Tentang Cita-Cita Keadilan Sosial

Tentang Cita-Cita Keadilan Sosial
Sejarah Pikiran yang Bertindak
Pancasila sebagai ideologi bangsa seharusnya menjadi dasar penyelenggaraannegara dan national and character building. Depolitisasi dan deideologisasi selama 32 tahun lebih, telah mengakibatkan kerumitan tersendiri dalam ideologisasi pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dalam situasi Indonesia di bawah dominasi dan hegemoni kapitalisme internasional.

Ideologi adalah salah satu kajian yang paling rumit akan tetapi mengandung unsur konfliktual yang mampu melibatkan banyak manusia. Sebagai contoh kerumitannya, sesungguhnya apakah ideologi dari Negara Orde Baru (NOB), apakah Pancasila, apakah Developmentalism (Pembangunanisme), apakah iliterisme, atau jika kita gunakan perspektif mereka yang mengkritik Orde Baru karena Orde Baru adalah wujud dominasi Jawa dan bergaya Mataram, yang berarti ideologi Orde Baru adalah Kejawen.

Mengamati kerumitan dalam mendefenisikan ideologi, kita harus menelusuri terlebih dahulu ideologi dan sebelumnya, yaitu lewat pemahaman sejarah danperkembangan masyarakat khususnya di Eropa. Masyarakat memiliki lokalitas dalam arti ia berada dalam identitas yang saling berbeda; plural dalam pengertian horizontal gender, suku, ras  maupun vertikal  akses ekonomi dan politik. Nasionalitas merujuk pada karakter umum kekuasaan, mulai dari situasinya, cita-cita dan proyeksinya hingga kendalinya. Globalitas masyarakat adalah dialektika emansipasi kemanusiaan antar keyakinan, pemikiran dan sistem kebudayaan. Secara sederhana lokalitas-nasionalitas-Globalitas adalah proses membangun relasi yang utuh antara geo sosial-ekonomi-politik dan cara pandang kemanusiaan yang bisa jadi ideologi yang membebaskan.

Jika hal tersebut di atas dalam konteks sejarah, di Eropa misalnya konsep-konsep ideologi lahir sebagai wujud pembebasan masyarakat dari kungkungan gereja dan feodalisme, demikian juga dengan lahirnya nasionalisme, sebagai wujud dari keberadaan nation state yang lahir dari perjanjian Westphalia untuk mengakhiri perang agama belasan tahun di Eropa.

Maka ideologi dalam perspektif yang paling sederhana, adalah sejarah ide dan sejarah tindakan yang mampu memobilisasi manusia dalam perjuangan demi cita-cita sosial (sejarah pemikiran yang bertindak). Beberapa peperangan dan keberhasilan revolusi kaum borjuis dalam Revolusi Perancis, Revolusi Amerika dan Revolusi Inggris, telah menjadikan sebuah kemenangan bagi kapitalisme liberalisme, sekaligus sebagai kondisi yang melahirkan sosialisme, yang dalam perkembangan setelah munculnya Karl-Marx, Sosialisme diperkenalkan dengan Sosialisme Utopis dan Sosialis Ilmiah. 

Pemikiran-pemikiran Marx kemudian menjadi sebuah isme yang melahirkan berbagai macam variasi, mulai dari Marxisme-Leninisme (Marxisme menurut Stalin), Marxisme Ortodox dan revisionis yang kemudian melahirkan yang kini dikenal sebagai Sosialime Demokratik. Mereka yang menolak Marxis-Leninisme dan Sos-dem kemudian membuat mainstreams baru yang dikenal sebagao Neo-Marxis. Demikian juga varian-varian yang lahir dari tradisi Marxis di dunia ketiga, seperti Maois, pemikiran revolusi Che Guevara dan pemikiran-pemikiran nasionalis kiri lainnya. Kalau kemudian kita diperkenalkan bahwa imperialisme adalah puncak tertinggi dari kapitalisme, militerisme adalah ekspresi puncak dari kapitalisme, maka kapitalisme juga menemukan bentuk kecelakaanya dalam fasisme.

Ekspansi kapitalisme ke negara-negara dunia ketiga kemudian tidak saja menciptakan watak kapitalisme yang berbeda pada era pasca kolonial, tetapi juga melahirkan respon perlawanan yang tidak sepenuhnya gerakan keagamaan, tidak sepenuhnya nasionalisme, dan dan tidak sepenuhnya komunisme, termasuk juga ide-ide perlawanan yang lahir dari tradisi mesianik dan melirianisme seperti yang terjadi dalam sejarah pemikiran dan gerakan politik di Indonesia. Yang pada intinya dunia ketiga khususnya Indonesia - tidak saja diperkenalkan dengan cara produksi baru, tetapi juga mengalami internalisasi konflik internasional. Hal ini dapat kita lihat tidak saja konflik antar negara kolonialis tetapi juga bagaimana perlawanan terhadap kapitalisme (kolonialisme) berbarengan dengan saling bertentanganya antar pengikut ideologi-ideologi yang melawan kapitalisme, bahkan diinternal sebuah ideologi. Dalam konteks keindonesian, bahkan ideologi menjadi sebuah kerja kebahasaan sebagai upaya membangun moment historis. Artinya di dunia Barat kontemporer senantiasa melahirkan ideologi dalam determinisme ekonomi, sedangkan di dunia Timur, moralitas dan spiritualitas adalah pembentuk sikap sejarah dan sikap politik yang keduanya bisa kita sebut juga sebagai sikap ideologi.

H. Misbach misalnya. Dia berangkat ke dunia pergerakan karena diilhami ajaran Islam atau semangat jihad (Islamisme). Tetapi dalam memahami dunia dia menggunakan marxisme (komunisme), dan dalam konteks geo politik ia seorang nasionalis (Nasionalisme), lihat saja dari organisasi yang diikutinya. Pertama ia mendirikan Sub Tentera Kandjeng Nabi Moehammad serta menerbitkan Medan Moeslimin dan Islam Bergerak. Tidak cukup dengan itu, ia kemudian menjadi propagandis untuk pengorganisiran petani bagi National Indische Partij-Sarekat Hindia (NIP-SH). Setelah keluar dari penjara ia bergabung dengan SI Merah/Sarekat Ra`jat-PKI. Dalam masa pembuangannya di Digul, ia menulis gagasannya tentang “Islamisme-Komunisme”. Fenomena Misbach ini seharusnya merontokan bahwa pergerakan politik Indonesia secara tegas dibagi menjadi Islamisme, Komunisme dan Nasionalisme seperti yang diajarkan sejarawan Belanda ataupun sejarawan yang mencangkok darinya, maka pilihan ideologi adalah pertemuan apa yang dirasakan dengan istilah atau bahasa yang kemudian dijadikan pembenaran. 

Takashi Shiraishi (1997) melihat; gerakan rakyat yang tampil dalam bentuk-bentuk seperti surat kabar dan jurnal, rapat dan pertemuan, serikat buruh dan pemogokan, organisasi dan partai, novel, nyanyian, teater, dan pemberontakan, merupakan fenomena yang paling mencolok bagi orang Belanda untuk melihat kebangkitan “bumiputra” pada awal abad XX. Fenomena tersebut sampai saat ini masih menyandang sebutan “pergerakan”, di mana “bumiputra” bergerak mencari bentuk untuk menampilkan kesadaran politik mereka yang baru, menggerakan pikiran dan gagasan, dan menghadapi kenyataan di Hindia dalam dunia dan zaman yang mereka rasakan bergerak. sebagaimana Sartono Kartodirdjo (1984) mengungkapkan: "Satu-satunya pokok persoalan yang jelas-jelas memperlihatkan saling ketergantungan yang aktual atau potensial antara sejarah dan sosiologis adalah gerakan sosial.”

Kemudian, ulasan tentang ideologi-ideologi justru kemudian menjadi sebuah “rumah-kaca” yang gagal memahami tentang bahwa para pelaku ideologi adalah orang yang sedang merespon dunia yang menurutnya bergerak dan diapun bergerak mempraktekan pergerakan dan dalam kenang-kenangan kita sekarang menjadi sebuah memori tentang sejarah pikiran yang bertindak. Kegagalan atas pemahaman tersebut lahir dari historiografi - yang menurut Takashi Shiraishi (1997) - adalah historiografi ortodox yang merupakan historiografi cangkokan. Yang boleh kita sebut sebagai sejarah dari kinerja polisi politik seperti yang secara romantis digambarkan Pramoedya Ananta Toer (1988) lewat Rumah Kaca.

Untuk itu Pancasila harus dilihat sebagai moment bahasa dari pemikiran (teori) dan tindakan (praktek) atau refleksi dan aksi pergerakan kemerdekaan Indonesia dan momentum sejarah tentang dasar bagi Indonesia merdeka. Meski gagasan memiliki dialektika kemanusian yang global (kemanusiaan yang adil dan beradab), pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetap bersendikan pada sosio nasional (persatuan Indonesia) dan sosio demokrasi (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah pemufakatan dan musyawarah perwakilan). Mari kita simak secara seksama Transkrip Pidato BK di Sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, 1 Juni 1945:

Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta philosophisc hegrondslag, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu “Weltanschauung", diatas mana kita mendirikan negara Indonesia itu........................... Tuan-tuan sekalian, “Weltanschauung" ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, sebelum Indonesia Merdeka datang.............. Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. K ita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia........ Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan “internasionalime".... Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan.......................... Priinsip No. 4 sekarang saya usulkan, Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka.................. Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. ........................

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi - saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah PancaSila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi....... kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan socio - nationalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politiek-economische demokratie, yaitu politieke demokrasi dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: Inilah yang dulu saya namakan socio -democratie. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain................ Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong-royong.

Alasan Berdirinya Sebuah Bangsa dan Pemerintahan Negara para pemimpin perjuangan nasional Indonesia, dalam merumuskan cita-cita Indonesia merdeka, sebagaimana kemudian tersurat dalam Pembukaan UUD 1945, memandang kemerdekaan dari empat hal. Pertama. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa (self determination rights); Kedua. Kemerdekaan adalah Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (anti kolonialisme dan anti imperialisme), karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan (hak asasi manusia universal) dan perikeadilan; Ketiga. Kemerdekaan adalah pintu gerbang Negara Indonesia, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila.

Inti makna dari sebuah kemerdekaan nasional adalah agar sebuah negara bangsa (nation state) dapat mengelola sumber-sumber agraria (kekayaan alam) yang dimilikinya untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, sebagai upaya menghapuskan eksploitasi manusia ”yang kuat” kepada manusia ”yang lemah” (exploitattion de l-’homme par l’homme), perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Alasan berdirinya bangsa Indonesia bukan sekedar konsolidasi primordial tetapi juga konsolidasi nasional ekonomi politik yang harus maju dan muncul karena kalau gagal akan hilang selamnya di tengah kekuatan besar ekonomi, politik, budaya, dan militer negara-negara besar. UUD 1945 mengamanatkan:

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33
  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
The founding fathers Indonesia menuangkan gagasan arah ekonomi nasional dalam Pasal 33 UUD. Pasal ini dirumuskan oleh Hatta sebagai dasar politik perekonomian dalam rangka pembangunan ekonomi selanjutnya. Perumusannya dilakukan dengan pertimbangan terjadinya perubahan di Eropa (terutama Belanda) di mana kapitalisme liberal berangsur-angsur lenyap, dan aliran neomerkantilisme bertambah kuat. Menimbang hal itu, maka Hatta berpendapat bahwa semangat kekeluargaan perekonomian dan kegotongroyongan sebagai bentuk kolektivisme demi menuju prinsip kesejahteraan bersama merupakan karakter ekonomi nasional.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan kebulatan pendapat yang hidup dalam perjuangan kemerdekaan pada zaman Hindia Belanda. Apabila diperhatikan struktur perkonomian di masa itu, maka terdapat tiga golongan ekonomi yang tersusun bertingkat. Golongan atas ialah perekonomian kaum kulit putih, terutama bangsa Belanda. Produksi yang berhubungan dengan dunia luaran hampir rata-rata di tangan mereka, yaitu produksi perkebunan, produksi industri, jalan perhubungan di laut, sebagian di darat dan di udara, ekspor dan impor, bank serta asuransi. Lapis ekonomi kedua, yang menjadi perantara dan hubungan dengan masyarakat Indonesia berada kira-kira 90 persen di tangan orang Tionghoa dan orang Asia lainnya. Orang Indonesia yang dapat dimasukkan dalam lapis kedua ini tidak lebih dari 10 persen. Itupun menduduki tingkat sebelah bawah. Mereka sanggup masuk ke dalam lapis kedua itu karena kegiatannya bekerja dibantu oleh modal yang dimilikinya. Lapis ketiga adalah perekonomian segala kecil; pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil, dan lain sebagainya. Pun pekerja segala kecil; kuli, buruh kecil, dan pegawai kecil diambil dari dalam masyarakat Indonesia ini.

Dalam perekonomian yang segala kecil itu tidak mungkin orang-orang dengan tenaga sendiri sanggup maju ke atas. Kecuali beberapa ratus orang Indonesia yang memiliki modal usaha sedikit yang sanggup menempatkan dirinya dalam golongan dagang menengah yang hampir rata-rata diisi orang Tionghoa dan orang Asia lainnya.

Dalam keadaan ekonomi kolonial semacam itu, di mana pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur, tekanan dan isapan, apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi (Hatta, 1970) Semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan inilah yang menjiwai perumusan gagasan pengelolaan sumber-sumber perekonomian rakyat dalam UUD 1945.

Dinyatakan di dalamnya, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Hanya cabang-cabang yang tidak penting atau tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak saja yang dapat dikembangkan di luar kekuasaan negara. Sumber-sumber kekayaan yang dikuasai oleh negara itu, baik berupa bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, haruslah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Penjelasan pasal ini, dinyatakan: “Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu, perekonomian disusun bersama berdasar asas kekeluargaan”.

Selain menegaskan aras ekonomi nasional, UUD 1945 juga menyiratkan nilai nasionalisme ekonomi. Rumusan nasionalisme ekonomi untuk Indonesia yang secara deduktif dapat diformulasikan dari Penjelasan mengenai Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945 ialah suatu paham kebangsaan di bidang ekonomi yang berlandaskan kepentingan mayoritas bangsa Indonesia yang tercermin dalam suatu struktur sosial di dalam negeri di mana mayoritas bangsa Indonesia berada dalam posisi dominan baik politik maupun ekonomi. Rumusan nasionalisme ekonomi untuk Indonesia menghendaki secara mutlak suatu restrukturisasi ekonomi Indonesia dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi bangsa merdeka dengan mayoritas bangsa sebagai pelaku dan tulang punggungnya (Sritua Arief, 2002).

Selanjutnya, Pasal 34 juga menjelaskan lebih luas tentang tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat. Dalam Penjelasannya, Pasal 34 ini mempunyai keterkaitan erat dengan Pasal 33. Karena itu, peranan negara yang dimaksud dalam pasal ini, harus pula dikaitkan dengan peranan yang harus dimainkan oleh negara dalam menjamin agar sumber-sumber kemakmuran yang disebut dalam Pasal 33. Sehingga, sumber-sumber kemakmuran tersebut dapat dinikmati oleh golongan masyarakat fakir dan miskin, serta benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat.

Pengertian orang fakir, orang miskin, dan orang (anak) terlantar dalam Pasal 34 UUD 1945 dipahami sebagai 3 (tiga) konsep yang menunjukkan 3 (tiga) tingkatan kelompok yang mempunyai kondisi ekonomi paling lemah dalam masyarakat. Ketiganya dapat dilihat sebagai konsep mengenai pelaku ekonomi dan sekaligus sasaran kemakmuran yang dijadikan ukuran paling utama dalam pemerataan kemakmuran bersama seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Menurut Pasal 34 ini, pemerintah diwajibkan memelihara ketiga kelompok simbolis yang dianggap paling lemah itu.

Dengan demikian, kendati kedua pasal ini berada dalam bab yang sama, ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 bersifat memperjelas tanggung jawab sosial pemerintah guna menyantuni dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat tidak mampu. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 33, selain ditujukan kepada negara, juga ditujukan kepada golongan yang mampu berusaha. Untuk itu, Pasal 33 ini juga memuat ketentuan mengenai semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, bangun dan wadah usaha, sumber-sumber ekonomi harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dari Pasal 33 dan Pasal 34 ini, dapat pula ditarik adanya ketentuan mengenai sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial (objeknya), pelaku ekonomi/usahanya (subjeknya), wadah/bentuk usahanya, cara-cara penggunaan objek usaha itu (proses produksinya) serta tujuan akhir kegiatan usaha itu, yakni guna mencapai kemakmuran bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Karena itu, apabila dirinci, gagasan demokrasi ekonomi dalam konstitusi ini dapat dilihat dari beberapa segi; 
  1. Sumberdaya ekonomi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat,
  2. Pelaku ekonomi sebagai subyek usaha kemakmuran bersama, 
  3. Bentuk-bentuk usaha sebagai wadah pengembangan sumber-sumber kemakmuran, 
  4. Proses produksi dan pengelolaan sumber-sumber kemakmuran, 
  5. Tujuan produksi dan pengelolaan sumber-sumber kemakmuran itu (Jimly Asshiddiqie, 1994).
Konsep ekonomi nasional ini, seperti yang disampaikan Hatta, jelas menunjukkan perlunya suatu proses perombakan besar ekonomi yang bertujuan mengubah dialektika hubungan ekonomi yang ada sejak zaman kolonial.

Dialektika hubungan ekonomi yang akan diubah ini selain akan dilakukan melalui pengorganisasian ekonomi rakyat, juga dilakukan dengan upaya-upaya yang sistematis demi mewujudkan keseimbangan dalam pengusaan sumber-sumber ekonomi.
Blog, Updated at: 23.58

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts