitas Eropa merupakan suatu perwujudan institusi yang tepat untuk akhir sejarah (h. 110).

Fukuyama juga menjelaskan mengapa sistem dunia kapitalis tidak begitu tumbuh di Amerika Latin (tidak seperti Asia) dan sejumlah dunia ketiga lainnya. Setidaknya ada dua alasan, pertama, alasan kultural bahwa kebiasan-kebiasaan, adat istiadat, agama-agama dan struktur masyarakat di wilayah seperti Amerika Latin sedikit banyak berperan dalam menghambat pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berbeda dengan budaya yang dihadapi oleh masyarakat Asia dan Eropa. Kedua, kapitalisme tidak pernah dilakukan secara serius. Ini terlihat bahwa kebanyakan ekonomi-ekonomi kapitalis di Amerika Latin dilumpuhkan oleh tradisi-tradisi merkantilis mereka dan seluruh sektor negara yang bersifat all pervasive ditegakkkan atas dalih keadilan ekonomi (h. 156)

Secara umum, kemajuan industrial berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan demokrasi. Setidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, argument fungsional. Ini artinya fungsi industrialiasi hanya untuk mempengaruhi demokrasi yang mampu menengahi jaringan yang kompleks dari konflik kepentingan yang diciptakan oleh ekonomi modern. Kedua, pengaruh perkembangan ekonomi yang harus dilakukan untuk menghasilkan demokrasi untuk tujuan para diktator. Rezim diktator ini mungkin saja akan memerintah secara efektif di awal-awal pemerintahannya, namun begitu pendiri rezim ini tiada maka tidak ada jaminan bagi penggantinya untuk mencapai kekuasaan sepertin pendahalunya. Ketiga, keberhasilan industrialisasi akan melahirkan kelas menengah yang kuat. Kelas menengah ini muncul akibat pendidikan yang universal (h. 167-171). Faktor pendidikan inilah yang jika tidak disebut sebagai prakondisi demokrasi, setidaknya ia menjadi nilai plus yang bernilai tinggi dari yang diinginkan untuk menuju demokrasi. Karena sangat sulit membayangkan kerja demokrasi dalam lingkungan masyarakat yang buta huruf (h. 179). 

3. Akhir Sejarah
Sebagaimana dikatakan Hegel dan Kojeve, bahwa akhir sejarah terjadi jika telah tidak ada kontradiksi-kontradiksi. Jika pernyataan ini benar maka kita harus mengatakan bahwa sejarah akan berlanjut (h. 442). Mungkin saja ini selaras dengan teori dialektika Hegel yang bermula dari kontradiksi tesis dan antitesis dan berakhir dengan sintesis. Dan begitu sintesis dihasilkan (atau dalam bahasa Kojeve, tidak ada ‘kontradiksi-kontradiksi’) maka ia akan menjadi tesis baru. Demikian seterusnya.

Klaim akhir sejarah Kojeve ini didasarkan pada pandangannya bahwa hasrat untuk diakui adalah kerinduan manusia yang paling fundamental. Perjuangan untuk pengakuan ini mengarahkan sejarah dari pertempuran berdarah pertama, dan sejarah telah berakhir karena kondisi universal dan homogen telah membentuk pengakuan resiprokal yang sepenuhnya memuaskan kerinduan ini. Atas dasar ini, apakah demokrasi liberal telah benar-benar memenuhi hasrat untuk diakui?

Kojeve akhirnya percaya bahwa sejarah sendiri pada akhirnya akan membenarkan rasionalitasnya sendiri, yaitu gerbong-gerbong yang cukup akan menuju kota sehingga orang-orang rasional yang melihat situasi itu terpaksa menyetujui bahwa hanya ada sebuah perjalanan dan sebuah penentuan takdir. Takdir itu mungkin saja bernama demokrasi liberal, dan inilah yang dibayangkan Fukuyama sebagai akhir sejarah. 

Komentar dan Kritik
1. Menanggapi berakhirnya sejarah 
Pandangan Fukuyama tentang berakhirnya sejarah diinspirasi oleh filsafat sejarah Hegel. Fukuyama menginterpretasikan perkembangan masyarakat dunia dalam kurun waktu sekarang. Zaman kita, itu adalah suatu proses globalisasi yang didorang oleh dua faktor yang sesungguhnya bertentangan. Faktor pertama bersifat material dalam bentuk perkembangan ekonomi yang pada gilirannya didorong oleh ilmu pengetahuan alam, dan kedua bersifat spiritual yang dalam falsafah Plato dinamakan “thymos”, yaitu keinginan untuk diakui, dihargai, persamaan hak.Tujuan sejarah, atau akhir sejarah, adalah masyarakat kapitalis dengan sistem politik demokrasi liberal. 

Menurut Karl Marx (Fukuyama, 1999) tentang akhir sejarah adalah arah perkembangan sejarah mempunyai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh jalinan kekuatan-kekuatan materiil, dan akan berkahir pada tercapainya utopia komunis yang akhirnya akan menyelesaikan semua kontradiksi yang ada sebelumnya. 

Kemudian, Kojeve (Robert D.Kaplan el, 2005) membangkitkan pemikiran Hegel dalam Phenomenology of Mind, di mana Hegel menyatakan bahwa sejarah akan berkahir pada 1806. Karena pada saat itu Hegel melihat dalam kekalahan Napoleon dari kerjaaan Prussia pada Pertempuran Jena kemenangan cita-cita Revolusi Prancis, dan makin universalnya negara-negara yang mengakui prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Pertempuran Jena menandai akhir sejarah karena pada titik itulah garda depan kemanusiaan mengaktualisasikan prinsip-prinsip Revolusi Prancis. Sementara ada banyak persoalan yang mesti diselesaikan setelah 1806, yaitu menghapus perbudakan dan perdagangan budak, meluaskan hak suara kepada pekerja, wanita, kulit hitam, dan ras-ras minoritas lainnya, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar dari negara demokratis liberal sudah tak bisa lebih sempurna lagi. Dalam hal ini pendapat Kojeve sangat kontras dengan penafsir Hegel dari Jerman seperti Herbert Marcuce, yang karena lebih bersimpati kepada Marx, menganggap Hegel terbatas secara sejarah. 

Negara yang muncul pada akhir sejarah adalah liberal, sejauh ia mengakui dan melindungi hak universal manusia akan kemerdekaan melalui sistem hukum, dan demokratis sejauh ia hadir hanya dengan persetujuan mereka yang diperintah. Bagi Kojeve, apa yang disebut “negara homogen universal” ini menemukan pengejawatahannya yang nyata di negara-negara Eropa Barat pascaperang menciptakan negara-negara damai, makmur, berpuas diri, berorientasi ke dalam, dan berkehendak kuat. Sebagai kemungkinan lain, Kojeve mengindetifikasi akhir sejarah dengan “gaya hidup Amerika” pascaperang yang menurutnya juga hal ini ditiru oleh Uni Soviet. 

Pemikiran Fukuyama dalam menguraikan konsep sejarah bersifat deterministik karena menempatkan nasib manusia dalam suatu kerangka umum yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat ditiadakan harus berkembang menuju satu titik akhir yang juga telah dipatok sebelum. Akan tetapi R.Z. Leirissa (2005:xii) menyatakan bahwa interpretasi Fukuyama tentang sejarah sesungguhnya sudah banyak ditinggalkan oleh para ahli sejarah profesional. Pemikiran Fukuyama lebih didasarkan atas falsafah sejarah Hegel yang muncul sejak abad ke-18 dan 19 yang disesuaikan dengan kondisi Jerman pad saat itu. Dari sinilah Fukuyama mengajukan tesis berakhirnya sejarah yang ditandai dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal.

Pandangan Fukuyama ini bertentangan dengan ilmu sejarah di masa kini. Di mana ilmu sejarah justuru mengambil titik-tolak yang lain, bahkan bertolak belakang. R.Z.Leirissa (2005:xiii) menyatakan bahwa dalam pengertian ilmu sejarah, proses bukanlah “objektivitas yang utuh” dengan teologi yang sudah pasti dan telah ditentukan sebelumnya seperti dikemukakan Hegel. Tetapi sejarah adalah suatu proses terbuka dengan berbagai kemungkinan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam ilmu sejarah manusia bukan sekedar alat bagi perwujudan suatu gagasan, tetapi sejarah justuru berawal dan berakhir pada manusia yang memiliki kebebasan dan kemampuan untuk mengatur massa depannya. Sejarah diartikan sebagai perjuangan yang terus-menerus untuk mewujudkan kebebasan. 

Kemudian Christopher Lloyd yang diilhami oleh Anthony Goddens, Sejarah adalah hasil interaksi antara individu atau kelompok sosial dengan struktur sosial. Perkebangan sejarah tidak ditentukan struktur sosial. Perubahan sosial, atau sejarah, adalah upaya manusia ataupun suatu kelompok sosial (peristiwa) yang berhasil mengubah struktur sosialnya. 

Dari uraian di atas dapat disimak maknanya bahwa kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal sebagaimana disampaikan oleh Fukuyama dengan tesisnya berkhirnya sejarah tidak terbukti. Pemikiran Fukuyama ini diinspirasi oleh konsep filsafat Hegel dengan titik tolak atau tesis dari pemikiran dialektika “idée an sich, kesatuan antara Ada dan pemikiran yang belum dibedakan (Bambang Q.Anees, 2005:378-379). Dengan demikian pemikiran Fukuyama ini baru pada tataran ide belum pada tataran praktis. Pandangan ini juga dapat dilihat dari pernyataan Hegel,“sejarah dunia tidak lain adalah perkembangan ide kebebasan”, yang hal itu dicapai melalui serangkaian perjuangan dialektika menuju realisasi diri (S.Avenry,1968:162). 

Teori Marx ide perkebangan speritualitas absolut Hegel diterjemahkan menjadi sejarah perkembangan produksi material di mana di bawah perkembangan kapitalisme karakter progresif sejarah perkembangan masyarakat bergulir. Bagi Marx perkembangan kapitalisme dan perjuangan kelas pekerja adalah merupakan dua kekuatan yang mendorong sejarah yang tidak bisa dielakkan dalam perkembangan masyarakat manusia (Ibid).

Dari paparan di atas, bahwa berakhirnya sejarah sebagaimana digagas Fukuyama menunjukkan adanya korelasi antara gagasan atau ide Hegel dengan tesis Fukuyama tentang berakhirnya sejarah tsersebut. Memang demikian, karena Fukuyama memberikan prediksi-predikasi sesuai perkembangan masyarakat Eropa pasca Perang Dingin. Apa yang dilontarkan Fukuyama tentang kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal ini hanya sebuah pesimisme terhadap perkembangan masyarakat dunia, agar negara di dunia mau tidak mau akan mengikuti sistem politik tersebut.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pandangan Fukuyama tidak semestinya harus diterima secara totalitas tetapi perlu adanya selektif dalam memahami substansi pemikirannya. Pemikiran Fukuyama perlu dikaji dari sisi konteks, bagaimana setuasi dan kondisi politik dan perkembangan masyarakat saat itu, latar belakang kehidupan, sikap dan komitmennya dalam memperjuangan hak-hak sipil di berbagai negara di dunia. 

2. Globalisasi budaya modernitas 
Dalam konteks global saat ini, tampaknya persoalan globalisasi modernitas lebih penting daripada globalisasi ekonomi dan politik. Leslei Skalair (1991:51) menyatakan globalisasi ekonomi dan politik adalah phenomena yang ditunjukkan oleh semakin meluasnya cakupan pengaruh penetrasi sistem organisasi korporasi ekonomi dan politik modern seperti terdapat dalam perusahaan multinasional dan transnasional dan pengaruh kelas kapitalis transnasional terhadap sistem ekonomi negara-negara sedang berkembang. Sementara globaliasi budaya modernitas merupakan globalisasi dalam level budaya yang mengacu pada prinsip hidup modern sebagaimana tercermin dalam idiologi kultural konsumerisme.

Dalam banyak pembahasan tentang pengaruh globalisasi terhadap perubahan-perubahan budaya lokal si negara sedang berkembang dikemukakan bahwa globalisasi ekonomi dan politik ternyata diakui memiliki kekuatan terbatas dalam mengubah masyarakat lokal disbanding globalisasi budaya modernitas. Scott Lash & John Urry (1994: 160-167) menyatakan globalisasi ekonomi dan politik tidak dapat secara bebas menembus masyarakat lokal karena dibatasi oleh lingkup negara bangsa. salah unsure penting dari pengaruh globalisasi ekonomi dan politik yaitu sistem kapitalisme, misalnya, ternyata tidak begitu saja mudah berkembang dan diterima begitu saja kapitalisme sebagaimana yang berkembang di negara industri maju, tetapi diterima secara berbeda sesuai dengan kepentingan kekuasaan yang ada. Karena misalnya muncul banyak phenomena kapitalimse ala Jepang, kapitalisme ala Asia Tenggara, yang berbeda dengan kapitalisme Jerman atau Amerika Serikat. 

Menanggapi apa yang dikemukakan Fukuyama tentang globalisasi modernitas ini ia berusaha untuk memberikan keyakinan terhadap masyarakat dunia bahwa kapitalisme merupakan sebuah idiologi terkuat di dunia, melalui penyeragaman idiologi dan tidak mengakui idiologi lainnya. Penulis menanggapi bahwa apa yang diungkapkan Fukuyama terlalu tergesa-gesa, jika dilihat dari konteks glabalisasi maka alur logika fukuyama sangat keliru dalam memahami keragaman idiologi. Dalam konteks posmodernisme seyogianya kita harus mengakui keragaman yang integrated pluralisme bukan penyeragaman. Hal ini dapat diperkuat dengan pendapat Pauline Marle (1992: 8) menyatakan bahwa teori postmodern pada gilirannya menolak adanya proyek global “ perbedaan”, “keunikan dari bagian-bagian”, daripada kesatuan teori sosial secara keseluruhan.

Kenyataan menunjukkan pada kita bahwa pengaruh globalisasi modernitas telah mengaburkan batas-batas negara-bangsa. Dalam lingkungan budaya dewasa ini kita telah memasuki suatu situasi di mana batas-batas negara-bangsa menjadi semakin sulit dikenali. Hal itu disebabkan karena pengaruh globalisasi budaya sulit dikontrol oleh suatu sistem politik negara-bangsa. 

Mengkaji apa yang disampaikan oleh Fukuyama tentang kemenangan kapitalisme dan demikrasi liberal. Dalam hubungan ini Anthony Giddens (1981) dalam pemikirannya tentang nation-state ia memberikan satu kerangka pikir yang mengkaitkan negara dan masyarakat dalam satu kesatuan yang mengandaikan. Pemikirannya tentang nation-state sendiri menempatkan modernitas sebagai titik tolak pemahaman. Bagi Giddens modernitas ditopang oleh empat dimensi yang sifatnya institusional yaitu monopoli sarana-sarana kekerasan, kapitalisme, industrialisme Surveillance atau pengawasan. 

Modernitas merupakan satu fenomena yang sangat khas Eropa. Secara umum istilah modernitas merujuk pada bentuk masyarakat yang mulai muncul di Eropa Barat dalam abad ke tujuh belas dan delapan belas yang tercermin di Amerika Utara dan sejak itu telah menyebar atau mengenai bagian-bagian dunia lainnya. Reindhard Bendix, misalnya menyatakan bahwa semua konsepsi mengenai proses modernisasi harus dimulai dari pengalaman Eropa Barat karena dari sanalah asal mula berkembangnya komersialisasi industri dan revolusi.

Proses pergulatan ideologi telah mencapai kepada kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal, mengalahkan ideologi sosialisme dan fasisme. Semua negara akan berjalan dengan tuntutan kapitalisme dan demokrasi liberal, sehingga pada akhirnya tercipta sebuah pemerintahan tunggal dunia yang menyatu di bawah pimpinan AS sebagai aktor utama dunia. Anthony Gidden (1990) menyatakan bahwa kapitalisme global telah merombak tatanan kehidupan masyarakat. 

Melihat fenomena-fenomena yang tragis tersebut, maka tidak mengherankan apabila sejumlah pakar politik dan ekonomi terkemuka, mengkritik dan mencemaskan kekuatan idiologis kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat dunia di muka bumi ini. Bahkan cukup banyak klaim yang menyebutkan bahwa kapitalisme telah gagal sebagai sistem sosial dan model idiologi ekonomi dunia.

Namun demikian, berakhirnya ketegangan idiologis tersebut ternyata tidak lantas menjadikan dunia lebih aman karena hal tersebut hanya mengurangi ketegangan di tingkat global, tidak menyelesaikan konflik-konflik di kawasan yang telah memiliki bibit konflik secara tradisonal. Hal ini terbukti ketika dunia memasuki dekade 1990-an muncul berbagai konflik bersenjata di dunia. Mulai dari konflik tradisional yang kembali muncul ke permukaan-Burundi, Rwanda- sampai dengan konflik baru, seperti konflik bersenjata antar-etnis dibekas negara Yugoslavia. Ternyata, perubahan yang lebih cepat telah menciptakan social-political shock, sehingga hal ini membenarkan tesis yang dikemukakan oleh Rosenau bahwa” semakin cepat tingkat perubahan sosial terjadi, semakin memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan intra-sosietal.

Atas dasar ini, maka dapat dikatakan bahwa Fukuyama telah memberikan kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa, bila kita mencermati kondisi masyarakat masa kini, kapitalisme telah tervindikasi, karena krisis ekonomi masa kini masih tetap terasa mendalam dan mengkhawatirkan serta telah menimbulkan penderitaan-penderitaan yang memilukan bagi umat manusia. Dengan demikian sangat keliru apa yang dilakukan Fukuyama yang mendeklarasikan kemenangan kapitalisme liberal sebagai representasi akhir zaman “ The end of history”. Bertolak sejumlah tanggapan atas tesis Fukuyama tentang kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal dengan logika Fukuyama tentang akhir sejarah. Bagi Fukuyama ini semua sebagai dampak daripada perkembangan dan kemajuan industri di satu pihak dan sistem politik dipihak lain yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. 

Dari pararan di atas, penulis menyatakan bahwa perkembangan kehidupan manusia, baik di negara-negara Eropa, Amerika Seikat maupun di negara-negara Asia belakangan ini telah beranjak ke erah globalisasi. Apa yang sebenarnya terjadi adalah faktor-faktor kemajuan teknologi komunikasi dan infofrmasi yang hebat maka sekarang batas-batas nasional dari lingkungan kehidupan manusia makin mengabur. Bahkan seperti diargumentasikan oleh Kenichi Ohmae (I. Gde Widja, 2002:18) batas-batas negara-bangsa telah berakhir (Berakhirnya Negara Bangsa, lihat lebih lanjut pada Analisis CSIS, 1996). Sebagai gantinya mulai lebih menonjol munculnya “negara-negara wilayah” yang arahnya sudah jelas menuju ke lingkungan yang makin menglobal dan dunia seperti tampa batas lagi (borderless word). Memang yang dimaksud Ohmae lebih terkait dengan aspek kehidupan ekonomi, namun dalam kenyataannya ternyata berdampak pada hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. 

Hal ini bisa dikaitkan dengan kenyataan bahwa dalam kecenderungan mengglobal ini memang batas-batas kesadaran nasional seperti di Indonesia saat ini melemah, tetapi di lain pihak kita saksikan pula kenyataan bahwa justuru kesadaran subnasional (kesadaran daerah dan keadaran etnisitas) makin menguat. Keadaan ini bisa terjadi karena melalui perkembangan teknologi komunikasi/informasi maka basis-basis sasaran pengaruh global tidak lagi hanya setingkat batas/satuan nasional, tetapi sudah menerobos sampai ke tingkat lokal.

Setuasi seperti ini digambarkan kemudian sebagai fenomena “globalisasi”, khususnya dalam bidang sosial budaya, dimana unsure-unsur budaya global dan lokal saling bertukar dan berbaur menjadi satu. Hal ini sejalan pula dengan istilah-istilah seperti “global village” yang merefleksikan suasana “time space compression” (perapatan batas-batas waktu dan ruang).

Keadaan ini semua mendorong munculnya fenomena baru, yaitu di satu pihak meningkatkan kesadaran global (menembus kesadaran nasional) pada masyarakat-masyarakat lokal, tetapi di lain pihak sekaligus pula meningkatkan kesadaran lokal, dalam arti meningkatnya kesadaran untuk lebih berorientasi dan memperhatikan kepentingan-kepentingan lokal, baik dalam satuan wilayah kelompok etnisnya. Menurut pendapat penulis bahwa dalam setuasi begini kelompok-kelompok masyarakat lokal sekarang menjadi makin sadar akan jati dirinya serta haknya, dan selanjutnya makin merasakan ketidak adilan yang kemudian bermuara pada timbulnya pergolakan-pergolakan di berbagai daerah baik yang berdimensi sosio-kultural maupun politik dalam berbagai tingkat kegewatannya.

Dari perspektif sejarah, ini tidak lain berarti makin derasnya dinamika sejarah di daerah-daerah. Sebagai konsekuensinya kita dituntut un tuk lebih mencurahkan perhatian yang lebih besar pada studi sejarah yang berdimensi mikro, baik untuk lebih memahami akar-akar dinamika tersebut, maupun selanjutnya untuk bisa menyumbangkan pemikiran bagi jalan keluar penyelesaian pergolakan-pergolakan di berbagai wliayah Indonesia.

Apa yang dikemukakan di atas, jelas bagi kita karena ketika terjadi perubahan paradigma pembangunan dari sistem desentralisasi ke sistem dersentralisasi ini membawa pengaruh terhadap segemen kehidupan pengelolaan negara. Di mana di setiap daerah bisa melakukan kerjasama antar negara tanpa harus mendapat legitimasi dari pemerintah pusat. Dari kecendurungan seperti ini bisa membawa konsekuensi terhadap terjadinya keretakan integrasi bangsa. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah harus adanya peningkatan kesadaran nasionalisme warga negara melalui pendidikan berbasis idiologi yang integralistik. Dan untuk menyembut perkembangan Indonesia di masa depan hendaknya dicanangkan penyedaran nasionalisme bangsa yang berbasis subsektor perkenomian seperti pertanian dan lain-lain.
Blog, Updated at: 01.16

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts