Orientasi Pendidikan Islam Masa Depan

Orientasi Pendidikan Islam Masa Depan 
Dari sekian peristiwa kehidupan bangsa Indonesia, ada beberapa yang perlu diamati karena akhir-akhir ini begitu nampak jelas dan senantiasa berada di sekeliling kita. Dengan memahami peristiwa tersebut, maka diharapkan kita dapat mengambil langkah agar terhindar dari dampak buruk atau mampu memanfaatkan kebaikannya. Berikut ini peristiwa yang dimaksud. 

Terorisme dan Kemiskinan
Selain Afghanistan dan negara ekstrem lainnya, Indonesia dianggap oleh dunia internasional sebagai negara kaum teroris yang tidak hanya mengancam keamanan Indonesia sendiri akan tetapi juga negara lain. Peristiwa teror senantiasa tidak pernah sepi diberitakan di mass media, sehingga memberikan isyarat bahwa gerakan terorisme telah mengakar di Indonesia. Hal ini seperti dikemukakan oleh Kepala Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai bahwa Indonesia pada saat ini menghadapi 2 masalah yang belum teratasi, yaitu kemiskinan dan radikalisme. Terorisme bisa disebabkan berbagai faktor, tidak hanya kemiskinan. Namun faktor kemiskinan bisa menjadi pemicu terorisme jika dirasuki dengan perasaan ketidakadilan dan doktrin soal jihad yang salah, meski pelaku bom bunuh diri umumnya mengalami masalah ekonomi," jelasnya dalam siaran pers.

Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Dewasa ini, dalam rangka efisiensi, seorang General Manager pada perusahaan software di Amerika Serikat dengan mudah bisa merekrut tenaga ahli negara lain, seperti China, India, negara Eropa Tengah dan Eropa Timur. Para tenaga ahli tersebut mempunyai kualifikasi kompetensi yang setara dengan tenaga ahli Amerika Serikat, namun dengan gaji yang jauh lebih rendah. Mengapa mereka bersedia diberi imbalan murah? Karena mereka tidak dipekerjakan di Amerika Serikat, tetapi tetap tinggal di negaranya masing-masing dengan standar biaya hidup dan gaji yang rendah. Hal ini bisa terjadi karena semua pekerjaan dapat diselesaikan di negaranya dan dikirimkan via internet ke kantor pusatnya di Amerika Serikat. 

Di masa lalu, seseorang melakukan pembicaraan telepon dengan biaya mahal, terutama interlokal apalagi internasional. Sekarang tidaklah demikian. Dengan menggunakan teknologi internet, melalui fasilitas Skype, orang bisa melakukan pembicaraan bersifat video-dialogue, saling tatap muka via gambar pada layar personal computer (PC) maupun note-book dengan biaya yang amat sangat murah. Lebih jauh, beberapa tahun terakhir, orang bisa berkomunikasi dan mengakses informasi apapun dari sumber manapun, kapanpun dan di manapun dengan menggunakan pesawat telepon genggam, tablet maupun Ipod dan sebagainya. 

Borderless World
Dengan dalih demi efisiensi, sejak berakhirnya Perang Duni II, seluruh negara bersepakat melakukan liberalisasi ekonomi dan politik. Meskipun berlangsung secara bertahap namun gerakan liberalisasi telah menunjukkan trend yang semakin meluas. Dalam bidang politik, dapat dilihat antara lain terbentuknya integrasi regional ASEAN, European Union (EU) dan sebagainya. Sementara itu, di bidang ekonomi, dapat dilihat antara lain terbentuknya integrasi perdagangan regional seperti AFTA, NAFTA dan sebagainya. Secara operasional, melalui forum World Trade Organization (WTO), hampir seluruh negara telah mulai mencabut berbagai kebijakan yang protektif, sehingga perdagangan internasional semakin terbuka. 

Keterbukaan politik dan liberalisasi ekonomi mengakibatkan arus pergerakan barang dan jasa, kebudayaan, politik, perilaku sosial, aliran pemikiran, dan gaya-hidup antar negara menjadi bebas, tanpa hambatan berarti. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan mancanegara misalkan Carefour, Mc Donald, Makro, Pizza Hutz, Hoka-hoka Bento dan lain-lain dapat mudah dijumpai tidak hanya di ibu-kota provinsi saja akan tetapi di kota-kota kabupaten. 

Degradasi Lingkungan
Kerusakan lingkungan penyebab bencana banjir di Jakarta dan beberapa wilayah di Jawa Barat ternyata sampai saat ini belum juga teratasi. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, hingga 2010, ada 18 situ yang hilang di Jabodetabek dan sekitar 144 lainnya terganggu. Kondisi ini diperparah dengan adanya 168.719 hektar lahan kritis di Puncak. Selain situ-situ yang hilang, ternyata ada tiga situ yang kondisinya amat rawan, yakni situ Parigi di Tangerang Selatan, Ciledug di Tengerang, dan Rawa Balong di Bekasi.

Di Jawa Barat, khususnya di Puncak dan Bogor hanya tersisah kawasan tampungan air dengan volume 13.455.550 meter kubik atau hanya 47 persen dari volume yang dibutuhkna untuk menanggulangi banjir bandang dan longsor di daerah sekitar hulu ataupun banjir di Jakarta. Sebagai penyebab semua persoalan ini tidak lain adalah kerusakan hutan di berbagai kawasan terutama di hutan lindung dan taman nasional, pendangkalan dan penyempitan situ, serta pembuangan sampah dan limbah berupa material yang tidak bisa terurai (seperti plastik, stereofoam, maupun aluminium foil). Karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, hutan telah dibabat habis hanya untuk kepentingan pribadi seperti pembangunan perumahan, villa, dan bungalow serta pembukaan lahan pertanian tanpa mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan dalam jangka panjang. 

Sementara itu, di beberapa daerah juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan peta geografis global positioning system yang disediakan oleh Google Earth, diperkirakan sekitar 100 hektar hutan di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kini menjadi gundul. Dari hasil peninjauan lapangan oleh tim Bidang Litigasi Kementerian Lingkungan Hidup, diperoleh fakta bahwa telah terjadi kerusakan Taman Nasional Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan batu bara. Ada 4 perusahaan penambangan batu bara yang lalai tanpa memenuhi prosedur yang benar, antara lain reklamasi lubang yang tidak ditanami kembali (replanting), pananganan limbah dan kolam penampung air asam yang tidak memadai sehingga sering meluap sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. 

Dalam skala global, degradasi lingkungan telah terjadi di mana-mana tidak hanya terbatas pada negara-negara miskin, berkembang, maupun negara maju. Di kawasan Afrika tengah terjadi proses penggurunan dengan kecepatan yang terus meningkat, bencana longsor dan banjir telah melanda di negara-negara wilayah Amerika Latin, seperti di Brazil. Bukankah sering kita dengar bagaimana bencana longsor, banjir dan kebakaran hutan juga acap kali terjadi di benua Australia dan Amerika, serta Eropa. 

Softskill
Dalam bukunya berjudul ”Lesson From The Top”, Neff dan Citrin mengungkapkan bahwa dari wawancara yang dilakukan terhadap 50 Chief Executive Official (CEO) teratas di Amerika Serikat ternyata para CEO tersebut berpendapat bahwa ada 10 kunci sukses, namun ternyata tidak satupun diantaranya menyebutkan pentingnya memiliki ketrampilan teknis atau hardskills sebagai persyaratan di dunia kerja. Para CEO, hampir semuanya sepakat bahwa faktor terpenting adalah kualitas diri, termasuk ketrampilan lunak (softskills) atau ketrampilan berkomunikasi dengan orang lain (people skills). 

Sudah barang tentu kenyataan ini adalah berkebalikan dengan anggapan kita selama ini, terutama pada dunia pendidikan. Bukankah, materi yang kita berikan kepada peserta didik sebagian besar adalah dalam rangka membentuk dan mengembangkan kecakapan teknis (hardskills), bukan ketrampilan lunak (softskills). 

HAKEKAT PENDIDIKAN
Landasan Dasar Pendidikan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di samping itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. 

Dilihat dari perspektif pendidikan, 3 paragrap di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa : (a) tujuan negara adalah mencerdaskan bangsa agar mencapai kemakmuran yang semakin meningkat, (b) negara mempunyai cita-cita idiil yang luhur dan bersifat universal sebagaimana tercermin dari pernyataan : ….. melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, (c) pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa yang berlandaskan ajaran agama dan kemuliaan akhlak yang diatur dengan undang-undang, (d) pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh bangsa, dan (e) pendidikan harus efektif dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global yang penuh tantangan. 

Tujuan Pendidikan 
Merujuk pada pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan zaman.

Sementara itu, mengatakan bahwa tujuan pendidikan secara sederhana adalah menciptakan insan yang sejahtera lahir dan batin. Secara idiil yang dimaksud dengan insan adalah setiap manusia di muka bumi, sementara secara realistis-praktis, insan adalah seluruh bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menggenggam dunia sehingga memperoleh manfaat sebesar-besarnya demi tercapainya kemakmuran yang dicita-citakan. Memang sulit untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia karena bersifat individual yang tergantung pada ukuran dan preferensi masing-masing yang bersifat subyektif. Oleh karena itu, para ahli bersepakat menggunakan Human Development Index (HDI) yaitu ukuran komparatif dari harapan hidup (life expectancy), melek-huruf (literacy), tingkat pendidikan (education), dan standar hidup (standards of living). Indek ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh Mahbub ul Haq, ekonom Pakistan, dan Amatya Sen, ahli ekonomi dari India dan sebagai pemenang Hadiah Nobel. 

Sebagai gambaran tentang tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di seluruh dunia adalah dapat dilihat dari laporan United Nations Development Program’s Human Development Tahun 2011. Dari 187 negara yang telah didata, ternyata Indonesia menduduki ranking ke 124 dengan HDI sebesar 0,617 dibandingkan 0,943 yang dimiliki oleh Norwegia sebagai negara pemegang ranking pertama. Ranking ini lebih buruk dibandingkan Filipina (ke-112), Thailand (ke-103), Vietnam (ke-76, Malaysia (ke-61), Brunei (ke-33) dan jauh di bawah Singapore yang menduduki ranking ke-26. Posisi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Timor Leste yang berada di peringkat ke-147. Apabila diamati, ternyata negara yang menduduki ranking pertama sampai dengan ke-25 merupakan negara dengan Gross Domestik Product (GDP) yang tinggi, sebaliknya negara yang menduduki 7 ranking terakhir adalah negara dengan GDP rendah. Hal ini menunjukkan bahwa HDI mempunyai relasi positif dengan GDP, yakni semakin tinggi GDP semakin tinggi pula HDI. Atau, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan yang diukur dengan HDI―adalah cerminan kemajuan perekonomian negara bersangkutan. Ingat, GDP merupakan ukuran seberapa besar aktivitas dan nilai perekenomian suatu negara. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah usaha meningkatkan kemampuan siswa untuk menciptakan nilai-tambah (value added) yang berdaya saing tinggi sehingga memberikan manfaat ekonomis sebagai kendaraan untuk mencapai kesejahteraan, disamping capaian lain yakni peningkatan ketaqwaan kepada ajaran agama, kemanusiaan, sensitivitas sosial, dan kehalusan budi pekerti, serta kebugaran jasmani. 

Realita Sekarang dan Tantangan Masa Depan
Berbagai fenomena sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini tidak lain merupakan gejala yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menuju masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 

Pudarnya Wawasan Kebangsaan 
Hampir seluruh komponen bangsa telah berikrar bahwa bangsa Indonesia dibangun atas 4 pilar yaitu: (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) Bhineka Tunggal Ika, dan (4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, realitanya masih banyak gejolak masyarakat yang mengindikasikan gerakan yang bertentangan dengan keempat pilar tersebut. Konflik vertikal dan horizontal antar kelompok masyarakat masih kerap terjadi. Gerakan separatisme masih juga muncul dalam berbagai bentuk di beberapa wilayah. Semua ini menunjukkan tidak utuhnya wawasan kebangsaan tentang ke empat pilar tersebut. 

Mega-competition Society
Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan antara satu individu dengan individu lainnya, antar kelompok/suku, antar bangsa-bangsa dunia karena masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi. Oleh karena itu, globalisasi telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja untuk saling bekerja sama, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun, keterbukaan juga menciptakan persaingan yang semakin meluas spektrum dan intensitasnya, sehingga seolah-olah sekarang telah terbentuk suatu mega-competition society. 

Untuk melihat sejauh mana kemampuan daya saing Indonesia dalam kanca kompetisi global marilah kita lihat hasil survey lembaga independen, yakni World Economic Forum yang dituangkan dalam the Global Competitiveness Report, tahun 2011. Berdasarkan laporan tersebut tercatat bahwa dari 139 negara dunia, daya saing Indonesia menduduki peringkat ke 46 yang lebih baik dibandingkan sesama negara anggota ASEAN, yakni Vietnam (ke-65), Filipina (ke-75) dan Timor Leste (ke-131). Namun, peringkat Indonesia tersebut masih jauh di bawah Thailand (ke-39), Brunei (ke-28) dan Malaysia (ke-21), apalagi Singapura (ke-2). Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan kita semua mengingat potensi sumber daya manusia dan sumber-daya alam negara kita adalah relatif sama dengan ketiga negara, Thailand, Brunesi, Malaysia dan Singapura, bahkan dapat dikatakan kita lebih baik dari keempat negara tersebut.

Ketertinggalan Ketersediaan dan Kesiapan Teknologi
Aspek penilaian terhadap sejauh mana ketersediaan dan kesiapan teknologi meliputi : (a) ketersediaan teknologi terbaru, (b) tingkat penyerapan teknologi oleh perusahaan, (c) perundang-undangan tentang teknologi informasi dan komunikasi (ICT), (d) pelanggan mobil-telephone, (e) investasi langsung dan transfer teknologi, (f) pengguna internet, (g) personal computer, dan (h) pelanggan broadband internet.

Suatu kenyataan bahwa dari 133 negara, ketersediaan dan kesiapan teknologi negara kita berada pada peringkat ke 88 yang lebih buruk dibandingkan dengan Filipina (ke 84), Vietnam (ke 73), Thailand (ke 63), Brunei (ke 60), dan Malaysia (ke 37) apalagi dengan Singapura (ke 6). Sementara hanya lebih baik dibandingkan dengan Kamboja (ke 113) yaitu negara yang sampai sekarang masih berfaham komunis bersifat tertutup dan diwarnai dengan gejolak politik dari waktu ke waktu. 

Di era globalisasi yang penuh dengan tantangan, setiap negara dituntut memiliki ketersediaan dan kesiapan teknologi yang memadai, bahkan tidak hanya sekedar mengadopsi dari negara lain, akan tetapi seyogyanya senantiasa berada di depan. Oleh karena itu, adalah sebuah tantangan bagi kita semua untuk menjadi lebih baik, yakni meningkatkan ketersediaan dan kesiapan teknologi yang tidak hanya sekedar berada di peringkat 88 akan tetapi sanggup mengejar ketertinggalan, paling tidak untuk kawasan ASEAN.

Ancaman Bencana di Masa Depan
Sebelumnya, telah kita bahas tentang tujuan pendidikan, yakni membentuk manusia sejahtera lahir dan batin. Sekarang, mari kita mencoba untuk melihat dari sisi peserta didik. Jika kita tanya kepada anak-anak atau generasi muda tentang bagaimana masa depan yang mereka inginkan, maka pastilah mereka melukiskannya dengan suatu kehidupan yang serba indah. Mereka akan membentuk rumah-tangga yang mendiami rumah asri dengan segala fasilitas kehidupan yang diinginkan, bahkan tidak jarang mereka sampai membayangkan bagaimana mereka hidup bahagia dengan anak-cucunya. Namun, jika kemudian kita minta kepada mereka untuk menggambarkan kondisi dunia di masa depan, maka mereka menyodorkan suatu lukisan dengan penuh corat coret yang tak beraturan dengan didominasi cat berwarna hitam ―tak sedikitpun menyejukkan mata. Memang, kita tidak dapat memungkiri bahwa planet ini semakin tua yang ditandai dengan hiruk-pikuk, kesemrawutan, persaingan, kecepatan gerak, serba instan, imitasi, dekadensi moral, bencana dan degradasi lingkungan : (a) kepunahan ribuan species flora dan fauna, (b) semakin cepatnya penyusutan deposit sumber-daya alam yang tak terbarukan (non-renewable resources), dan (c) perubahan iklim global (global climate change) yang semuanya menghasilkan potret dunia di masa depan yang buram. 

Jelas kiranya, hal di atas merupakan suatu situasi yang kontradiktif dan sudah barang tentu memprihatinkan kita semua. Kondisi seperti ini menuntut siapapun untuk melakukan tindakan terbaik agar cita-cita mereka, tak lain juga merupakan harapan kita, dapat tercapai. Ingat, menurut Jaime P. Cloud, pendiri dan selaku Direktur The Sustainability Education Center, New York, bahwa : … hope is the union of a vision with capacity to realize it. Pernyataan singkat ini memberikan petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai harapan. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membantu membangun visi yang optimistik bagi semua anak-anak dan mengembangkan kapasitas mereka untuk merealisasikan cita-cita luhurnya, tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk siapa saja dan lingkungan alam sekitarnya, sehingga menjadi menjamin keberlanjutan kehidupan sampai di akhir zaman. 

Keterbatasan Softskill 
Menurut Dr. Illah Sailah, tim Sosialisasi Pengembangan Softskills Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, dalam makalahnya “Pengembangan Softskill di Perguruan Tinggi” 2007, bahwa kesuksesan dapat diraih atau dipertahankan orang yang memiliki kemampuan terdiri dari 80% softskills dan sisanya, 20% berupa hardskills. Sementara itu, selama ini perguruan tinggi di Indonesia atau dalam sistem pendidikan kita pada umumnya, hal-hal yang menyangkut pembangunan dan pengembangan softskills hanya sebesar 10% saja. Jelas hal ini adalah sesuatu yang kurang tepat, jika kita tidak mau mengatakan salah.

Sudah barang tentu, kondisi seperti ini adalah merupakan tantangan bagi dunia pendidikan. Artinya, kita harus dengan segera meluruskan apa yang selama ini telah menyimpang jauh dari kondisi nyata di lapangan. Jika tidak, maka di masa mendatang dipastikan bahwa para lulusan akan menjadi tidak bisa memenuhi apa yang jelas-jelas dibutuhkan dalam dunia nyata. Apakah memang benar dunia nyata memerlukan apa yang selama ini bukan menjadi fokus pendidikan kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita lihat berbagai iklan lowongan pekerjaan yang ditempelkan di papan pengumuman perguruan tinggi atau terpasang pada kolom iklan mass-media, antara lain sering mensyaratkan dapat bekerjasama dalam tim, mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan baik dan benar, mampu menghadapi pekerjaan yang mendesak, mampu mengelola stress, memiliki ”great sense of services”, mampu beradaptasi, memiliki inisiatif dan integritas yang tinggi dan memiliki motivasi dan antusiasme yang tinggi

Jelas, sekian banyak persyaratan tersebut tidak lain adalah berhubungan dengan kemampuan softskills. Oleh karena itu, adalah suatu yang tak terbantahkan bahwa dunia usaha menuntut lebih banyak bukan terhadap hardskill calon pekerjanya, akan tetapi softskillnya. Artinya, ini adalah sebuah pertanda bahwa kita harus segera merubah sistem pendidikan yang ada dengan cara lebih memperhatikan hal-hal yang menyangkut pembangunan dan pengembangan softskill dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik. 

MODEL PENDIDIKAN ISLAM MASA DEPAN
Berdasarkan realita sekarang dan tantangan yang diperkirakan akan terjadi, maka perlu kiranya kita merumuskan kembali bagaimana bentuk pendidikan Islam masa depan. Seyogyanya pendidikan Islam mempertimbangkan pula aspek pembangunan kesejahteraan manusia yang lebih realistis, yakni pembangunan ekonominya. Bukankah kita telah mengenal hadits ”Kada al faqru an yakuuna kufran” yang dapat diterjemah-bebaskan bahwa kemiskinan/kefakiran adalah dekat dengan kekafiran. Oleh karena itu, pendidikan Islam sekarang dan masa depan seharusnya berorientasi pada: 

Membangun Daya Saing Bangsa
The Global Competitiveness Index 2009-2010, dalam World Economic Forum 2009 (Martin, 2009) memberikan batasan “daya-saing” berikut ini : …. as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country. The level of productivity, in turn, sets the sustainable level of prosperity that can be earned by an economy. 

Dengan demikian, daya-saing bangsa merupakan konsep yang komplek terdiri dari beragam unsur sebagai faktor penentunya. Para ahli merumuskan ada 12 pilar yang membentuk daya-saing bangsa, yaitu : (1) Institutions, (2) Infrastructures (3) Macroeconomic Stability, (4) Health and Primary Education, (5) Higher Education and Training, (6) Goods Market Efficiency, (7) Labor Market Efficiency, (8) Financial Market Sophistication, (9) Technological Readiness, (10) Market Size, (11) Business Sophistication, dan (12) Innovation.

Meskipun masing-masing ke 12 pilar tersebut diuraikan secara terpisah, namun sebenarnya setiap pilar tidaklah berdiri sendiri dalam menciptakan daya saing bangsa. Bahkan, ke 12 pilar tersebut saling mendukung dan memperkuat satu dengan lainnya. Sebagai contoh : inovasi (pilar ke 12) tidak mungkin terjadi tanpa kelembagaan (pilar ke 1) yang menjamin hak atas kekayaan intelektual. Perekonomian tidak akan bertumbuh secara berkesenimbungan tanpa efisiensi pasar (pilar ke 6, 7 dan 8) yang didukung oleh efisiensi infrastruktur (pilar ke 2). Dengan demikian, kinerja suatu negara merupakan cerminan dari keterkaitan ke 12 pilar tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa integrasi dari semua pilar akan membentuk daya saing bangsa sebagai modal pembangunan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan bangsa yang dicita-citakan. 

Oleh karena itu, membangun daya saing bangsa tidak lain adalah mengembangkan seluruh potensi dari ke dua belas pilar tersebut melakui berbagai cara yang dilakukan bersama-sama antara pihak swasta, pemerintah, dan kaum akademisi. Jika disimak, sebenarnya faktor utama yang menentukan kualitas dari ke 12 pilar tersebut tidak lain adalah bagaimana sebenarnya kualitas sumber-daya manusia. Simpulannya : daya saing bangsa dapat ditingkatkan dengan pengembangan kualitas sumber-daya manusia ―sudah barang melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat dalam rangka membangun ke 12 pilar tersebut, terutama pilar ke 4 (Health & Primary Education), pilar ke 5 (Higher Education & Training), pilar ke 9 (Technical Readiness), dan ke 12 (Innovation) yang semuanya berkaitan erat dengan pendidikan. 

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
Harus diakui bahwa Indonesia telah melangkah dengan benar ketika tahun 1976 mulai menerapkan sistem komunikasi Satelit Palapa, buatan Amerika Serikat. Kemudian pada akhir Januari 2010 yang lalu, pemerintah telah mengirimkan beberapa tenaga ahli komunikasi ke Rusia mengikuti pendidikan dan latihan dalam rangka proyek pembuatan Satelit Telkom-3 yang dibuat oleh negara tersebut, dan direncanakan akan selesai pada bulan Agustus 2011. Selama ini, Satelit Telkom-1 dan Telkom-2 dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) di tingkat nasional, dan SEAMOLEC untuk kawasan Asia Tenggara dalam rangka penyelenggaraan sekolah jarak jauh. Sudah barang tentu, Satelit Telkom-3 akan dimanfaatkan lebih luas lagi, yakni untuk merintis pembuatan satelit pendidikan dalam rangka menjangkau 80% dari 230.000 sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi pada tahun 2015-2010 mendatang. 

Berbarengan dengan proyek pembuatan Satelit Telkom-3, pihak Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tengah melakukan studi kelayakan untuk perintisan program satelit pendidikan Dewantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (distance learning). Rencananya, Satelit Pendidikan Dewantara dari 12 transponder yang tersedia, sebanyak 8 buah dialokasikan untuk kelas interaktif di 200 sekolah dan kelas non-interaktif di 40.000 sekolah. Sisanya, 4 transponder dimanfaatkan untuk telemedisin dan pertahanan. 

Harapannya, program persatelitan, terutama satelit pendidikan menjadi suatu kenyataan bukan hanya sekedar proyek mercuar yang gemerlap dari kejauhan namun kita merasa gelap ketika berada persis di bawahnya. Sebagai contoh pemanfaat Satelit Telkom-1 dan Telkom-2 yang disediakan untuk Jardiknas, namun secara nyata tidak jelas pelaksanaannya sehingga tidak dapat dirasakan hasilnya. Mengapa demikian? Karena berbagai alasan baik gangguan teknis satelit itu sendiri maupun ketidak-ajegan pemanfaatan fasilitas satelit tersebut. Oleh karena itu, pemerintah cq. Kementerian Pendidikan Nasional harus bisa memanfaatkan seluas-luasnya infrastruktur telekomunikasi & informasi ini dengan cara mengisi program-program pendidikan berbasis multimedia (distance learning). Sementara itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang semakin membuka pasar jasa telekomunikasi dan informasi (liberalisasi) sehingga pasar menjadi efisien. 

Berbasis pada sustainability
Tujuannya adalah membantu peserta didik mengembangkan keterlibatannya sebagai individu yang senantiasa belajar terus sepanjang hayat (longlife learners) dengan ilmu pengetahuan (knowledge), kepandaian (skills), dan nilai-nilai (values) yang diperlukan sebagai partisipan yang aktif dalam masyarakat global yang berkelanjutan (the sustainable globalizing society). Dengan ketiga hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat memiliki pemahaman medalam tentang sistem lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat komplek. Mengakui pentingnya keterkaitan sistem tersebut dalam dunia yang berkelanjutan. Serta menghargai perbedaan sudut pandang dan interpretasi terhadap persoalan yang komplek berkaitan dengan budaya, ras, agama, etnis, wilayah, dan perspektif antar-generasi. Sehubungan dengan ketiga hal tersebut di atas, maka kita dapat menjabarkan lebih lanjut tentang hal-hal apa yang diperlukan, sebagaimana dikemukakan oleh Jack Byrne dalam artikelnya ”From Policy to Practice, Creating Education for a Sustainable Future” antara lain ilmu pengetahuan dan kepandaian/keahlian/kecakapan (skills) : 

Membangun dan Mengembangkan Wawasan Kebangsaan & Softskills 
Pembentukan wawasan kebangsaan tidak bisa dilakukan hanya sekedar berupa kampanye yang dilakukan Pemerintah melalui berbagai media, akan tetapi harus dilakukan dengan pembelajaran formal di sekolah-sekolah. Konsep dan bentuk pembelajaran wawasan kebangsaan tidak hanya berwujud mono disiplin akan tetapi bisa pula lintas disiplin ilmu. Oleh karena itu, sudah tiba saatnya, lembaga pendidikan Islam merancang kurikulum pendidikan wawasan kebangsaan. Mengapa demikian? Bagi umat Islam, wawasan kebangsaan yang berorientasi pada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI merupakan hal yang perlu diperdebatkan lagi karena hal tersebut bagian dari ajaran agama. 

Sementara itu, dalam hal pembangunan dan pengembangan softskills, Berthal sebagaimana dikutip oleh Illah Sailah memberikan batasan softskills: ”Personal and interpersonal behaviors that develop and maximize human performance (e.g. coaching, team building, initiative, decision making etc). Softskills does not include technical skills such as financial, computing and assembly skills”

Lebih lanjut, bahwa softskills adalah keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain baik perseorangan maupun kelompok (termasuk kepada dirinya sendiri). Dengan demikian, atribut softskills terdiri dari nilai yang dianut, motivasi, entusiasme, perilaku, kebiasaan, karakter dan sikap. Sudah barang tentu, setiap orang memiliki tidak memiliki atribut dengan kadar yang sama tergantung pada kebiasaan, cara berpikir, lingkungan, dan bersikap. 

Berdasarkan penelitian para ahli di Amerika, Inggris dan Kanada telah diperoleh 23 atribut softskills yang dominan di lapangan kerja, dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  1. Inisiatif 
  2. Etika/integritas 
  3. Berpikir kritis 
  4. Kemauan belajar 
  5. Komitmen 
  6. Motivasi 
  7. Bersemangat 
  8. Dapat diandalkan 
  9. Komunikasi lisan 
  10. Kreatif 
  11. Kemampuan analitis 
  12. Dapat mengatasi stress
  13. Manajemen diri
  14. Menyelesaikan persoalan
  15. Dapat meringkas
  16. Berkoperasi
  17. Fleksibel
  18. Kerja dalam tim
  19. Mandiri
  20. Mendengarkan
  21. Tangguh 
  22. Berargumentasi logis 
  23. Manajemen waktu
Sejauh ini, di Indonesia belum ada dokumen resmi yang memberikan informasi tentang atribut softskills yang diperlukan dunia kerja atau dunia usaha. Hasil tracer study yang dilakukan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2000 ternyata atribut jujur, kerjasama dalam tim, integritas, komunikasi, dan rasa humor sangat diperlukan dalam dunia kerja. 

Sementara itu, beberapa ahli membagi softskills atau people skills menjadi 2 jenis, yaitu intrapersonal skills dan interpersonal skills. Intrapersonal skills adalah ketrampilan seseorang dalam ”mengatur” dirinya sendiri sedemikian rupa agar menjadi lebih baik. Dengan demikian, intrapersonal skills seharusnya dibenahi terlebih dahulu sebelum seseorang berinteraksi dengan orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Adapun interpersonal skills adalah keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berinteraksi dengan orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Atribut masing jenis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Intrapersonal skill dan interpersonal skill
Intrapersonal skills
Interpersonal skills

1.    Transforming Character
2.    Transforming Beliefs
3.    Change Management
4.    Stress Management
5.    Time Management
6.    Creative Thinking Processes
7.    Goal setting & life purpose
8.    Accelerated learning techniques


  1.  Communication skills
  2. Relationship building
  3. Motivation skills
  4. Leadership skills
  5. Self-marketing skills
  6. Negotiation skills
  7. Presentation skills
  8. Public speaking skills  


Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan softskills tidak lain upaya meningkatkan kualitas setiap atribut tersebut di atas bagi setiap peserta didik, baik dari tingkat dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, segera merumuskan cara dan pola pendidikan dalam rangka pembangunan dan pengembangan softskill agar tidak semakin ketinggalan dari negara lain. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan pergerakan barang & jasa, informasi, pengetahuan, kapital, teknologi termasuk mobilisasi sumber daya manusia, maka keunggulan softskills bertaraf internasional sudah menjadi keharusan, tidak bisa ditawar lagi.

Khususnya dalam interpersonal skills dapat kita lihat bahwa disamping kemampuan teknis berhubungan dengan pihak lain, juga kemampuan mengekspresikan diri dan menyampaikan pendapat baik bertutur maupun secara tertulis melalui berbagai media komunikasi dan presentasi. Dapatkah kita mengerti akan apa yang ada (kepandaian) pada seseorang jika yang bersangkutan tidak mampu mengungkapkannya kepada kita. Seolah kita berhadapan dengan tuna-wicara. 

Dalam era globalisasi, kemampuan berbahasa internasional ―bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol dan China menjadi suatu prasarat bagi siapa saja yang ingin berkiprah dan meraih sukses baik dalam dunia usaha maupun dunia kerja. Kemampuan berbahasa internasional tidak hanya diperlukan untuk berkegiatan di pasar internasional, akan tetapi juga di dalam negeri sendiri. Mengapa demikian? Dengan hilangnya batas negara, maka kita menjadi bagian dari dunia yang kian menyatu. Kini, dunia menjadi sebuah desa besar dengan penghuni seluruh warga dunia yang saling berinteraksi dan berkomunikasi secara intens satu dengan lain, yang sudah barang tentu menggunakan bahasa dunia.

Satu hal yang diakui atau tidak adalah ada kekeliruan dalam pendidikan kebahasaan terutama bahasa internasional pada para peserta didik. Hal ini terbukti, pembelajaran bahasa Inggris diberikan sejak tingkat sekolah menengah pertama, dilanjutkan pada tingkat sekolah menengah atas, dan kemudian disambung dengan di perguruan tinggi sehingga total keseluruhan waktunya sekitar 8 sampai 9 tahun, namun hasilnya tidak memuaskan. Sudah tiba saatnya, kita harus merubah cara pendidikan kebahasaan agar bisa mencetak lulusan sekolah menengah atas telah mahir berbahasa internasional, setidak-tidaknya bahasa Inggris. Saat ini bahkan sebenarnya sudah 3 atau 4 dekade lalu cakap berbahasa Inggris merupakan suatu keharusan, alias tak bisa ditawar lagi. .

DAFTAR PUSTAKA 
  • Daniel, D John. 2007. Internation Business, Environments and Operations. New Jersey : Pearson Prentice Hall.
  • Feraro, P. Gary.2007. The Cultural Dimension of International Business. New Jersey : Pearson Prentice Hall.
  • Hill, WL Charles. 2002. Global Business Today. New York : McGraw Hill
  • Newland, Kathleen et.al. 2004. Beyond Remittances : The Role of Diaspora in Poverty Reduction in their Countries of Origin. Washington, DC : Migration Policy Institute.
  • Pugel, A Thomas.2000. International Economics.New York : McGraw Hill
  • Schwab Klaus.2010. World Economic Forum : The Global Competitiveness Index 2009-2010. 
  • Sailah Illah. 2007. Pengembangan Soft Skills di Perguruan Tinggi. Bogor
  • Sa’ud, Udin Syaefudin.2009. Inovasi Pendidikan. Bandung : Penerbit Alfabeta
  • Tilaar, H.A.R.2009. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
  • Wheeler, A. Keith. 2000. Education for a Sustainable Future. A Paradigm of Hope for the 21st Century. Massachusetts : Plenum Publisher.
Blog, Updated at: 05.01

0 komentar :

Poskan Komentar

Popular Posts