Implikasi Globalisasi terhadapan Kehidupan Perempuan :Sebuah Telaah Feminisme

Implikasi Globalisasi terhadapan Kehidupan Perempuan :Sebuah Telaah Feminisme 
Buku karya Susan George, The Lugano Report (edisi baru 2003), merefleksikan persoalan pertautan feminisme dengan globalisasi. Dalam buku tersebut, Susan George membuat skenario di mana sekelompok perwakilan industri maju, menugaskan beberapa ilmuwan terkemuka dari latar belakang akademik yang berbeda-beda membuat riset mengenai bagaimana mempertahankan kapitalisme pada abad ke-21. Setelah bekerja keras setahun penuh sejak November 1996 – November 1997 disebuah tempat peristirahatan di Lugano, Swiss. Hasil riset menunjukkan salah satu persoalan terbesar yang potensial mengganggu kapitalisme global adalah pertumbuhan penduduk. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk dunia seperti saat ini, kapitalisme akan terhambat karena kekurangan bahan baku, lingkungan rusak, daya beli merosot, dan ancaman konflik sosial. Solusi yang ditawarkan para ahli tersebut demikian : Bila kapitalisme global hendak dilanggengkan, jumlah penduduk dunia yang sekarang berjumlah sekitar 6 miliar harus dikurangi menjadi 4 miliar. Artinya, 2 miliar penduduk dunia ini sebenarnya tidak dibutuhkan. 

Sementara PBB memperkirakan jumlah penduduk dunia nanti pada tahun 2020 akan menjadi 8 miliar, padahal jumlah penduduk ideal menurut para ahli tersebut tidak lebih dari 4 miliar. Untuk mewujudkannya dalam jangka waktu 20 tahun sejak sekarang, pertambahan penduduk dunia harus dicegah dan dikurangi sebanyak 4 miliar. Persyaratan ini 133 kali lebih ambisius dari pada Holocaust, program genosida 6 juta orang dalam jangka waktu 4 tahun. Jika solusi Lugano diterapkan maka jelas sasarannya adalah orang-orang miskin. Data UNDP 1999 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar AS sehari meningkat dari 1,197 milyar pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar pada tahun 1997 atau sekitar 20% dari penduduk dunia. Duapuluh lima persennya lagi (sekitar 1,6 milyar) dari penduduk dunia bertahan dengan 1-2 dollar AS setiap hari. Kemiskinan yang mendera berakibat setiap hari 11.000 anak mati kelaparan di seluruh dunia, sedangkan 200 juta anak menderita kekurangan gizi, protein, dan kalori (satu dari empat anak di dunia). Selain itu lebih dari 800 juta orang menderita kelaparan kronis di seluruh dunia. Kira-kira 70% dari mereka adalah anak-anak dan perempuan.

Pijakan-Pijakan Kerangka Berpikir
Untuk dapat memahami dan memetakan pertautan globalisasi dengan feminismisme, diperlukan pijakan-pijakan kerangka berpikir sehingga titik-titik pertautannya dapat kita tangkap. Konsep-konsep di bawah ini menjadi alas pijak pengantar diskusi.

1. Globalisasi 
Globalisasi merupakan proses penghapusan berbagai kendali yang menghalangi gerak kinerja perdagangan dan modal untuk merentangkan jangkauan seluas bola dunia. Rentangan tersebut melibatkan tiga agency utama globalisasi ,menurut Leslie Sklair sosiolog-ekonomi London School of Economic, yakni : Pertama, globalisasi berisi berbagai praktik (terutama transaksi ekonomi) lintas negara. Kedua, sebagai penggerak utama adalah praktisi bisnis transisional dan badan-badan yang terkait dengan praktik-praktik transnasional. Ketiga, dalam coraknya dewasa ini globalisasi disangga oleh kultur-ideologi konsumtifisme. 

Hapusnya kendali yang menghalangi gerak kinerja modal dan perdagangan muncul tata ekonomi-poli tik yang lepas kaitan instrinsik dengan definisi teritorial. Seiring dengan progresifitas globalisasi, mengemuka fenomena apa yang disebut oleh Alvaro J. De Regil sebagai corpocracy. Artinya, dalam tata-ekonomi politik global muncul secara dramatis sentralitas sosok kekuasaan perusahaan-perusahaan raksasa yang menentukan semakin banyak aspek kehidupan kita. Diskursus akademis menyebutkan kondisi ini dengan sebutan neoliberlisme, yang di dalamnya terkandung dua definisi. Pertama, neoliberalisme adalah paham/agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi homo oeconomicus atas dimensi lain dalam diri manusia (homo culturalis, zoon politicon, homo socialis). Kedua, neoliberlisme juga dipahami sebagai dominasi sector finansial atas sector riil dalam tata ekonomi-politik.

2. Feminisme 
Feminisme merupakan ideologi untuk memperjuangkan posisi asali perempuan sebagai manusia utuh. Akar masalah ketertindasan perempuan berada dalam tatanan masyarakat sebagai locus kehidupan perempuan, baik fora domestik maupun fora internasional yang patriarkhis. Dalam titik ini, feminisme digunakan sebagai alat untuk melakukan transformasi sosial menuju pola-pola relasional yang yang setara antara perempuan dan laki-laki. Tatanan global menghasilkan pembagian secara geopolitik-ekonomi menjadi negara negara utara – negara selatan; negara dunia pertama – negara dunia ketiga. Pembagian ini secara substansi lebih menindas kaum perempuan dunia ketiga ketimbang perempuan dunia pertama. Kondisi ini melahirkan feminisme global, di mana terdapat dua tujuan kangka panjang sebagaimana diidentifikasi oleh Chalotte Bunch, yakni :

... hak perempuan atas kebebasan untuk memilih dan kekuatan untuk mengendalikan hidupnya sendiri di dalam dan di luar rumah. Memiliki kekuasaan atas hidup dan tubuh perempuan sendiri adalah esensial untuk memastikan adanya rasa kebanggaan dan otonomi pada setiap perempuan. 

... penghapusan semua bentuk ketidakadilan dan ketertindasan dengan menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang lebih adil, secara nasional dan internasional. Hal ini berarti keterlibatan perempuan di dalam perjuangan kebebasan nasional, dalam perencanaan pembangunan nasional, dan perjuangan bagi perubahan di tingkat lokal dan global. 

Locus dan Relasi Aktor-Aktor Globalisasi
Fenomena globalisasi yang mengalami percepatan melalui teknologi informasi dan transportasi memang sudah menjadi fakta notoir. Namun revolusi teknologi ini, yang hanya dikuasai dan untuk menyalurkan interest negara-negara Dunia pertama (G-7) dalam rangka memelihara status quo mereka atas negara-negara Dunia Ketiga. Status quo kemudian dilanggengkan melalui : Pertama, menciptakan pola-pola relasi internasional yang tidak berkesetaraan. Kedua, mengembangkan sistem dan mekanisme hukum ekonomi internasional yang ditujukan untuk melanggengkan pola relasi yang dominatif. Ketiga, mengintervensi kebijakan dan hukum suatu negara sehingga prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan norma hukum ekonomi internasional pada akhirnya menjadi bagian hukum nasional suatu negara.

Pola relasi antar negara, jika mendasarkan pada mazhab dependensia, sejatinya merepresentasikan diferensiasi kekuatan ekonomi-politik, yakni antara center dan periphery. Sebangun dengan konsepsi ini, sistem kapitalis dunia ditandai oleh struktur metropolis-satelite, di mana metropolis mengeksploitasi satelite. Satelite cenderung semakin didominasi oleh metropolis dan semakin tergantung. Dalam perspektif realis, pertarungan negara-negara Dunia Pertama vis a vis negara-negara Dunia Ketiga merepresentasikan wajah globalisasi bersifat chaostic dan anarchi yang berpotensi memunculkan relasi konfliktual antar negara-negara. Dalam situasi ini, politik internasional adalah arena perjuangan kekuasaan (struggle for power) melalui kepentingan negara. Persoalan keamanan dan pemenuhan kepentingan ekonomi negara kemudian menjadi isu sentral hubungan internasional kekinian.

Bagaimana, negara-negara Dunia Pertama memelihara hegemoni dan mempertahankan relasi dominatifnya atas negara-negara Dunia Ketiga ¿ Hukum Internasional sebagai koridor relasi antar negara sebagai subyek hukum utama, menjadi alat untuk melampiaskan tujuan tersebut. Untuk itu, mereka mengkreasi hukum ekonomi internasional yang harus diturut oleh negara-negara Dunia Ketiga. Tidak ada sistem, termasuk sistem neoliberal dapat eksis tanpa peraturan/hukum, dan peraturan baru dibuat setiap hari oleh institusi global secara internasional yang misinya mengkodifikasi dan membentengi 3 kebebasan fundamental dari neo liberalisme :
  1. Kebebasan sirkulasi modal 
  2. Kebebasan perdagangan atas barang dan jasa 
  3. Kebebasan investasi 
World Trade Organization (WTO), merupakan sosok organisasi internasional yang kekuasaan dapat menembus prinsip kedaulatan negara-negera melalui produk hukumnya. Hukum mengenai trade related aspects of intelectual property rights (TRIP’s), dapat menjadi contoh nyata bagaimana negara-negara Dunia Ketiga tunduk dan patuh mengadopsi bulat-bulat ketentuan-ketentuan tersebut. Indonesia, begitu meratifikasi perjanjian internasional pendirian WTO, secara revolusioner merombak tatanan hukum yang melindungi kekayaan intelektual untuk menyesuaikan dengan ketentuan global. Padahal dampak dari pengaturan tersebut menguntungkan negara-negara Dunia Pertama. Sementara aksesibilitas negara-negara Dunia Ketiga untuk mengejar ketertinggalannya di semua aspek yang diatur TRIP’s semakin tertutup. 

Selain WTO, institusi keuangan global (international financial institutions/IFI’s) yang meliputi World Bank, International Monetery Fund, dan bank-bank regional seperti ADB, IDB, AfDB, mempengaruhi kebijakan negara melalui persyaratan/kondisionalitas yang digariskan oleh intitusi-institusi ini sebelum negara tersebut menerima kucuran dana. Structural Adjusment Program (SAP) merupakan salah satu instrumen hukum yang didesain IMF dan WB untuk mengendalikan negara penerima bantuan agar melayani interest negara-negara Dunia Pertama. Karena kepemilikan saham terbesar dalam institusi-institusi tersebut di miliki oleh negara-negara Dunia Pertama. Ekonom Universitas Cambridge, Ha Joon Chang, menegaskan bahwa negara-negara Dunia Pertama lewat tuntunan SAP sedang menendang tangga (kicking away the ladder) yang dulu mereka pakai untuk memancat puncak, sehingga tak mungkin dikejar negara-negara sedang berkembang.

Lebih jauh, globalisasi telah mereduksi peran esensi negara sebagai penjaga bonum commune. Diagnosis Martin van Crevell menyatakan bahwa Sejak pertengahan abad ke 17, negara adalah institusi yang paling dominan diantara semua jenis institutusi, sekarang ia memudar, entah secara suka rela ataupun terpaksa. Senada ungkapan ini, George Soros memberi kesaksiannya bahwa ancaman paling serius terhadap kebebasan dan demokrasi dalam tatanan dunia dewasa ini berasal dari persekongkolan (unholly alliances) antara bisnis dan pemerintah. Prosedur demokrasi memang dipatuhi, tetapi berbagai otoritas negara telah dipangkas dan dibengkokkan oleh kepentingan-kepentingan bisnis privat. Noreena Herzt menyebutkan fenomena ini sebagai pengambilalihan diam-diam (silent take over) negara yakni suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan multi nasional (MNC) menyerap habis kekayaan negera, pebisnis memiliki peringkat di atas politisi, dan kepentingan komersial menjadi lebih penting. Data ini mendeskripsikan fenomena tersebut, penjualan General Motor dan Ford lebih besar daripada GDP seluruh negara-negara sub sahara Afrika. Aset IBM, BP dan General Electric melampaui kemampuan ekonomi kebanyakan negara-negara kecil. Wal-Mart, pengecer supermarket AS, memiliki penghasilan yang lebih besar daripada kebanyakaan negara-negara Eropa Timur dan Tengah termasuk Polandia, Republik Ceko, Ukraina, Hungaria, Rumania, dan Slovakia. Dalam buku ”The Case Against the Global Economy”, Tony Clarke menyebutkan saat ini dari 100 pemegang ekonomi dunia, 52-nya adalah MNC, dan sebanyak 70% perdagangan global dikontrol oleh hanya sekitar 500 perusahaan. Dan setengah dari seluruh investasi (foreign direct investment) di dunia sahamnya dimiliki oleh hanya 1% MNC. Lebih lanjut, sebanyak 443 dari 500 perusahaan terkaya di dunia berasal atau berlokasi di AS (185), Eropa (158) dan Jepang (100). Korporasi inilah yang menjadi ”mesin penggerak” atau lokomotif dari sistem ekonomi neo-liberal di seluruh dunia.

Konteks Keindonesiaan 
Indonesia, barangkali dapat dijadikan laboratorium besar, untuk menganalisis bagaimana penetrasi kepentingan global telah mengatur hampir semua dimensi kehidupan kebernegaraan kita. Moment awal penjejakan kaki-kaki kapitalisme secara vulgar ditandai pada 1997, manakala kita terhembas badai crisis moneter yang menerjang region Asia. Kemudian IMF diundang untuk memberikan solusi memecahkan permasalahan crisis ekonomi Indonesia. Dalam memberikan solusi, IMF biasanya meminta agar dilakukan perubahan fundamental dalam relasi antara negara dengan pasar. Dalam kasus Indonesi, IMF conditionality tersebut tertuang dalam Letter of Intent (LoI), yakni program-program yang disepakati oleh kedua belah pihak. LoI yang ditawarkan oleh IMF secara substansi merupakan realisasi structural adjusment program. Elemen intinya, Indonesia harus melakukan 3 hal : liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Ketiganya merupakan pilar utama dari konsep pemulihan ekonomi bagi negara-negara berkembang, yang kemudian dikenal dengan ”Washington Consensus”.

Dalam LoI, IMF mengajukan sejumlah kebijakan ekonomi yang harus diimplementasikan oleh negara yang mengajukan bantuan. Berdasarkan LoI ini pula, IMF mengevaluasi kinerja kepatuhan negara dalam mengimplementasikan kondisionalitas IMF. 

Dalam titik ini, bantuan IMF sejatinya merupakan secondary tier defence apabila negara tersebut tidak menjalankan kebijakan ekonomi yang sudah digariskan IMF. Dari banyak syarat itu, antara lain Indonesia harus menaikkan harga BBM. Kenaikan ini memicu amuk massa menolak kenaikan ini. Social cost ini tidak menjadi kalkulasi IMF dalam menawarkan terapinya. Dalam pandangan Jeffrey Sach, terapi pemotongan anggaran pemerintah (budget cuts) merupakan kesalahan terbesar IMF. Karena pemotongan ini berdampak pada melemahnya daya stimulus terhadap perekonomian. Padahal dalam krisis ekonomi, hal yang paling penting dibutuhkan adalah stimulus yang diantaranya berasal dari APBN. 

Dalam perpsektif ilmu hukum internasional, LoI menjadi landas pijak yuridis bagi masuknya kepentingan aktor-aktor globalisasi, utamanya MNC melalui pintu privatisasi. Pada tingkat masyarakat internasional, ada dua cara yang kerap dilakukan negara maju dalam pemanfaatan hukum sebagai alat politik terhadap negara berkembang. Pertama, dengan memanfaatkan perjanjian internasional. Kedua, dengan memanfaatkan ketergantungan di bidang tertentu untuk mendesak pemerintahan negara berkembang melakukan pembentukan atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangannya.

Intervensi dengan memanfaatkan perjanjian internasional dimulai saat ada suatu kebijakan tertentu di negara maju yang berimplikasi bagi negara berkembang. Sebagai contoh pelaku usaha dari negara maju kerap mengeluhkan tertutupnya akses pasar dari negara berkembang, minimnya perlindungan yang didapat atas hak atas kekayaan intelektualnya, bahkan keamanan investasi mereka secara keseluruhan. Dalam konteks seperti inilah kemudian perjanjian internasional dimanfaatkan. Perjanjian internasional umumnya dirancang negara maju yang memiliki kepentingan. Perjanjian internasional dibuat sedemikian rupa sehingga kepentingan negara maju terbungkus dengan berbagai kalimat hukum yang canggih untuk melindungi kepentingan mereka yang akan membebani berbagai kewajiban bagi negara berkembang. 

Neo-liberalisme masuk ke dalam hukum dan kebijakan melalui (i) proses pembentukan maupun (ii) penegakkannya. Proses pembentukan dan penegakkan hukum dan kebijakan dapat dilihat sebagai arena pertarungan antara kelompok yang memiliki akses dan yang tidak. Masuknya neo-liberalisme ke dalam hukum menjadi konsekuensi dari merasuknya ideologi neo-liberal dalam berbagai sendi kehidupan – pandangan yang melihat bahwa negara harus menjauh dari aras ekonomi dan semua individu harus berkompetisi dalam mekanisme pasar.

Lantas, di mana peran pemerintah atau negara sebagai pembuat hukum dan kebijakan yang legitimate? Milton Friedman menyatakan bahwa hukum sangat penting bagi neo-liberalisme karena hukum pada dasarnya adalah materialisasi dari kekuatan negara sebagai “pembentuk aturan dan wasit.” Terlihat di sini bahwa di satu sisi, neo-liberalisme menginginkan agar negara tidak ikut campur dalam arus perdagangan antar-negara. Namun di sisi lainnya, negara diharapkan ikut serta dalam memberikan aturan-aturan yang memudahkan liberalisasi perdagangan. Di titik inilah kemudian muncul upaya-upaya untuk mempengaruhi negara sebagai pembuat hukum yang memuluskan liberalisasi. Dalam konteks hukum, konstitusionalis pro-neo-liberalisme semacam Schneiderman misalnya, dengan mengutip Panitch dan Santos, menyatakan bahwa negara seharusnya tidak dipinggirkan dalam sistem ekonomi global. Yang diperlukan justru adalah reorganisasi negara. Hal ini dikarenakan fakta bahwa negara adalah penyusun perangkat hukum yang dapat menata kembali batas-batas bagi tindakan yang dapat dilakukan dalam kerangkan neo-liberalisme. Dalam konteks keindonesiaan, benih-benih kekuasaan MNC bermula pada tahun 1967, manakala kuku-kuku PT Freeport McMorran mencengkram bumi Papua untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang. Investasi tersebut diberikan alas hukum oleh Pemerintah RI melalui UU Penanaman Modal Asing.

Seturut hal itu, menjelang awal tahun 1970-an, atas kerjasama dengan World Bank, IMF, dan ADB dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Kemudian memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an, sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Kebijakan ekonomi Pemerintah banyak dibawa ke arah libelarisasi ekonomi; baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri, maupun sektor perdagangan. Pakto '88 dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan libelarisasi ekonomi di Indonesia. Menjamurnya industri perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi utang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu. Jejakan kepentingan agen-agen neo liberal semakin kentara pasca krisis moneter pertengahan 1997. LoI, menjadi ’karpet merah” selebritis aktor-aktor neoliberalisme dalam kancah permainan selingkuh antara pemerintah dengan korporasi. Perselingkuhan ini membuncahkan produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tatanan rumah tangga perekonomian Indonesia. 

Tahap pertama telah terjadi di Indonesia misalnya dengan adanya penerapan SAP dari IMF untuk mengubah proses yudisial terhadap transaksi ekonomi. Maka dibuatlah penyesuaian dalam struktur organisasi negara dengan adanya peradilan niaga, yang pendiriannya diamanatkan oleh LoI dari IMF. Diperkenalkan pula lembaga-lembaga baru dalam negara di bidang ekonomi seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang merupakan hasil godokan dari asistensi beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Jerman. Tahap kedua terlihat jelas dengan adanya perubahan rejim pengaturan HAKI untuk menerapkan TRIPs, dibukanya keran investasi asing dan perubahan kebijakan di bidang pasar modal. Sementara tahap ketiga terlihat dari serangkaian program dalam LoI pemerintahan Indonesia kepada IMF: penguatan peraturan kehati-hatian dalam perbankan yang sesuai dengan Basle Committee's Core Principles of banking supervision, perubahan struktural di bidang pengelolaan lingkungan, dan penguatan program jaring pengaman sosial Perubahan tatanan hukum tidak terbatas pada hukum yang mengatur transaksi ekonomi semata, namun juga aspek-aspek yang lain seperti pemanfaatan sumber daya alam, energi, ketenagakerjaan, komunikasi dan permasalahan yang menyangkut hajat hidup publik lainnya. UU Sumber Daya Air, UU Kehutanan, UU Ketenagakerjaan, UU Pertambangan, UU Pertamina, UU Ketenagalistrikan, UU Telekomunikasi, UU Pendidikan, UU Advokat, dan banyak peraturan perundang-undangan yang lain secara substansi mengandung spirit neo liberalisme. 

Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Personal Perempuan
Globalisasi memperlihatkan 2 (dua) dimensi yakni, pertama dimensi ekonomi dan korporasi (economic and corporation globalization). Kedua, dimensi politik dan negara (political and state globalization). Melalui mesin-mesin globalisasi di atas, negara-negara maju semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumber-sumber di dunia. Lewat tangan WTO mereka mengatur kebijakan perdagangan dunia. Melalui lembaga keuangan multilateral, mereka dapat menentukan negara mana yang dapat menikmati kucuran uang. Kemudian dengan meminjam kekuatan IMF, mereka menekan negara-negara untuk melakukan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Kemudian investasi oleh MNC selalu menagih negara untuk menisbikan peran untuk mengemban kewajiban konstitusionalnya dalam melayani publik dan sekaligus menagih negara untuk memberikan kemudahan melalui aneka fasilitasi. Untuk dapat melihat titik-titik taut globalisasi dengan kehidupan perempuan melalui perspektif feminisme setidaknya terdapat 2 pijakan analisis, yakni : pertama, analisis yuridis; dan kedua analisis dampak. Rasionalitasnya, neoliberalisme mengasumsikan hal-hal berikut:
  • Dalam tradisi libertarian, setiap manusia diasumsikan mempunyai akses dan kemampuan yang sama dalam kancah demokratisasi karena setiap individu telah dilekati hak-hak dan kebebasan yang sama. Asumsi ini diterapkan pula dalam lapangan ekonomi, setiap individu harus bersaing dalam sebuah tatanan pasar bebas. Namun asumsi ini keliru, karena proses ekonomi-politik yang berlaku tidak memosisikan dan menempatkan kelompok-kelompok marjinal baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat proses tersebut. 
  • Karena kekuasaan aktor-aktor global membutuhkan legitimasi, maka mereka membangun tatanan hukum sebagai rational legal yang menjadi fundamen bangunan imperium mereka. Dalam titik ini, jelas negara sebagai subyek utama hukum internasional yang mempunyai kapasitas dan kewenangan dalam memberlakukan suatu perjanjian internasional dalam yurisdiksinya. 
  • Hukum merupakan refleksi dan hanya melekat pada otoritas negara. Melalui hukum negara dapat membebani setumpuk kewajiban pada setiap warga negara. 
Analisis Yuridis
Ilmu hukum mengenal beragam aliran, namun untuk melihat pertautan globalisasi dengan feminisme, aliran hukum kritis (critical legal studies/CLS) dapat dijadikan sebagai pisau analisis. Secara garis besar, pemikiran CLS terhadap hukum bisa dikelompokan ke dalam 3 tema, yakni: 
  • Ketidakdeterminan hukum; 
  • Peranan hukum dalam membentuk politik legitimasi dan mistifikasi; dan 
  • Fundasi ideologi dari hukum. 
Belakangan, CLS juga menaruh perhatian terhadap isu anti diskriminasi dan subordinasi perempuan. Bagi CLS, konsep netralitas hukum adalah kebohong besar. Bagi CLS hukum tidak lebih dari hasil dari pertarungan kekuasaan, persitiwa-peristiwa bersejarah dan konflik ideology. Hukum tidak pernah netral, kebal apalagi otonom dari faktor-faktor di luar hukum. Bagi CLS, hukum hanya otonomi secara relatif. CLS apabila ditarik dalam periodesasi aliran filsafat menjadi bagian era postmodern. Aliran ini merupakan upaya melawan dominasi era modern yang digawangi aliran positivisme yang menekankan uniformitas khususnya dalam hal penafsiran terhadap makna norma-norma hukum ekonomi internasional. Tafsir monolitik akhirnya menjadi monopolitis, dalam arti tafsir yang dikuasai oleh sudut pandang penguasa ekonomi dan politik saat ini, yakni nnegara-negara Dunia Pertama. 

Untuk melihat dampak globalisasi terhadap kehidupan personal perempuan analisis hukum kritis memerlukan perspektif feminisme. Terkait dengan perspektif feminisme, maka untuk melihat substansi peraturan perundang-undangan berperspektif feminis atau tidak, termasuk hukum ekonomi atau hukum yang terkait dengan aspek ekonomi, dapat mempergunakan pisau analisis Feminist Legal Theory. Feminist Legal Theory menyangkut 2 (dua) aspek yakni teori hukum berperspektif feminis dan praktik hukum berperspektif feminis. Teori hukum berperspektif feminis membantu memetakan persoalan-persoalan yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk menangani persoalan yang menyangkut hak-hak perempuan di hadapan hukum. Untuk itu karakteristik dasar teori hukum berperpektif feminis menjadi hal yang patut untuk dijadikan pijakan untuk melakukan perubahan substansi hukum. Karakteristik dasar tersebut meliputi : (i) mengubah pandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang netral dan obyektif; (ii) mengidentifikasi implikasi hukum yang menyokong subordinasi terhadap perempuan; (iii) bagaimana hukum itu bekerja dalam konteks yang lebih luas. Kemudian praktik hukum yang berperspektif femisnis setidak-tidaknya mencermati pada 2 (dua) focus sebagai berikut: pertama, bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dan menyumbangkan penindasan terhadap mereka. Kedua, bagaimana hukum digunakan untuk meningkatkan posisi social perempuan.

Jika substansi hukum ekonomi dianalisis dengan perspektif feminist legal theory maka perspektif ini dapat dipergunakan untuk mengeksaminasi sampai sejauhmana substansi tersebut berpihak pada perempuan atau malah menyumbang terjadinya subordinasi terhadap perempuan. Dalam kerangka ini maka analisis substansi, proses pembentukan hukum, metode pemikiran hukum dan epistemology hukum yang berobyek kepentingan ekonomi perlu dilakukan.

Analisis Dampak
Jika solusi Lugano Report dibumikan dalam konteks keindonesiaan, maka jelas pereduksian populasi penduduk ditujukan pada kelompok orang-orang marjinal karena pada galibnya masyarakat sebagai medan konflik : konflik antara kelas sosial, konflik ekonomis, konflik kultural, dan mungkin clash of civilizations. Fenomena masyarakat berlantai dua mengkonkrit dalam era globalisasi ini. Di lantai atas terdapat mereka yang karena keterampilan ataupun modal yang mereka miliki, memainkan suatu peran dalam sistem perekonomianm sedangkan mereka yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan, mereka yang tidak dengan cukup cepat mempelajarai sesuatu yang ”mempunyai masa depan”, jatuh ke lantai bawah. Di Jerman, misalnya orang berbicara ”masyarakat dua pertiga”. Dua pertiga menghuni lantai atas. Di situ terdapat para pemilik modal, wiraswasta, profesional, tetapi juga buruh industri, tukang ahli, dan pengusaha pertanian. Di lantai bawah terdapat mereka yang sudah lebih dari dua tahun tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak mempunyai harapan bisa mempunyai keterampilan baru, anak muda yang tidak pernah menemukan tempat kerja, orang yang terlilit utang, kehilangan tempat kerja, tidak dapat membayar lagi bunga dam cicilan kembali, akhirnya eksistensi mereka hancur; pelbagai macam orang yang tidak mampu lagi tahan ikut hingar bingar kehidupan sosial, misalnya drop out, tinggal di kaki lima, dan dianggap tidak dapat ”disosialisasi” lagi juga pelbagai kelompok pendatang. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang yang di dalam masyarakat-masyarakat ketinggalan kereta api kemajuan. Andaikata malaikat Allah, sebagaimana dilakukan-Nya di Mesir 3000 tahun yang lalu, dalam satu malam mengangkat mereka semua ke alam baka, sisanya ”dua pertiga” itu, tidak akan rugi sedikitpun. Tidak akan ada gangguan berarti dalam perekonomian nasional, tak ada fungsi-fungsi penting bagi kehidupan masyarakat yang akan terganggu. Malah hilangnya mereka memberikan lebih banyak kelonggoran untuk menata kembali wilayah yang sebelumnya terpaksa dilepaskan kepeda sepertiga non produktif yang hanya merupakan beban itu.

Di Indonesia pembagian masyarakat dalam dua lantai ada, tetapi berbeda. Ada the golden crowd dan the rest. Lebih tepat, di lantai atas tidak hanya tinggal the golden crowd, tetapi juga sekitar 20% masyarakat yang memiliki tempat kerja modern. The golden crowd ini memang bergelimang harta. Kemudian ditambah dengan para ”aspiran” yang meskipun kemampuan finansial terbatas, masih mampu makan direstoran glamour, malam hari join the crowd dan mengunjungi nigth spot yang in. The rest, inilah massa masyarakat yang bekerja keras untuk sekedar mempertahankan kehidupan mereka dengan susah payah. Bahkan mereka tulang punggung ”ekonomi rakyat”. Di sini termasuk petani dan buruh tani, buruh perkebunan, nelayan. Lalu di kota, buruh industri, karyawan rendahan, wiraswasta di kaki lima, dsb. Jika kita mengacu pada angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai angka 37,4 juta, dan menempatkannya dalam struktur piramida tatanan sosial yang berjejak pada konstruksi patriarkhi, maka jelas perempuan dan anak-anak kelompok marjinal(keluarga miskin) yang disasar solusi Lugano Report. Artinya kelompok ini lah yang akan direduksi dan dihilangkan eksistensinya di bumi pertiwi. Data-data berikut dapat dijadikan indikasi :
  • Setiap hari lahir 11 ribu anak Indonesia, namun 800 orang diantaranya meninggal sebelum lima tahun akibat penyakit yang mudah dicegah (preventable disease). 
  • Badan PBB urusan anak, UNICEF, menyatakan bahwa Indonesia akan memilki 2 sampai 3 juta anak-anak yang disebut generasi yang hilang (lost generation) akibat kekurangan pangan, berpenyakitan dan kurang-pendidikan. 
  • Meskipun cenderung turun angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. AKB di Indonesia tercatat 68 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1991 dan menurun menjadi 35 jiwa per 1000 kelahiran pada tahun 2002. Rasio yang hampir sama pada AKI yaitu dari 390 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1994, turun menjadi 307 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2003. Data dari Departemen Kesehatan (2005) malah menunjukkan angka kematian balita meningkat dari 45/1000 kelahiran hidup tahun 2001 menjadi 46/1000 kelahiran hidup pada 2003. 
  • Persentase indikator kecukupan gizi anak Indonesia yang beratnya di bawah standar pada usia 5 (tahun) jumlahnya masih cukup besar mencapai 34%, dibandingkan dengan Cina 10%, Philipina 28%, Thailand 19 %, Malaysia 18%, dan Papua Nugini 30%. 
  • Kemudian diperkirakan kasus busung lapar yang menyerang anak-anak di bawah usia lima tahun di Indonesia mencapai angka 8%. Berarti saat ini ada sekitar 1,67 juta anak balita yang menderita busung lapar. Angka ini sesuai dengan proyeksi penduduk Indonesia yang disusun BPS, tahun 2005 ini jumlah anak usia 0-4 tahun di Indonesia mencapai 20,87 juta. 
  • Jumlah warga yang hidup di rumah-rumah kumuh semakin meningkat. Gambaran suram sektor perumahan terlihat dari data berikut : 47 ribu hektar permukiman kumuh dihuni 2,3 juta jiwa di Indonesia (1999), setelah krisis pertambahannya meningkat tajam, terutama di Jawa dan Sulawesi padahal kebutuhan unit perumahan baru di Indonesia memiliki backlog (kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi) sebesar 4,5 juta unit (2001), 7,3 juta unit (2004), dan 11,7 juta unit (2009); 
  • Lebih lanjut data Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan di Indonesia terdapat 4.201.452 anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya, lebih dari 1,5 juta orang diantaranya anak perempuan. Data IPEC/ILO memperkirakan terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persennya tergolong anak. Sekitar 93 persennya anak perempuan. Kemudian data Komnas Perlindungan Anak (Maret 2005) menunjukkan, angka penjualan anak balita yang melibatkan sindikat internasional menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003 ada 102 kasus yang terbongkar, tahun 2004 bertambah menjadi 192 kasus. Jumlah anak korban trafficking untuk tujuan prostitusi meningkat, dari berbagai rumah bordil di Indonesia, 30 persen atau sekitar 200.000-300.000 perempuan yang dilacurkan adalah anak-anak. Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan, pada tahun 2004 teridentifikasi 14.020 kasus kekerasan terhadap perempuan (meningkat dari tahun 2003, yaitu sebesar 7.787 kasus). Dari angka ini, 562 merupakan kasus trafficking (R. Valentina Sagala, 2005). 
  • Indikator Human Development Report (HDR) yang dikeluarkan oleh United Nation Development Program (UNDP) tahun 2004 yang memasukkan Negara Indonesia berdasarkan Human Development Index (HDI) dalam peringkat 111 dari 175 negara. 
Proses reduksi tersebut salah satunya melalui politik kebijakan anggaran publik yang tidak berpihak pada orang miskin. Struktur anggaran publik suatu negara sejatinya memperlihatkan keberpihakan suatu rezim. Indikatornya nampak pada berapa besaran alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas layanan publik yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan permukiman ; berapa banyak disiapkan untuk subsidi bahan kebutuhan pokok; berapa pula alokasi untuk membayar utang luar negeri, belanja rutin, atau modernisasi angkatan bersenjata. Kalau alokasi dana untuk untuk keperluan terakhir ini, misalnya saja , lebih besar ketimbang buat dua kelompok yang pertama, hampir pasti dapat disimpulkan bahwa rezim ini tidak berpihak kepada rakyat miskin.

Pereferensi politik alokasi anggaran publik yang lebih mengutamakan prioritas membayar utang luar negeri ketimbang mengalokasikan dan mendistibusikan bagi kepentingan publik juga merupakan pelanggaran HAM. Pembayaran utang luar negeri telah menggerogoti 25,10% dari total belanja negara yang berjumlah Rp 441,61 trilyun, serta menguras pendapatan negara sebesar 29,33%. Alokasi ini terdiri dari bunga hutang dalam negeri sebesar Rp 38,84 trilyun, bunga hutang luar negeri Rp 25,14 trilyun dan cicilan pokok hutang luar negeri Rp 46,84 trilyun. Selain utang luar negeri, anggaran negara juga digerogoti utang dalam negeri, akibat politik pereferensi negara yang lebih memilih menyelamatkan kolapsnya perbankan. Dalam nota keuangan APBN-P, pembayaran bunga hutang dalam negeri diperkirakan mencapai Rp 41.587,1 miliar, atau Rp 2.592,6 millliar (6,8 %) lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2005. Artinya puluhan tahun ke depan alokasi pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya jelas akan dikorbankan. Padahal menurut seorang ekonom untuk menggratiskan pendidikan dasar cukup mengalokasikan dana sebesar Rp 10 trilyun. Hal ini tentu tidak lah adil jika kita membandingkannya dengan alokasi anggaran publik untuk menutup kejahatan perbankan yang besarnya mencapai puluhan trilyun per tahun. Seharusnya dana masyarakat tersebut harus dikembalikan dalam bentuk pemenuhan hak konstitusi rakyat. Namun karena alokasi pembayaran utang sudah menyedot lebih dari sepertiga dari anggaran belanja pemerintah. Tentu saja alokasi untuk memenuhi kebutuhan pubik yang bersifat fundamental dan subsisten yang menjadi korban. Kebijakan pemerintah yang mengorbankan pemenuhan hak konstitusi rakyat ini disebabkan ketiadaan good will pemerintah untuk mengatasi beban utang yang sudah menguras uang rakyat dalam pos belanja negara. Ketimpangan alokasi tersebut, nampak dalam grafik perbandingan pembayaran utang luar negeri dengan alokasi untuk menjalani kewajiban konstitusional negara (belanja sosial) dalam RAPBN 2005.

Politik kebijakan anggaran ini merupakan intervensi kekuatan ideologi neoliberal yang ditancapkan melalui LoI. IMF menekankan bahwa untuk mengurangi defisit anggaran publik dilakukan dengan cara menghilangkan subsidi. 

Persoalan keperempuanan muncul ketika SAP, diadopsi oleh IMF dan Bank Dunia. Paket SAP diterapkan diberbagai negara dengan fokus memotong uang belanja publik untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah dan hutang. Dalam perspektif lain, Desai memberi argumentasi bahwa SAP telah mempengaruhi perempuan secara mendunia sebab pengaturan tersebut telah membuat peranan perempuan banyak berubah dari kemungkinan perempuan menjadi produser menjadi nonproduser, dan krisis yang diakibatkan diambil dari bantuan “dana sosial” yang mengakibatkan lagi keterpurukan perempuan. Kondisi ini diungkapkan oleh Bernard Andrew Mudho, seorang pakar independen PBB on human rights of structural adjustment policies and foreign debt yang menyatakan, terdapat fakta meyakinkan yang menunjukkan hampir semua kebijakan yang diambil negara-negara berkembang (developing countries) dalam menghadapi efek hutang luar negeri yang berakibat negatif pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat karena mengandung syarat-syarat tertentu dari pihak pemberi hutang, telah mengakibatkan perluasan kemiskinan ketimbang menguranginya. Apa yang disebut dengan syarat-syarat oleh Mudho, seperti perubahan-perubahan kebijakan Negara yang mesti disesuaikan dengan agenda pasar bebas dan liberalisasi ekonomi – dengan impak semisal pencabutan subsidi atas pelayanan publik dan kebijakan privatisasi sektor-sektor kepentingan umum.

Hal senada juga diungkapkan oleh Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CSCR), yang melihat beberapa kemungkinan dampak negatif globalisasi terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak dalam melakukan pekerjaan terabaikan akibat kompetisi yang mengedepankan comparative advantages. Represi atas hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat buruh atas nama “global economy”. Hak setiap orang mendapatkan jaminan sosial (social security) akibat kebijakan privatisasi. Kebijakan pencabutan subsidi atas desakan globalisasi telah menyebabkan situasi menjadi amat sulit bagi keluarga miskin untuk menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, CESCR juga menilai potensi negatif dari perdagangan bebas yang didesakkan World Trade Organisation (WTO). Kebijakan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) telah berdampak buruk pada keamanan pangan, pengetahuan penduduk adat, dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Lebih jauh, dampak globalisasi tersebut juga membentuk pola relasional berbasis gender yang tidak adil, yang salah satunya bersumber pada aksesibilitas sumber daya. Analisis feminis dapat digunakan untuk membongkar pola relasi ketidakadilan tersebut. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender antara lain : (i) stereotipi; (ii) dominasi; (iii) diskriminasi; (iv) beban ganda; dan (v) kekerasan.

Dalam titik ini, perspektif dan nilai-nilai feminisme perlu pula dijadikan pisau analisis untuk melengkapi sehingga dalam memandang persoalan perempuan lebih komprehensif dan lebih utuh. Nilai-nilai feminisme tersebut meliputi : pengetahuan dan pengalaman personal; rumusan tentang diri sendiri; kekuasaan personal; otentitas; kreativitas; sintesis; personal is political (diri sendiri bersifat politis); kesataraan; hubungan sosial timbal balik; kemandirian ekonomi; kebebasan seksual; kebebasan reproduksi; identifikasi diri pada perempuan; perubahan sosial; dan berkekuatan politik dalam masyarakat. Adapun perspektif feminisme terdiri dari : (i) pendekatan holistic; (ii) berorientasi pada proses; (iii) menghargai keanekaragaman; (iv) pendekatan win-win terhadap konflik; (v) menghargai intuisi, rasio, dan logika; (vi) menolak pemisahan antara pikiran, perasaan, dan ketubuhan; (vii) pengambilan keputusan tidak hierarkis; (viii) menolak naturalisme; (ix) pembagian kekuasaan yang adil; dan (x) menghargai pengorganisasian secara kolektif untuk melakukan perubahan.

Nilai-nilai dan perspektif feminisme ini pada prinsipnya merupakan manifestasi dan refleksi dari aliran-lairan feminisme yang ada. Secara teoritis aliran-aliran feminisme variannya antara lain meliputi : feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme Marxis dan sosialis, feminisme global dan multikultural, dan ekofiminisme. Namun untuk menajamkan analisis agar pertautan globalisasi dengan fiminisme nampak, maka penulis memilih aliran feminisme Marxis dan Sosialis, aliran feminisme global, dan ekofeminisme. Pilihan ini dilandasi pertimbangan bahwa dampak globalisasi secara kasat mata mewujud dalam :
  • Relasi antar negara dalam tatanan global 
  • Kerusakan lingkungan yang makin massive 
  • Relasi buruh dengan pengusaha 
Relasi antar negara dapat kita teropong menggunakan aliran feminisme global karena keminisme global menekankan bahwa penindasan terhadap perempuan di satu bagian dunia seringkali disebabkan oleh apa yang terjadi di bagian dunia yang lain dan tidak ada akan ada perempuan yang bebas dari kondisi tertindas hingga semua kondisi penindasan dihapuskan. Feminisme global memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang antara feminis dunia pertama dengan feminis dunia ketiga dalam melihat persoalan perempuan. Bagi feminis dunia ketiga, persoalan penindasan seksual dan reproduksi lebih terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi dan politik serta kebijakan-kebijakan nasional dan internasional.

Seturut dengan berkembangnya feminisme global, muncul pula aliran feminisme baru untuk mengkritisi dampak globalisasi. Namun penekanannya lebih pada dampak globalisasi terhadap lingkungan. Aliran ini dikenal dengan ekofeminisme. Menurut pandangan aliran feminisme ini antara feminisme dengan ekologi mempunyai ketersinggungan yang sangat erat dan berkehendak untuk membangun sebuah pandangan baru terhadap dunia yang ditandai dengan nihilnya model-model dominasi, eksploitasi apalagi pemusnahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Radford Ruether yang menyatakan ada keterkaitan anatara pola dominasi terhadap perempuan dan perlakukan dominasi terhadap alam. Kemudian Karen J. Warren menspesifikan lebih jauh asumsi dasar dari ekofeminisme : (1) ada keterkaitan penting antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam; (2) pemahaman terhadap alam dalam kaitan ini adalah penting untuk mendapatkan pemahaman yang memadai atas opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam; (3) teori dan praktik feminisme harus memasukkan perspektif ekologi; dan (4) pemecahan masalah ekologi harus menyertakan perspektif feminisme.

Aliran feminisme Marxis dan sosialis menyoroti pola relasional antara buruh dengan pemodal stricto sensu MNC. Basis aliran ini adalah penindasan perempuan adalah bagian dari eksplotasi kelas dalam cara produksi. Oleh karenanya masalah perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Aliran ini mengalami pembaharuan oleh aliran feminisme sosialis yang mengakomodasi trade mark feminisme radikal “the personal is political”. Menurut aliran ini penindasan terjadi di kelas manapun. Atas dasar ini, visi Marxis klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender ditolak. Analisis patriarkhi perlu dikombinasikan dengan analisis kelas. Kritik kapitalisme harus disertai kritik dominasi atas perempuan.

Fenomena globalisasi sebagaimana telah dipaparkan mempercepat proses terjadinya feminisasi kemiskinan yang dampaknya dirasakan berbeda antara individu perempuan yang satu dengan individu perempuan yang lain, bahkan oleh seorang individu perempuan yang sama dalam locus dan tempus yang berbeda. Untuk melihat dampak globalisasi secara personal pada diri perempuan dibutuhkan metode-metode penelitian feminis dalam penelitian sosial. Penelitian melalui wawancara feminis menawarkan para peneliti jalan masuk ke pendapat, pikiran, dan ingatan seorang perempuan dalam bahasa mereka sendiri ketimbang bahasa peneliti. Metode ini mengarah pada wawancara fenomenalogis yakni suatu investigasi yang dibangun berdasarkan kehidupan dan pengalaman perempuan yang otentik. Selanjutnya, etnografi feminis yang melibatkan peneliti secara aktif ke dalam kehidupan perempuan melengkapi gambaran peta permasalahan perempuan yang terkena imbas globalilasi yang kini semakin menderu. Namun, celakanya perempuan diabaikan eksistensinya dalam merancang tatanan global ini. 
Blog, Updated at: 01.35

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts